Dokumen tersebut membahas upaya konsolidasi lembaga-lembaga penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah di Indonesia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk untuk menyusun kebijakan, mengoordinasikan program, dan memantau pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa program utama seperti Program Keluarga Harapan, bantuan kesehatan,
Konsolidasi Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Pusat Daerah
1. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KONSOLIDASI KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PUSAT DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) JAKARTA, NOVEMBER 2010
2. 2 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dasar Hukum: Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan presiden dikeluarkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SBY-Boediono untuk menurunkan kemiskinan hingga 8-10% pada akhir tahun 2014.
3. 3 TUGAS TNP2K TNP2K Bertugas: Menyusunkebijakandan program penanggulangankemiskinan; Melakukansinergimelaluisinkronisasi, harmonisasi, danintegrasi program-program penanggulangankemiskinandikementerian/lembaga; Melakukanpengawasandanpengendalianpelaksanaan program dankegiatanpenanggulangankemiskinan.
19. INSTRUMEN UTAMA Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Individu atau Rumah Tangga (Klaster I). Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Komunitas (Klaster II). Program Penanggulangan Kemiskinan yang Sasarannya Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III). 19
20. PRIORITAS JANGKAPENDEK - MENENGAH 1. UnifikasiSistemPenargetanNasional 2. MenyempurnakanPelaksanaan BantuanSosialKesehatanuntukKeluargaMiskin 3. MenyempurnakanPelaksanaandanMemperluasCakupan Program KeluargaHarapan 4. Integrasi Program PemberdayaanMasyarakatLainnyakedalamPNPM DIMONITOR MELALUI INPRES NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 DAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN 20
21. APA YANG DIHARAPKAN DARI TKPK DAERAH? TKPKD mampumendorongprosesperencanaandanpenganggaransehinggamenghasilkananggaran yang efektifuntukpenanggulangankemiskinan. Mampumelakukankoordinasidanpemantauan program penanggulangankemiskinandidaerah. 21
22. TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiridari: Memantausituasidankondisikemiskinandidaerah. Menganalisisbesaranpengeluaranpemerintahdaerahsehinggaefektifuntukpenanggulangankemiskinan (APBN dan APBD). Mengkoordinasikanpelaksanaandanpemantauan program penanggulangankemiskinan yang dilakukandidaerah. 22
24. MANFAAT BANTUAN TUNAI BERSYARAT(CONDITIONAL CASH TRANSFER) 1. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskinmelalui pengurangan beban pengeluaran rumah tanggamiskin. 2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitaspendapatan anak dimasadepan (price effect anak keluarga miskin) - Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). 3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. 4. Mengurangi pekerja anak. 5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender). 24
43. Tujuan program adalaj untuk memberikan bantuan kepada sekolah di dalam menurunkan biaya persiswa yang harus dibayar oleh orang tua, tetapi juga memperbolehkan sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
44. Anggaran didasarkan pada tingkat partisipasi dan tingkatan sekolah: Untuk SD Rp. 235,000 /siswa/tahun, sedangkan untuk SMP Rp. 324,500/siswa/tahun. 32
45. ALOKASI BUDGET UNTUK PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. 33
46. ALOKASI ANGGARAN UNTUK PROGRAM BEASISWA BAGI PENDUDUK MISKIN Sumber: KementerianPendidikanNasional, 2010. 34