(1) Keynote speech Menteri Pertanian membahas kebijakan Kementan dalam menyediakan lahan dan teknologi untuk mendukung kedaulatan pangan. (2) Ada tantangan seperti alih fungsi lahan dan rendahnya penerapan teknologi di petani. (3) Kementan berupaya mengendalikan alih fungsi lahan dan meningkatkan inovasi teknologi pertanian.

1. KEYNOTE SPEECH
MENTERI PERTANIAN RI
SIMPOSIUM DAN SEMINAR BERSAMA
PERAGI-PERHORTI-PERIPI DAN HIGI
“MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DAN
ENERGI YANG BERKELANJUTAN”
BOGOR, 1 MEI 2012
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yang Saya Hormati :
■Saudara Rektor Institut Pertanian Bogor,
■Para Pembantu Rektor dan Dekan lingkup
Institut Pertanian Bogor,
■Ketua Himpunan Profesi PERAGI, PERHORTI,
PERIPI dan HIGI,
■Pembicara dari KADIN, Himpunan Profesi, PTPN
III dan Kementerian BUMN,
■Hadirin sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji
dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala,
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
1

2. kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat
mengikuti Simposium dan Seminar yang
diselenggarakan secara bersama oleh Himpunan
Profesi PERAGI, PERHORTI, PERIPI dan HIGI.
dengan Tema “ Mewujudkan Kedaulatan Pangan
dan Energy Berkelanjutan”.
Saya memandang pemilihan topik dalam
Simposium dan Seminar ini sangatlah tepat, karena
ini adalah masalah riil yang kita hadapi bersama saat
ini, terutama terkait dengan gonjang ganjing
persoalan bahan bakar minyak, yang mengait erat
dengan masalah pangan dan energi. Selain itu terkait
dengan pangan, saat ini bertepatan dengan pidato
Presiden pertama kita, Soekarno saat peletakan batu
pertama pembangunan kampus pertanian di
Baranang Siang ini 60 tahun yang lalu, dimana isi
pidato beliau masih sangat relevan dengan masalah
ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di negara
tercinta saat ini.
Pada kesempatan ini izinkanlah saya
menyampaikan terima kasih pada panitia
2

3. penyelenggara, yang telah memberikan kesempatan
kepada saya menyampaikan keynote speech, yang
pagi ini kami beri judul : “Kebijakan Kementerian
Pertanian dalam Penyediaan Lahan dan Teknologi
untuk Mendukung Terwujudnya Kedaulatan
Pangan”.
Saudara-saudara yang saya hormati
Mengacu pada berbagai tulisan dan pemikiran,
maka ada 8 (delapan) pra-syarat agar pembangunan
ketahanan pangan kita ke depan dapat terus
menopang ketersediaan pangan bagi masyarakat,
yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan
sumberdaya lokal sebagaimana dimanatkan pada
konsep kedaulatan pangan. Hal itu antara lain terkait
dengan (1) Penguasaan lahan harus memadai,
sehingga memungkinkan petani mengembangkan
beragam kegiatan usaha; (2) Tersedianya secara
memadai infrastruktur dasar pertanian seperti irigasi,
jalan dan listrik; (3) Dukungan teknologi pertanian
yang terbarukan; (4) Dukungan ketersedian sarana
3

4. produksi seperti modal, benih, pupuk dan pestisida
serta peralatan penunjang lainnya; (5) Jaminan pasar
dalam bentuk jaminan harga atau bentuk lainnya; (6)
Perlindungan terhadap resiko usaha yang dihadapi
petani; (7) peluang bagi pengembangan usaha dalam
memperbesar nilai tambah; dan (8) Pendampingan
dalam adaptasi dan mitigasi akibat perubahan iklim.
Kami di Kementerian beranjak dari ke delapan
hal di atas dan untuk menjawab ke delapan pra-
syarat tersebut, telah mencanangkan apa yang kami
sebut sebagai TUJUH GEMA REVITALISASI, yaitu :
(1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan
dan Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan
Sarana; (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (5)
Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi
Kelembagaan Petani; dan (7) Revitalisasi Teknologi
dan Industri Hilir. Revitalisasi lahan termasuk hal
yang kami anggap penting, karena dalam upaya kita
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi
melalui prinsip ketahanan pangan, maka ketersediaan
lahan menjadi penentu utama.
4

5. Hadirin Sekalian yang Saya Hormati,
Beranjak dari prasyarat di atas kami di
Kementerian Pertanian telah menyusun road map
pembangunan ketahanan pangan, yang didasari oleh
kerangka pikir, penciptaan ketahanan pangan
nasional dilandasi oleh kedaulatan dan kemandirian
pangan, dengan memperhatikan aspek keamanan
pangan dalam membentuk individu masayarakat yang
sehat, aktif dan produktif. Ada 3 (tiga) aspek dari
ketahanan pangan yang mendapat perhatian utama,
yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi,
dan ini didukung oleh pengembangan berbagai
kebijakan dan lingkungan strategis, terkait dengan
sumberdaya, kebijakan ekonomi dan pasar.
Ketersediaan berkaitan erat dengan
kemampuan produksi dalam negeri, cadangan dan
impor. Sementara itu keterjangkauan melihat aspek
distribusi, perdagangan, pengendalian harga dan
bantuan pangan. Sementara aspek konsumsi
memberikan titik perhatian pada masalah kualitas dan
kuantitas, penganekaragaman serta kandungan gizi.
5

