Menteri Kesehatan: MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
•
1 gostou•1,586 visualizações
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (19)
Semelhante a Menteri Kesehatan: MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
Semelhante a Menteri Kesehatan: MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT (20)
Mais de khoiril anwar
Mais de khoiril anwar (20)
Menteri Kesehatan: MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
- 1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT oleh: Menteri Kesehatan RI Disampaikan pada Acara Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2011 Jakarta, 15 November 2011
- 2. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SISTEMATIKA 1. TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN 2. KEBIJAKAN MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT 3. UPAYA TEROBOSAN
- 3. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 1. TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN
- 4. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 92 PULAU-PULAU KECIL DI PERBATASAN DTPK, APRIL 2008
- 5. IPKM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 349 230 Kab tak bermasalah Kab 40 Kab BKB Miskin 12 Kab BKB Non-Miskin P 57 Kab BK Miskin IPKM D B 91 11 Kota BKB Miskin Kota 4 Kota BKB Non-Miskin K 6 Kota BK Miskin 70 Kota tak bermasalah
- 6. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEBIJAKAN MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
- 7. VISI, MISI DAN NILAI MENTERI KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2010 - 2014 REPUBLIK INDONESIA MISI 1. Pemberdayaan masyarakat VISI MASYARAKAT SEHAT 2. Upaya kesehatan yang paripurna YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN 3. Ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan 1. Pro Rakyat 2. Inklusif 4. Tata kelola kepemerintahan yang baik 3. Responsif 4. Efisien Efektif 5. Bersih
- 8. REFORMASI PEMBANGUNAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Revitalisasi PHC dan pemenuhan BOK 2. Penyediaan, keterjangkauan obat di seluruh faskes 3. Penyediaan, distribusi SDM Kes yg bermutu, adil dan merata 4. Pengembangan jaminan kesehatan menuju Universal Coverage 5. PDBK dan peningkatan yankes di DTPK 6. Reformasi birokrasi 7. Pengembangan World class health care
- 9. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 3. UPAYA TEROBOSAN
- 10. PENANGANAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (PDBK) DBK • IPKM rendah (24 indikator) PDBK • Pendampingan Pusat ke Daerah Tahap I : 8 Provinsi, 65 Kabupaten Tahap II : 10 Provinsi, 130 Kabupaten
- 11. PEMENUHAN SDM KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 1. JANGKA PANJANG (2005-2025) Pemenuhan seluruh Kebutuhan SDM Kesehatan 2. JANGKA MENENGAH (2010-2014) Pemenuhan SDM Kesehatan DTPK 3. JANGKA PENDEK (2012) Pemenuhan Dokter Spesialis di DTPK
- 12. UPAYA PEMENUHAN SDM KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JANGKA MENENGAH DI DTPK NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 Penempatan Nakes 1. 1.245 1.375 1.500 1.700 di DTPK Penempatan 2. Residen Senior di 850 1.000 1.100 1.200 DTPK
