1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki system
manajemen yang didukung dengan sumberdaya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana
prasarana. Sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga (kepalasekolah,
wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber
belajar), sarana (bukupelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat
peraga, alat praktik, bahan dan ATK, perabot), dan prasarana (tanah, bangunan, laboratorium,
perpustakaan, lapanganolahraga), serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk
keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan
biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil).
Suatu sekolah untuk memiliki tenaga kependidikan yang berkualitas dengan jumlah
yang mencukupi kebutuhan memerlukan biaya rekrutmen, penempatan, penggajian,
pendidikan dan latihan, sertamutasi. Dalam usaha pengadaan sarana dan prasarana untuk
menunjang proses pembelajaran tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit, bahkan setelah
diadakan maka diperlukan dana untuk perawatan, pemeliharaan, dan pendayagunaannya.
Meskipun ada tenaga, ada sarana dan prasarana, untuk memanfaatkan dan mendayagunakan
secara optimal perlu biaya operasional baik untuk bahan dan ATK habis pakai, biaya
pemeliharaan, maupun pengembangan personil agar menguasai kompetensi yang
dipersyaratkan. Dari uraian di atas jelas bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah
termasuk di SMP perlubiaya, perludana, paling tidak memenuhi pembiayaan untuk
memberikan standar pelayanan minimal. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat
penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak
dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencaaan pendidikan, pemahaman
tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidik anamat diperlukan. Berdasarkan
pemahaman ini dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan
adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif.
1

2. 1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan –
2005.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan
pendidikan.
1.3 Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep dasar biaya dan mengapa dalam perkembangannya pendidikan
memerlukan biaya?
2. Apa sajakah komponen-komponen dalam biaya pendidikan serta faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi biaya pendidikan?
3. Apakah yang dimaksud dengan konsep efiensi pendidikan?
4. Ada berapa jenis biaya pendidikan serta sumber-sumber biayanya?
5. Apa yang dimaksud dengan penganggaran serta prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan
dalam penyusunannya?
6. Apakah fungsi anggaran pendidikan serta bentuk-bentuk anggaran tersebut?
7. Mengapa anggaran butuh pengawasan serta tahapan-tahapan pengawasan?
1.4 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pembiayaan dalam pendidikan
2. Untuk mengetahui komponen dan sumber pembiayaan pendidikan
3. Untuk mengetahui tentang penganggaran pendidikan
4. Untuk mengetahui pengawasan anggaran
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Biaya
Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak
langsung(indirect cost), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-
alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh
pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa
keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang
(opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu
sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan
pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diproleh setiap tahun oleh sekolah
dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar
pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan
pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan
proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu
kewaktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke
dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:
1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
3. Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi
6. Pembinaan teknis edukatif
7. Pendataan.
Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji
atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per
siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat
sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan
3

4. untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid
merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-
sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pedidikan.
2.2 Pembiayaan dalam Pengembangan Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk miningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi
seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh
pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukannya
klausal tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan
kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun
APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan
jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan
pendidikan.
Namun, dalam pelaksanaanya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai,
sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningatan alokasi tiap
tahunnya. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa
peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogianya
diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksebilitas dan daya tampung.
Karena itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat
yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.
Menurut Adam Smith, Human Capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang
diperoleh melalui Pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang
dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan ketrampilan dan kemampuan akan
menghasilkan tingkat balik Rate of Return yang sangat tinggi terhadap penghasilan
seseorang. Berdasarkan pendekatan Human Kapital ada hubungan Lenier antara Investment
Pendidikan dengan Higher Productivity dan Higher Earning. Manusia sebagai modal dasar
yang di Infestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya
penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik
tersebut,dengan demikian manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar dia akan
membayar pajak dalam jumlah yang besar dengan demikian dengan sendirinya dapat
4

