Dokumen tersebut membahas rencana masterplan provinsi Jawa Timur di bidang teknologi informasi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, kebutuhan, manfaat, dan langkah membangun IT master plan serta penerapannya di pemerintahan provinsi Jawa Timur.

1. REVIEW MASTERPLAN PROVINSI JAWA TIMUR
IT Master Plan
Ini adalah pertama kalinya aku menulis blog di BlogSpot. Mudah-mudahan tulisan-tulisanku ini dapat
diambil manfaatnya oleh pembaca.
Pertama kali hal yang saya bahas tentang Teknologi Informasi adalah tentang Perencanaan Induk
Teknologi Informasi Perusahaan, atau disebut dengan IT Master Plan. Saya tidak akan mengulas secara
panjang lebar mengenai IT Master Plan, namun hanya membahas tentang Pengertian, Kebutuhan IT
Master Plan, Manfaat, serta Langkah yang dapat ditempuh untuk membangun suatu IT master Plan
organisasi atau perusahaan.
1. Pengertian
IT Master Plan merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi
guna mendukung visi dan misi perusahaan. IT Master Plan berisi strategi-strategi organisasi atau
perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang
kompetitif. IT Master Plan membahas mulai dari visi dan misi organisasi atau perusahaan sampai pada
perencanaan manajemen proyek IT.
2. Mengapa Perusahaan Membutuhkan IT Master Plan
* Perusahaan membutuhkan semacam blue print untuk merencanakan investasi untuk implementasi TI.
Sehingga investasi TI yang dianggarkan align dengan kebutuhan perusahaan tersebut.
* Perusahaan membutuhkan perencanan implementasi IT sebagai enabler untuk membatu perusahaan
dalam mencapai visi dan misinya.
* Perencanaan teknlgi infrmasi (TI) yang tepat guna mampu membantu perusahaan untuk mendukung
prses perasinal bisnis sehari-hari dan membatu prses pengambilan keputusan bagi managemen.
3. Manfaat IT Master Plan

2. * IT master plan menjadi dasar bagi perencanaan perusahaan dalam investasi dan implementasi TI.
* Perusahaan bisa mengurangi berbagai risik yang mungkin timbul dalam implementasi IT.
* IT master plan bisa menjadi alat kntrl dan parameter yang efektif untuk mengkaji performa dan
keberhasilan implementasi TI di suatu perusahaan.
4. Memulai membangun IT Master Plan
* Memahami visi-misi perusahaan, serta target dan tujuan yang akan dicapai perusahaan dalam kurun
waktu tertentu.
* Melakukan requirement gathering untuk menggali kebutuhan bisnis perusahaan, selanjutnya
mengdentifikasi permasalahan dan sasaran perbaikannya.
* Melakukan analisis kebutuhan dan menggali slusi permasalahan yang ada. Selanjutnya memdelkan
hubungan yang mengkaitkan kebutuhan bisnis beserta slusinya.
* Menurunkan solusi IT menjadi arsitektur prses bisnis, dan selanjutnya melakukan analisis kesenjangan
antara prses bisnis yang ada dengan rancangan arsitektur prses bisnis ideal.
* Merancangan arsitektur sistem infrmasi guna mendukung prses bisnis ideal yang dihasilkan, kemudian
melakukan analisis kesenjangan antara current sistem infrmasi dengan sistem infrmasi ideal.
* Merancang arsitektur teknolgi guna menentukan kebutuhan teknlgi tepat guna untuk mendukung
jalannya arsitektur system infrmasi, kemudian melakukan analisis kesenjangan antara current teknlgi
dengan rancangan teknlgi ideal.
* Melakukan pengujian terhadap kelayakan hasil perancangan IT master plan perusahaan
* Memetakan pryek TI apa yang menjadi skala priritas perusahaan dibandingkan dengan pryek yang lain.
* Mengatur kalender implementasi setiap pryek hingga kurun waktu tertentu.
* Mengatur sumber daya mulai dari keuangan, SDM, dan berbagai sumber daya lain yang terkait.
PENERAPAN DALAM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.PENDAHULUAN
Dokumen Master Plan Teknologi Informasi ini berisi :
Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting
yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun
demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan

3. investasi untuk implementasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang
dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Plan
atau IT Strategic Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI.
Maksud dari penyusunan dokumen Master Plan Teknologi Informasi adalah menjadi dasar bagi
perencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi acuan implementasi jangka panjang
dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa
Timur melalui penyusunan:
• Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework);
• Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture);
• Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);
• Rencana Proyek Implementasi 3 Tahun (e-Government Implementation Plan).
Tujuan Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) adalah agar Master Plan
Teknologi Informasi menjadi strategi organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang
berfungsi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif untuk mencapai :
• Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur;
• Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
• Perbaikan organisasi, sistem manajemen,dan proses kerja kepemerintahan;
II. KONDISI DAN KEBUTUHAN
• Kondisi teknologi infostruktur, infrastruktur, dan
suprastruktur SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
• Kebutuhan SKPD akan infostruktur, infrastruktur dan
suprastruktur disampaikan di Bab II.
• Dengan adanya pergub 48/2015, perencanaan TIK sudah
dilaksanakan melalui verifikasi anggaran SKPD, kewajiban
ada rekomendasi Diskominfo dalam setiap pengadaan
barang dan jasa bidang TIK.
• Kondisi dan kebutuhan SKPD akan diterjemahkan dalam
roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masing
masing SKPD

4. III.KELEMBAGAAN
IV.HUKUM DAN KEBIJAKAN

5. V.SUMBER DAYA MANUSIA
VI.INFRASTRUKTUR JARINGAN

6. VII.SISTEM INFORMASI
PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE
Dalam kriptografi, Public Key Infrastructure (PKI) adalah sebuahcara untuk otentikasi, pengamanan
data dan perangkat anti sangkal, PKI telah diimplementasikan dengan berbagai aplikasi seperti
S/MIME, HTTPS, VPN, dll. Anda dapat melihat fitur S/MIME pada software email yang terkenal seperti
Outlook Express, Mozilla Mail/Thunderbird, dan Evolution.
DATA WAREHOUSE DAN DECISION SUPPORT SYSTEM
Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk
mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional [Ferdiana,
2008]

7. FREE SOFTWARE DAN OPEN SOURCE SOFTWARE
Perangkat lunak bebas (free software) adalah istilah yang diciptakan oleh Richard Stallman dan Free
Software Foundation yang mengacu kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan
diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi.
INTEROPERABILITAS
Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu
protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network
TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun aplikasi disini boleh berada di
platform yang berbeda: Delphi Win32, .NET, Java, atau bahkan pada O/S yang
EKSPEKTASI PIMPINAN
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menaruh harapan terhadap perkembangan teknologi informasi
agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat Jatim. Gubernur akan terus meningkatkan kualitas dan
kebutuhan IT di Jatim, utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dicontohkannya:
o Sistem IT di Balai Karantina Pertanian dan Ikan, ikan masuk ke balai tersebut akan dicek, ditentukan
standar merkurinya seperti apa. Jika tidak memenuhi syarat untuk masuk, maka akan ketahuan melalui
sistem tersebut. sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag)
Prov. Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan.
Disperindag sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya disentralkan di
Disperindag Prov. Jatim.
o Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga menyatakan bahwaPemerintah Provinsi Jawa Timur telah
mempersiapkan diri menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Hal ini ditandai dengan
menyiapkan super koridor berbasis Teknologi Informasi (TI) yang bertujuan mendukung sistem kontrol
terhadap
standardisasi barang yang dapat masuk ke wilayah Jatim.
o Gubernur Soekarwo juga menyinggung pentingnya peran IT dalam kegiatan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM). Menurutnya, KIM jangan membangun informasi yang tidak ada manfaatnya. Dunia
sekarang bertambah maju dengan konsep sustainable and change. “KIM harus hijrah dari sekedar omong-
omongan, banyak hal yang hanya diketahui lokal dapat mendunia melalui IT. Maka fungsi itu
harus kita optimalkan,” kata Gubernur Soekarwo.b (kominfo. jatimprov.go.id) o Khusus untuk pelayanan
publik yang baik dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Sebagai contoh diterapkannya SIEVAP
& MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB Keuangan (online), SIPPD: musrenbang-
jatim.net.