- 13. BANTUAN PUSAT KEPADA DAERAH DALAM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BENTUK TENAGA KESEHATAN PTT LOKASI DAERAH TENAGA NO JUMLAH SANGAT KESEHATAN BIASA TERPENCIL TERPENCIL 1. Dokter Spesialis 55 10 43 2 2. Dokter Umum 4.032 341 1.187 2.504 3. Dokter Gigi 1.023 65 285 673 4. Bidan 34.506 18.572 15.243 691 JUMLAH: 39.616 18.998 16.758 3.870 Keadaan : s/d Desember 2010 Catatan: (Keadaan PTT Aktif Sampai 7 November 2011) Sumber Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010
- 14. PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER MENTERI KESEHATAN SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI REPUBLIK INDONESIA (PPDS-BK) 2008-2011 TAHUN JUMLAH 2008 803 2009 1.076 2010 1.048 2011 1.040 Total Sumber : PUSTANSERDIK BADAN PPSDM KESEHATAN 3.967 Sumber: Pustanserdik, September 2011
- 15. DOKTER DENGAN KEWENANGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAMBAHAN • Ada kesulitan dalam menempatkan dokter spesialis di DTPK • Dilaksanakan Program Dokter dengan Kewenangan Tambahan untuk DTPK
- 16. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 REPUBLIK INDONESIA PULAU PUSKESMAS ALOKASI TOTAL SUMATERA 2.271 75.000.000 170.325.000.000 JAWA – BALI 3.617 75.000.000 271.275.000.000 KALIMANTAN 836 100.000.000 83.600.000.000 SULAWESI 1.126 100.000.000 112.600.000.000 MALUKU 256 200.000.000 51.200.000.000 NUSA TENGGARA 458 250.000.000 114.500.000.000 PAPUA 403 250.000.000 100.750.000.000 Tambahan anggaran manajemen di 27 kab/kota 305.000.000 TOTAL 8.967 904.555.000.000
- 17. UPAYA TEROBOSAN UNTUK MENDEKATKAN PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2010 s/d 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO SARANA KESEHATAN s/d 2011 1. Darat Rumah Sakit Bergerak 13 Puskesmas Keliling Kendaraan 6.737 R-4 Ambulance 3.908 Kendaraan R-2 46.942 2. Perairan Puskesmas Terapung 908 3. Udara Flying Health Care 2
- 18. PUSKESMAS TERAPUNG MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 18
- 19. CAKUPAN PENDUDUK YANG MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2011 MENTERI KESEHATAN (per Oktober 2011) REPUBLIK INDONESIA 2,856,539 5,183,479 (1,21%) (2,20%) 15,351,532 (6,50%) Jamkesmas 17,364,265 Jamkesda (7,36%) 76,400,000 Askes (32,36%) Jamsostek Perusahaan 31,866,539 Swasta,dll (13,50%) Catatan: Total Penduduk (SP 2010) : 236.078.027 Yang telah memiliki Jamkes : 149.022.354 (63,13%) Yang belum mempunyai Jamkes : 87.055.673 (36,87%)
- 20. Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
- 21. JUMLAH PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN RUJUKAN UNTUK PROGRAM JAMKESMAS REPUBLIK INDONESIA (S/D OKTOBER 2011) RS Pusat : 30 RSUD : 554 RS TNI/POLRI : 79 RS Swasta : 374 Balai Kesehatan : 41 TOTAL : 1.078
- 22. ROADMAP KETERSEDIAAN JARINGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN 14000 12000 11500 10000 9500 Jumlah RS- 8591 8634 8677 8720 8764 8000 PPK 7500 Jamkesmas 6000 Klinik Bersama, D 4000 3500 okter 3500 Praktek, dll 2000 1600 1700 1800 Puskesmas 1200 1350 0 2010 2011 2012 2013 2014
- 23. AKSES PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KELAS III RS Rasio Ideal 1:1000 Keadaan Saat Kekurangan (Menurut Ini WHO) Kebutuhan Tempat Tidur 237.641 128.343 109.298 Total
- 24. JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • Tujuan: AKI, AKB dan KB pasca persalinan • Jenis pelayanan: Antenatal Care (ANC), persalinan dan Post-natal Care (PNC) • Sasaran seluruh ibu hamil yang belum ter-cover jaminan kesehatan.
