Bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK bertujuan untuk mendukung program Pendidikan Menengah Universal dan meningkatkan akses serta ketersediaan SMK di seluruh Indonesia dengan membangun 23 unit SMK baru pada tahun 2014.

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
1.
KODE JUKNIS
: 08-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
: BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMK
3.
TUJUAN
4.
SASARAN
5.
TOTAL NILAI
BANTUAN
: a. Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
SMK.
: a. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB)
SMK reguler;
b. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK
Besar.
: Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar
sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan
puluh enam ribu rupiah).
6
PEMANFAATAN
DANA
: a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang
Teori dan Ruang Praktik beserta selasarnya);
b. Pembangunan Kamar Mandi/WC;
c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran
(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/ atau;
d. Ruang
Penunjang
antara
lain
Ruang
Administrasi Perkantoran, Ruang Guru dan
penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/
atau;
e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih,
Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal
10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB
besar);
f. Biaya
perencanaan,
pengawasan
pembangunan dan pengelolaan administrasi.
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a.
b.
c.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah lokasi sekolah yang
memenuhi persyaratan;
Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
ii

4. 8.
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a.
b.
Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/
Walikota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/
Walikota untuk USB SMK Negeri dan diajukan
oleh Yayasan dengan disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk
USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh
masyarakat);
Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dalam satu kesatuan
lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan
Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan
Kab./Kota /Yayasan dalam bentuk:
1) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/
/bukan tanah milik pribadi/ perorangan);
atau
2) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
atau
3) Surat pernyataan pelepasan hak atas
tanah adat (Khusus Provinsi Papua/Papua
Barat)
oleh
pihak
yang
berwenang/dokumen lain sesuai dengan
peraturan dan ketentuan daerah atas
nama
Pemda/
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Yayasan;
4) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK
masih menjadi satu dengan aset
Pemda/Yayasan yang lain, maka harus
dilampirkan Surat Pernyataan dari Kepala
Bagian Aset Pemda/Yayasan tentang
luasan lahan yang diperuntukkan bagi
USB SMK;
5) Apabila sertifikat tanah masih dalam
proses maka harus
dilampiri Surat
Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN)
setempat.
c. Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN);
d. Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur
tanah, Kemiringan lahan tidak boleh melebihi
iii

5. ◦
15 , tidak berada di daerah rawa dan banjir;
e. Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang
dimanfaatkan untuk kepentingan lain). Jika
lahan memerlukan pematangan tanah (Land
clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaa siswa
baru (bagi USB Swasta) dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Provinsi;
g. Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/
Yayasan tentang pengadaan pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana
serta biaya operasional dari Pemerintah
Daerah/Yayasan;
h. Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/
MTs sebagai sumber siswa, dan jumlah
SMA/MA/SMK;
i. Belum pernah mendapat bantuan untuk
pembangunan fisik (antara lain: RKB, RPS,
Perpustakaan, Laboratorium) dari Pemerintah
Pusat;
j. Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa
dan masih menumpang, diprioritaskan bagi
yang belum meluluskan;
k. Lokasi berada dekat dengan sumber listrik
(bukan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), sumber air dan mudah dijangkau
dengan alat transportasi;
l. Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru
(USB) yang tidak berada dekat dengan SMK lain
dengan radius minimal 5 km;
m. Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru
(USB) SMK;
n. Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota/ Yayasan untuk melakukan
pencatatan aset hasil Bantuan Unit Sekolah
Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);
o. Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh
masyarakat), maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/
Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus,
pembina,
maupun
pengawas
yayasan
penyelenggara SMK ybs;
iv

6. p. Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang
telah memiliki satuan pendidikan setingkat lebih
rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).
9.
JADUAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
Penerimaan Usulan
2.
Evaluasi Usulan
3.
Verifikasi Lokasi
4.
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
5.
Bimbingan Teknis dan
MoU
6.
Penyaluran Dana
7.
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
Supervisi Pelaksanaan
11.
Laporan Akhir
WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari
kalender sejak dana
diterima di rekening Tim
Pendiri
210 hari kalender (USB
Reguler)/270 hari kalender
(USB Besar) sejak dana
diterima di rekening TIM
Pendiri
90 hari kalender setelah
dana diterima di rekening
TIM Pendiri
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari
kalender setelah pekerjaan
selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
v

7. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan ........................................................................................... 1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ........................................................... 1
D. Sasaran ......................................................................................... 2
E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3
F. Nilai Bantuan ................................................................................. 3
G. Karakteristik Program Bantuan ....................................................... 3
H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ..................... 5
A. Organisasi ...................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ......................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................................. 6
4. Tim Pendiri................................................................................ 6
5. Tim Perencana dan Pengawas .................................................... 9
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA............................. 12
A. Persyaratan Penerima Bantuan..................................................... 12
B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan . 13
C. Bimbingan Teknis ......................................................................... 14
D. Supervisi ...................................................................................... 14
E. Mekanisme Penyaluran Dana ........................................................ 15
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA .............................................................................................. 16
A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................................ 16
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................................ 16
BAB V PELAPORAN.......................................................................... 17
A. Pelaksanaan dengan Swakelola .................................................... 17
B. Pelaksanaan dengan Penyedia Jasa. .............................................. 18
BAB VI PENUTUP ............................................................................ 20
LAMPIRAN ..................................................................................... 21
vi

