SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Usulan Nama Domain DESA.ID
Gerakan Desa Membangun (GDM)
  http://desamembangun.or.id
       @desamembangun
Ketimpangan
Akses Desa-Kota




          Konten   Konten
          Rural    Urban
Tasik              Yogya
                                              Banyumas
             11 Desa             7 Desa
                                               27 Desa




Ciamis
                     GDM                           Sulsel
                                                   4 Desa
9 Desa             128 Desa
         Kebumen
                                                    Riau
          2 Desa
                                                   13 Desa
                                    Bandung
                       Cilacap       1 Desa
                       5 Desa
Majalengka                                     NTT
 37 Desa                                      2 Desa
Kelola Portal Desa untuk Mendorong Good and
   Clean Governance (Akuntabilitas Publik)
Mendayagunakan Open Source Software




Kades 2.0 Mandalamekar
http://mandalamekar.or.id
Pengarusutamaan Produk Desa   Kelola Informasi Bencana/Darurat




Pemberdayaan Desa 2.0         Dokumentasi Seni/Budaya Daerah
Dorong Internet Sehat, Bisnis Online dan
Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di desa
Dinamika Desa
Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia
yang sangat bhineka. UU No 5 tahun 1979 dianggap tidak
sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengakui dan
menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Pada UUD 1945 sudah dijelaskan negara Indonesia
menjamin pengakuan atas hak asal-usul, hal-hal yang
bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) negara, dan
keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan
asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada.

Perubahan struktur pemerintahan merupakan konsekuensi
dari pengakuan (recognition) terhadap “desa atau disebut
dengan nama lain” sebagai lembaga otonom yang harus
diakui status dan hak-haknya secara khusus.
Dasar Yuridis
    1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2
    2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
    Pemerintahan Daerah Pasal 1
    3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang
    Pemerintah Desa Pasal 1
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Pasal 1 ayat 20
Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara,
orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan
dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau
susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi
tertentu dalam internet

Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau
masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip
pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana
dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak
melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak
melanggar hak orang lain.
Pengelolaan Domain
PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan
Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan
Domain Pasal 77 maka (1) Pendaftaran nama domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
Kegiatan Donor Darah Warga Panjalu, Ciamis sebagai dukungan
 bagi usulan Domain DESA.ID (4/2/2013) bekerjasama dengan
                        PMI Ciamis
Jl Merdeka No 17
Purwokerto, BMS
http://desa.web.id
Twitter: @Desa_ID

More Related Content

What's hot

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docxPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docxwarsini3
 
Surat permohonan barang
Surat permohonan barangSurat permohonan barang
Surat permohonan barangYori Fiza
 
Surat penerimaan siswa pindahan
Surat penerimaan siswa pindahanSurat penerimaan siswa pindahan
Surat penerimaan siswa pindahanvisy1318061
 
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator BandungPre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator BandungPT. Duta Dewata Mulia
 

What's hot (6)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docxPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
 
Kepad yth
Kepad ythKepad yth
Kepad yth
 
Surat permohonan barang
Surat permohonan barangSurat permohonan barang
Surat permohonan barang
 
Surat penerimaan siswa pindahan
Surat penerimaan siswa pindahanSurat penerimaan siswa pindahan
Surat penerimaan siswa pindahan
 
Internet Masuk Desa
Internet Masuk DesaInternet Masuk Desa
Internet Masuk Desa
 
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator BandungPre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
 

More from Yossy Suparyo

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniYossy Suparyo
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatYossy Suparyo
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...Yossy Suparyo
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaYossy Suparyo
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaYossy Suparyo
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanYossy Suparyo
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaYossy Suparyo
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungYossy Suparyo
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunYossy Suparyo
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Yossy Suparyo
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Yossy Suparyo
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiYossy Suparyo
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaYossy Suparyo
 

More from Yossy Suparyo (20)

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
 
To have or to be
To have or to beTo have or to be
To have or to be
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
 
SK Pokja Desa
SK Pokja DesaSK Pokja Desa
SK Pokja Desa
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massa
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi Desa
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang Pelatihan
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website Desa
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang Desa
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa Membangun
 
APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
 

Recently uploaded

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 

Recently uploaded (20)

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 

Mengusulkan Nama Domain DESA.ID untuk Mendukung Otonomi Desa

  • 1. Usulan Nama Domain DESA.ID Gerakan Desa Membangun (GDM) http://desamembangun.or.id @desamembangun
  • 2. Ketimpangan Akses Desa-Kota Konten Konten Rural Urban
  • 3. Tasik Yogya Banyumas 11 Desa 7 Desa 27 Desa Ciamis GDM Sulsel 4 Desa 9 Desa 128 Desa Kebumen Riau 2 Desa 13 Desa Bandung Cilacap 1 Desa 5 Desa Majalengka NTT 37 Desa 2 Desa
  • 4. Kelola Portal Desa untuk Mendorong Good and Clean Governance (Akuntabilitas Publik)
  • 5. Mendayagunakan Open Source Software Kades 2.0 Mandalamekar http://mandalamekar.or.id
  • 6. Pengarusutamaan Produk Desa Kelola Informasi Bencana/Darurat Pemberdayaan Desa 2.0 Dokumentasi Seni/Budaya Daerah
  • 7. Dorong Internet Sehat, Bisnis Online dan Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di desa
  • 8. Dinamika Desa Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia yang sangat bhineka. UU No 5 tahun 1979 dianggap tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Pada UUD 1945 sudah dijelaskan negara Indonesia menjamin pengakuan atas hak asal-usul, hal-hal yang bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) negara, dan keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada. Perubahan struktur pemerintahan merupakan konsekuensi dari pengakuan (recognition) terhadap “desa atau disebut dengan nama lain” sebagai lembaga otonom yang harus diakui status dan hak-haknya secara khusus.
  • 9. Dasar Yuridis 1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Pasal 1
  • 10. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 1 ayat 20 Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet Pasal 23 (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
  • 11. Pengelolaan Domain PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan Domain Pasal 77 maka (1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
  • 12. Kegiatan Donor Darah Warga Panjalu, Ciamis sebagai dukungan bagi usulan Domain DESA.ID (4/2/2013) bekerjasama dengan PMI Ciamis
  • 13. Jl Merdeka No 17 Purwokerto, BMS http://desa.web.id Twitter: @Desa_ID