SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Pasal 4 ayat (2) UU PPh
Pajak yang bersifat FINAL
Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 tahun
2008
PasAyat al
4 (2)
Bunga deposito,
tabungan, dan
diskonto SBI.
(PP No. 131/ 2002)
Bunga obligasi
dan SUN.
(PP No. 16/
2009)
Bunga simpanan
koperasi bagi WP
OP.
(PP No. 15/ 2009)
Hadiah Undian
(PP No. 132/ 2000)
Transaksi saham
dan sekuritas
lain.
(PP No. 14/
1997)
Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 tahun
2008
Pasal 4
Ayat (2)
Pengalihan
penyertaan modal
oleh perusahaan
modal ventura.
(PP No. 4/ 1995)
Pengalihan hak
tanah dan/ atau
bangunan.
(PP No. 71/ 2008)
Persewaan tanah
dan/ atau
bangunan.
(PP No. 5/ 2002)
Usaha jasa
konstruksi dan real
estate.
(PP No. 40/ 2009)
Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
Pemotong,
Penyetor,
dan Pelapor
membayarkan bunga
dan diskonto.
disahkan Menkeu dan
bank yang menjual
kembali SBI dan
sertifikat deposito.
atas bunga tabungan
dan deposito yang
ditempatkan di
cabang LN.
Kantor cabang bank
LN atas bunga
tabungan dan
deposito yang
ditempatkan di luar
negeri.
SUBJEK PAJAK
WP DN & BUT
WPLN
Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan
dengan bentuk dan nama apapun.
DEPOSITO
SURPLUS BANK INDONESIA
Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
TARIF DAN ASAR
PENGENAAN
20% dari jumlah
bruto. (WP DN dan
BUT)
20% atau sesuai tarif
P3B dari jumlah bruto.
(WP LN)
KETENTUAN KHUSUS
WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan
permohonan restitusi.
Bank Mahabarata memiliki 3 produk deposito, Mahapersona bagi
perorangan berbunga 7% p.a.; Mahakorpora bagi perusahaan berbunga 7,5%
p.a.; sedangkan Mahaeksparta bagi ekspatriat berbunga 6% p.a. Jika rata – rata
tertimbang deposito nasabah bernilai Rp 87.500.000.000,00 dan proporsi
masing – masing produk adalah 40%, 50%, dan 10%. Berapakah besar PPh final
yang harus dipotong Bank Mahabarata? Bagaimana penjurnalannya?
Jawaban : PPh final = 20% x (87.500.000.000 x((40%x7%)+(50% x7,5%)+(10% x
6%)))
= 20% x (87.500.000.000 x (2,8% + 3,75% + 0,6%)
= 20% x (87.500.000.000 x 7,15%)
= 20% x 6.256.250.000
= Rp 1.251.250.000,00
Jurnal Beban bunga deposito 6.256.250.000
Kas 5.005.000.000
Utang pajak 1.251.250.000
Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1
PERHITUNGAN
Bunga Obligasi dan SUN2
• Penerbit obligasi
• Perusahaan efek,
dealer, atau bank atas
bunga dan diskonto
yang diterima penjual
obligasi saat transaksi.
Pemotong, Penyetor,
dan Pelapor
Surat
Perbenda
haraan
Negara
Obligasi
negara
Surat
utang
bertempo
>12 bln
OBJEK PAJAK
WP DN & BUT
WPLN
Bunga Obligasi dan SUN2
15% dari jumlah bruto. (WP DN
dan BUT)
20% atau sesuai tarif P3B dari
jumlah bruto. (WP LN)
TARIF
DASAR PENGENAAN
Bunga obligasi berkupon
Diskonto obligasi
berkupon.
Diskonto obligasi tanpa
kupon.
Bunga Obligasi dan SUN2
Perhitungan
a. Pada Tanggal 1 Mei 2008, pemerintah A
(emiten) menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara
sebagai berikut:
· Nilai nominal Rp.100.000.000,00
· Jangka waktu SPN 12 (dua belas) bulan jatuh
tempo tanggal 1 Mei 2009
· PT D (investor) pada saat penerbitan perdana
membeli SPN dengan harga Rp.94.000.000,00
· PT D tetap memegang SPN tersebut hingga saat
jatuh tempo
Penghitungan diskonto dan PPh final terutang oleh PT
D pada saat jatuh tempo SPN adalah sebagai berikut:
· Diskonto: Rp.100.000.000,00 – Rp.94.000.000,00
= Rp.6.000.000,00
· PPh Final: 20% x Rp.6.000.000,00 =
Rp.1.200.000,00
Dipotong oleh emiten atau kusodian yang ditunjuk
selaku agen pembayaran
Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP3
SUBJEK TARIF OBJEK
Koperasi
pembayar
bunga
0% dari
jumlah
bruto.
(Untuk
nominal Rp
0,00 – Rp
240.000,00
per bulan)
10% dari
jumlah
bruto.
(Untuk
nominal
yang
melebihi Rp
240.000,00
per bulan)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010
Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP3
Koperasi Simpan Pinjam Ramayana melayani para pedagang
pasar yang rata – rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan.
Koperasi memberikan bunga 8% p.a. Nasabah terdiri atas 250 pedagang
besar (laba bersih rata – rata Rp 150.000.000,00 per bulan), dan 750
pedagang kecil (laba bersih rata – rata Rp 120.000.000,00 per bulan).
Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di
bulan pertama? Bagaimana penjurnalannya?
Jawaban : Bunga bulanan pedagang kecil = (25% x 120.000.000 x
8% / 12) = Rp 200.000,00
Bunga bulanan pedagang besar = (25% x 150.000.000 x
8% / 12) = Rp 250.000,00
PPh final = 0% x 250 x 200.000 + 10% x 750 x (250.000
– 240.000)
= 0 + 750.000
= Rp 750.000,00
Jurnal Beban bunga simpanan 237.500.000
Kas 236.750.000
Utang pajak 750.000
P
E
R
H
I
T
U
N
G
A
N
Hadiah Undian4
SUBJEK
OBJEK
TARIF
Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk dalam bentuk natura
Penyelenggara undian,
meliputi:
Orang pribadi.
Badan.
Kepanitiaan.
Organisasi.
Penyelenggara lain
tanpa terkecuali.