8. A.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk
mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk
mendorong pertumbuhan pendidikan kejuruan, maka diperlukan
program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU
dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2014
melalui melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana
bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 23 (dua
puluh tiga ) unit.
Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat perundangan yang
berlaku, membangun SMK yang sesuai dengan standar sarana dan
prasarana yang telah ditetapkan. Secara spesifik, pembangunan ini juga
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usulan sekolah baru dari
lokasi/wilayah yang masih kekurangan SMK atau yang masih belum ada
SMK sama sekali. Pembangunan USB SMK dimaksudkan untuk
memudahkan akses masyarakat masuk SMK dan menampung
meningkatnya animo tamatan SLTP yang berminat melanjutkan ke SMK.
Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari
Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Dinas
Pendidikan Provinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak, diharapkan rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK akan dapat direalisasikan dan masyarakat khususnya peserta
didik akan mendapatkan manfaat.
B.
Tujuan
1. Mendukung
program
peningkatan
akses,
ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK.
C.
Dasar Hukum
Dasar hukum pemberian Bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
1

9. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
2

10. D.
Sasaran
1. 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler;
2. 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.
E.
Hasil Yang Diharapkan
Terbangunnya 19 (Sembilan belas) Unit Sekolah Baru (USB) SMK reguler
dan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMK Besar.
F.
Nilai Bantuan
Total nilai bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun
anggaran 2014 adalah Rp. 51.992.086.000,00 (lima puluh satu miliar
sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu
rupiah).
G.
Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perubahannya;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak
manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 210 (dua ratus
sepuluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening
Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk SMK dan 270 (dua
ratus tujuh puluh) untuk SMK Besar;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan;
5. Pemenuhan kebutuhan penyelesaian dan pengembangan sarana dan
prasarana USB SMK selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah.
3

11. H.
Jadual Kegiatan
NO
1.
2.
3.
4.
KEGIATAN
5.
6.
7.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
11.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
Mei
Mei
Juni
Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari kalender sejak
dana diterima di rekening Tim Pendiri
210 hari kalender (USB Reguler)/270
hari kalender (USB Besar) sejak dana
diterima di rekening TIM Pendiri
90 hari kalender setelah dana diterima
di rekening TIM Pendiri
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4

12. BAB II
ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas, dan tanggung jawab pelaksanaan program bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. ORGANISASI
Organisasi pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) SMK akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Tim Pendiri;
5. Tim Perencana dan Pengawas;
6. Komite Sekolah.
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan program bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
surat perjanjian pemberian bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) SMK (apabila dipandang perlu);
h. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling);
i. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menerima tembusan surat/rekap usulan bantuan Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota dan/atau mengusulkan
bantuan pembangunan USB;
b. Menetapkan Tim Pendiri, Tim Perencana dan Tim Pengawas Unit
Sekolah Baru (USB) SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan
Provinsi atau Gubernur;
c. Menerima tembusan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima
bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
5

13. d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK sesuai dengan ketentuan;
e. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan bagi USB
SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi atau Gubernur;
f. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari sekolah;
g. Melakukan serah terima dan pencatatan aset Bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sesuai dengan
peraturan perundangan bagi USB SMK yang diusulkan Dinas
Pendidikan Provinsi atau Gubernur;
h. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan antara
Tim Pendiri/Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen
bagi USB SMK yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi atau
Gubernur;
i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menyampaikan proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang
diajukan oleh Bupati/Walikota atau Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Bupati/Walikota;
b. Menetapkan Tim Pendiri, Tim Perencana dan Tim Pengawas Unit
Sekolah Baru (USB) SMK.
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK sesuai dengan ketentuan;
d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari sekolah;
f. Melakukan serah terima dan pencatatan aset Bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sesuai dengan
peraturan perundangan;
g. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan antara
Tim Pendiri/Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Tim Pendiri SMK
a. Ketua Tim Pendiri menandatangani surat perjanjian pemberian
bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana
dan Prasarana;
b. Bertanggung jawab terhadap persiapan (termasuk pengurusan
Izin Mendirikan Bangunan), perencanaan kegiatan dan
pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
6

