2. Penyebab korupsi di indonesia
Menurut penasehat KPK Abdullah
Hehamahua, berdasarkan kajian dan
pengalaman setidaknya ada 8 penyebab
terjadinya korupsi di indonesia, yaitu :
– Sistem Penyelenggaraan Negara yang keliru,
– Kompensasi PNS yang Rendah,
– Pejabat yang Serakah,
– Law enforcement tidak berjalan,
– Hukuman yang ringan terhadap koruptor,
– Pengawasan yang tidak efektif,
– Tidak ada keteladanan pemimpin,
– Budaya masyarakat yang kondusif KKN.
3. Landasan hukum pemberantasan
korupsi
• UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto UU No. 20 Tahun
2001 pasal 1 sampai 24.
• UU No. 30 Tahun 2002 pasal 1 ayat (3) Bab
ketentuan Umum juncto UU No. 46 Tahun
2009.
4. Pengertian KPK
Menurut UU No.30 Pasal 2 dan 3 Tahun 2002, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pemberantasan TIPIKOR berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU
No.30 Tahun 2002 adalah :
“serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi,
monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta
masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.”
5. Asas KPK
• Kepastian hukum
• Keterbukaan
• Akuntabilitas
• Kepentingan umum
• proporsionalitas
6. Kewenangan KPK
• Melibatkan aparat penegak
hukum,penyelenggara negara, dan orang yang
ada kaitannya dengan TIPIKOR yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara
negara,
• Mendapatkan perhatian yang meresahkan
masyarakat
• Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.
1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
7. Tugas KPK
KPK mempunyai tugas sebagaimana diatur
dalam pasal 6 UU No.30 Tahun 2002, sebagai
berikut :
• Melakukan supervisi terhadap instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tipikor,
instansi yang berwenang termasuk Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat
pada departemen atau Lembaga Pemerintah
Non – departemen.
8. • Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
• Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi,
• Melakukan monitor terhadap penyelenggara
pemerintahan negara,
• Melakukan koordinasi dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tipikor,
9. Kewajiban KPK
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 UU No.30
Tahun 2002, KPK berkewajiban :
• Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor
yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi,
• Memberikan informasi kepada masyarakat yang
memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh
data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak
pidana korupsi yang ditanganinya,
• Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada
presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan BPK,
• Menegakkan sumpah jabatan,
• Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya
berdasarkan asas – asas KPK.
10. Tempat kedudukan KPK
Tempat kedudukan KPK berdasarkan UU
No.30 tahun 2002,sebagai berikut :
• KPK berkedudukan di ibukota negara dan
wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah
republik indonesia.
• KPK dapat membentuk perwakilan di daerah
provinsi.
11. Tanggung Jawab KPK
Tanggung jawab KPK diatur dalam UU No.30 Tahun
2002, yaitu :
• KPK bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan
tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka
dan berkala kepada presiden, DPR RI, dan BPK.
• Pertanggungjawaban KPK dilaksanakan dengan cara :
• Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan program kerjanya,
• Menerbitkan laporan tahunan,
• Membuka akses informasi.