5. meningkatkan pendapatan negara.
Peningkatan ketrampilan yang dapat mengahasilkan tenaga kerja yang Produktivitasnya tinggi
dapat dilakukan melalui Pendidikan yang dalam pembiayaannya menggunakan efesiensi
Internal dan Eksternal. Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional yang
berporos pada pada pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi, dan efektivitas dikaitkan dengan
tujuan dan cita-cita pendidikan kita, namun dalam kenyataannya perlu direnungkan, dikaji,
dibahas, baik dari segi pemikira tioritis maupun pengamatan emperik.
Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting
adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan.
Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara stakeholder agar
mewujutkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun
antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat
ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata- kata kunci untuk
mewujutkan efektifitas pembiayaan pendidikan.
2.3 Komponen Biaya Pendidikan.
Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen
biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang
dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (opportunity cost). Biaya kesempatan
ini sering disebut “income forgon” yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia
mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak
diterima untuk melanjutkan pendidikan SMU, jika ia bekerja tentu memproleh penghasilan
dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah,gaji) selama tiga tahun belajar di SMU
harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan
biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.
Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik
keuangan sekolah. Analisis efesiensi keuangan sekolah dalam pemanfataan sumber-sumber
keuangan sekolah dan hasil (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya
satuan (unit cost) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang
dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun
5

6. waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis
pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan
mutu pendidikan.
Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan
mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran
pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid.
Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran
perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.
Contoh Format Rekapitulasi Anggaran Pendidikan:
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan
Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah hal ini
dipengaruhi oleh:
1. Kenaikan harga (rising prices)
2. Perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s sallaries)
3. Perubahann dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak disekolah negeri
4. Meningkatnya standard pendidikan (educational standards)
5. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah
6. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (higher education)
2.5 Sumber dana pembiayaan pendidikan yaitu :
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Orang Tua Peserta didik
4. Kelompok Masyarakat
5. Yayasan
6

7. 2.6Konsep Efisiensi Pendidikan
Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Suatu
system yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan (resources
input). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber
pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Untuk mengetahui
efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisi keefektifan biaya (cost
effectiveness method) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan
terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar.
Upaya efisiensi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:
1. Efisiensi Internal
Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output
yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang
tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung
pada dua factor utama, yaitu factor institusional dan factor manajerial.
Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan
melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain:
• Menurunkan biaya operasional
• Memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-pomponen input yang
langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar.
• Meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar lainnya
• Meningkatkan kualitas PBM
• Meningkatkan motivasi kerja guru
• Memperbaiki rasio guru-murid.
1. Efisiensi Eksternal
Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio
antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan)
dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna
untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran
kepada seluruh sub-sub sector pendidikan.
7

8. Fattah (2006:43) merumuskan arahan-arahan dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan
pendidikan sebagai berikut :
1. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of acces)
2. Pemerataan untuk bertahan disekolah (equality of survival)
3. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of
output)
4. Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat
(equality of outcome).
2.7Jenis Biaya Pendidikan
Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tahun 2008 tentang
Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Biaya pendidikan dibagi menjadi :
1. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya
pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/ atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya
penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/
pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/ Yayasan.
3. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan
yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran
secara teratur dan berkelanjutan.
2.8Penganggaran
Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget).
Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk
satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam anggaran tergambar kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.
Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Sisi penerimaan atau
perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber
8

9. dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya dibedakan
dalam tiap golongan pemerintah, orangtua, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. Sisi
pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus
dibiayai.
2.9Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran
Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian,
maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam system
manajemen dan organisasi
2. Adanya system akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran
3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
4. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.
2.10Tahapan Penyusunan Anggaran
Dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik sebagai
berikut:
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran
2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya
merupakan pernyataan financial.
4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan
dipergunakan oleh instansi tertentu.
5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
6. Melakukan revisi usulan anggaran
7. Persetujuan revisi usulan anggaran
8. Pengesahan anggaran
Perlu diketahui bahwa dalam organisasi skala kecil, anggaran biasanya disusun oleh staf
pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan dalam organisasi skala besar, penyusunan
anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus
merancang anggaran.
9