- 25. PUSKESMAS JAMU MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 25
- 26. TARGET KLASTER IV BIDANG KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 100 PPI (2011) 400 PPI (2012) • 28 Provinsi • 33 Provinsi • 487 Desa • 1.426 Desa • 25.655 Rumah Tangga • 112.037 Rumah Sasaran (RTS) Nelayan Tanggan Sasaran (RTS) • Sangat miskin: 8.186 Nelayan RTS • Sangat miskin: 33.887 • Miskin: 10.425 RTS RTS • Hampir Miskin: 7.044 • Miskin: 44.475 RTS RTS • Hampir Miskin: 33.687 RTS
- 27. PERAN DAERAH dan TKPK DAERAH DALAM MENYONGSONG PELAKSANAAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA UU BPJS • Meningkatkan jumlah tempat tidur RS, utamanya kelas III • Memenuhi kebutuhan nakes di Puskesmas dan RS • Mempersiapkan transformasi Jamkesda menuju pada paket manfaat yang sama bagi semua orang • Meningkatkan pembiayaan kesehatan • Peningkatan peran Provinsi dalam perencanaan dan monitoring pelaksanaan jaminan kesehatan • Meningkatkan peran sektor non kesehatan dalam bangkes
- 28. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH
Notas do Editor
- Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,Salam Sejahtera dan Selamat Pagi.Yang terhormat, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Para Kepala Daerah, dan Hadirin yang berbahagia.Marilah kitapanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehinggakitadapathadirpadaAcara Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembangaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2011 ini. Pada kesempatan yang baik ini dalam menyongsong diberlakukannya Undang-undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, saya akan menyampaikan paparan berjudul Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.
- Saudara saudara,Paparansaya hari ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:Tantangan Pelayanan KesehatanKebijakan Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada MasyarakatUpaya Terobosan
- Saudara-saudara,Padabagian pertama dari paparan sayaini, sayaakanmembahas tentang Tantangan Pelayanan Kesehatan.Pada tanggal 28 Oktober 2011 telah ditetapkan Undang-undang BPJS yang merupakan titik awal dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan kesehatan merupakan jaminan pertama yang akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 1 Januari 2014. Adaberbagaitantangan yangkitahadapidalammemberikanpelayanan kesehatan kepadamasyarakat untuk menyongsong dilaksanakannya SJSN, diantaranyaadalah:Wilayah Indonesia yang luasdanberbentuk kepulauandenganlebihdari 17.000 pulau.Jumlah Penduduk yang besardengan penyebaran yang tidak merata danmempunyaibudaya bervariasi,Lokasi Indonesia yang rawan bencana,Sumberdayapendukungpembangunankesehatan yang masihharusterusditingkatkan.
- Saudara-saudara,Dalammendekatkanpelayanankesehatankepadamasyarakat, makapelayanankesehatanharusterjangkausecaraadildanmeratasampaikepelosok-pelosoknegara - termasukkepulau-pulauterluardiperbatasannegara. Penyediaanpelayanankesehatansampaikepulau-pulauterluardiperbatasanmerupakanbagiandariupayamenjagakeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia atau NKRI.Peta ini menunjukkan92 pulau-pulau terdepan dan terluar di perbatasan. Ada 34 pulau berpenghuni perbatasan di seluruh Indonesia. Pengaturan khusus perludisediakan agarselalu tersedia sumber daya manusia, saranapelayanan kesehatan, termasuk logistik kesehatan. Implikasi dari wilayah geografis tersebut adalah pentingnya tersediatransportasiudara,transportasi laut, di samping transportasi darat,secararutindanberkesinambungan.
- Saudara-saudara,Berdasarkan hasil RisetKesehatanDasaratauRiskesdas 2007 telah dikembangkanIndeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia atauIPKMberdasarkan 24 indikatorkesehatan. Berdasarkan data yang adadiidentifikasikabupaten/ kota yang bermasalahkesehatan, karenaindikatorkesehatannyaburuk. Pada slide ini tampak bahwa dari 349 kabupaten di Indonesia ada 230 kabupaten yang tidak bermasalah kesehatan, sedangkan 40 kabupaten miskin bermasalah kesehatan berat, 12 kabupaten tidak miskin bermasalah kesehatan berat dan 57 kabupaten miskin bermasalah kesehatan (tidak berat). Sementara itu, dari 91 kota yang ada di Indonesia, 11 Kota miskin bermasalah kesehatan berat, 4 Kota tidak miskin bermasalah kesehatan berat dan 6 kota miskin bermasalah kesehatan (tidak berat). Dari IPKM, dapat diidentifikasi daerah bermasalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya memperbaiki derajat kesehatannya. Daerah ini kemudian masuk dalam program Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan atauPDBKyang dilaksanakanKementerianKesehatan.