14. (Administrasi, Fisik dan Keuangan) sesuai dengan peraturan
perundangan;
c. Menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK untuk melaksanakan pekerjaan;
d. Melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMK sesuai dengan
peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
e. Ketua Tim Pendiri menandatangani Pakta Integritas;
f. Ketua Tim Pendiri menandatangani Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak;
g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK
yang
diketahui
oleh
Kepala
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Yayasan sebagai berikut:
1) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana apabila dilaksanakan
dengan swakelola:
a) Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
b) Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil
kegiatan program bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
secara fisik, administrasi dan keuangan kepada
Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan
dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan
dan Pertanggungjawaban keuangan;
c) Dana Bantuan Unit Sekolah (USB) SMK yang diterima
harus selesai dipertanggungjawabkan 210 (dua ratus
sepuluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di
rekening Tim Pendiri USB SMK/Sekolah (bagi USB
Reguler)/ 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender
(bagi USB Besar);
d) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan
dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung
jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan.
7

15. 2) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana apabila
menggunakan Penyedia Jasa:
a) Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
kontrak.
b) Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang
diterima
harus
selesai
dipertanggungjawabkan
selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari
kalender terhitung sejak dana diterima di rekening Tim
Pendiri (bagi USB Reguler)/270 (dua ratus tujuh puluh)
hari kalender (bagi USB Besar);
c) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan
dana bantuan, maka menjadi tanggung jawab
sepenuhnya Tim Pendiri USB SMK dan akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan.
h. Menyiapkan dokumen untuk
Pemerintah
Daerah/Yayasan
perundangan.
Tim
a.
b.
c.
d.
serah terima aset kepada
sesuai
dengan
peraturan
Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK terdiri dari:
Ketua (yang diproyeksikan sebagai calon Kepala USB SMK)
Bendahara
Sekretaris
Unit Pendidikan, bertanggungjawab terhadap:
1) Kelembagaan;
2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3) Peserta Didik;
4) Kurikulum dan Hubungan Industri.
e. Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan, bertanggungjawab
terhadap:
1) Sarana (Peralatan, Perabot, dan Buku)
Penanggungjawab Peralatan, Perabot, dan Buku berasal dari
SMK dan atau unsur lain yang mempunyai pengalaman,
keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan perencanaan
kebutuhan peralatan, perabot, dan buku (meliputi
jenis/judul, jumlah, dan spesifikasi) untuk paket keahlian
yang
dibuka,
pengadaan
dan
pengawasan
pemasangan/instalasi dan ujicoba penggunaan alat.
2) Prasarana (Bangunan)
Penanggungjawab Bangunan berasal dari SMK dan atau
unsur lain yang mempunyai pengalaman, keahlian dan
kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan
8

16. bangunan (meliputi jenis, jumlah, dan persyaratan teknis)
untuk paket keahlian yang dibuka, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan.
Dalam pelaksanaan kegiatannya akan mendapatkan
bantuan teknis dari Tim Perencana dan Tim Pengawas serta
bekerja sama dengan masyarakat/instansi lainnya.
5. Tim Perencana dan Pengawas
Tim Perencana dan Pengawas menggunakan tenaga/guru dari
Sekolah Menengah Kejuruan yang membuka Paket Keahlian Teknik
Bangunan, jika tidak ada maka dapat menggunakan unsur lain yang
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perencanaan,
Pengawasan dan Bimbingan Teknis dalam kegiatan pembangunan
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota setempat/Yayasan. Unsur-unsur keanggotaan Tim
Perencana dan Tim Pengawas:
Tim Perencana
No Jabatan dalam Tim
1
Ketua
2
Anggota
3
Anggota
4
Anggota
5
Anggota
Tim Pengawas
No Jabatan dalam Tim
1
Ketua
2
Anggota
3
Anggota
Catatan:
•
•
Bidang Keahlian
Teknik Arsitektur
Teknik Sipil
Teknik Mekanikal & Elektrikal
Perencanaan Biaya (Estimator)
Drafter
Bidang Keahlian
Teknik Arsitektur/Sipil*
Teknik Arsitektur/Sipil*
Teknik Mekanikal & Elektrikal
* Coret yang tidak perlu;
Tambahan keanggotaan dalam tim disesuaikan dengan jenis kompetensi
keahlian yang direncanakan akan dibuka pada USB SMK.
Tim Perencana bertugas sebagai berikut:
a. Melakukan pendataan kondisi lokasi (antara lain: peta kontur,
peta lokasi, daya dukung tanah, sarana jalan masuk dan
keluar);
b. Membuat gambar rencana bangunan harus sesuai dengan
konstruksi tahan gempa yang terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (site plan);
2) Denah, Tampak, Potongan;
9

