Tinjauan yuridis mengenai dasar petitum JPU dalam surat tuntutan penjualan IPAD tanpa manual bahasa Indonesia menemukan beberapa kejanggalan, antara lain: (1) penjualan barang impor tidak melanggar undang-undang jika pembeli tidak keberatan, (2) dakwaan berdasarkan undang-undang telekomunikasi tidak sesuai karena terdakwa bukan importir, dan (3) iPad bukan termasuk barang wajib manual bahasa Indonesia.

1. Metode Penelitian Hukum
Judul :
Tinjauan Yuridis mengenai Dasar
Petitum Jaksa dalam surat tuntutan
Nomor Register Perkara : PDM-
844/JKT-PS/05/2011.
(IPAD tanpa buku manual Bahasa
Indonesia).
Oleh : Wildya Utama

2. Latar Belakang
Perkembangan dunia dewasa ini ditandai
dengan pesatnya perkembangan produk Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IT) yang telah
menjadi suatu kebutuhan yang tidak kalah
penting di era globalisasi. IPAD mendominasi
penjualan pada penghujung tahun 2010. salah
satu kasus yang membawa IPAD terdapat dalam
Surat tuntutan Nomor Register Perkara :
PDM-844/JKT-PS/05/2011 yaitu, kasus
penangkapan 2 alumni ITB, yang disebabkan
oleh penjualan IPAD tanpa manual Bahasa
Indonesia.
Oleh : Wildya Utama

3. Rumusan Masalah
Apakah dasar Petitum JPU dalam surat
tuntutan penjualan IPAD tanpa buku
manual bahasa Indonesia sudah tepat
apabila dikaitkan dengan beberapa
Undang-undang yang didakwakan kepada
tersangka?
Oleh : Wildya Utama

4. Landasan Teori
• UU No.8/1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
- Pasal 8 Ayat (1) huruf J :
“tidak mencantumkan informasi dan/atau
petunjuk penggunaan barang dalam bahasa
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.”
- Pasal 62 Ayat (1) :
“ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan
Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
Oleh : Wildya Utama

5. • UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi.
- Pasal 32 Ayat (1)
“Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan,
dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di
wilayah Negara Republik Indonesia wajib
memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”
- Pasal 52
“Barang siapa memperdagangkan, membuat,
merakit, memasukkan atau menggunakan
perangkat telekomunikasi di wilayah Negara
Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Oleh : Wildya Utama

6. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
No19/M-DAG/PER/5/2009,
20. Pemanas Air (Water Heater)
Berikut ini daftar produk telematika dan 21. Pemanas Nasi (Magic Jar)
elektronik yang wajib dilengkapi petunjuk 22. Mesin Pemanggang (Toaster)
penggunaan dan kartu jaminan atau garansi
purnajual dalam bahasa Indonesia: 23. Pencampur (Mixer)
1. Alat Perekam atau Reproduksi Gambar 24. Mesin Pencetak (Printer)
dan Suara (VCD, DVD, dan VCR Player) 25. Mesin Fotokopi (Photo Copy)
2. Amplifier 26. Mesin Multifungsi
3. Amphitheater Rumahan (Home Theater 27. Pengejus (Juicer)
Amplifier) 28. Pengeras Suara
4. Cakram Optik Isi 29. Pengering (Dryer)
5. Cakram Optik Kosong 30. Pengering Rambut (Hair Dryer)
31. Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)
6. Dispenser (Water Dispenser)
32. Pesawat Televisi
7. Faksimile (Facsimile)
33. Piano Elektrik
8. Freezer Rumahan (Home Freezer) 34. Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga
9. Kalkulator (Water Pump)
10. Kamera 35. Radio Cassette/Mini Compo
11. Kamera Perekam (Camcorder) 36. Tape Mobil
12. Kipas Angin 37. Set Top Box
13. Lemari Es (Refrigerator) 38. Setrika Listrik
14. Mesin Cuci (Washing Machine) 39. Telepon Nirkabel
15. Mesin Pengatur Suhu Udara (AC) 40. Telepon Seluler (Cellular Telephone)
16. Mikrofon (Microphone) 41. Tudung Hisap (Cooker Hood)
17. Monitor Komputer 42. Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga
18. Organ/Keyboard Elektrik 43. Tungku Gelombang Mikro (Microwave
Oven)
19. Mesin Pelumat (Blender) 44. Tungku Pemanggang (Oven Toaster)
45. Kompor Gas
Oleh : Wildya Utama