- Saudara-saudara,Selanjutnya saya sampaikan bagian kedua dari paparan saya, yaitu tentangKebijakan Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.
- Saudara-saudara,Pada bagian ketiga daripaparan saya, sayaakanmembahas tentang Upaya Terobosandalammendekatkanpelayanankesehatankepadamasyarakat.
- Saudara-saudara,SalahsatulangkahterobosanadalahPenanganan Daerah Bermasalah Kesehatan atauPDBK.PDBK adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis evidence, dilakukan secara bertahap di DaerahBermasalahKesehatan bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu, sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang (urusan wajib) kesehatan seluas-luasnya.Terfokus – sesuai upaya kesehatan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu – II; Terintegrasi - dalam perencanaan, penganggaran, dan penerapan; Berbasis evidence - sesuai hasil Riskesdas, Potensi Desa, Pendataan Sosial Ekonomi; Bertahap- dimulai dikabupaten/kota denganindikatorterburuk di bidang kesehatan; Dalam jangka waktu tertentu – tidak selamanya, sesuai tingkatan bermasalahnya; sesuai azas stewardship, concurrent; Mampu mandiri - dalam konteks kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM; Kewenangan seluas-luasnya – sesuai azas desentralisasiTahapan – I P-DBK diprioritaskan 10 (sepuluh) provinsi yang memiliki lebih dari 50 % kabupaten/kota dengan Kriteria DBK/DBK-B/DBK-K, dimana dua diantaranya ditangani secara khusus dalam koordinasi Bappenas; yaitu: Nanggroe Aceh Darussalaam, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi barat, Maluku, Irian Jaya Barat, Papua.Dua yang disebutterakhir inil penanganannya dalam koordinasi Bappenassedangkandidelapan provinsi lainnya dilakukan pendampingan olehKemenkes.
- Saudara-saudara,LangkahterobosanberikutnyaadalahPemenuhanSumberSaya Manusia (SDM) Kesehatan, yangdirencanakanuntukJangkaPanjang, JangkaMenengahdanJangkaPendek, sbb :JANGKA PANJANG (2005-2025)Pemenuhun seluruh Kebutuhan SDM Kesehatan yang berkualitas dapat tercapai melalui pengembangan dan pemberdayaan SDM KesehatanJANGKA MENENGAH (2010-2014) Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan untuk Daerah Terpencil JANGKA PENDEK (2012) Pemenuhan Dokter Spesialis di DTPK.
- Slide inimenunjukkanpelaksanaanupayapemenuhan SDMKesehatandi DTPK JangkaMenengah, yaituperiode 2010-2014. Untukmengatasi masalah pemenuhankebutuhanDokterSpesialisantara lain dilakukanpenempatanResiden Senior. Dalam slide inidisajikan data tentangjumlahtenaga yang ditempatkandi DTPK padatahun 2011 dan yang direncanakanakanditempatkanpada 2012, 2013, dan 2014. Untuk penempatan tenaga kesehatan di DTPK (sanitarian, gizi, keteknisian medis, keterapian fisik, perawat, perawat gigi, analis medis, kesehatan lingkungan), tahun 2011 sebanyak 1.245 orang; tahun 2012 sebanyak 1.375 orang; tahun 2013 sebanyak 1.500 orang; dan tahun 2014 sebanyak 1.700.Untuk penempatan residen senior di DTPK, tahun 2011 sebanyak 850 orang, tahun 2012 sebanyak 1.000 orang, tahun 2013 sebanyak 1.100 orang, dan tahun 2014 sebanyak 1.200.