6. Dalam tataran kebijakan, upaya pencapaian
ketahanan pangan, didukung melalui jaminan
ketersediaan pangan serta pemetaan wilayah atau
rumah tangga yang rawan pangan. Pengelolaan
cadangan juga mendapat perhatian penuh disamping
terus memacu percepatan diversifikasi pangan pada
level rumah tangga. Terkait dengan hal yang terakhir
ini, kita mengapresiasi berbagai inisiatif lokal,
termasuk penetapan hari tanpa beras seperti yang
dilakukan pemerintah daerah Kota Depok.
Selain itu kita juga mendorong rumah tangga
untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan
pekaranganya, melalui apa yang kita sebut dengan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Upaya ini
telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia di
Desa Kayen, Pacitan, pada tanggal 13 Januari 2012
yang lalu. Upaya ini telah berkembang secara cepat
di seluruh Indonesia, dan terbukti membantu keluarga
dalam peningkatan diversifikasi konsumsi pangannya,
dan menghemat pengeluaran keluarga. Salah satu
6

7. kunci dari program ini terkait dengan pengembangan
kebun bibit desa (KBD).
Hadirin Sekalian yang Saya Hormati
Upaya kita dalam memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat ke depan dihadapkan pada
banyak tantangan, terutama terkait dengan
ketersediaan lahan dan infrstruktur serta penerapan
teknologi di tingkat petani. Terkait dengan lahan,
persoalan utama kita adalah pesatnya laju alih fungsi
lahan pertanian subur pada penggunaan non
pertanian. Setiap tahun sekitar 100.000 hektar lahan
pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian.
Sementara pencetakan sawah baru hanya sekitar
20-40 ribu hektar per tahun. Penyebabnya adalah
kebutuhan lahan untuk membangun kawasan industri,
pusat perdagangan serta permukiman dan
perumahan penduduk.
Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan
non-pertanian memang tidak dapat ditahan, mau tidak
mau harus dipenuhi. Namun, semestinya pemilihan
7

8. lahan dapat dilakukan dengan tepat. Sebab, tidak
semua lahan dapat dijadikan lahan pertanian terlebih
lagi lahan sawah. Karena itulah kita memutuskan
perlunya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
Upaya pengendalian ini menjadi penting,
karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan
pertanian beririgasi dan ke depan pengembangan
lebih diarahkan pada lahan-lahan sub optimal. Lahan
yang sesuai bagi kegiatan pertanian umumnya masih
berupa rumput, semak, belukar, dan hutan, yang
berada di areal penggunaan lain (APL) atau di luar
kawasan hutan dan HGU. Beberapa kawasan hutan
produksi konversi (HPK) dapat dilepas menjadi Areal
Penggunaan Lain.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan
Litbang Pertanian, saat ini ada beberapa kawasan
potensial dan prioritas bagi pengembangan pangan
yaitu di Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah lain yang
tersedia lahan dalam luasan yang memadai adalah
Papua, namun terkendala persoalan kepemilikan
lahan. Sementara untuk Pulau Sumatera
8

9. dikategorikan sebagai wilayah potensial tetapi masuk
prioritas alternatif.
Hadirin Sekalian yang Saya Hormati
Terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi
lahan Data BPN (Badan Pertanahan Nasional)
menunjukan bahwa saat ini ada 585 dokumen hukum
tentang lahan. Beberapa diantara peraturan itu
bertentangan satu sama lainnya, sehingga sulit untuk
diterapkan. Pengaturan tentang pelarangan dan
pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya
sawah, telah dikeluarkan beberapa peraturan sejak
akhir tahun 80-an. Diantaranya :
1.Pelarangan pembangunan kawasan industri dengan
Alih Fungsi Lahan Pertanian (Keppres No.53/1989).
2.Pelarangan pemberian izin perubahan fungsi tanah
basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan industri
(Keppres No.33/1990).
3.Pencegahan pengunaan tanah sawah beririgasi
teknis untuk penggunaan non pertanian melalui
9

10. penyusunan RTRW (SE MNA/KBPN 401-1851/
1994),
4.Izin lokasi tdk boleh mengalihfungsikan sawah
irigasi teknis (SE MNA/KBPN 401-2261/1994).
Terakhir kita telah menghasilkan UU No. 41/2009
tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan,
sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang ini
menggunakan pendekatan kawasan dan lebih bersifat
upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan,
melalui pendekatan insentif dan non insentif. Sebagai
turunan dari undang-undang ini telah disusun
beberapa peraturan pemerintah, diantaranya,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Insentif perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.
10

