Dokumen tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah melalui sistem informasi dan manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD). Isu utama yang dibahas adalah pentingnya pengelolaan aset daerah, tahapan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah.

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
MELALUI SIMDA BMD
Jakarta, 2 April 2022
Dr. Arief Hadianto, SE., CA., M.Ec.Dev., CRMP., CGCAE

2. PENGGUNAAN ASET RAWAN FRAUD
PENTINGNYA PENGELOLAAN ASET / BMD
1
2
3
4
NILAI ASET TETAP TERBESAR DALAM LAPORAN NERACA
PEMDA (80% - 90%)
PERAN ASET PENTING DALAM MENJALANKAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN
PEMANFAATAN ASET DAPAT MENINGKATAN P.A.D
PEMDA

3. Kenaikan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya
pemda dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi,
antara lain:
• Memverifikasi dan/ atau memvalidasi seluruh piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
• Memutakhirkan data aset tetap dan menilai aset tetap tanah
dengan menggunakan nilai wajar atau nilai jual objek pajak
sesuai dengan tahun perolehan.
• Memperbaiki pencatatan aset tetap dengan memerinci per
unit aset, jenis, dan lokasi aset tetap dalam Kartu Inventaris
Barang (KIB).
• Melakukan inventarisasi ulang secara menyeluruh atas aset
tetap tanah dan gedung dan bangunan.
• Melakukan atribusi dan/ atau kapitalisasi nilai belanja ke dalam
aset tetap induknya.
• Mencatat aset kemitraan sesuai dengan SAP.
• Menyetorkan dan memulihkan nilai pertanggungjawaban
belanja barang dan jasa ke kas daerah.
• Melakukan penataan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
• Melakukan perbaikan atas pencatatan beban dalam Laporan
Operasional (LO).
HASIL AUDIT BPK
(dalam Laporan Tahunan BPK 2018)
Aset Tetap
26%
Aset Lancar
17%
Aset Lainnya
8%
Investasi
Jangka Panjang
3%
Kewajiban
Jangka Pendek
6%
Pendapatan
5%
Belanja Operasi
11%
Beban Operasi-
LO
10%
Belanja Modal
12%
Akun Lainnya
2%
27 % permasalahan LKPD merupakan
Aset Tetap

4. PERATURAN
• PP 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
• PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
• BULTEK SAP NO 15 (PP 71/2010) TENTANG ASET TETAP BERBASIS AKRUAL
• BULTEK SAP NO. 18 (PP 71/2010) TENTANG PENYUSUTAN AT BERBASIS AKRUAL
• PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
• PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(PENGGANTI PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007)
• PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016 TENTANG KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
(PENGGANTI PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007)
• PERATURAN DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

5. ASAL PEROLEHAN
Jenis belanja:
- Belanja modal
- Belanja Barang
APBN
28%
Non
APBN
72%
Hibah/sumbangan
Perjanjian/kontrak
Peraturan perundang-undangan
Putusan pengadilan
APBD
Perolehan
Lain yang sah
PERTANGGUNGJAWABAN
Aset Lancar
 Persediaan
Aset Tetap
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain
 Aset Tidak Berwujud
 Kerjasama Pihak Ketiga
 Aset Kondisi Rusak
Penggunaan
Pemanfaatan
- Sewa, Pinjam pakai
- KSP, BGS/BSG
Penatausahaan
Penilaian
PENGELOLAAN
Pemindahtanganan
- Penjualan
- Hibah
- Tukar-menukar
- PMP
Penghapusan
PENGELOLAAN
Termasuk :
 BLUD
RUANG LINGKUP
BMD

6. PEJABAT PENGELOLA BMD *
KEPALA DAERAH
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD
SEKRETARIS DAERAH
PENGELOLA BMD
KA BPKAD
Pejabat Penatusahaan Barang
KEPALA SKPD
Pengguna Barang
Pengurus
Barang Pengguna
PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG
PENGURUS BARANG
PENGELOLA
PEMBANTU
PENGURUS BARANG
*Permendagri 19 Tahun 2016