- Dalammemenuhikeperluanakantenagakesehatandiseluruh Indonesia dilaksanakan Program PegawaiTidakTetapatauPTTuntukDokterSpesialis, DokterUmum,DokterGigidanBidan. Slide inimenunjukkanjumlahPTT yang aktif sampai dengaan 7 November 2011 dan telahditempatkandidaerahBiasa, Terpencil, danSangatTerpencil.Sampai 7 November Tahun 2011, PTT aktif sebanyak 39.616 orang tenaga kesehatan, terdiri dari: Sebanyak 55 dokter spesialis dengan rincian: 10 dokter spesialis di daerah biasa, 43 dokter spesialis di daerah terpencil, dan 2 dokter spesialis di daerah sangat terpencil Sebanyak 4.032 dokter umum dengan rincian: 341 dokter di daerah biasa, 1.187 dokter di daerah terpencil, dan 2.504 dokter di daerah sangat terpencil Sebanyak 1.023 dokter gigi dengan rincian: 65 dokter gigi di daerah biasa, 285 dokter gigi di daerah terpencil, dan 673 dokter gigi di daerah sangat terpencil Sebanyak 34.506 bidan dengan rincian: 18.572 bidan di daerah biasa, 15.243 bidan di daerah terpencil dan 691 bidan di daerah sangat terpencil.Bidan PTT Aktif mulai diangkat menjadi tenaga PTT sejak Tahun 2007 sampai dengan 2011, sedangkan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi PTT diangkat sejak tahun 2009 sampai dengan 2011.
- Langkah terobosan lain untuk mempercepat pemenuhan tenaga dokter spesialis adalah dengan melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDS-BK). Program ini dilaksanakan di berbagai rumah sakit di daerah di bawah bimbingan Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2011, peserta program ini berjumlah 1.040 dokter. Pada akhir program ini tahun 2014, diharapkan telah memproduksi 7.000 dokter spesialis.
- Saudara-saudara,Upaya mengatasi kekurangan dokter spesialis di DTPK dilakukan dengan mengembangkan Program Dokter dengan Kewenangan Tambahan. Untuk maksud tersebut, sebelum para dokter bertugas diberi pelatihan khusus dalam bidang Ilmu Kesehatan Anak, Kebidanan, dan Anestesi. Pada saat ini telah dilatih sebanyak 40 dokter ditempatkan di NTT, Maluku, dan Papua.
- Saudara-saudara, Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan kepada Puskesmas di seluruh Indonesia agar dapat melakukan kegiatan operasional untuk menjangkau masyarakat. Pada tahun 2011, telah dialokasikan dana BOK sebesar Rp.904.250 Milyar, yang diperuntukkan pada:2.271 Puskesmas di Pulau Sumatera dengan besaran alokasi sebesar Rp. 75 juta/puskesmas/tahun;3.617 Puskesmas di Pulau Jawa-Bali dengan besaran alokasi sebesar Rp. 75 Juta/puskesmas/tahun;836 Puskesmas di Pulau Kalimantan dengan besaran alokasi sebesar Rp. 100 Juta/puskesmas/tahun;1.126 Puskesmas di Pulau Sulawesi dengan besaran alokasi sebesar Rp. 100 juta/puskesmas/tahun;256 Puskesmas di Pulau Maluku dengan besaran alokasi sebesar Rp. 200 juta/puskesmas/tahun;458 Puskesmas di NTT dan NTB dengan besaran alokasi sebesar Rp. 250 juta/puskesmas/tahun;403 Puskesmas di Papua dengan besaran alokasi sebesar Rp. 250 juta/puskesmas/tahun.Selain itu, untuk beberapa kabupaten/kota yang alokasi anggaran manajemennya di bawah 50 juta, diberikan tambahan dengan total anggaran sebesar Rp. 305 juta. Tahun 2011 : Rp 932 miliaruntuk 8.967PuskesmasTahun 2012 : Rp. 1,065Triliununtuk 9.236 Puskesmas
- Saudara-saudara,Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di DTPK dikembangkan sarana kesehatan seperti Rumah Sakit bergerak, Puskesmas terapung, dan Flying Health Care. Sampai dengan bulan November 2011: Untuk DTPK daratan telah disediakan 13 RS bergerak, 6.737 Puskesmas keliling kendaraan roda empat, 3.908 ambulance, 46,942 kendaraan roda dua.Untuk DTPK perairan telah disediakan 908 Puskesmas Terapung.Untuk DTPK yang harus dijangkau melalui udara disediakan 2 tim Flying Health Care.
