1. PGRI SEJAK
LAHIRNYA ORDE
BARU

2. PGRI sejak lahirnya
Orde Baru
1.Kesatuan Aksi Guru Indonesia
2.Konsolidasi organisasi pada Awal
Orde Baru
3.Arti Lambang PGRI
4.Berdirinya YPLP-PGRI dan Wisma
Guru
5.Refleksi tentang Masa Depan PGRI

3. KESATUAN AKSI GURU
(KAGI)
 Dilihat dari perspektif PGRI :
1. Peristiwa G 30 S PGRI merupakan puncak dari
apa yang sebelumnya berlangsung dalam
tubuh PGRI ,yaitu perebutan pengaruh antara
kekuatan anti – PKI dan pro PKI, berdirinya
PGRI Non- Vaksentral ,Infiltrasi dan fitnah oleh
sekelompok pro PKI, dll.
2. Setelah meletusnya G 30 S PKI , PGRI
Konggres/Vak Sentral dibawah pimpinan ME
Subiadinata dan para Pelajar,Mahasiswa,
Sarjana,dan lain – lain turun ke jalan dengan
meneriakkan “TRITURA”.

4. Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)
 Bubarkan PKI.
 Retul Kabinet Dwikora/Kabinet
100 menteri.
 Turunkan harga-harga sandang
pangan.

5. Kesatuan Aksi (2 Pebruari
1966)
1. KAMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia)
2. KAPPI (Kesatuan Asksi Pemuda dan
Pelajar
Indonesia)
3, KASI ( Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia)
4. KAGI Jaya( Kesatuan Aksi Guru Indonesia
Jakarta Raya )
5. KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia )
6. KAPPP(Kesatuan Aksi Pembela
Pendidikan

6. KAGI
 Bagi PGRI Konggres , KAGI merupakan
wahana untuk menyatukan semua organisasi
guru yang tadinya terkotak-kotak sebagai
akibat produk politik Orde Lama.
 PGRI bersama-sama Persatuan Guru NU,
Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru PSII
(Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru
Marhaenis ( PNI Osa-Usep), Persatuan Guru
Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katholik,
Persatuan Guru Islam Indonesia,dan
Persatuan Guru Perti membentuk KAGI.

7.  Pembentukan KAGI di Jawa
Tengah dan Jawa Timur antara lain
adalah untuk menyelamatkan PGRI
dari kemelut politik waktu itu.
 Hasilnya:
telah mengadakan Konferda dan
terpilhnya Pengurus Daerah PGRI
yang baru.

8. Tugas Utama KAGI
1. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia
dari unsur-unsur PKI dan Orde Lama, yaitu
PGRI Non Vaksentral ,Serikat Sekerja
Pendidikan ,dan PGTI (Persatuan Guru
Teknik Indonesia).
2.Menyatukan guru didalam Suatu Wadah
Organisasi Guru (PGRI)
3. Memperjuangkan agar PGRI ,menjadi
Organisasi Guru yang tidak hanya bersifat
Unitaristik tetapi juga Independen dan Non
partai Politik.

9. Konggres PGRI ke IX
 Konggres PGRI ke IX dua kali mengalami
kegagalan :
1. Rencana bulan November 1965 -gagal
karena adanya peristiwa G 30 S PKI &
Keuangan.
2. Recana bulan November 1966 – gagal
karena terjadinya dualisme kepemimpinan
nasional dan kehidupan politik di
Indonesia.
3.Ada anjuran dari pemerintah untuk tidak
menyelenggarakan konggres sehubungan
dengan akan dilaksanakannya Sidang
Umum MPRS 1966.

10. Konggres PGRI X
 Bulan Oktober 1962 di Jakarta.
 Periode 1962 s.d 1965 merupakan periode
yang paling sulit bagi kepengurusan PGRI
,karena terjadinya perpecahan dalam tubuh
PGRI.
 Sehingga prinsip “ siapa kawan dan siapa
lawan “ berlaku pula pada tubuh PGRI.
 Kawan adalah semua golongan Pancasilais
anti PKI.
 Lawan adalah PKI yang memaksakan
“Pendidikan Panca Cinta” dan “ Panca Tinggi”
 Tahun 1964 dibentuknya PGRI Non Vaksentral
di berbagai daerah oleh PKI.