7. Pembahasan
Dian dan randy terkait kasus penjualan
IPAD tanpa buku manual B.Indonesia didakwa
beberapa pasal:
1. Dakwaan pertama, yaitu Pasal 8 ayat 1 huruf j
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai
Perlindungan Konsumen.
2. Dakwaan kedua, Pasal 52 junto ayat 32 UU
Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Oleh : Wildya Utama

8. Berikut beberapa kejanggalan dalam
petitum tersebut:
1. Penjualan iPad impor (barang yang dibeli di Singapura)
tidak dilengkapi 'manual berbahasa Indonesia' yaitu
melanggar Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf j
UU/ 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena
tidak memiliki manual book berbahasa Indonesia.
Apple sebagai produsen iPad menyediakan manual book
dalam berbagai bahasa pada website resmi mereka, dalam hal
ini Apple mendukung gerakan penyelamatan alam, dengan
menggunakan seminimal mungkin kertas (membuat manual
book dalam bentuk digital).
„apabila pembeli tidak keberatan dan sangat
berminat, mungkin karena sangat paham cara pakai, ataupun
sudah mengerti bahasa Inggris, lalu dimana letak
permasalahannya?‟ undang undang No. 8 tahun 1999 dibuat
atas dasar perlindungan terhadap konsumen. Namun dalam
hal ini konsumen tidak merasa dirugikan.
Oleh : Wildya Utama

9. Pembahasan
2. Pasal 52 juncto Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor
36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, ''Menimbang terdakwa adalah
perseorangan, tidak ada fakta yang menyatakan
dia importir atau distributor. Karena
perseorangan tidak termasuk dalam aturan
itu, maka ketentuan tersebut tidak dapat
diberikan kepada terdakwa.
3. (Permendag) No19/M-
DAG/PER/5/2009, tidak menyebutkan iPad
sebagai salah satu dari 45 barang telematika
yang diharuskan memiliki modul berbahasa
Oleh : Wildya Utama

10. Kesimpulan
Dasar petitum yang ditujukan JPU adalah
kabur.
Saran
1. Seharusnya dasar petitum didasarkan pada
undang-undang yang mengacu atau mengarah
pada penjualan ilegal (Black market).
2. Undang – Undang seharusnya dibentuk agar
sesuai dengan modifikasi perkembangan
zaman, khusunya undang-undang mengenai hal
IPTEK, karena di bidang IPTEK lah akan banyak
perubahan – perubahan yang berkompeten.
Oleh : Wildya Utama

11. Metode Pendekatan
• Undang-Undang.
• Metode Pendekatan Kasus.
Oleh : Wildya Utama

12. Daftar Pustaka
A. Buku
Susanto,Happy.2008.Hak-hak konsumen jika
dirugikan.Jakarta:visimedia.
B. Peraturan Perundang-undangan
• U ndang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat
(1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27
, dan Pasal 33.
• UU No.8/1999 tentang Perlindungan
Konsumen. (Pasal 8 ayat 1 huruf J dan Pasal 62)
• UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. (Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52
• Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) No19/M-DAG/PER/5/2009
Oleh : Wildya Utama

13. Daftar Pustaka
C. Website
• http://suaramerdeka.com/v1/index.php/
read/cetak/2011/10/26/164147/13/Penjua
l-iPad-Divonis-Bebas-.
• http://www.tempointeraktif.com/hg/bisn
is/2011/07/05/brk,20110705-
344817,id.html.
• http://manuals.info.apple.com/en_US/iP
ad_Important_Product_Information_Gu
ide.pdf.
Oleh : Wildya Utama

14. Mohon Kritik dan Saran yang membangun
dari teman- teman sekalian.
Oleh : Wildya Utama