17. 3)
4)
5)
6)
7)
c.
d.
e.
f.
Instalasi listrik penerangan dan daya;
Instalasi air bersih;
Instalasi air kotor;
Instalasi mekanikal dan elektrikal;
Gambar detail meliputi: pondasi, sloof, kolom, balok,
pembesian/penulangan, kusen pintu dan jendela, pintu dan
jendela, kuda-kuda, dan atap.
Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan
dan upah kerja);
Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (administrasi dan
teknis);
Membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kurva S.
Tim Pengawas bertugas sebagai berikut:
a. Membantu Tim Pendiri mengarahkan dan membimbing setiap
hari kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang
diterima di lokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan
pembangunan;
d. Membantu Tim Pendiri USB SMK membuat laporan kemajuan
pekerjaan yang terdiri:
1) laporan berkala (laporan mingguan);
2) laporan awal yang menyatakan bahwa dana bantuan sudah
diterima;
3) Laporan 30%, dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan 30% dan foto dokumentasi;
4) laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan 100% dari Tim Perencana dan
Pengawas kepada Tim Pendiri dan foto dokumentasi.
6. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
10

18. DIAGRAM ORGANISASI
TIM PENDIRI USB SMK
Pemda/ Dinas
Pendidikan
Kabupaten/
Kota/Yayasan
Tim/Konsultan
Perencana
Ketua Tim
Pendiri/
Kepala SMK
Tim/Konsultan
Pengawas
Bendahara
Sekretaris
Masyarakat
Dunia Usaha – Dunia Industri
11
Penanggung jawab
Prasarana
(Bangunan dan
Perabot)
Penanggung jawab
Kurikulum & Hub
Industri
Penanggung jawab
Peserta Didik
Penanggung Jawab
Pendidik & Tenaga
Kependidikan
Penanggung jawab
Kelembagaan
Penanggung jawab
Sarana (Peralatan &
Buku)
Unit Sarana
dan
Prasarana Pendidikan
Unit Pendidikan

19. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan penerima dana bantuan pembangunan USB SMK adalah
sebagai berikut:
1. Adanya proposal yang diajukan oleh Bupati/ Walikota atau Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi yang disetujui oleh Bupati/
Walikota/Gubernur untuk USB SMK Negeri dan diajukan oleh Yayasan
dengan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
untuk USB SMK swasta (yang diselenggarakan oleh masyarakat);
2. Diprioritaskan memiliki lahan seluas minimal 15.000 m2 (1,5 Ha)
dalam satu kesatuan lokasi, dibuktikan dengan Surat Kepemilikan
Tanah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan
dalam bentuk:
a) Sertifikat Tanah (bukan tanah kas Desa/ /bukan tanah milik
pribadi/ perorangan); atau
b) Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT); atau
c) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (Khusus
Provinsi
Papua/Papua
Barat)
oleh
pihak
yang
berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan
ketentuan daerah atas nama Pemda/ Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Yayasan;
d) Apabila sertifikat tanah untuk USB SMK masih menjadi satu
dengan aset Pemda/Yayasan yang lain, maka harus dilampirkan
Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Aset Pemda/Yayasan
tentang luasan lahan yang diperuntukkan bagi USB SMK;
e) Apabila sertifikat tanah masih dalam proses maka harus
dilampiri Surat Keterangan/ Surat Pernyataan dari Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
f) Adanya surat ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
g) Diprioritaskan yang sudah ada gambar kontur tanah, Kemiringan
◦
lahan tidak boleh melebihi 15 , tidak berada di daerah rawa dan
banjir;
h) Lahan harus sudah siap bangun (tidak sedang dimanfaatkan
untuk kepentingan lain). Jika lahan memerlukan pematangan
tanah (Land clearing), cut and fill, menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/kota/Yayasan;
i)
Memiliki ijin operasional/ ijin penerimaan siswa baru dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi
12

20. j)
Adanya Surat pernyataan Bupati/ Walikota/ Yayasan tentang
pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana
serta
biaya
operasional
dari
Pemerintah
Daerah/Yayasan;
k) Melampirkan jumlah sekolah dan siswa SMP/ MTs sebagai
sumber siswa, dan jumlah SMA/MA/SMK;
l)
Belum pernah mendapat bantuan untuk pembangunan fisik
(antara lain: RKB, RPS, Perpustakaan, Laboratorium) dari
Pemerintah Pusat;
m) Bagi calon USB SMK yang sudah memiliki siswa dan masih
menumpang, diprioritaskan bagi yang belum meluluskan;
n) Lokasi berada dekat dengan sumber listrik (bukan Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), sumber air dan mudah
dijangkau dengan alat transportasi;
o) Diprioritaskan untuk lokasi Unit Sekolah Baru (USB) yang tidak
berada dekat dengan SMK lain dengan radius minimal 5 km;
p) Adanya Foto lokasi calon Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
q) Pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/ Yayasan untuk melakukan pencatatan aset hasil Bantuan
Unit Sekolah Baru (USB) SMK (bermaterai Rp.6000);
r) Khusus untuk SMK swasta (yang dikelola oleh masyarakat),
maka Ketua Tim/ Panitia Pendiri/ Kepala Sekolah bukan
merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas
yayasan penyelenggara SMK ybs;
s) Diprioritaskan bagi Yayasan pengusul yang telah memiliki satuan
pendidikan setingkat lebih rendah (MTs/ SMP/ Sederajat).
B. Mekanisme Pengajuan Usulan adalah sebagai berikut :
1. Bupati/Walikota/Gubernur
atau
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi mengajukan usulan bantuan Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang telah disetujui oleh Bupati/
Walikota/Gubernur ke alamat dibawah ini:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima proposal bantuan Pembangunan
Unit
Sekolah
Baru
(USB)
SMK
yang
diajukan
oleh
Bupati/Walikota/Gubernur
atau
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
13