11. KONSOLIDASI PGRI
 Berkaitan dengan ketiga (3) ketentuan
diatas maka :
 Kegiatan PGRI terpusat pada penanganan
KAGI dan konsolidasi Organisasi (melalui
persiapan konggres XI pada Zaman Orde
Baru).
 Konggres PGRI XI terlaksana pada tgl,15
s.d 20 Maret 1967 di Bandung .

12. HASIL KONGGRES XI
 BIDANG UMUM
1. Memenangkan perjuangan untuk
menengakkan dan mengembangkan Orde
Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur
Karya Kabinet Ampera.
2. Mendukung sepenuhnya keputusan dan
ketetapan Sidang Umum Istimewa MPRS 1966.
3.Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD1945.
4. Menolak Manifesto Politik(Manipol) sebagai
haluan negara.

13. 5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Semua lembaga negara yang ekstra
konstitusional supaya segera dibubarkan.
7. Mengikis habis sisa – sisa Gestapu /PKI
dengan berpegang teguh kepada instruksi
KOTI 22 dan KOGAM 09.
8. PGRI Non Vaksentral PKI ,Serikat Sekerja
Pendidikan,PGTI,dinyatakan sebagai ormas
terlarang karena merupakan organisasi antek
PKI.
9. Diaktifkannya kembali 27 pejabat kementrian
P &K , mereka mempertahankan pendidikan
yang berdasarkan Pancasila serta menolak
Panca Cinta dan Panca Tinggi.


14. 10. Disetujuinya PGRI untuk bergabung
dalam
barisannya Sekber Golkar
11. PGRI diwakili secara resmi dalam
DPRGR
/MPRS.
12. Front Nasional dibubarkan.
13. PGRI ditegaskan kembali sebagai
organisasi
yang bersifat Unitaristik, independen

15.  HASIL KONGGRES PGRI XI DI BIDANG
ORGANISASI ANTARA LAIN :
1. Konsolidasi dan pengembangan
organisasi ke dalam dan keluar daerah
untuk menciptakan kekompakan pada
seluruh potensi pendidikan.
2. Perubahan dan penyempurnaan AD/ART
PGRI yang sesuai dengan perkembangan
Politik Orde Baru.
3. Istilah Panitera umum diganti dengan
Sekretaris Jendral ,dan Panitera diganti
dengan sekretaris.
4. Perluasan keanggotaan PGRI dari Guru
TK,sampai dengan Dosen Perguruan
Tinggi.

16. 5. Penentuan Kriteria /persaratan pengurus
PGRI mulai tingkat Pengurus
Besar,Pengurus Daerah,pengurus Cabang
hingga ranting.
6.Intensifikasi penerangan tentang kegiatan
organisasi melalui Pers, radio, TV, dan
Majalah Suara Guru.
7. Pendidikan Kader Organisasi secara
teratur dan berencana.

17. 8.KAGI dapat berjalan terus selama masih
dipertlukan dalam menanggapi situasi
perjuangan Tritura Ampera.
9.PGRI menjadi anggota WCOTP ( World
Confederation of Organization of The
Teacher Profession).
10. Menyatakan PGRI siap untuk menjadi
tuan rumah pelaklsanaan Asian Regional
Conference (ARC WCOTP)

18. KOALISI ORGANISASI PADA
AWAL ORBA
 Konsolidasi PGRI dilakukan kedaerah-
daerah dan cabang-cabang dengan
prioritas ke Jawa Tengah, dan Jawa Timur .
 - karena akibat kuatnya pengaruh PGRI
Non Vaksentral/PKI pada waktu itu.
 - berawal dari zaman ORLA ketika Politik
menjadi panglima sehingga banyak guru
dan pengurus PGRI yang harus memilih
dan berlindung dibawah Partai Politik yang
berkuasa pada waktu itu.

19. PORAK PORANDANYA KERETA
PGRI DI JAWA TENGAH ( Harian
Kompas tahun1967)
 Kepada PB PGRI pada masa Konggres XI
di Bandung ,
 Tulisan ini merupakan “serangan “
 karena :
 - kelompok tertentu merasa tidak terwakili
dalam susunan Pengurus Besar PGRI .dan
 - PGRI dianggap terlalu dekat dengan TNI
Angkatan Darat serta Sekber Golkar.

20.  Kunjungan PB PGRI secara intensip ke
Jawa Tengah dan jawa Timur melalui
Panglima Militer setempat untuk
menghimbau Pengurus Daerah yang
masih merasa ragu-ragu agar mengerti
aspirasi Orde Baru dan menyadari
bahwa sikap “ kepala batu “ mereka
dapat menyebabkan PGRI dibekukan
atau dibubarkan oleh penguasa militer.

21. PENGURUS PB PGRI YANG DITUGASI
UNTUK MENGADAKAN KUNJUNGAN
ADALAH :
 1. ME.Subiyadinata ( Ketua Umum PB
PGRI)
 2. Slamet ( Sekretaris Kemasyarakatan/
 Kebudayaan)
 3. Drs.M.Rusli Yunus (Sekretaris Sosial
Ekonomi)
 4. Drs.WDF Rindorindo (Sekretaris
Pendidikan )
 5. T.Simbolon ( ( Sekretaris Penerangan
/Humas)

22.  Pada awal tahun 1969 atas desakan Panitia
Perbaikan Nasib Guru yang dibentuk oleh
PGRI , “ Pemerintah setuju untuk mencairkan
kembali tunjangan kelebihan jam mengajar
bagi guru-guru SD di seluruh Indonesia” .
 PB PGRI diundang untuk hadir di Jl . Merdeka
Barat No 15 Jakarta, oleh Menteri P &
K.Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Keuangan untuk menyampaikan persetujuan
Presiden tentang tunjangan kelebihan jam
mengajar bagi guru-guru tersebut.

23.  Bulan Juni 1966 PGRI secara resmi diterima
sebagai anggota WCOTP (World
Confederation of Organization of the
Teaching Profession ) Dalam Konggres
Guru di Seoul ,Korea Selatan.
 Bulan April 1969 PGRI (Indonesia ) sebagai
tuan rumah pelaksanaan Asian Regional
Conference (ARC-WCOTP) konferensi
internasional organisasi guru di Jakarta.
Diketuai oleh Slamet 1 ,dan H.M Hidayat
sebagai sekretaris.

24.  PGRI diundang untuk mengikuti Trade Union Leader
Cou di Negeri Belanda selama 4 bulan dengan
bantuan Departemen Tenaga Kerja dan bekerjasama
dengan Serikat Buruh Belanda.
 Kursus ini dilakan 2 angkatan :
 1. Tahun 1969
 2. Tahun 1970.
 Drs.M.Rusli Yunus ( PGRI) diundang oleh IFFTU (The
International Federation of Free Teaachers Union)
dan EEC (European Economic Community)-
sekarang menjadi Uni Eropa ( European Union,EU)-
Satu (1) minggu di Brussel Belgia dan satu (1)
minggu di Jerman Barat . Atas undangan dari FES
(Frederich Eiber Stiftung).

25. KONGGRES PGRI XII DI
BANDUNG
 Tanggal 29 Juni s.d 4 Juli 1970 di Bandung
dengan Ketua PB PGRI Basyuni
Suriamihardja (1970-1998):
 Hasil Konggres
1. Perubahan Struktur dan basis - basis
Organisasi PGRI ,yaitu tingkat cabang
meliputi wilayah
Kabupaten/Kotamadya,Wilayah Anak
Cabang adalah Kecamatan.
2. administrasi organisasi disederhanakan
dan diseragamkan untuk seluruh
Indonesia.

26. 3. lambang PGRI dan Mars PGRI dilampirkan
dalam buku AD/ART PGRI.
4. Dalam rangka peringatan 25 tahun PGRI
(November 1970) PB PGRI hendaknya
menerbitkan Buku Sejarah Perjuangan PGRI
,yang juga menegaskan sifat-sifat PGRI yang
Unitaristik , Independen dan non Partai Politik.
5. Memanfaatkan keanggotaan PGRI dalam
WCOTP untuk meningkatkan kerjasama
Internasional yang berorientasi kepada
kepentingan nasional serta mengindahkan
dengan sunguh-sunguh politik bebas aktif
yang dianut oleh Indonesia.

27. 6. Menjetujui PGRI menjadi anggota IFFTU
sepanjang tidak merugikan identitas PGRi.
7. Dalam rangka kerjasama dengan negara –
negara Asean PGRI hendaknya memainkan
perannya ,terutama dalam pembangunan
pendidikan dan kebudayaan Indonesia.
8. PB PGRI hendaknya menetapkan pedoman
tentang kebijaksanaan pengiriman petugas-
petugas PGRI keluar negeri agar
petugas/pengurus daerah dapat memperoleh
kesempatan.

