1. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam KUHPerdata
Tugas Mata Kuliah Hukum Perdata
Dosen : HD. Suratno, SH
Oleh :
Zainal Abidin
430.200.12.2868
SEKOLAH TINGGI HUKUM GALUNGGUNG
TASIKMALAYA
2014

2. KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, tak lupa sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya yang
taat kepada ajarannya sampai akhir zaman, sehingga makalah ini dapat terselesaikan
dengan tepat waktu untuk memenuhi salah satu tugas Hukum Perdata.
Makalah ini berisikan tentang Badan Hukum sebagai Subyek Hukum dalam
KUHPerdata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada
umumnya dan rekan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada khususnya.
Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu
dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan
tepat waktu. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk
kesempurnaan penulisan makalah ini.
Tasikmalaya, 26 Desember 2013
Penyusun
i

3. Daftar isi
Kata Pengantar...................................................................................................................
i
Daftar isi.............................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang.........................................................................................................
1
B. Rumusan Masalah....................................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan...............................................................................................................
18
B. Saran.........................................................................................................................
19
Daftar Pustaka.....................................................................................................................
20
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam pergaulan hukum di tengahtengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu - satunya subyek hukum (pendukung
hak dan kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering disebut "badan
hukum" (rechtspersoon).
Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat
mempunyai hak-hak dan kewajiban - kewajiban, serta dapat pula mengadakan
hubungan - hubungan hukum (rechts-betrekking/rechtsverhouding) baik antara badan
hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan
orang manusia (natuurUjkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan
perjanjian - perjanjian jual - beli, tukar - menukar, sewa - menyewa dan segala macam
perbuatan di lapanganharta kekayaan.
Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang
tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.
Dan sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan
tidakmungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,
melahirkan anak dan lain sebagainya.
1

5. Adanya
badan
hukum
(rechtspersoon)
di
samping
manusiatunggal
(natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbulsebagai suatu kebutuhan hukum
dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat.
Sebab, manusia selain mempunyaikepentingan perseorangan (individuil), juga
mempunyaikepentingan bersama dan tujuan bersama yang harusdiperjuangkan bersama
pula. Karena itu, mereka berkumpulmempersatukan diri dengan mem-bentuk suatu
organisasi danmemilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka jugamemasukkan
harta kekayaan masing-masing menjadi milikbersama, dan menetapkan peraturanperaturan intern yanghanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu.Dalam
pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyaikepentingan bersama yang
tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang
baru,yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta
dapat bertindak hukum sendiri.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Apa Pengertian Badan Hukum dan apa saja Perbuatan Hukumnya?
2. Apa Perbedaan dari teori – teori badan hukum, pembagian badan – badan
hukum, dan syarat – syarat hukum?
3. Menjelaskan tentang badan hukum (Rechtspersoon).
2

6. BAB II PEMBAHASAN
Subjek hukum terdiri atas manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan
hukum (rechtspersoon). Jadi disamping manusia, ada pula subjek hukum lain, yaitu
badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
Sebelum lebih lanjut membahas badan hukum sebagai subjek hukum, perlu
diketahui lebih dulu apa itu badan hukum. Pengertian badan hukum diberikan oleh dua
ahli dibawah ini, yaitu:
a). Prof. Subekti
Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum (rechtspersoon).
b). R. Soeroso
Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan
atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh hukum.
Dari dua pengertian badan hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas
maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah badan yang dibentuk berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku oleh sejumlah orang yang bekerjasama untuk tujuan
tertentu dan dengan demikian badan itu memiliki hak dan kewajiban.
Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum
yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.
3

7. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan
anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di
muka pengadilan.
Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan
perbuatan hukum seperti mengdakan perjanjian, manggabungkan diri dengan
perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian
badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek
hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum.
Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak
berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum
diwakili oleh pengurus atau anggotanya.
Untuk dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dan diakui sebagai subjek
hukum, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum. Syarat-syarat
tersebut adalah:
1) Dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur
perihal pembentukan/pendirian badan hukum. Syarat pembentukan badan hukum ini
sesuai dengan bentuk/jenis badan hukum yang akan didirikan. Syarat pembentukan
badan hukum ini berbeda antara satu bentuk/jenis badan hukum dengan bentuk/jenis
badan hukum yang lain. Contoh: syarat/cara pembentukan badan hukum partai politik
berbeda dengan syarat/cara pembentukan badan hukum perseroan terbatas (PT).
Syarat/cara pembentukan kedua jenis badan hukum itu diatur dalam undang-undang
yang berbeda dan dengan prosedur yang berbeda pula.
4

8. 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan anggotanya.
3) Hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.
Dalam hukum dikenal adanya dua macam badan hukum, yaitu:
1)
Badan hukum publik: yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik
dan bergerak di bidang publik/yang menyangkut kepentingan umum. Badan hukum ini
merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk
itu. Contoh:
a. Negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945
b. Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dasarnya adalah Pasal 18, 18 A, dan 18 B
UUD 1945 dan kemudian dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda ini telah dirubah sebanyak dua kali)
c. Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
d. Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971
2)
Badan Hukum Privat; yaitu badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum perdata
dan beregrak di bidang privat/yang menyangkut kepentingan orang perorang. Badan
hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan
tertentu, seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan lain sebagainya. Contoh:
a.
Perseroan terbatas (PT), pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
b.
Koperasi, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Koperasi
5

9. c.
Partai Politik, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perpol jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
A. Pengertian Badan Hukum
Dalam Pergaulan hukum di tengah – tengah masyarakat, ternyata manusia bukan
satu – satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek
hukum lain yang sering disebut “badan hukum” (rechtpersoon).
Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum ini pun dapat
mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban, serta dapat pula mengadakan
hubungan – hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan
hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan
orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan
perjanjian – perjanjian jual – beli, tukar – menukar, sewa – menyewa dan segala macam
perbuatan di lapangan harta kekayaan.
Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang
tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.
Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan
tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,
melahirkan anak dan lain sebagainya.
6

10. Adanya
badan
hukum
(rechtspersoon)
disamping
manusia
tunggal
(natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum
dalam pergaulan di tengah – tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai
kepentingan perseorangan (individual), juga mempunyai kepentingan bersama dan
tujuan bersama yang harus di perjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul
mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya
untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing – masing
menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan – peraturan intern yang hanya
berlaku dikalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua
orang – orang yang mempunyai kepentingan bersama yang bergabung dalam kesatuan
kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak –
hak dan kewajiban – kewajiban anggota – anggotanya serta dapat bertindak hukum
sendiri.
B. Teori – teori Badan Hukum
Untuk mengetahui hakikat dari pada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan
hukum timbul bermacam – macam teori tentang badan hukum yang satu sam lain
berbeda – beda. Berikut ini hanya dikemukakan 5 macam teori saja yang sering dikutip
oleh penulis – penulis ahli hukum kita, yaitu diantaranya :
1. Teori Fictie dari Von Savigny
Menurut teori dari Von Savigny badan hukum semata – mata buatan negara
saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,
7

11. tetapi orang menghidup – kannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat
melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Houwing.
2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogents theorie)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum.
Namun, kata teori ini ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan
seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang
mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan
hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.
3. Teori Organ dari Otto van Gierke
Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (Fiksi) dan bukan kekayaan (hak)
yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang
menjelma sungguh – sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk
kemauan sendiri dengan perantaraan alat – alat yang ada padanya (pengurus, anggota –
anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai pancaindera dan sebagainya.
Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.
4. Teori Propriete Collective
Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaf. Menurut teori ini hak dan
kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota
bersama – sama.
8

12. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang – orang
yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang
dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis
saja. Star Bussman dan Kranenburg adalah pengikut – pengikut ajaran ini.
5. Teori kenyataan Yuridis (Juridishe Realiteitsleere)
Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil,
walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang
dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan
badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.
Meskipun teori – teori tentang badan hukum tersebut berbeda – beda dalam
memahami hakikat badan hukum, namun teori – teori itu sependapat bahwa badan –
badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat,
meskipun dengan beberapa pengecualian.
C. Pembagian Badan – Badan Hukum
Menurut Pasal 1653 BW Badan Hukum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu :
1). Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya daerah
Propinsi, kabupaten/kota, Bank – bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
2). Badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya
perkumpulan – perkumpulan, gereja dan organisasi – organisasi agama dan sebagainya.
9

13. 3). Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan
dengan undang – undang dan kesusilaan, seperti P.T., koperasi, dan lain sebagainya.
Jika badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya, maka dapat dibedakan atas 2
macam, yaitu :
1. Korporasi (Corporatie)
Adalah gabungan (kumpulan orang – orang yang dalam pergaulan hukum
bertindak bersama – sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu, korporasi
ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak – hak dan
kewajiban – kewajiban yang terpisah dengan hak – hak dan kewajiban – kewajiban para
anggotanya. Misalnya : PT, koperasi dan sebagainya.
2. Yayasan (Stichting)
Adalah harta kekayaan yang di tersendirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk
kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota,
yang ada hanyalah pengurusnya.
Batas antara korporasi dan yayasan tidak tegas, sehingga timbul beberapa ajaran
untuk membedakan korporasi itu dengan yayasan sebagai berikut :
a). Pada korporasi para anggotanya bersama – sama mempunyai kekayaan dan
bermacam – macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu, sedangkan
pada yayanan kepentingan yayasan tidak terletak pada anggotanya, karena yayasan
tidak mempunyai anggota.
10

14. b). Dalam korporasi para anggota bersama – sama merupakan organ yang memegang
kekuasaan yang tertinggi sedangkan dalam yayasan yang memegang kekuasaan
tertinggi adalah pengurusnya.
c). Dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuannya adalah para anggotanya,
sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud dan tujuannya adalah orang –
orang yang mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut.
d). Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya, sedangkan pada yayasan
titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu.
Badan Hukum dapat pula dibedakan atas 2 jenis yakni :
1. Badan hukum Publik
2. Badan Hukum Privat
Di Indonesia kriterium yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum
termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada 2 macam, yaitu :
a). Berdasarkan terjadinya, yakni “badan hukum privat” didirikan oleh perseorangan,
sedangkan “badan hukum publik” didirikan oleh Pemerintah/Negara.
b). Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaan itu untuk
kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum,
maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau lapangan
pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum itu termasuk badan
hukum privat.
11

15. Badan hukum publik misalnya :
-
Negara RI
-
Daerah Propinsi
-
Daerah Kabupaten/Kota
-
Bank – bank Negara (seperti Bank Indonesia)
Badan hukum privat misalnya :
-
Perseroan Terbatas (PT)
-
Koperasi
-
Yayasan
D. Peraturan Tentang Badan Hukum (Rechtspersoon)
BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam
BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653
s.d. 1665 dengan istilah “van zedelijke lichamen” yang dipandang sebagai perjanjian,
karena itu, lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan
para ahli karena badan hukum adalah persoon, maka seharusnya dimasukkan dalam
buku I tentang orang.
Peraturan perundang – undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini
antara lain memuat dalam Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum, Stb. 1927
No. 156 tentang Gereja dan Organisasi – organisasi Agama,
12

16. Undang – undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang – undang
No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang – undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Undang – undang No. 12 Tahun 1998 tentang Perbankan,
dan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
E. Syarat – syarat Badan Hukum
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan
usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (rechtspersoon). Menurut doktrin
syarat – syarat itu adalah sebagai berikut dibawah ini :
1. Adanya kekayaan yang terpisah
Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan
pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tertentu. Adanya
harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pada badan
hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan
anggota – anggotanya, tetapi terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota
– anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota – anggotanya tidak mengikat harta
kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak
mengikat harta kekayaan anggota – anggotanya.
2. Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang
merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum.
13