7. PRESIDEN:
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA. KEU. NEG
( PSL. 6 )
MENTERI KEUANGAN
PENGELOLA FISKAL& WK. PEM.
DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI/PIMP.LBG
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
GUB/BUPT/WALKOTA
KEPL. PEMR. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &
WK PEMDA ATAS KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
DISERAHKAN
DIKUASAKAN
UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGAN
BEND UMUM NEGARA :
(MENETAPKAN KEBIJ &
PEDOMAN PENGELOLA BMN)
MENTERI/PIMP LMBG
PENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBG
PUSAT.
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
•MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)
•MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps
43)
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
PP No. 27 / 2014 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGAN
SELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN
(PS 4)
MENTERI / PIMP. LBG
SELAKU PIMPINAN KMNTRN
/ LMBG ADALAH PENGGUNA
BARANG (PS 6)
KEPALA KANTOR
ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA
(PS 7)
GUB./BUPT/WALIKOTA
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD (PS 5)
SEKRETARIS DAERAH
ADALAH PENGELOLA
BMD (PS 5)
KASATKER
PERANGKAT DAERAH
ADALAH PENGGUNA
BMD (PS 8)
UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

8. TAHAP PENGELOLAAN BMD
2 3 5
1
1
1
0
9
1
3
6
8
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN
PENGAMANAN &
PEMELIHARAAN PENILAIAN
PEMINDAH
TANGANAN
PEMUSNAHAN
PENGHAPUSAN
PENATAUSAHAA
N
PENGELOLAAN
BMD DI BLUD
1
2
GANTI RUGI
&
SANKSI
1
4 7
BMD sebagai
RUMAH
NEGARA
PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016

9. PERENCANAAN **
• Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan
barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.
• Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana
kerja (Renja) SKPD ditetapkan
• Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline)
serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
• Perencanaan kebutuhan barang milik daerah, kecuali untuk penghapusan, berpedoman
pada:
• standar barang;
• standar kebutuhan; dan/atau
• standar harga.
Permend 19 - 2016

10. PENGADAAN *
 Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan
bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
 Mengacu Peraturan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa; beserta perubahannya :




 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (mencabut Perpres 54
Tahun 2010 dan perubahannya)

11. ◦ Prinsip Pemanfaatan BMD
• pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan
tupoksi skpd
• tidak mengubah status kepemilikan.
• Dapat meningkatkan PAD
• Dilakukan Penilaian dahulu
◦ Pemanfaatan meliputi:
 Sewa
 Pinjam Pakai
 Kerjasama pemanfaatan
 Bangun guna serah (BGS)
 Bangun serah guna (BSG)
 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
PEMANFAATAN ASET

12.  PENGAMANAN:
• Pengamanan Adminisrasi: pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMD
• Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran
• Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status kepemilikan BMD
Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab dan
ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.
 PEMELIHARAAN
• Pengguna Barang mongkoordinir & bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD di bawah penguasaannya.
• Dilakukan oleh Kuasa Pengguna Brg & Pejabat yg ditunjuk.
• Dilaksanakan dgn berpedoman pd Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)
• Kuasa PB wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd Pengguna Brg secara periodik
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
PRINSIP PENGAMANAN BMN/D :
1. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
Pengguna Barang.
4. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. 1. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah
Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
2. Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah
dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau
Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
PENILAIAN

14. • Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
• penjualan;
• tukar menukar;
• hibah; atau
• penyertaan modal pemerintah daerah.
• Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
• Dikecualikan dari ketentuan, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
• Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
PEMINDAHTANGANAN BMD
Permend 19 - 2016
◦ Prinsip Pemindahtanganan BMD
– BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
– Terjadi Pengalihan kepemilikan BMD
– Tanah, Bangunan dan aset > 5 M  persetujuan DPRD
– Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan tanpa persetujuan DPRD :
a. tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ;
b. anggaran bangunan pengganti sudah disediakan;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

15. 15
 PEMBUKUAN
Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah
penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.
 INVENTARISASI
 Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD minimal 5 Th sekali, yg
hasilnya disampaikan kpd Pengelola Barang;
 Meliputi : Pendataan, Labeling, pengelompokan aset.
 Laporan hasil inventarisasi disampaikan kpd Pengelola Barang.
 PELAPORAN
 Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kpd
Pengelola Barang;
 Pengelola Barang menyusun Laporan BMD utk NERACA
PEMERINTAH DAERAH.