25 % dari Nilai Undian
Orang Pribadi dan Badan baik Dalam
Negeri maupun Luar Negeri
Hadiah Undian4
Contoh
perhitungan
PT. Anugerah Sentosa Jaya raya menyelenggarakan program undian
berhadiah uang tunai Rp.500.000.00,00. Sebagai terimakasih
perusahaan kepada konsumen dari produk mereka berupa sabun
deterjen merk "wow". Pemenang Undian diumumkan pada bulan
April 2012 yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun Televisi
Nasional. Saat Pengumuman pemenang undian disebutlah nama "
Sule Muntariah" yang mendapatkan hadiah undian sebesar
Rp.500.000.000,00. Penyerahan hadiah dilakukan sehari setelahnya
yaitu pada tanggal 20 April 2012 dimana Pajak ditanggung oleh
Pemenang.
Pada saat penyerahan hadiah oleh PT. Anugerah Sentosa Jaya raya
apa saja yang menjadi kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan
oleh perusahaan ini?
Jawaban :
PT. Anugerah Sentosa Jaya raya memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas
hadiah undian yang diterima oleh Sule Muntariah sebesar 25 % dari
jumlah bruto nilai hadiah undian. PPh Pasal 4 ayat 2 yang wajib
dipotong adalah : 25% x Rp.500.000.000,- = Rp.125.000.000,-
Transaksi Saham dan Sekuritas Lain5
Orang Pribadi atau Badan
SUBJEK
Penghasilan dari
Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek
OBJEK
•0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.
(Semua transaksi)
•Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas
penjualan saham pendiri)
TARIF
Pengalihan Penyertaan Modal Oleh Perusahaan
Modal Ventura
6
SUBJEK
TARIF
Bendahara
wan
negara,
Kepala
Kantor
Lelang
Negara
WP
melakukan
penyetoran
sendiri
Berlaku tarif 5% dari jumlah
bruto nilai pengalihan yang
merupakan:
Nilai tertinggi antara nilai
berdasar akta pengalihan
atau Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) di SPPT PBB.
Nilai berdasar keputusan
pejabat bersangkutan,
untuk pengalihan kepada
pemerintah.
Nilai berdasar risalah lelang,
untuk pengalihan sesuai
peraturan lelang.
Pengecualian untuk pengalihan
hak atas RS dan RSS, berlaku tarif
1% dari jumlah bruto nilai
pengalihan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995
Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan7
bangunan berupa:
 Tanah, rumah, rumah
susun, apartemen,
kondomonium,
gedung perkantoran,
pertokoan, atau
pertemuan termasuk
bagiannya
OBJEK
•Penyewa
•Yang menyewakan
Orang Pribadi atau
Badan 10 % dari jumlah
bruto nilai
persewaan TARIF
Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan7
- PT.Rahardi Sport Center (Pengusaha Kena Pajak) yang memiliki gedung
kantor empat lantai menyewakan ruangan di lantai tiga gedung tersebut
kepada PT.Gunung Abadi Jaya dengan nilai sewa 22.000.000 sebulan
termasuk PPN, maka PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan gedung kantor
tersebut adalah :
Nilai sewa termasuk PPN : 22.000.000
PPN : 2.000.000 -
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) : 20.000.000
PPh Pasal 4 ayat (2) : 2.000.000
(20.000.000 x 10 %)
- Amira (Bukan Pengusaha Kena Pajak) menyewakan rumah kepada
CV.Makmur Jaya dengan nilai sewa 7.000.000 sebulan tanpa PPN, maka
PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan rumah tersebut adalah :
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) : 7.000.000
PPh Pasal 4 ayat (2) : 700.000
(7.000.000 x 10 %)
Perhitungan
Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate8
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peratura
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009,
Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate8
Perhitungan
Cara Dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas
Penghasilan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil
CV.Adit Sentosa yang mempunyai sertifikat Jasa Konstruksi dengan kualifikasi
usaha kecil, pada Tanggal 21 Desember 2012 menyerahkan Jasa Pembuatan
Gedung Kantor kepada Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Banyumas dengan
nilai proyek Rp.220.000.000,- termasuk PPN.
Penghitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi untuk
proyek pembuatan gedung kantor Tanggal 21 Desember Tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Nilai Proyek
220.000.000
Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)
(100/110 x 220.000.0000)
200.000.000
PPh Pasal 4 Ayat (2)
(2 % x 200.000.000)
4.000.000
Atas Jasa Pembuatan Gedung Kantor tersebut bendahara Dinas Pendidikan
Kab.Banyumas mempunyai kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan
pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2 % dari objek PPh Pasal 4 ayat (2)
serta harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut
kepada CV.Adit Sentosa
Dividen Bagi WP OP9
Perantara pedagang efek atas
setiap transaksi.
Dibayarkan sendiri oleh
emiten atas penjualan saham
pendiri.
Orang Pribadi
SUBJEK
Dividen yang Diterima
atau Diperoleh
WP Orang Pribadi
Dalam Negeri
OBJEK
10% dari Jumlah Bruto
Dividen yang Diterima
TARIF