17. Jadi, bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha
untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili
organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas
dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
3. Mempunyai kepentingan sendiri
Dalam mencapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang
dilindungi oleh hukum. Kepentingan – kepentingan tersebut merupakan hak – hak
subyektif sebagai akibat dari peristiwa – peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan
hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankan
terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum
ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka
waktu yang panjang.
4. Ada organisasi yang teratur
Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subyek
hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum
dengan perantaraan orangnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari
manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan
sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan – peraturan lain atau keputusan
rapat anggota yang tiada lain dari pada pembagian tugas. Dengan demikian, badan
hukum mempunyai organisasi.
14

18. Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan hukum/perkumpulan/perhimpunan
sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada
suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu.
Misalnya di Perancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan Firma sebagai
badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai
badan hukum.
Syarat
mutlak
untuk
diakui
sebagai
badan
hukum,
himpunan/perkumpulan/badan itu harus mendapat izin dari pemerintah cq. Departemen
Kehakiman (d/h Gubernur Jenderal – Pasal I Stb. 1870 No. 64).
F. Perbuatan Badan Hukum
Sebagaimana dikatakan badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa
seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan – perbuatan
hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang – orang manusia biasa. Namun, orang –
orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan
hukum. Orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut
“organ” (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum
yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.
Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus
diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua ini di
tentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam
peraturan lainnya.
15

19. Dengan demikian, organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang – wenang,
tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan – ketentuan intern yang berlaku dalam
badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.
Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas – batas yang telah
ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab
pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu
menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian
menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya yang lebih tinggi
ini harus masih dalam batas – batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan
yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan :
“ Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa
melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh –
sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan – perbuatan itu
terkemudian telah disetujui secara sah ”.
Kemudian Pasal 45 WνK menyatakan :
1). “ Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih dari pada untuk menunaikan
tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik – baiknya, mereka pun karena
segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga
”.
2). “ sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau
tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat – syarat pendirian,
16

20. maka, atas kerugian yang karenanya telah di derita oleh pihak ketiga, mereka itupun
masing – masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya ”.
Jadi, jelas dalam hal organ bertindak di luar wewenangnya, maka badan hukum
tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang
bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum
yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggung
jawaban oleh pihak ketiga.
Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas – batas
wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan
perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad), badan hukum tetap bertanggung
jawab menurut pasal 1365 BW. Demikian pendapat sebagian besar ahli – ahli hukum,
seperti Paul Scholten.
17

21. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau
perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan
sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek
hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum.
Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyandang hak
dan kewajiban hukum.
Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun,
oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka
dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh
pengurusnya.
Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah
melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh badann hukum menjadi tanggung jawab badann hukum
tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.
18

22. Dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai adanya
3 jenis badan hukum, yaitu:
-
Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara;
-
Yang diakui oleh kekuasaan;
-
Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan biasa juga disebut dengan
badan hukum dengan konstruksi keperdataan.
B. Saran
Ternyata dalam kasus ini banyak yang tidak diketahui oleh semua orang, maka
dari itu, kita sebagai anak Indonesia harus mempelajari tentang badan hukum ini agar
kita bias mengetahui dan mengenal banyak tentang badan hukum ini, kita sebagai anak
bangsa Indonesia harus berkecimpung untuk menanam Peraturan Hukum di negara
Kita. Demikian dari saya, semoga makalah yang saya buat ini bermanfaat bagi sodara/i.
19

23. Daftar Pustaka
-
Ali Rido, S.H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, cet. I, 1977, p.10.
-
Chidir Ali, S.H. Badan Hukum, alumni, Bandung, 1976, p. 29-33; Ali Rido,
S.H., op.cit., p. 15-17; Mr Drs. E. Utrecht, op.cit., p. 245-247; Achmad Ichsan,
S.H., op.cit., p. 71-77.
-
H. Riduan Syahrani, S.H., 2010, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata,
P.T. Alumni, JL. Bukit Pakar Timur II/109. Hal 51-60.
20