- Foto ini menunjukkan sebuah Puskesmas Terapung yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di DTPK perairan.
- Saudara-saudara,Jumlah masyarakat Indonesia yang telah ter-cover dengan jaminan kesehatan dengan berbagai model sebanyak lebih 149 juta jiwa (63,13%) dari 236 juta jiwa penduduk, dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 87 juta jiwa (36,87%).Persentase terbesar yang memiliki jaminan kesehatan ditempati oleh Jamkesmas sebanyak 76,4 juta jiwa (32,36%), Jamkesda sebanyak 31,8 juta jiwa (13,50%), peserta Askes PNS, pensiunan, dan veteran sebanyak 17,36 juta jiwa (7,36%); selebihnya peserta JPK Jamsostek dan swasta lainnya.Pada tahun 2014 seluruh jaminan kesehatan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang BPJS.
- Saudara-saudara,FotoinimenunjukkanruangtunggusuatuPuskesmas. DenganadanyaProgramJaminan Kesehatan Masyarakatatau Jamkesmas diharapkanmasyarakatmiskindantidakmampudapatmenjangkaupelayanankesehatan yang bermututanpahambatansosial-ekonomi.
- Saudara-saudara,Jumlah pemberi pelayanan kesehatan rujukan untuk Program Jamkesmas sampai dengan Oktober 2011 berjumlah 1.078 dengan rincian sebagai berikut:RS Pusat : 30RSUD : 554RS TNI/POLRI : 79RS Swasta : 374BalaiKesehatan : 41
- Saudara-saudara, Slide inimenunjukkanRoadmap Ketersediaan Jaringan Pemberi PelayananKesehatan. KetersediaanfasilitaskesehatanuntukpemberianpelayananbagipesertaJaminanKesehatanharusseiringdenganjumlahpesertaJaminanKesehatan. Pada tahun 2010 telah disusun Roadmap Ketersediaan Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan rencana sebagai berikut:UntukpelayanandiRumahSakit (RS), diperkirakanakanmemerlukanjumlah RS sebesar1800 buahpadatahun 2014. Saatini RS yang sudahbekerjasamadenganJaminanKesehatanMasyarakatsejumlah 1020 RS dan 33,35% diantaranyaadalah RS Swasta. UntukfasilitaskesehatandasarutamanyaPuskesmasjumlahnyaakantergantungpengembangan yang dilakukankabupaten/kota, diperkirakanpadatahun2014 akanmenjadi 8764 Puskesmas.Untukklinikbersama, dokterpraktekswastadllakandiatur agar dapatmenjadiprovider JaminanKesehatan, yang diperkirakanjumlahnyaakanmencapai11.500 padatahun 2014. Sampaidengantahuntahun2014 direncanakanjumlah RS yang memberikanpelayananmenjadii 1800 buah RS.Pada tahun 2011 jumlah Puskesmas telah melampaui kebutuhan dalam roadmap ini, yaitu: 9.236 Puskesmas. Namun untuk rumah sakit dan dokter belum memenuhi kebutuhkan dan distribusi roadmap tersebut.
- Saudara-saudara,Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan tempat tidur sesuai dengan rasio ideal yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia/WHO, yiatu 1 tempat tidur untuk 1.000 orang. Dengan demikian dibutuhkan 237.641 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan tempat tidur bagi seluruh penduduk Indonesia. Saat ini telah ada 128.343 tempat tidur, diantaranya dimanfaatkan untuk peserta Jamkesmas. Untuk itu, masih dibutuhkan 109.298 tempat tidur.Caranya:1. Setiap tahunnya rumah sakit pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan tempat tidur kelas III2. Selain itu peran serta Rumah Sakit Swasta masih sangat dibutuhkan (minimal 25% dari jumlah tempat tidur diperuntukkan bagi masyarakat miskin).3. Rumah Sakit Komunitas didirikan.
- Dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatkan kepesertaan KB pasca persalinan, dilaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak awal tahun 2011. Sasaran Jampersal adalahsemua ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan persalinan.Jenis pelayananyang diberikan adalah Antenatal Care (ANC) sebanyak 4 kali, pertolongan persalinan, dan Post-natal Care (PNC)sebanyak 3 kali.Upaya ini masih perlu perbaikan:Manajemen pendistribusian dananyaSistem rujukanUnit Cost , pada Tahun 2011 unit cost Persalinan normal + 4 ANC + 3 PNC sebesar Rp. 420.000,- dan untuk Tahun 2012 meningkat menjadi Rp 570.000 ,-.
- Saudara-saudara, Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dilakukan melalui Program Saintifikasi Jamu. Jamusebagaipengobatantradisionaltelahditerimadandigunakanluasdimasyarakat. Sekitar 59,12% penduduk Indonesia pernahmengonsumsijamudan 95,6% diantaranyamerasakankhasiatnya.Jamu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.Agar jamu dapat digunakan dalam praktek kedokteran maka diperlukan kajian yang berbasis bukti. Inilah yang disebut Saintifikasi Jamu.Dalam rangka pelaksanaan Saintifikasi Jamu, diperlukan regulasi yang dapat menjamin penggunaan jamu di fasilitas kesehatan.Dewasa ini, SaintifikasiJamudifokuskanpada:penelitianpreventifempatramuan formulauntukgejalahiperglikemia, hipertensi, hiperkolesterolemiadanhiperurisemia.TelahdilakukanPengembanganklinik saintifikasi jamuyang dimulaidenganpelatihan 60 dokterPuskesmasdiKabupatenKarangAnyar, Sragen, Kendal, dan Semarang.KlinikJamuMedikjugadikembangkandi 12 RumahSakitPendidikan. Foto ini menunjukkan kegiatan di Puskesmas Jamu, yaitu: Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan memanfaatkan jamu.
- Saudara-saudara, Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dilakukan bagi masyarakat nelayan di Klaster IV . Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesehatan nelayan. Targetnya adalah nelayan miskin di 816 pelabuhan/pendaratan ikan (PPI), yang dibagi dalam empat tahun. Tahun 2011adalah 100 PPI dan tahun 2011 adalah 400 PPI.Tahun 2011 mencakup 28 provinsi, 487 desa, 25.655 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Nelayan, 8.186 RTS sangat miskin, 10.425 RTS miskin, dan 7.044 RTS hampir miskin. Tahun 2012 mencakup seluruh provinsi, 1.426 desa, 112.037 RTS Nelayan, 33.887 RTS sangat miskin, 44.475 RTS miskin, dan 33. 687 RTS hampir miskin.
- Saudara-saudara,Saya berharap agar upaya-upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari jajaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, dalam rangka menyongsong pelaksanaan Undang-undang BPJS, saya berharap agar jajaran pemerintah daerah dan TKPK daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:Meningkatkan jumlah tempat tidur RS, utamanya kelas III Memenuhi kebutuhan nakes di Puskesmas dan RSMempersiapkan transformasi Jamkesda menuju pada paket manfaat yang sama bagi semua orangMeningkatkan pembiayaan kesehatanPeningkatan peran Provinsi dalam perencanaan dan monitoring pelaksanaan jaminan kesehatanMeningkatkan peran sektor non kesehatan dalam pembangunan kesehatan
- Saudara-saudara,Demikian paparan saya tentang Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat. Keberhasilan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat ditentukan oleh dukungan semua sektor di jajaran pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah serta dukungan seluruh lapisan masyarakat.Terima kasih.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh