MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN rakor menteri anggota tkpk, 2 juni 2009

1. RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI ANGGOTA TKPK MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jakarta, 2 Juni 2009 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

7. KEANGGOTAAN Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan . Catatan: Terdapat penambahan jumlah anggota sebagaimana disebutkan dalam Perpres 13/2009 yang berasal unsur non-pemerintah, yg selanjutnya ditetapkan melalui SK Menko Kesra selaku Ketua TKPK Nasional.

8. KEPALA SEKRETARIAT SEKRETARIS Unit Kerja Perencanaan & Monev Program Unit Kerja Pendataan Unit Kerja Kelembagaan KELOMPOK KERJA I Bantuan & Perlindungan Sosial KELOMPOK KERJA II Pemberdayaan Masyarakat KELOMPOK KERJA III Pemberdayaan Usaha Mikro & Kecil KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA STRUKTUR TKPK NASIONAL Unit Kerja Pendanaan Catatan : Unit Kerja Sekretariat dapat ditambah sesuai kebutuhan

13. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL Sekretariat : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax: (021) 3860565, 3524695 [email_address] www.tkpkri.org

15. KLASTER I KLASTER II KLASTER III Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil TITIK BERAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan dan Perlindungan Sosial Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK Karakteristik: Kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Karakteristik : Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Karakteristik : Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Pangan , Pendidikan, K esehatan, S anitasi dan A ir bersih PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : B erpartisipasi, K esempatan K erja dan B erusaha, T anah, SDA & LH , dan P erumahan PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Kesempatan Berusaha d an Bekerja, d an SDA & LH