10. 2.11Fungsi Anggaran Pendidikan
Fungsidarianggaranitumeliputibeberapahalsebagaiberikut:
1. Merupakankerangkaoperasionaldalambiayadanwaktukegiatan yang akandilaksanakan.
2. Alatuntukmendelegasikanwewenangdalampelaksanaansuaturencana.
3. Anggarandapat pula sebagaiinstrumenkegiatankontroldanevaluasipenampilan.
Bilabesarnyapengeluarandibandungkandengajatahanggarandantingkatpenggunaandapa
tmenjadiukuranefektivitasatauefisiensikegiatan yang
dilaksanakaPendanaanPendidikanmenurut PP NO. 48 Tahun 2008
2.12Bentuk-bentuk Desain Anggaran
a) Anggaran Butir Per Butir (line item budget)
Anggaran- butir-butir perbutir merupakan bentuk anggaran paling simpel dan banyak
digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokan berdasarkan kategori-
kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori satu nomor atau satu butir.
b) Anggaran Program (program budget system)
Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya butir-
perbutir dihitung berdasarkan jenis butir item yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran
program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya, jika dalam anggaran butir-per
butir disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk
perencanaan pengajaran IPA hanyalah satu komponen.
c) Anggaran Berdasarkan Hasil (performance budget)
Sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan hasil (performance) dan bukan
pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Anggaran bentuk ini lebih mengutamakan
perhatiannya kepada penampilan, performance, hasil atau output. Setiap pengeluaran dari
anggaran ini selalu harus dibandingkan dengan hasil yang akan dicapai. Bentuk anggaran ini
sering disebut anggaran berdasarkan cost-benefit, yaitu perbandingan antara apa yang akan
dikeluarkan (cost) dan manfaat apa yang dicapai (benefit).
d) Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran PPBS (planing
programming budgeting system) atau SP4
PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi
10

11. dan menganalisisnya secara sistematis.Pada dasarnya anggaran bentuk ini menekankan
kepada setiap kegiatan yang telah direncanakan secra cermat. Kegiatan itu diperhitungkan
dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain, pengkajian kegiatan beserta
penganggarannya berorientasi pada prinsip cost benefit atau asas manfaat. Namun demikian
segi prosedurpun menjadi perhatian yang cukup ketat.
2.13Pengawasan Anggaran
Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan,
menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain melalui pengawasan
anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektifitas dan efisiensi dari
penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara
rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan perbaikan dan bila perlu diproses
melalui jalur hukum.
Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu :
1. Memantau (monitoring)
2. Menilai
3. Melaporkan hasil-hasil temuan
2.14Tahapan-tahapan Pengawasan
1. Penetapan standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas,
biaya dan waktu.
2. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar
yang telah ditetapkan
3. Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi)
4. Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi
rekomendasi.
Secara khusus, pemeriksaan terhadap anggaran pengeluaran biaya pendidikan dapat dilakukan
dengan menggunakan format kerja sebagai berikut:
11

12. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan membutuhkan biaya.
Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah
investasi. Human Capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui
pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh
yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik
Rate of Return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang.
3.2 Saran
Pendidikan adalah tanggungjawab negara dan masyarakat, tanggungjawab kita bersama,
termasuk dalam hal pembiayaan. Peran masyarakat untuk menyokong biaya pendidikan
sangat penting diantaranya dengan menabung yang bermanfaat untuk membiayai pendidikan.
12

13. REFERENSI
Dedi Supriadi.2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Tim Pengelola BOS. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Depdiknas: Dirjen
Dikdasmen.
Anwar, M.I. 1991. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. Mimbar
Pendidikan, No.1 Tahun x, 1991: 28-33.
Fattah, N. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Horngren, P. 1993. Pengantar Akutansi Manajemen Edisi 6. Jakarta: Erlangga.
Idochi Anwar, Moch. 2004. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan:
Teori, Konsep dan Isu. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Jakarta. Tamita Utama.
http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/03/11/makalah-pembiayaan-pendidikan-
terpadu/retrieved at 21.41 on Tuesday, April 17, 2012.
13