28. KONGGRES XIII PGRI
 Tanggal, 21 s.d 25 November 1973 di
Jakarta.
 Menetapkan perubahan – perubahan yang
mendasar dalam bidang organisasi PGRI.
Yaitu :
1. Berubahnya sifat PGRI dari organisasi
Serikat Pekerja menjadi organisasi profesi
guru.
2. Ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia .
3. Perubahan Lambang dan Panji organisasi
PGRI yang sesuai dengan organisasi
profesi guru.

29. Arti Lambang PGRI
1
3
2
4
5

30. 1. Nyala api 5 sinar warna merah melambangkan arti
ideologi Pancasila
2. 4 buku mengapit suluh 2 datar dan 2 tegak
(simetris) melambangkan sumber ilmu
3. Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita
luhur dan daya upaya manaikan pengapdian
4. Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar
berwarna kuning melambangkan fungsi guru
5. Warna dasar tengah hijau melambangkan
kemakmuran generasi.

31. ARTI KESELURUHAN LAMBANG
PGRI
 Guru Indinesia dengan iktikad dan
kesadaran pengabdian yang murni dengan
segala keberanian, keluhuran jiwa,dan
kasih sayang senantiasa menunaikan
darma baktinya kepada negara, tanah air
dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi
pekerti , cipta , rasa , karsa dan karya ,
generasi bangsa menjadi manusia
Pancasila yang memiliki moral
,pengetahuan ,ketrampilan dan akhlak yang
tinggi.

32. PENGGUNAAN LAMBANG
PGRI
 Penggunaan Lambang sebagai berikut :
 1. sebagai lambang/lencana.
 2. sebagai panji resmi dalam upacara dan
panji hiasan.
 3. dipancangkan mendampingi bendera
nasional merah putih dalam
upacara/pertemuan organisasi dan
pertemuan lain yang diselenggarakan oleh
PGRI.

33. Berdirinya YPLP-PGRI dan Wisma Guru
 Kongres XIV PGRI pada tanggal 26-30 Juni 1979 di Jakarta
menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu mengenai
wisma guru.
 manfaat yang dapat diambil dari ketetapan PGRI sebagai
organisasi profesi adalah
1. medan perjuangan, pengabdian dan kekaryaan anggota PGRI
dapat makin ditingkatkan dan dimantapkan
2. upaya peningkatan mutu profesionalisme para anggota PGRI
dapat diperhatikan selaras dengan perkembangan IPTEK
3. dapat dipupuk rasa persatuan dan kesatuan yang makin
kokoh diantara anggota PGRI

34. SAMPAI AKHIR 1979 PGRI
BELUM ADA PEMBINAAN
 Ada beberapa sekolah PGRI yang
dinegerikan .
 Sekolah saat itu ditangani oleh Provinsi
,Kabupaten ,Kecamatan, bahkan pribadi
pengurus PGRI dan belum ada keseragaman
ditingkat nasional terhadap sekolah - sekolah
tersebut, sehingga peraturan tentang
pengelolaan dan pembinaannya sangat
beraneka ragam.
 Hal ini membuat tidak efektif dan efisiennya
pengelolaan sekolah PGRI ,bahkan merusak
citra PGRI di masyarakat karena pengelolaan
yang tidak profesional.

35. Berdasarkan kenyataan tersebut ......
 Kogres XIV memutuskan dan menegaskan
bahwa pembinaan lembaga pendidikan
PGRI perlu dilakukan secara konsepsional,
nasional, dan terkendali secara
organisatoris.
 Keputusan ini dilakukan karena sudah
pada waktunya PGRI memberikan
perhatian yang lebih serius terhadap
pembinaan lembaga pendidikan PGRI.

36. YPLP PGRI Untuk melaksanakankeputusan Konggres XIV
.....
 PB PGRI membentuk YPLP- PGRI dengan
Akta Notaris Moh.Ali No.21 tanggal 31
Maret 1980 yang berlaku surut sejak
tanggal 1 Januari 1980.
 Dengan Surat Keputusan PB PGRI
No.951/SK/PB/XIV/1980 tanggal 10 Oktober
1980 diangkat Pengurus Pusat YPLP-PGRI
yang pertama.
 Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan
pula tugas pokok YPLP-PGRI.

37. Tugas pokok YPLP-PGRI.
 Melakukan :
 -- Pembinaan,
 - Pengelolaan, dan
 - Pengembangan Lembaga pendidikan
PGRI di seluruh Indonesia dan
 - Bertanggung jawab langsung kepada PB
PGRI.