16. Penghapusan Barang milik daerah apabila sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang disebabkan karena:
• penyerahan barang milik daerah;
• pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
• pemindahtanganan atas barang milik;
• putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya;
• menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pemusnahan; atau
• sebab lain.
Sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi
penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
PENGHAPUSAN
Permend 19 - 2016

17. PERMASALAHAN ASET

18. KENDALA PENGELOLAAN BMD
1 KEBIJAKAN
Kebijakan yang mendukung pengelolaan asset masih belum utuh
mulai perencanaan sampai dengan pembinaan dan pengawasannya.
2 KOMITMEN
Komitmen pengelola asset mulai Pejabat pengelola, pengguna,
pengurus barang dan pemakai asset masih belum seragam.
3 SDM
SDM Pengelola asset daerah masih belum memadai dari kuantitas
dan kualitas.
4 TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem yang mendukung pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian asset daerah belum memadai
5 KONDISI ALAM Kondisi alam pemda menjadikan penggunaan asset tidak optimal.

19. SARAN
01
03
05
02
04
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD
yang utuh dan detail, termasuk
pengawasan dan pengendaliannya.
Peningkatan kualitas SDM secara
berkesinambungan sehingga dapat
memahami pengelolaan BMD dengan baik.
Penggunaan Sistem dan Teknologi
Informasi agar Pencatatan dan Pelaporan
dalam Pengelolaan BMD lebih akurat dan
cepat.
Peningkatan Komitmen para Pengelola Aset
sehingga pengelolaanya lebih akuntabel
Pengawasan dan Pengendalian secara
rutin dan berkala sehingga pelaksanaan
pengelolaan BMD dapat terhindar dari
fraud

20. Peningkatan Kompetensi
SDM Pemda
Mitra Konsultasi Pengelolaan
Keuangan & Aset Daerah
Pengembangan dan Penyediaan
Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan
Aplikasi Pendukungnya
Berperan aktif dalam memberi masukan
dan saran kepada regulator
PERAN BPKP
DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Pengembangan Program Aplikasi SIMDA BMD untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
barang milik daerah sesuai dengan regulasi yang terbaru yaitu Permendagri 108 Tahun 2016.

21. SIMDA BARANG MILIK DAERAH
(SIMDA BMD)
Develop by BPKP since 2006

22. PENGEMBANGAN
APLIKASI SIMDA BMD - BPKP
1. KEBUTUHAN PENCATATAN & PELAPORAN PEMDA CEPAT DAN AKURAT.
2. KEBUTUHAN DUKUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA, TERUTAMA ASET
TETAP.
3. MINIMNYA SDM PEMDA YANG MEMAHAMI AKUNTANSI & PENGELOLAAN
BMD
4. PERMASALAHAN HASIL AUDIT LKPD YANG SEBAGIAN BESAR ASET TETAP.
5. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.
Membantu menjawab :

23. SIMDA BMD
1 MEMFASILITASI PENCATATAN & PELAPORAN TAHAPAN PENGELOLAAN BMD
1. PENGGUNAAN
2. PENATAUSAHAAN : Pencatatan, Pelaporan, Labeling aset
3. PEMANFAATAN : Sewa, Kerjasama Operasional
4. PENILAIAN & KOREKSI Aset
5. PEMINDAHTANGANAN : Hibah, Tukar menukar
6. PENGHAPUSAN ASET
2 DUKUNGAN INFORMASI ASET DI NERACA LKPD
laporan aset tetap dalam simda bmd merupakan dukungan laporan aset tetap di neraca (dari
simda keuangan), sehingga aset dapat ditelusuri sampai dengan spesifikasi teknis aset

24. SIMDA BMD & SIMDA KEUANGAN
Detail rincian asset :
- Kode rek & No reg
- Spesifikasi asset
- Akum Penyusutan

33. THANK YOU