More Related Content

What's hot

Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
Kas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaKas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaYABES HULU
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Bab 7 Intercompany inventory Transaction by Karsam
Bab 7 Intercompany inventory Transaction by KarsamBab 7 Intercompany inventory Transaction by Karsam
Bab 7 Intercompany inventory Transaction by Karsamkarsamse
 
Akuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabangAkuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabangcikaaarisandi
 
Piutang ussaha I
Piutang ussaha IPiutang ussaha I
Piutang ussaha IAmrul Rizal
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangRyan Gamof
 
Wesel bayar jangka panjang
Wesel bayar jangka panjangWesel bayar jangka panjang
Wesel bayar jangka panjangFirdha Aryati
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Ch16 dilutive sucurities kieso ifrs
Ch16 dilutive sucurities kieso ifrsCh16 dilutive sucurities kieso ifrs
Ch16 dilutive sucurities kieso ifrsalif radix
 

What's hot (20)

Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Kas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaKas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosa
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Bab 7 Intercompany inventory Transaction by Karsam
Bab 7 Intercompany inventory Transaction by KarsamBab 7 Intercompany inventory Transaction by Karsam
Bab 7 Intercompany inventory Transaction by Karsam
 
Akuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabangAkuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabang
 
Piutang ussaha I
Piutang ussaha IPiutang ussaha I
Piutang ussaha I
 
Siklus pendapatan
Siklus pendapatanSiklus pendapatan
Siklus pendapatan
 
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahanPerubahan akuntansi dan analisis kesalahan
Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Siklus penggajian
Siklus penggajianSiklus penggajian
Siklus penggajian
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 
Wesel bayar jangka panjang
Wesel bayar jangka panjangWesel bayar jangka panjang
Wesel bayar jangka panjang
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Ch16 dilutive sucurities kieso ifrs
Ch16 dilutive sucurities kieso ifrsCh16 dilutive sucurities kieso ifrs
Ch16 dilutive sucurities kieso ifrs
 

Viewers also liked

Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaARIEF DJUNAEDI
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Aihi Kagamine
 