11. Semua peraturan perundangan ini memerlukan
sosialisasi yang lebih intensif, sehingga
implementasinya di lapangan dapat segera
diwujudkan. Saya berharap dan mengajak para
anggota himpunan profesi, dapat menjadi salah satu
mitra Kementerian Pertanian untuk sosialisasi
peraturan perundangan ini, sehingga semakin banyak
orang yang memahami keberadaan undang-undang
dan peraturan tersebut.
Hadirin Sekalian peserta Simposium dan seminar
Berkaitan dengan upaya kita dalam memenuhi
ketersediaan sarana dan prasaran pendukung
kegiatan pertanian, perlu saya sampaikan bahwa
kewenangan Kementan terbatas dalam hal ini. Kita
banyak tergantung pada kementerian atau lembaga
lainnya. Katakanlah kita sangat tergantung pada
Kementerian Pekerjaan Umum untuk urusan irigasi
dan jalan pedesaan. Kementerian Perindustrian bila
itu mengait dengan masalah pengolahan hasil dan
pengembangan industri pertanian, serta Kementerian
11

12. Perdagangan, bila itu terkait dengan isu manajemen
stok dan perdagangan hasil pertanian. Untuk itu
koordinasi pada level Menteri Koordinator terus kita
dukung, sehingga semuanya dapat bekerja dan saling
bersinergi.
Sementara itu mengait dengan isu penerapan
teknologi di tingkat petani, ini masih jadi persoalan
utama kita. Untuk melihat peran inovasi teknologi
dalam kegiatan ekonomi suatu negara salah satu
indikator yang digunakan adalah Total Factor
Productivity (TFP). Selama tahun 1971-2001 TFP
Indonesia hanya 0,002 persen jauh dibandingkan
negara ASEAN lainnya seperti Thailand (1,8%),
Singapura (1,5%) dan Malaysia (0,9%). Hal ini
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia lebih banyak ditopang oleh modal
dibandingkan intervensi inovasi teknologi. Hal ini
dipertegas oleh nilai ekspor Indonesia tahun 1996
sampai 2009 yang didominasi oleh produk-produk
yang kandungan teknologinya rendah. Sementara
12

13. impor Indonesia didominasi oleh produk industri,
tambang, dan produk industri makanan dengan
kandungan teknologi yang tinggi.
Ke depan kita mengarahkan kegiatan penelitian
dan pengembangan untuk dapat menghasilkan
inovasi yang mengait dengan :
1.Inovasi teknologi benih/bibit unggul, pupuk, alsintan;
2.Inovasi teknologi pemanfaatan lahan, mitigasi dan
adaptasi dampak perubahan iklim;
3.Pengembangan rekayasa model kelembagaan dan
rumusan kebijakan pembangunan;
4.Diseminasi inovasi teknologi untuk meningkatkan
daya saing di pasar lokal/internasional;
Pada perspektif sistem diseminasi inovasi
pertanian, Kementerian Pertanian menciptakan dan
menyediakan inovasi (generating subsystem),
menyampaikan inovasi (delivery subsystem) dan
menjaring umpan balik untuk perbaikan inovasi
(receiving subsystem). Penyampaian hasil inovasi
teknologi Pertanian tersebut tentu berbeda strategi
13

14. dan cara pelaksanaannya untuk masing-masing
kelompok sasaran. Saat ini Kementan menggunakan
pendekatan Spektrum Diseminasi Multi Channel.
Spektrum diseminasi adalah jangkauan perluasan
diseminasi dengan memanfaatkan berbagai jalur
komunikasi dan pemangku kepentingan
(stakeholders) yang terkait. Multi Channel disini
terkait dengan seperangkat jalur dan pelaku
komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk
mendistribusikan informasi inovasi teknologi
Hadirin yang saya hormati,
Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa
masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama yang
terkait dengan penataan kebijakan dan koordinasi
lintas lembaga, terutama dalam memaksimalkan
dukungan stakeholder terhadap semua program yang
telah dicanangkan Kementerian Pertanian.
Pada kesempatan yang baik ini kami mengajak
saudara sekalian para anggota dan pengurus
Himpunan Profesi, untuk bersama-sama kami
14

15. membangun pertanian ke depan sesuai dengan
peran dan tanggung jawab kita masing-masing.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada
kesempatan ini, mudahan-mudahan berguna bagi
upaya kita bersama di dalam membangun sektor
pertanian yang tangguh di masa mendatang. Dengan
mengucapkan Bismillahir’rahmanirrahim, saya
membuka Simposium dan Seminar Bersama
PERAGI-PERHORTI-PERIPI dan HIGI. Saya
berharap sehingga apa yang dihasilkan dari
Simposium dan seminar ini mampu memberikan
manfaat untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia, khususnya masyarakat pertanian.
Billahit taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menteri Pertanian RI,
SUSWONO
15