8. o Kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi(Monev) merupakan salah satu
elemen penting dalam pembentukan reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai
komitmen, dan sistem IT.
o Selama ini diketahui dalam perkembangan terakhir, pilar koperasi dan UMKM telah menyokong
54,48% PDRB Jawa Timur. Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Mudjib Afan,
M.kes mendukung penuh keterlibatan UMKM dalam program pengembangan aplikasi teknologi
informasi tersebut.
o Kemajuan teknologi informasi mutlak dibutuhkan untuk menunjang berbagai sektor dalam kehidupan,
terlebih ketika berbicara mengenai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang cukup
signifikan tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi
Kondisi Ideal : KELEMBAGAAN
Adapun peran Komite TIK berdasarkan peraturan Menkominfo Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah :
1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh
satuan kerja.
2. Mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih
(redundancy) inisiatif TIK.
3. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO, untuk
memastikan keselarasan dengan rencana semula.
SISTEM INFORMASI
Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling
berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang
melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu
organisasi.
Informasi adalah data yang telah diproses /diolah sehingga
memiliki arti atau manfaat yang berguna.
Kualitas Informasi tergantung 3 hal:
1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Relevan

9. Sistem Informasi dikategorikan dalam empat bagian, yaitu:
1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
(Management Information System, MIS)
2. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
(Decision Support System, DSS)
3. SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF
(Executive Information System, EIS)
4. SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI
(Transaction Processing System)
RENCANA PENGEMBANGAN E- GOV
• Berisi pengembangan infostruktur, infrastruktur dan suprastruktur hingga tahun 2018 sesuai dengan
strategi di bab III
• Pengembangan diutamakan pada tiga hal, pengembanga integrasi aplikasi, infrastruktur (data center dan
jaringan) dan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK
• Pengembangan suprastruktur (perundang-undangan) diselesaikan pada tahun 2017 sehingga sejak tahun
2018, sistem tata kelola TIK sudah establish/kokoh
APLIKASI
Untuk mendapatan basis data yang baik maka akan dibuat suatu
system informasi yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh
seluruh SKPD

10. Solusi Tata Kelola, Organisasi dan
SDM
• Tata Kelola
a. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang bersifat lintas sektoral dan struktural,
terkait: perencanaan, manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem.
Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan system aplikasi,
jaringan, basis data (data terpusat), dan serta pemeliharaan system.
b. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang bersifat lintas sektoral dan struktural,
terkait: perencanaan, manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem.
Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan system aplikasi,
jaringan, basis data (data terpusat), dan serta pemeliharaan system.
c. Perlunya penyusunan, pembentukan, dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan
proses-proses TIK, yaitu perencanaan, manajemen investasi, realisasi, operasional, dan pemeliharaan
TIK. Target yang diharapkan adalah seluruh prosesproses TIK memiliki kebijakan dan prosedur yang
jelas serta selaras dengan panduan Tata Kelola TIK Nasional.
Solusi Pentahapan Dan Pengembangan
Jadwal pengembangan Kebijakan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :
Pengembangan Kelembagaan dilakukan pada satu tahun pertama untuk mempersiapkan landasan
hukum yang kuat bagi unit kerja pengelola TIK
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan pada tahun pertama untuk mempersiapkan
SDM TIK yang handal di masing – masing unit kerja yang akan bertanggung jawab terhadap sistem yang
akan dibangun.