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh FinalDaftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Finaljonathangonzalezkex
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...Amrul Rizal
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph finalarnisyah
 
Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Tobagus Makmun
 
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...Uofa_Unsada
 
Slide p ph jasa konstruksi
Slide p ph jasa konstruksiSlide p ph jasa konstruksi
Slide p ph jasa konstruksirudihartono1973
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanPet-pet
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Adillah Putri
 
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESIKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESAgung Parasara
 
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2SilvaSandiarini
 
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)Citasco
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanHengky Manurung
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskalguest841855
 
Perhitungan bagi hasil
Perhitungan bagi hasilPerhitungan bagi hasil
Perhitungan bagi hasilsinupid
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarMulia Siregar Siregar
 
Akuntansi Mudhorobah
Akuntansi MudhorobahAkuntansi Mudhorobah
Akuntansi Mudhorobahier oezwah
 

Viewers also liked (20)

Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 
Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)Pph final pasal 4 ayat (2)
Pph final pasal 4 ayat (2)
 
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh FinalDaftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
Daftar Penghasilan yang dikenakan PPh Final
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
 
Pajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksiPajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksi
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013
 
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETA...
 
Slide p ph jasa konstruksi
Slide p ph jasa konstruksiSlide p ph jasa konstruksi
Slide p ph jasa konstruksi
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSESIKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
IKHTISAR BIAYA YANG DEDUCTIBLE DAN NON DEDUCTIBLE EXPENSES
 
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
 
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
Perencanaan PPh Badan Akhir Tahun ( Year-end Corporate Income Tax Planning)
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
 
Perhitungan bagi hasil
Perhitungan bagi hasilPerhitungan bagi hasil
Perhitungan bagi hasil
 
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarKoperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
 
Akuntansi Mudhorobah
Akuntansi MudhorobahAkuntansi Mudhorobah
Akuntansi Mudhorobah
 

Similar to Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxPajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxDiahFitriani10
 
Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24Fajri A
 
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppnContoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppnanisa93
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKM5SDNegeri3Katerban
 
Sistem anggaran pembangunan
Sistem anggaran pembangunanSistem anggaran pembangunan
Sistem anggaran pembangunanKasmadi Rais
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxfaridamaya2
 
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIMeysi Resyanti
 
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)Dudi Wahyudi
 
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSisiHalidasyah
 
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan UsahaManajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan UsahaTOFIK SUPRIYADI
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usahapuspa
 
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...taloinferawati1
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanBayu Sarjono
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 

Similar to Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh (20)

Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptxPajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
Pajak-1-Pajak-Final-240912.pptx
 
Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24Pajak penghasilan pasal 24
Pajak penghasilan pasal 24
 
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppnContoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppn
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
 
Sistem anggaran pembangunan
Sistem anggaran pembangunanSistem anggaran pembangunan
Sistem anggaran pembangunan
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
 
Handout pajak bumi dan bangunan
Handout pajak bumi dan bangunanHandout pajak bumi dan bangunan
Handout pajak bumi dan bangunan
 
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
 
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
 
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan UsahaManajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
 
Tax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran UsahaTax Planning Peredaran Usaha
Tax Planning Peredaran Usaha
 
PPh Final.pptx
PPh Final.pptxPPh Final.pptx
PPh Final.pptx
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Pajak
Pajak Pajak
Pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
Pajak penghasilan 21 yang mengatur tentang upah seorang karyawan yang dikenai...
 
Slide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badanSlide acc-203-slide-p ph-badan
Slide acc-203-slide-p ph-badan
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
 
ARUS KAS.ppt
ARUS KAS.pptARUS KAS.ppt
ARUS KAS.ppt
 

Recently uploaded

Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 

Recently uploaded (20)

Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh

  • 1. Pasal 4 ayat (2) UU PPh Pajak yang bersifat FINAL
  • 2. Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 tahun 2008 PasAyat al 4 (2) Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. (PP No. 131/ 2002) Bunga obligasi dan SUN. (PP No. 16/ 2009) Bunga simpanan koperasi bagi WP OP. (PP No. 15/ 2009) Hadiah Undian (PP No. 132/ 2000) Transaksi saham dan sekuritas lain. (PP No. 14/ 1997)
  • 3. Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) Pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura. (PP No. 4/ 1995) Pengalihan hak tanah dan/ atau bangunan. (PP No. 71/ 2008) Persewaan tanah dan/ atau bangunan. (PP No. 5/ 2002) Usaha jasa konstruksi dan real estate. (PP No. 40/ 2009)
  • 4. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1 Pemotong, Penyetor, dan Pelapor membayarkan bunga dan diskonto. disahkan Menkeu dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito. atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang LN. Kantor cabang bank LN atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. SUBJEK PAJAK WP DN & BUT WPLN
  • 5. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1 SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun. DEPOSITO SURPLUS BANK INDONESIA
  • 6. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1 TARIF DAN ASAR PENGENAAN 20% dari jumlah bruto. (WP DN dan BUT) 20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. (WP LN) KETENTUAN KHUSUS WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi.
  • 7. Bank Mahabarata memiliki 3 produk deposito, Mahapersona bagi perorangan berbunga 7% p.a.; Mahakorpora bagi perusahaan berbunga 7,5% p.a.; sedangkan Mahaeksparta bagi ekspatriat berbunga 6% p.a. Jika rata – rata tertimbang deposito nasabah bernilai Rp 87.500.000.000,00 dan proporsi masing – masing produk adalah 40%, 50%, dan 10%. Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Bank Mahabarata? Bagaimana penjurnalannya? Jawaban : PPh final = 20% x (87.500.000.000 x((40%x7%)+(50% x7,5%)+(10% x 6%))) = 20% x (87.500.000.000 x (2,8% + 3,75% + 0,6%) = 20% x (87.500.000.000 x 7,15%) = 20% x 6.256.250.000 = Rp 1.251.250.000,00 Jurnal Beban bunga deposito 6.256.250.000 Kas 5.005.000.000 Utang pajak 1.251.250.000 Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI1 PERHITUNGAN
  • 8. Bunga Obligasi dan SUN2 • Penerbit obligasi • Perusahaan efek, dealer, atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi. Pemotong, Penyetor, dan Pelapor Surat Perbenda haraan Negara Obligasi negara Surat utang bertempo >12 bln OBJEK PAJAK WP DN & BUT WPLN
  • 9. Bunga Obligasi dan SUN2 15% dari jumlah bruto. (WP DN dan BUT) 20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. (WP LN) TARIF DASAR PENGENAAN Bunga obligasi berkupon Diskonto obligasi berkupon. Diskonto obligasi tanpa kupon.
  • 10. Bunga Obligasi dan SUN2 Perhitungan a. Pada Tanggal 1 Mei 2008, pemerintah A (emiten) menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara sebagai berikut: · Nilai nominal Rp.100.000.000,00 · Jangka waktu SPN 12 (dua belas) bulan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2009 · PT D (investor) pada saat penerbitan perdana membeli SPN dengan harga Rp.94.000.000,00 · PT D tetap memegang SPN tersebut hingga saat jatuh tempo Penghitungan diskonto dan PPh final terutang oleh PT D pada saat jatuh tempo SPN adalah sebagai berikut: · Diskonto: Rp.100.000.000,00 – Rp.94.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 · PPh Final: 20% x Rp.6.000.000,00 = Rp.1.200.000,00 Dipotong oleh emiten atau kusodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran
  • 11. Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP3 SUBJEK TARIF OBJEK Koperasi pembayar bunga 0% dari jumlah bruto. (Untuk nominal Rp 0,00 – Rp 240.000,00 per bulan) 10% dari jumlah bruto. (Untuk nominal yang melebihi Rp 240.000,00 per bulan) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010
  • 12. Bunga Simpanan Koperasi Bagi WP OP3 Koperasi Simpan Pinjam Ramayana melayani para pedagang pasar yang rata – rata menabung sebesar 25% dari laba bersih bulanan. Koperasi memberikan bunga 8% p.a. Nasabah terdiri atas 250 pedagang besar (laba bersih rata – rata Rp 150.000.000,00 per bulan), dan 750 pedagang kecil (laba bersih rata – rata Rp 120.000.000,00 per bulan). Berapakah besar PPh final yang harus dipotong Koperasi Ramayana di bulan pertama? Bagaimana penjurnalannya? Jawaban : Bunga bulanan pedagang kecil = (25% x 120.000.000 x 8% / 12) = Rp 200.000,00 Bunga bulanan pedagang besar = (25% x 150.000.000 x 8% / 12) = Rp 250.000,00 PPh final = 0% x 250 x 200.000 + 10% x 750 x (250.000 – 240.000) = 0 + 750.000 = Rp 750.000,00 Jurnal Beban bunga simpanan 237.500.000 Kas 236.750.000 Utang pajak 750.000 P E R H I T U N G A N
  • 13. Hadiah Undian4 SUBJEK OBJEK TARIF Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk natura Penyelenggara undian, meliputi: Orang pribadi. Badan. Kepanitiaan. Organisasi. Penyelenggara lain tanpa terkecuali. 25 % dari Nilai Undian Orang Pribadi dan Badan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri
  • 14. Hadiah Undian4 Contoh perhitungan PT. Anugerah Sentosa Jaya raya menyelenggarakan program undian berhadiah uang tunai Rp.500.000.00,00. Sebagai terimakasih perusahaan kepada konsumen dari produk mereka berupa sabun deterjen merk "wow". Pemenang Undian diumumkan pada bulan April 2012 yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun Televisi Nasional. Saat Pengumuman pemenang undian disebutlah nama " Sule Muntariah" yang mendapatkan hadiah undian sebesar Rp.500.000.000,00. Penyerahan hadiah dilakukan sehari setelahnya yaitu pada tanggal 20 April 2012 dimana Pajak ditanggung oleh Pemenang. Pada saat penyerahan hadiah oleh PT. Anugerah Sentosa Jaya raya apa saja yang menjadi kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh perusahaan ini? Jawaban : PT. Anugerah Sentosa Jaya raya memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang diterima oleh Sule Muntariah sebesar 25 % dari jumlah bruto nilai hadiah undian. PPh Pasal 4 ayat 2 yang wajib dipotong adalah : 25% x Rp.500.000.000,- = Rp.125.000.000,-
  • 15. Transaksi Saham dan Sekuritas Lain5 Orang Pribadi atau Badan SUBJEK Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek OBJEK •0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. (Semua transaksi) •Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas penjualan saham pendiri) TARIF
  • 16. Pengalihan Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura 6 SUBJEK TARIF Bendahara wan negara, Kepala Kantor Lelang Negara WP melakukan penyetoran sendiri Berlaku tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan: Nilai tertinggi antara nilai berdasar akta pengalihan atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di SPPT PBB. Nilai berdasar keputusan pejabat bersangkutan, untuk pengalihan kepada pemerintah. Nilai berdasar risalah lelang, untuk pengalihan sesuai peraturan lelang. Pengecualian untuk pengalihan hak atas RS dan RSS, berlaku tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995
  • 17. Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan7 bangunan berupa:  Tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondomonium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya OBJEK •Penyewa •Yang menyewakan Orang Pribadi atau Badan 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan TARIF
  • 18. Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan7 - PT.Rahardi Sport Center (Pengusaha Kena Pajak) yang memiliki gedung kantor empat lantai menyewakan ruangan di lantai tiga gedung tersebut kepada PT.Gunung Abadi Jaya dengan nilai sewa 22.000.000 sebulan termasuk PPN, maka PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan gedung kantor tersebut adalah : Nilai sewa termasuk PPN : 22.000.000 PPN : 2.000.000 - Objek PPh Pasal 4 ayat (2) : 20.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) : 2.000.000 (20.000.000 x 10 %) - Amira (Bukan Pengusaha Kena Pajak) menyewakan rumah kepada CV.Makmur Jaya dengan nilai sewa 7.000.000 sebulan tanpa PPN, maka PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan rumah tersebut adalah : Objek PPh Pasal 4 ayat (2) : 7.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) : 700.000 (7.000.000 x 10 %) Perhitungan
  • 19. Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009,
  • 20. Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate8 Perhitungan Cara Dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil CV.Adit Sentosa yang mempunyai sertifikat Jasa Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil, pada Tanggal 21 Desember 2012 menyerahkan Jasa Pembuatan Gedung Kantor kepada Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Banyumas dengan nilai proyek Rp.220.000.000,- termasuk PPN. Penghitungan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi untuk proyek pembuatan gedung kantor Tanggal 21 Desember Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Nilai Proyek 220.000.000 Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) (100/110 x 220.000.0000) 200.000.000 PPh Pasal 4 Ayat (2) (2 % x 200.000.000) 4.000.000 Atas Jasa Pembuatan Gedung Kantor tersebut bendahara Dinas Pendidikan Kab.Banyumas mempunyai kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2 % dari objek PPh Pasal 4 ayat (2) serta harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut kepada CV.Adit Sentosa
  • 21. Dividen Bagi WP OP9 Perantara pedagang efek atas setiap transaksi. Dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri. Orang Pribadi SUBJEK Dividen yang Diterima atau Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri OBJEK 10% dari Jumlah Bruto Dividen yang Diterima TARIF