21. 3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima
bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis kepada Tim Pendiri/ Kepala Sekolah lokasi calon penerima
bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK ke Dinas
pendidikan Kabupaten/Kota/propinsi;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi meneruskan Undangan
Bimbingan Teknis kepada Tim Pendiri/ Kepala Sekolah lokasi calon
penerima bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
7. Bagi lokasi/sekolah yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK wajib menyampaikan
persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang
dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang
dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Propinsi telah dan
disetujui oleh Bupati/Walikota/Gubernur;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan lokasi/sekolah penerima
bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dengan surat
keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
9. Tim Pendiri/Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen
menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Calon penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis yang
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penyampaian materi pokok:
a) Strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) ;
b) Pedoman Perancangan dan Konsep Tata Letak Bangunan/ Ruang
(site plan);
c) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
d) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
e) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dan teknis;
3. Pembuatan Site Plan;
4. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
5. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ;
6. Penandatanganan Pakta Integritas;
7. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
14

22. D. Supervisi
1. Supervisi akan dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap
pelaksanaan kegiatan pembangunan USB SMK;
2. Semua dokumen kegiatan pembangunan harus diarsipkan dengan
baik oleh Tim Pendiri USB SMK.
E. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
15

23. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A.
Ketentuan Penggunaan Dana
1. Dana bantuan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) SMK tahun 2013;
2. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan:
a. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang
Praktik beserta selasarnya);
b. Pembangunan Kamar Mandi/WC;
c. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran (Ruang Teori dan
Ruang Praktik); dan/ atau;
d. Ruang Penunjang antara lain Ruang Administrasi Perkantoran,
Ruang Guru dan penunjang lainnya (bagi USB besar); dan/ atau;
e. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih, Penyambungan Daya
Listrik dari PLN minimal 10.000 KVA dan Instalasinya (bagi USB
besar);
f. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan
administrasi.
3. Apabila terjadi perubahan pekerjaan , Tim Pendiri sebelum proses
pekerjaan dilaksanakan harus mengajukan usulan perubahan kepada
Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota/Propinsi;
4. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan
(HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Tim
Pendiri/
Kepala
Sekolah
melaporkan
serta
mempertanggungjawabkan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam surat perjanjian dan Pedoman Penyusunan
Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan USB SMK;
2. Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang diterima harus
selesai dipertanggungjawabkan slambat-lambatnya 210 (dua ratus
sepuluh) hari kalender (bagi USB Reguler)/ 270 (dua ratus tujuh
puluh) hari kalender (bagi USB Besar) terhitung sejak dana diterima
di rekening Tim Pendiri USB SMK/Sekolah ;
3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tim Pendiri USB SMK/
Kepala Sekolah Penerima Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan perundang-undangan.
16

24. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK mengacu
kepada
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat
memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan
dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan hasil pelaksanaan program bantuan:
A. Pelaksanaan dengan Swakelola
Laporan pelaksanaan pembangunan USB SMK yang dilakukan dengan
cara Swakelola memuat:
1. Tanggal penerimaan dana masuk ke Rekening Tim Pendiri USB
SMK/ Sekolah dengan dilampiri Rekening koran;
2. Uraian hasil pelaksanaan pembangunan USB SMK ;
3. SK Tim Pendiri USB SMK, SK Tim Perencana, SK Tim Pengawas, dan
SK Pelaksana Pembangunan;
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan realisasi penggunaan dana;
5. Jadual pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S;
6. Site plan yang ditandatangani oleh Tim Pendiri, Tim Perencana, dan
Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
7. Gambar Denah kerja serta perubahan-perubahannya yang
ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Tim
Perencana, Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Yayasan dan Instansi
Teknis;
8. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang
ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Tim
Perencana, dan Tim Pengawas;
9. Foto-foto dokumentasi (berwarna) hasil pekerjaan fisik bangunan
dari 0 % s.d. 100 %;
10. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang
ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Tim
Perencana, dan Pengawas dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
11. Pelaporan ke Direktorat Pembinaan SMK sesuai tahapan 30% dan
100%;
12. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kab./Kota/Propinsi.
17

25. Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Tim Pendiri USB
SMK/Kepala Sekolah SMK untuk keperluan pemeriksaan.
B.
Pelaksanaan dengan Penyedia Jasa
Jika pelaksanaan pembangunan USB SMK dilakukan dengan
menggunakan Penyedia Jasa, maka laporan tersebut memuat:
1. Tanggal penerimaan dana masuk ke Rekening Tim Pendiri USB
SMK/ Sekolah dengan dilampiri Rekening koran;
2. Uraian Hasil Pelaksanaan Persiapan Pembangunan USB SMK ;
3. Jadual pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, jasa konsultan
perencana, dan jasa konsultan pengawas;
4. Kontrak pengadaan jasa konstruksi, jasa konsultan perencana, dan
jasa konsultan pengawas;
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan realisasi penggunaan dana;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat
(RKS);
7. Jadual pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S;
8. Site plan yang ditandatangani oleh Tim Pendiri, Konsultan
Perencana, Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi;
9. Gambar kerja serta perubahan-perubahannya yang ditandatangani
oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah, Konsultan Perencana,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan, dan Instansi
Teknis;
10. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang
ditandatangani oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala Sekolah,
Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan kontraktor;
11. Foto dokumentasi (berwarna) hasil pekerjaan fisik bangunan dari 0
s.d 100%;
12. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang
ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Perencana, dan
Konsultan Pengawas diketahui oleh Tim Pendiri USB SMK/Kepala
Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;
13. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada Tim
Pendiri USB SMK /Kepala Sekolah dengan diketahui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;
14. Pelaporan ke Direktorat sesuai tahapan 30% dan 100%;
15. Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan.
Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Tim Pendiri USB
SMK/Kepala Sekolah SMK untuk keperluan pemeriksaan.
18

26. Laporan disusun oleh Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK /Kepala
Sekolah didasarkan dari hasil laporan yang dibuat oleh Tim/Konsultan
Perencana dan Tim/Konsultan Pengawas, disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan, disampaikan kepada Direktur Pembinaan
SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana.
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
19

27. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam
pelaksanaan program pembangunan USB SMK. Dengan demikian diharapkan
terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan USB SMK.
Program Bantuan USB SMK akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat
dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang
berlaku termasuk penerapan Juknis ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan USB SMK yang
dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
20

28. LAMPIRAN
21

29. PETUNJUK
PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014
22

30. SISTEMATIKA, ISI PROPOSAL DAN
CONTOH LAMPIRAN
Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam
evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika
seperti berikut ini :
a. Sistematika
Bagian Depan, meliputi :
• Halaman sampul (Cover),
• Halaman Identitas calon Sekolah,
• Halaman Pengesahan/Persetujuan,
• Halaman Kata Pengantar,
• Halaman Daftar Isi,
Bagian Isi, meliputi :
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan dan Sasaran
BAB II
POTENSI DAN PROGRAM YANG AKAN DIKEMBANGKAN
A. Potensi Kabupaten/Kota/Propinsi
B. Paket Keahlian yang akan dikembangkan
BAB III
PERSIAPAN PENGEMBANGAN SMK
A. Lokasi (Pematangan Lahan)
B. Kesiapan Infrastruktur (Jalan ke lokasi, jaringan listrik,
sumber air)
C. Kegiatan Pembelajaran (Persiapan sumber siswa,
Tenaga pendidik dan kependidikan, Kurikulum, dll)
D. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat/
Instansi lainnya
BAB IV
KEBUTUHAN BANGUNAN DAN PERABOT.
A. Pembangunan Gedung Pembelajaran (Ruang Teori
dan Ruang Praktik beserta selasarnya);
B. Pembangunan Kamar Mandi/WC;
C. Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran (Ruang Teori
dan Ruang Praktik); dan/ atau;
23

31. BAB V
BAB VI
D. Ruang Penunjang antara lain Ruang Administrasi
Perkantoran, Ruang Guru dan penunjang lainnya
(bagi USB besar); dan/ atau;
E. Infrastruktur antara lain Instalasi Air Bersih,
Penyambungan Daya Listrik dari PLN minimal 10.000
KVA dan Instalasinya (bagi USB besar);
F. Biaya perencanaan, pengawasan pembangunan dan
pengelolaan administrasi.
KEBUTUHAN TENAGA
A. Pendidik
B. Tenaga Kependidikan
RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN
A. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah Pusat
B. Pembiayaan yang dibebankan pada Pemerintah
Daerah/Yayasan
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
1. Surat
Pengantar
dari
Kepala
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;
2. Pengesahan Proposal oleh Kepala Dinas tenaga Pendidikan dan
Bupati/ Walikota/Gubernur;
3. Surat pernyataan kesanggupan pengadaan Biaya Operasional,
Sarana
Prasarana,
pendidik
dan
Kependidikan
dari
Bupati/Walikota/Gubernur;
4. Surat Keputusan Tim Pendiri USB SMK dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;
5. SK Tim Perencana & Pengawas;
6. Surat bukti KepemilikanTanah: Sertifikat tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ Surat Ukur
Tanah;
7. Gambar peta kontur tanah lokasi USB SMK (peta pengembangan
wilayah);
8. Gambar situasi lokasi/daerah lokasi USB SMK ;
9. Gambar Site Plan;
10. Harga standar bangunan m2 daerah setempat dari Pemerintah
Kabupaten/Kota;
11. Data satuan Pendidikan (SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA/
MAK)terdekat;
12. Fotocopy DIPDA (apabila ada).
24

32. Contoh Lampiran
Berikut ini merupakan contoh lampiran yang terdapat pada proposal
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) .
CONTOH
COVER
PROPOSAL
PENGEMBANGAN SMK
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK
SMK . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAHUN 2014
PAKET KEAHLIAN :
..............................
..............................
. . . . . . . . . . . . . ...........................
25

33. LAMPIRAN 1
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DINAS PENDIDIKAN. . . . . . . . . . . .
PROPINSI/YAYASAN . . . . . . . . . . . . . .
JALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . .
TELEPON (. . . . .) . . . . . . . . . . .
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Kepada
Yth. Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Di Jakarta
Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh
kesempatan belajar pada jenjang SLTA khususnya Sekolah Menengah Kejuruan guna
menambah daya tampung lulusan SLTP yang ada di Kabupaten . . . . . . . . , bersama
ini kami mengajukan permohonan adanya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Sekolah Menengah Kejuruan . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten/Kota/Propinsi . . . . . . .
. . . . . . . Sebagai pertimbangan Bapak kami lampirkan Proposal Pembangunan USB
SMK dimaksud.
Berdirinya SMK tersebut diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia guna
pengembangan potensi daerah, sehubungan dengan itu kami sampaikan pula bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . . . telah menyiapkan dana
pembangunan yang dialokasikan pada DIPDA/Yayasan tahun 2014 (apabila ada).
Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
..........,............
Bupati/Walikota/Gubernur/Kepala
Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan ……
.......................
Tembusan Yth :
1. Dirjen Dikmen di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .
26

34. LAMPIRAN 2
KABUPATEN/KOTA/YAYASAN ……………………….
SURAT PERNYATAAN
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
Kepada
Yth. Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Di Jakarta
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan program pemerataan dan
perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan, khususnya tentang Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB) SMK , dengan ini kami sampaikan bahwa
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . berminat untuk
mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berlokasi di . . . . . . . . . . . .
Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan . . . . . . . . . . di Kabupaten/Kota
. . . . . . . . dimaksud untuk menampung lulusan SLTP yang setiap tahunnya
semakin meningkat dan kondisi SLTA yang ada belum cukup untuk
menampung lulusan tersebut.
Untuk
terlaksananya
Pembangunan
SMK
tersebut
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . . . . . . sanggup menyediakan :
1) Biaya Operasional
2) Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana
3) Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan
27

35. melalui anggaran APBD/Yayasan setiap tahunnya guna kelangsungan
kegiatan pembelajaran bagi siswa sekolah tersebut.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
...........,..........
Bupati/Walikota/Gubernur/Yayasan . . .. . . .
....................
Tembusan Yth :
1. Dirjen Dikmen di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . . .
28

36. LAMPIRAN 3
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PROPINSI (YAYASAN) . . . . . . . . .
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA/PROPINSI/YAYASAN . . . . . . . . . . .
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB SMK
SMK. . . . . . . .
KABUPATEN/KOTA/PROPINSI/YAYASAN. . . . . . . . .
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . (YAYASAN)
Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa dengan akan didirikannya Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . sesuai Pada
Kabupaten/Kota/Yayasan. . . . . . . Tahun Ajaran
........ ;
bahwa dalam rangka kegiatan operasional
sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . . dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan. . . . . . . .
: 1.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
29

37. 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA
:
:
KEDUA
:
KETIGA
:
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
/Kota/Propinsi/Yayasan
. . . . . . . . tentang
Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) . . . . . . . ;
Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK mempunyai tugas:
1. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan
fisik
(perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan gedung, dan pengadaan perabot),
pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan
pembangunan USB SMK;
2. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat
Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana;
3. Melaksanakan Proses Pelelangan Pembangunan
USB SMK (apabila dipihak ketigakan);
4. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan
pembangunan kepada:
a. Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan;
b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan
yang
disetujui
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/yayasan;
5. Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset
kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai
dengan Peraturan Perundangan.
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua
akan
di
bebankan
pada
APBD
Kabupaten/Kota/Propinsi/anggaran Yayasan...........
30

38. KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan . . . . . .
................
NIP. . . . . . . . . . . . .
Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati/Walikota/Gubernur . . . . . . . .
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota/Propinsi . . . . . . .
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota . . . . . . .
31

39. Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Yayasan
:..........
:..........
Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK
SMK . . . . . . .
NO
1.
2.
3.
4.
5.
NAMA
UNSUR
Guru
Guru/Sekolah
Guru/Sekolah
Guru/Sekolah
Guru/Sekolah
JABATAN DALAM
TIM USB SMK
Ketua Tim
Bendahara
Sekretaris
Ketua Unit Pendidikan
Ketua Unit Sarana dan Prsarana
Pendidikan
Ditetapkan di
Tanggal
:...........
:...........
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi/(Yayasan) . . . . . .
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
32

40. LAMPIRAN 3
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . .(YAYASAN)
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA/PROPINSI. . . . . . . . . .(YAYASAN) .
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PENGANGKATAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS
PEMBANGUNAN USB SMK .............
TAHUN......
Menimbang
:
1.
2.
Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa dengan akan di bangun Unit
Sekolah Baru (USB) SMK .............. di
Kabupaten/Kota/Propinsi/Yayasan
.................;
bahwa dalam rangka kegiatan
pelaksanaan pembangunan sekolah
perlu dibentuk Tim Perencana dan
Pengawas
Pembangunan
USB
SMK...........
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2014;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
dan
perubahannya;
Surat Perjanjian antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dengan
Kepala
SMK.....
Nomor.....Tanggal......tentang
Bantuan......
33

41. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Pembentukan
Tim
Perencana
dan
Pengawas
pembangunan USB SMK...., seperti nama-nama terlampir
KEDUA
: Tugas dan tanggungjawab Tim Perencana dan
Pengawas adalah sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
a. Melakukan
pendataan
untuk
kebutuhan
bangunan baru;
b. Membuat gambar site/master plan;
c. Membuat gambar pra-rencana, rencana dan
detail;
d. Membuat program kerja pelaksanaan, yang
berisi:
• Jadual dan urutan pekerjaan dan kurva S
• Survey harga bahan
• Jadual pengadaan bahan dan penggunaan
peralatan dengan memperhatikan kualitas
yang sesuai
e. Menyiapkan perhitungan konstruksi bangunan
yang diperlukan;
f. Membuat gambar kerja rencana pembangunan
terdiri dari :
• Tata letak bangunan (site plan)
• Denah, Tampak, Potongan
• Instalasi listrik dan penerangan
• Instalasi air bersih dan sanitasi
• Gambar detail meliputi antara lain: pondasi,
kolom, pasangan dinding, atap, kusen,
plafon, kuda-kuda sesuai dengan kaidah
kontruksi tahan gempa
g. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
(daftar harga bahan dan upah kerja);
h. Membuat RAB pekerjaan Pembangunan;
i. Membuat
Laporan
Mingguan
Kemajuan
Pekerjaan;
34

42. 2. Tahap Pengawasan
a. Membantu Tim Pembangunan mengarahkan dan
membimbing (setiap hari) kepada pelaksana
selama pekerjaan berlangsung;
b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas
bahan yang diterima dilokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi
kemajuan pekerjaan pembangunan;
d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan yang
terdiri :
• Laporan awal;
• laporan kemajuan pekerjaan minimal 30%
dilengkapi dengan foto dokumentasi yang
menunjukkan kondisi awal 0% dan 30%;
• laporan akhir (100%) dilengkapi dengan foto
dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal
30%, dan 100%.
e. Membantu Tim Pembangunan membuat laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
pembangunan yang disampaikan kepada kepala
sekolah;
KETIGA
: Tim Perencana dan Pengawas bertanggung jawab
kepada kepala SMK.......................
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
35

43. KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai selesainya tugas tersebut di atas.
Ditetapkan di
Tanggal
:...........
:...........
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi . . . . .(Yayasan)
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati/Walikota . . . . . . . .
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Prop. . . . . . . . . . . . .
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota . . . . . . .
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota . . . . . . .
36

44. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
SMK
: ............................
Nomor
: ............................. .
Tanggal : ............................
Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)
SMK .....................
NO
1.
2.
3.
4.
5.
NAMA
UNSUR/INSTANSI
Tenaga
ArsitekTenaga Sipil
Tenaga
ElektrikalPerencana
BiayaDrafter/Juru
Gambar
JABATAN DALAM TIM
Ketua Tim
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ditetapkan di
Tanggal
:...........
:...........
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota . . . . . . . . . .
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
37

45. KOP SURAT
DINAS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
:………………………………
:………………………………
:………………………………
:………………………………
Kab/Kota.…………………
Provinsi……………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan
dengan
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Bantuan…………………………………Nomor:
……………….Tanggal……………. sebesar
Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran
pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun
keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi
tanggungjawab kami.
Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
38

46. KOP SURAT
SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:………………………………
NIP
:………………………………
Jabatan
:………………………………
Alamat
:………………………………
Kab/Kota.…………………
Provinsi…………………...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyatakan sebagai berikut :
Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
melaksanakan Pembangunan...............................sesuai Surat
Perjanjian Kerjasama;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.
Jakarta,.....................
Pembuat Pernyataan,
Materai 6000
…………………………………
NIP. …………………………
39