38. Inventarisasi
lembaga PGRI April1981
 Jumlah TK/SD/SMTP/SMTA PGRI = 1,530
buah.
 Jumlah Guru = 18,711 Orang
 Jumlah Murid = 221,063 Orang
 Jumlah Perguruan Tinggi PGRI = 29 buah
 Jumlah Dosen = 213 Orang
 Jumlah Mahasiswa = 1,729 Orang

39. Untuk menetapkan pola dan Landasan
Organisasi bagi pelaksanaan tugas YPLP
PGRI
 Tanggal, 18- 20 - Mei 1981diadakan Mukernas
di Jakarta .
 Dihadiri oleh Pengurusdati 1 PGRI, yayasan –
yayasan pendidikan PGRI yang sudah ada
diseluruhIndonesia.
 Hasil Mukernas:
 1. Penyeragaman nama Yayasan menjadi YPLP
– PGRI ,
 2. Penetapan AD/ART.YPLP –PGRI.
 3. Penetapan pedoman pembinaan lembaga
pendidikan PGRI yang bersifat Nasional.

40. Konggres PGRI XV
 Tanggal, 16 s.d 21 Juli 1984 di Jakarta
 Hasil :
 Menggariskan pokok pokok program PGRI
untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (1984-
1989) meliputi :
 1. Ruang lingkup pembinaan dan
pengembangan organisasi PGRI.
 2. Tanggungjawab dan peranan PGRI dalam
menyukseskan Sidang Umum MPR
1983,Repelita IV dan PancaKrida Kabinet
Pembangunan V,

41.  3. tanggung jawab dan peranan PGRI dalam
ikut menciptakan kerangka landasan yang
kokoh bagi pertumbuhan dan pengembasngan
pembangunan nasional.
 4. tanggung jawab dan peranan PGRI sebagai
komponen Orde Baru dalam menghadapi
pelaksanaan Pemilu 1987 dan mensukseskan
SU MPR 1998
 Salah satu karya besar PGRI pada masa bakti
XV adalah berhasilnya PEMBANGUNAN
GEDUNG GURU INDONESIA ( WISMA GURU
)JL.Tanah Abang III/24 Jakarta.

42. KARYA BESAR PGRI
PERIODE XV
 Salah satu karya besar PGRI pada masa
bakti XV adalah berhasilnya
PEMBANGUNAN GEDUNG GURU
INDONESIA ( WISMA GURU )JL.Tanah
Abang III/24 Jakarta.
 Konferensi III PGRI Masa bakti XV tahun
1986 menghasilkan :
 Dalam AD/ART PGRI ditegaskan bahwa
PGRI merupakan Organisasi Profesi.

43. HIKMAH
 1. Medan perjuangan,pengabdiandan kekaryaan
anggota PGRI dapat semakin ditingkatkan dan
dimantapkan.
 2. upaya peningkatan mutu profesionalisme para
anggota PGRI dapat semakin diperhatikan selaras
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
 3. dapat dipupuk rasa persatuan dan kesatuan
yang makin kokoh diantara para anggota PGRI
sehingga organisasi in i dapat terhindar dari
perpecahan akibat tarik menarik antara berbagai
kekuatan politik di luar organisasi seperti pernah
terjadi pada tahun 1950 an dan 1960 an.

44. Refleksi tentang Masa Depan
PGRI
 Pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi profesi
pendidik dan pekerja pada umumnya dan para guru pada
khususnya
 Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari
pada kuantitas (jumlah anggota). PGRI sangat
berpengalaman dalam melayani para anggotanya yang
sebagian besar guru
 Untuk itu, PGRI dituntut untuk lebih akrab dengan
berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru
sekolah menengah dan bahkan para dosen di perguruan
tinggi.

46. Catatan .............. DWIDARMA
KABINET AMPERA
 1. STABILITASI POLITIK .
 2. STABILITASI EKONOMI.

47. CATUR KARYA(PROGRAM)
KABINET AMPERA
 1. Memperbaiki kehidupan rakyat ,terutama di
bidang sandang dan pangan.
 2. Melaksanakan pemilihan umum.
 3. Melalaksanakan politik luar negeri bebas
dan aktif, yang mencerminkan kepentingan
nasional yang sejati.
 4. Melanjutkan perjuangan melawan
imperalisme dan kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya .