Investasi Indonesia

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
~ e n i r n b a n ~ a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
:
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai
tujuan bernegara;
b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum ,dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rnkyat ~epublik
Indonesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penaiaman
modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan
yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,
mcnengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dan mcwqjudkan kcdaulatan politik dm ckonomi
Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi skonomi mcqjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang bcrasal,
baik dari dalarn negeri maupun dari luar negeri;
d. bahwa dalam menghadapi perubahan perckonomian
global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kej a
sama intemasional perlu diciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif, promotif, memberikan ' kepastian
hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;
e. bahwa

,

..

PRESIDEN
REPUBLIK I N 0 0 N E S I A

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 t e n t k g
Penanaman Modal Asing sebagdma,na telah diubah dengan
Undang-Undang Nornor f l Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal D a l m
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalarxl Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan
kebutuhan
percepatan
perkembangan
perekonomian dan pembangunan hukum nasional,
khususnya di bidang penanaman modal;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal. '
I
I

Mengingat

:

Pasal 4 ayat (I), Pasal 5 ayat (I), Pasal 18 ayat (I), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negata Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAPJ RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
,.

Dalarn Undang-Undang ini ymg dimaksud dengan:
1.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal d &
a
negeri
maupun penanarn modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman

;

..

PHESIUEN

H E PUBLlK INDONESIA

2.

Penanman modal dalam negchi adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan mcnggunakan modal dalam
negeri.

3.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dcngan penanam modal
dalam negeri.

4.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5.

Penanam modal dalarn negeri addah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
1 .

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, danlatau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia,
7.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.

8.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, badan hukurn asing, dan/atau badan h k u m
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing.

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbcntuk badan

hukum atau tidak berbadara hukum,
10. Pelayanan

.I

..

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelcnggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mcndapat pendekgasian atau pelimpahan wewenang d&
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizihan d m nonperizinan yang proses pengelolaannya
dirnulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan ddam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengahu dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kcpentingan masyarakat
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Pemerintah pusat, yang selanjutnya discbut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan neg&a Republik Indonesia
sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang ask
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,
1 .

Ketentu.gn dalam Undang-Undang ini berlaku bagi
penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik
Indonesia.
BAB I1
ASASDANTUJUAN
Pasal 3
(I) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.
b.
c.
d.

kepastian hukum;
keterbukaan;
akuntabilitas;
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
negara;
e. kebersamaan . . .

PRESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA

e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;

h. bcrwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j kcscimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saIng dunia usaha
nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional;
f. rnendorong pengembangan ekonomi kerakyah;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan rnenggunakan dana yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan ke sejahtcraan masyarakat.
BAB 111
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 4
(1) P e m e ~ t a hmenetapkan kebijakan dasar penanaman
modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang
kondusif bagi penanaman modal untuk pengua&
daya saing perekonomian nasional; dan
b. mempcrcepat peningkatan penanaman modal.
(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), Pemerintah:
a. memberi perlakuan yang m a bagi penanam ';hodai
dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin

..,

PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. menjarnin kepastian hulnam, kepastian berusaha, dan
kemanan
berusaha bagi penanam modal sejak
proses gengurusan perizinan sampai dengan
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dm koperasi.
(3) Kebijakan dasar sebagdmana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum

Penanaman Modal.

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam
bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perseorangm, sesuai
dengan ketentuan peraman pcrundang-undangan.
(2) Penanaman modal asing wajib W u bentuk perseroan
cn
tcrbatas
berdasarkan
hukum
lndonesia
dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan kin oleh urndang-undang.
(3) Penanam

modal dalarn. negeri
asing yang
melakulcan p e n a n a m modal dalarn bentuk perseroan
terbatas dilakukan dengan:
a, mengambil bagian saham pada saat pendirian
perseroan terbatas;
b. membeli saharn; d m
c, mela,kukan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

I

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sarna kepada

scmua penanam modal yang beraaal dari negara
manapun yang melakcukan kegiatan penanaman modal
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang
mcmperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan
Indonesia.

(1) Pemerintah tidak
akan
meldcukan
tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
'
penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalarn
ha1
Pemerintah melakukan
tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah akan
rnemberikan kompensasi yang jurnlahnya ditetapkan
bcrdasarkan harga pasar.
(3) Jika

diantara kedua belah pihak tidak tercapai
kescpakatan tentang kompensasi atau ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),penyelesaiannya
dilakukan melalui arbitrase,
Pasal 8

(1) Penanarn modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya
kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimma dimaksud
pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh

undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

(3) Penanam

...

(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer
dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan
lain;
c, dana yang diperlukan untuk:
1. pembelian bahan baku dan penolong, barang
setengah jadi, atau barang jadi; atau
2. penggantian barang modal dalam rangka
melindungi kelangsungan hidup penanaman modal';
d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan
penanaman modal;
e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
I. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing
yang bekej a dalam pemsahaan penaxlaman modal;
h, hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;'
i. kompensasi atas kerugian;
j kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan
teknis, biaya yang haws dibayar untuk jasa feknik
dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di
bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas
kekayaan intelektual; dan
1. hasil penjualw aset sebagaimana dimaksud pada ayat

.

(119
(4) Hak

untuk melakukan transfer dan repatriasi
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dllakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kctentuan sebagaimba dimaksud pada ayat (1) ' tidak
mcngurangi:
a. kewenangan Pemerintah untolk memberlakukan
ketentuan peraturan pcmndang-undangan yapg
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
b. hak
Pemerintah
untuk mendapatkan pajak
dan/ atau roydti dan/atau pendapatan Pemerintah
lainnya dari penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan penandang-undangan;

PRESIUEN
REPUBLlK INDONESIA

c. pelaksanan hukum yang melindungi hak kreditor;
dan
d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian
negara.

(1) Dalarn hal adanya tanggung jawab hukum yang belurn
disclesaikan oleh penanam modal:
a, penyidk atau Menteri Keuangan dapat meminta bank
atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan
transfer dan/ atau repatriasi; dan
b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak
untuk melakukan transfer danlatau repatriasi
berdasarkan gugatan,
(2) Bank atau lembaga lain
melaksanakan penetapan
penundaan berdasarkan
penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penaham modal.

BAB V
I
KM'ENAGAKERJAAN

Pasal 10

.

*.

(1) ~ e k s a h a a n penanaman modal dalarn rnemenuhi
kebutuhan tenaga kcrja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia.

(2) Perusahaan penanaman modal bcrhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undmgan,
(3) Perusahaan

penanarnan modal wajib meningkatkan
kornpetensi tenaga kej a warga negara Indonesia melalui
pelatihan kcrja scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Perusahaan

,

..

PRESIDEN
REPUBLIK. INDONESIA

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekejakan
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga
keqja warga negara Indonesia scsuai dengan ketentuan
pcraturan pcrundang-undangan,

Pasal 11
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah
antara perusahaan penanaman modal dan tenaga k tja.
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai hasil, penyclesaiannya dilakukan melqui
upaya mekanisrne tripartit,
(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pads ayat (2)

tidak mencapai hasil, pentsehaan p e n m a n modd d'an
tenaga kcj a menyelesaikan perselisihan
hubungan
industrial melalui pengadilan hubungan industrial.
BAB VII
BIDANG USAHA

Pasal 12
(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi
kegiatan penanaman modal, kccuali bidang usaha atau
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka
dengan persyaratan.
(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing

adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, d m peralatan
perang; dan
b. bidang usaha yang secara cksplisit dinyatakan
tertutup berdasarkan undang-undang.

(3) Pemerintah

berdasarkan Peraturan
Presiden
menetapkan
bidang usaha yang tertutup untuk
penanaman modal, baik asing maupun dalarn negeri,
dengan berdasarkan
kriteria kcsehatan,
moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainoya.

.

(4) Kriteria

,

..

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I

(4) Kritcria dan persyaratan bidang usaha yang tertulhp dan

yang tcrbuka dengan persyaratan serta daftar bidang
usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan masing-masing tlkan diatur dengan
Peraturan Presiden.

(5) Pemerintah menctapkan bidang usaha yang t a b u k t
dengan persyaratan bsrdasarkan kriteria kcpentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan
usaha mikro, kecil,
mcnengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi
modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badah
usaha yang ditunjuk Pemerintah,
BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAG1 USAHA MIKRO, KECIL, MEMENGAH,
D N KOPERASI
A

Pasal 13
(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, meneng*; d m
koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha
besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan

usaha mikro, kecil, menengah, elan koperasi melalui
program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian
dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
infomasi yang seluas-luasnya.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, D N TANGGUNG JAWAB
A
PENANAM MODAL

Setiap penanam modal berhak mendapat:
a. kepastian hak, hukum, d m perlindungan;

b. informasi , . .

I

I

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b.
c.

d.

infomasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya;
hak pelayanan; dan
berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangm.
Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial pemsahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyarnpaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan pemndangundangan.
Pasal 16
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan kctcntuan peratkan
perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika pcnanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai dcngan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli,
dan ha1 lain y w g
mcrugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; dan
f, mematuhi semua ketenhlan peraturan perundangundangan.
Pasal 17

...

PRESIOEN
REPUBLlK INDONESIA

Pasal 17
Penanam modal 'yang mengusahakan sumber daya d a m yang
tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap
untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan
lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

BAB X
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

1 .

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal
yang melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dapat diberikan kepada penanaman modal yang :

a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.
(3) Penanaman modal yang rnendapat fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya
memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f, berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah
an
perbatasan, &taudaerah l i yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan p e n e l i t i ~ , pengembangan,
dara inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, mencngah*a k u
koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin
atau peralatan yang diprodukai di dalam negeri.
9

(4) Bentuk

...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat

berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan
netto sampai tingkat tertcntu tcrhadap jumlah

penanaman modal yang dilakukan dalam
b.

c,

d.

e.
f.

waktu

tcrtentu;
pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor
barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi di dalam
negcri;
pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku
atau bahan penolong untuk kepcrluan pmduksi untuk
jangka waktu tertentu dan persyaratan tcrtentu;
pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang modal atau mesin atau
peralatan untuk keperluan produksi yang belum
dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu;
penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya
untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.

(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan
kepada penanaman modal bana yang mcrupakan industri
pionir, yaitu industri yang merniliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tarnbah dan ekstemalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta mcmilil+ nilai
strstegir bagf pcrckonomian narrional,

(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang
mclakukan penggantian mesin atau barang modal
lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk,
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernberian

fasilitas
fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai
dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan,
Pascal 19

...

PHESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan
ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 20
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku
bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk pergeroan
terbatas.

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pemerintah mcmberikan kemudahan pelayanan d m / atau
perbinan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperolch:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

(1) Kemudahan yelayanan danlatau perizinan hak a k s
tanah sebagaimana dimaksud cialam Pasal 21 huruf a
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan
dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam
modal, berupa:
a. Hak Ouna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95
(sembilan puluh lima) tahun dcngan cara 'dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama
60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbami selama
35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Ouna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah
80 (dclapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sckaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga
puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat dibcrikan dengan jumlah 70 (tujtah
puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus sclama 45 (empat
puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
(dua puluh lima) tahun.

PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan
antara lain:
a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka
panjang dan terkait dengan perubahan struktur
perekonomian Indonesia yang lebih bcrdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko p e n a ~ ~ a m h
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis
kegiatan
penanaman modal yang dilakukan;
c, penanaman modal yang tidak mernerlukan area yang
luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan h k ' a t a b
tanah negara; dan
e. penan&an
modal yang tidak mengganrasa
keadilan
masyarakat
dan
tidak
merugikan
kepentingan umum.
(3) Hak atas

tanah dapat diperbarui setelah dilakukan
evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan d m
diusahakan dengan b d k sesuai dengan keadaan, sifat,
dan tujuan pemberian hak,

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang

diberikan sekaligus di muka dan yang dapat dipesbarui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan olch Pemcrintah jika
perusaham penanaman modal menelantarkan tanah,
merugikan kepentingan urnurn, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggy
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas

lteimigrasian sebagaimana dimaksud ddarn Pasal 2 1
huruf b dapat diberikan utuk:
a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing dalam merealisasilcan penanarnan modal;

b. penanarnan

...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

b. penanaman modal yang membutuhlcan tenaga k e j a
asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan
mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan
purnajud; dan
c. calon penanam modal yang akan melakukan
pcnjqjakan penanaman modal.
(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasiliks
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunaf a d m huruf b
dibcrikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

a. pemberian kin tinggal terbatas bagi penanarn modal
b.

c.

d.

e.

asing selarna 2 (dua) tahun;
pemberian alih status . i i tinggal terbatasl bagi
zn
penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tin@ di Indonesia selama 2 (dua)
tahun berturut- turut;
pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
pejalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
pemberian izin masuk kembali untuk beberapa' kali
pedalanan bagi pemegang i i tinggal terbatas dan
zn
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

(4) Pemberian izin

tinggal terbatas bagi penanam modal
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a dan
huruf b dildcukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas
dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

PRESlDEN
REPUBLlK INDONESIA

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinara atas fasilitas
perizinan impor sebagaimana dimaksud dalarn Pasal2 1 h d
c dapat diberikan untuk impor:
a, barang yang selama tidak bertentangan clengan
ketentuan
peraturan
perundangwundangan
yang
mengatur perdagangan barang;
b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
dan moral bangsa;
c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke
Indonesia; dan
d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan
produksi sendiri.
BAB XI
PENGESAHAN D N PERIZINAN PERUSAHAAN
A
Pasal 25
(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di
Indonesia hams sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang ini.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum dilakukan scsuai dengan ketentuan
'*
peraturan perundang-undangan,
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangundangan.
(4) Perusahaan penmaman modal yang akan melakukan

kegiatan usaha wajib memperoleh kin sesuai dengan
ke tentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang. .

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dip;roleh
melalui pelayanan terpadu satu pintu,
Pasal 26

...

PHESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA

-

19

-

Pasal 26
(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertqjuan membantu

penanam modal dalam memperoleh kcmudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal.
(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga

atau instansi yang berwcnang di bidang penanaman
modal yang mendapat pendelegash atau pelimpahan
wewcnang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat
atau lembaga atau instansi yang berwinang
mengeluarkan perizinari dan nonperizinan di provinsi
atau kabupatenl kota.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XI1
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Pasal 27
(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal,
baik
koordinasi antakinstansi Pemerintah, antara
instansi Pemerintah dengw Bank Indonesia, antara
instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun
antarpcmcrintah daerah.
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4) Kepala

Badan
Koordinasi
Penanaman
,Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan
diberhentikan 01th Presiden.
Pasal 28

...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijalcan dan
pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
Penanman Modal mempunyai tugas d m fungsi sebagai
berikut :
a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang penanaman modal;
b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan
penanaman modal;
c, menetapkan
norma,
standar,
dan prosedur
peldcsanaan kegiatan dan pelayanan penanarnan
,
modal;
d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman
modal di daerah dengan memberdayakan badan
usaha;
e. membuat peta penanaman mod& Indonesia; :
f. mempromosikan penanaman modal;
g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal
melalui pembinaan penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya sa.@g,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaxaan penanaman modal;
h. membantu penyelesaian berbagai hambatan d m
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;
i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang
mcnjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan
j mengoordinasi dan melabanalcan pelayanan terpadu
satu pintu.

.

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal

bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undaogan.

Pasal 29

...

Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan
terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman 'klodid
harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap
sektor dan daerah tcrkait dengan pejabat yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan.
BAB X1
I1
PENYELENGGARAAN URUSAN
PENANAMAN MODAL

(1) Pemerintah danlatau pemerintah daerah meqjamin
kepastian dan kearnanan berusaha bagi pelaksanaan
pcnanman modal.
(2) Pemerintah
daerah
menyelenggarh
urusan
penanaman modal yang menjadi kcwenangannya, kecuali
urusan penyclenggaraan penanaman modal yang menjadi
urusan Pemerintah.
(3) Penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal yang mcrupakan urusan wajib
pcmcrintah
dacrah
didasarkan
pada
kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan cfisiensi pelaksanaan
kegiatan penanaman modal.

(4) Penyelenggaraan
penanaman
modal yang suang
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah..
(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang hlang
lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah provir~si.
(6) Penyelenggaraan
penanaman
modal yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupatcn/kota menjadi
urusan pemerintah kabupatenlkota,
(7) Dalam urusan pemerintahan cii bidang penanaman
modal, yang menjadi kewcnangan Pemerintah adalah :
a, penanaman modal terkait dcngan sumber daya alarn
yang tidak terbarukari dengan tingkat risiko
kerusakan lingkungan yang tinggi;

b. penanaman

.:. .

PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA

b. penanaman modal pada bidang industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu
dan penghubung antanvilayah atau ruang lirigkupnya
lintas provinsi;
d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan
strategi pertahanan dan kcamanan nasional;
e. penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing,
yang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan pejanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara
lain; dan
f. bidang
penanaman modal lain yang menjadi
urusan Pemerintah menurut undang-undang.
(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang pen&aman
modal
yang
menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpohkannya kepada
gubemur selaku wakil Pemerintah,
atau menugasi
pemerintah kabupatenl kota,
(9) Ketentuan mengenai pembagian u s a n pemerintahan di
bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
KAWASAN EKONOMI WUSUS

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah
tertentu yang bersifat strategis bagi pcngembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga keseirnbangan
kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan
dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
(2) Pemerintah

penanaman
khusus.

berwenang
menetapkan
kebijakan
modal tersendiri di kawasan ekonomi

(3) Ketcntuan mengenai kawasan ekonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada a;yat (1) diatur dengan
undang-undang,

BAB XV

.'

..

PRESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Dalam hal tejadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengdin penanam modal, para pihak
terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa s t b a g h a dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilakukan melahi arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa atau pengaczilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

.

(3) Dalam ha1 terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan pcnanam modal dalam negeri,
para pihak dapat menyelesakan sengketa tersebut
melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak,
dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesaian sengketa tersebut
akan
dilakukan di pengadilan.
(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal

antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para
pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut rnelalui
arbitrase internasional yang hams disepakati oleh para
pihak.
BAB XVI
SANKSI

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing

yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian
dan/atau
pernyataan yang menegaskan bahwa
kepemilikan saharn dalam perseroan terbatas untuk dan
atas nama orang lain.
(2) Dalam

...

!

,

I

I

PRESIDEN
R E P U B L I K INDONESIA

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing membuat perjanjian danlatau
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal
demi hukum.

Dalam hal penanarn modal yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasatkan perjanjian atau kontrak kej a sama
dengan Pemerintah melakukan kcjahatan korporasi
berupa tindak pidar~a perpajakan, pcnggclembungan
biaya pemulihan, dan bentuk penggelcmbungan biaya
lainnya
untuk
memperkecil
keuntungan
yang
mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan
atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang
dan tclah mendapat putusan pengadilan yapg
berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri
perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam
modal yang bersangkutan,

'.
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal5 ymg tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatarx usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dm/atau fasilitas
penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada a p t (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

...

PHESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
.

.,

.,

Pasal 35
Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, dalam bidang penanaman modal yang $el+
disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang
ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian tersebut.
Pasal 36
Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,
maupun multilateral, dalarn bidang pcnanaman modal yang
belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat UndangUndang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
Pasal 37
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah,an
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perarbahan dan Tmbahan
Undang-Wndang Nomor 6 Tahun 1968 ' tentang
Penanaman Modal Dalarn Negeri dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur
dengan peraturan pelaksaaaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.

i

PRESlDEN
REPUBLlK INDONESIA

(2) Persetujuan penanaman modal d m izin pelaksanaan
yang telah diberikan oleh Pemeldntah berdasarkan
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 a'ahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undmg-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan undang-undkg
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin
pelaksanaan tersebut.

(3) Permohonan penanarnan modal dan permohonan lainnya
yang berkaitan dengan penanman modal yang telah
disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada
tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum
memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin

usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanman Modal Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pcrubahan Ban Tambahan
Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila bin usaha
tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang bcrdasarkan
Undang-Undang ini.
' I

BAB XVIQ

...

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XVIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 38
Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
a.

Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 28 18) sebagaimana
tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undmg
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2943); dan

b.

Penanwan Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengeun Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Teunbahan
Penanman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

..

.

.

dicabut dan dinyatakan tidak berllaku,

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada
Undang-Undang ini.
Pasal 40
Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai .

berlaku

pada

hggal

Agar

.,

*

I

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar
setiap
orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ii dengan penempatannya
n
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di J k t a
pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ted
DR. H,SUSTLO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67

Salinan sesuai dengaa aslfrrya

NEGARA
NGAN,

MMAD SAPTA MURTI

PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemcrintahm negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan urnurn. Amanat tersebut, antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari
pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian. Konstitusi mengarnanatkan agar pembangunan ekonomi
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu mencip'takan
terwujudnya kcdaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimmtaPG lagi dingan
Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi ~kbnomi
sebagai sumber hukurn rnateriil. Dengan demikian, pengembangan
penahaman modal bagi usaha mikro, kceil, menengah, d m koperasi
menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi
bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan
sebagai upaya untuk meningkatkan perhambuhan ekonomi nasional,
menciptakan lapangan kcja, menhgkatkan pembangunan ekonorni
berkelanjutan, mermingkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional, mendorsng pembangunan ekonomi kerakyatan, serta
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
yang berdaya saing,
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai
apabila faktor penunjang yang merlghambat iWina penanaman modal dapat
diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah
Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang cfisien, kcpastian hukum di
bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang M a y a saing tinggi, serta
iklirn usaha yang kondusif, di bidang kctenagakerjaan dan kcamanan
b;eiusaha, Dengan pcrbaikan berbagal f&Wr pcrlwjang tcrscbut,

diharapkan realiaaei penanaman modal akan rnembafk secara signiffkan.

Suasana

.,

,

1
I

PRESlDEN
HEPUBLIK INDONESIA

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tenmg Penanaman
Modal didasarkan pada semangat untuk mencipfakn ilklim penanaman
modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal
mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan
cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk
badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta
keterkaitan pembmgunan ekonomi dengan peIaku ekonomi keralqatcin
yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman
modal bagi usaha mikro, kcil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban,
dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman &odd,
pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
penanaman modal yang di ddamnya mengatur mengenai kelembagaan,
,
penyelenggaraan urusan penanaman m ~ d d dan ketentuan yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa.
Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman o d a l
lkgsung di semua 8ektor. Undang-Undang inf juga membcrikan jaminan
perlakuan yang sama dalam rangka petlkmarnan modal. Selain itu,
Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan
kvordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah
daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah hams sejalan dqngan
semangat otonomi daerah. Pemehtah daerah bemama-sama dbngan
instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih
diberdayakan lagi, baik dalam pengembmgan pcluang potensi daerah
maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.
~eixrintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penmaman modal
berdasarkan asas otonomi daerah d m tugas pembantuan atau
dekonsentrasi. Oleh 'karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan
tersebut hams dapat diukur dad kecepatan pemberian perbinan dan
fasilitas penanaman mbdal dengan biaya yang berdaya saing. Agar
memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga
memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai
bidang usaha yang tcrtutup dan yang terbuka dengan persyaratan,
terrnasuk bidang usaha yang hams dirnitrakan atau dicadangkan bagi
usaha mikro, kecil, menengah, d m koperasi.
Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai
usaha di Indonesia diperhatkm oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat
pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat
pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu,
sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat
menciptakan pcnyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.
Selain pelayanan penanaman modal di dwerah, Badan Koordinasi
Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan

.

penanaman

...

PRESIOEN
REPUBLLK INDONESIA

.
$

penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kcpada Residen. Jabaran
Ggas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasamya
memperkuat peran badan tcrsebut guna mengatasi hambatan penanaman
modal, meningkatkan kepastian pemberian f W t a s kepada penanam
modal, dan memgerkuat peran penanam modal, Peningkatan peran
penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan
pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap memperhatikan
kesabilan makroekonomi dan keseimbangan ckenomi a n t M a y a h , sektor,
pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha
nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik, (good
corporate govemarrce),
Fasilitas penanaman modal diberkan dengan mempertimbangkan
tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan h a s
promotif dibandingkan dengan fasiutas yang dibcrikan negara lain.
n
Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal i i rnendorong pengaturan
secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiakal, fasilitas hak atas tanah,
imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian
fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya
mendorong penyerapan tenaga keja, keterkaitan pembangunan ekonomi
dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih
menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal
qtau mesin atau peralatan produksi dalarn negeri, serta fasilitas krkait
dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan
infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dengan memperhatikan ha1 tersebut,

Undang-Undang ini juga
memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna
mengantisipasi berbagd pejanjian internasionid yang terjadi dan sekaligus
untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar
peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari
Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonod d wilayah terteritu
i
ditcmpatkan scbagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan
sebagai daya dorong guna rneningkatkan daya tarik pertumbuh,an suatu
kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi
pengembangan perekonomian nasional. S e U itu, Wndang-Undang ini juga
mengatur hak pengalihan aset dan hak wtuk rnelalmkan transfer dan
repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab h u h , kewajib'm
fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselcsahn oleh penanam modal.
Kemungkinm timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah
juga diantisipasi
Undang-Undang ini dengan pengatwan mengenai
penyelesaian sengkcta.
Hak,

.,.

PRESIBEN
REPUBLIK INDONESIA

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara
khusus guna memberikan kepastian h u b , mempcrtegas kewajiban
fienanarn modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang
sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung
jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan
usaha yang sehat, memperbevar tanggung jawab lingkmgan dan
pemenuhan hak d m kewqjiban tenaga kerfa, aerta upaya mendorong
ketaatan penanam modal terhadap peraturan pemdang-undangan.
Perekonomian dunia ditandai oleh kompctisi antarbangsa yang
semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal hams didorong untuk
fnenciptakan daya saing perekenomian nasional guna mendorong integrasi
pe'rekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia
juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian
perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak
atau antarnegara yang mengadakan perjanjian, H l itu juga tejadi dengan
a
keterlibatan Indonesia dalam berbagai kej a sama internasional yang terkait
dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun
multilateral (World Tmde Organization/ WTO), menimbulkan berbagai
konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati,
Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanam'an
modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun
semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 T&un 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan d m Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Ddam Megeri yang selama h merupakan dasar hukum
i
bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak
sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat
perkembangan perckonomian nasional melalui konstruksi pembangunan
hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing d m
berpihak kcpada kcpcntingan nasional.

11. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

.

PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua scktor di wilayah
negara Republik Indonesia" addah penmaman modal langsung dan
,

tidak termasuk penmaman modd tidak langsung atau portofolio.

Pasal 3
Ayat (1)

..

..

I

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum' adalah asas
dalarn negara hukum yang meletakkan hukkun dan ketentuan
peraturan pemdang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam bidang p e n m m a n modal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas ketcrbukaanmadalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak dislaiminatif tentang
kegiatan penanaman modal.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari
penyelenggaraan
penanaman
modal
hams
dipertanggungjawabkan kepada masywakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama d m tidak
membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan
nondislpiminasi
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan, b@ antara penanam modal dalam
ncgeri dan penanam modal asing maupun antara penanam
modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara
asing lainnya.
Huruf c
Yang dimsksud dengan "asas kebersamaan' adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalarn kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah
asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan
mengedepankan efisiensi berkeadilan d a b usaha . untuk
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya
saing.
a

'.

Huruf g

.

...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

,

.

,

.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutd adalah asas yang
secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin
kesejahtcraan dan kemajuan dalam scgala asptk kehidupan,
baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
Huruf h
#asas berwawasan lingkungan"
Yang dimaksud dengan
adalafi asas penanaman modal yang dilakukan dengm'tetap
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup,
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kemandiriann addah asas
penanaman
modal yang dilahkan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi temjudnya
pertumbuhan ekonomi.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ckonomi wilayah dalam
kesahran ckonomi nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

.
8

.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sand' adalah bahwa
Pemerintah tidak membedakan perlakuan tcrhadap pepanam
modal yang tclah rncnanamkan 1110dahya di Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas,
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal ,5 . . .

.

PRESlDEN
REPUBLIK INDONESIA

.

.,

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Arat ( 1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara l i hak
an
istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeman, wilayah
perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan
moneter, kelembagaan yang sejenis, dan pcrjanjian antara
Pemcrintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral,
regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa
tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Pasal 7
Ayat(1)

Cukup jelas.
. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "harga pasaf adalah harga yang
ditentukan menurut cara yang digunalcan secara internasional
oleh penilai independen yang ditunjuk olch para pihak.
1

I

,

Ayat (3)
Yang dimaksyd dengan "arbitrase" adalah cara penyelcsaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan y ~ didasarkan pada
g
kesepakatan t e d s oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
..
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Dalarn ha1 terjadi kerugian negara,
Pemerintah dapat
melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan,
pembekuan, gencabutan bin usaha, tuntutan ganti rugi, dan
sanksi lain sesuai dengan ketentuan perathlran perundangundangan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas,

Pasal 12
A y a t (1)
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan
ditetapkan melalui Peraturan Presiden
disusun dalarn suatu daftar yang b e r d a s a r h standar Masifikasi
tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia,
yaitu Masifikasi bedasarkan Klasfikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) danlatau International Standard for Industrial
Classification (ISIC)
.
Ayat (2)
Yang d b a k s u d dengan "alat peledak* adalah alat yang digunakan
untuk kepentingan pertahanan clan kcamanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (5)

Cukup jelas.

~ a s a 13
l

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" addah
bidang usaha yang khusus dipenantukkm bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar mampu dan scjajar dengan pelaku
ekonomi lainnya.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah j d a n
Pemerintah bagi penarnarn modal untuk memperoleh hak
sepanjang penanam modal telah mclaksanakan kcwajiban yang
ditentukan.
Yang dhaksud dengan "kepastian huhun' adalah jaminan
Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai landasan utaraa dalam setiap
tindakan d m kebijakan bagi penanam modal.
I,
Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaxninan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan
dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

,.

.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
. ,

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

..

Huruf b
Yang dimaksud dengan 'tanggung jawab sosial perusaham"
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap p e r u r i a h k
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungcan, nilai, noma, dan
budaya masyarakat setempat.
Huruf c
Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan
penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal
disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang
penanaman modal.

.

.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas,

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ketentuan ini dimaksudkan u n a mengantisipasi kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penmaman modal.
Pasal 18
Ayat (1)

Cukup j elas.

Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

*

Huruf e

...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf e

..

.

).

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, m e m p e r h n a b n teknologi b a h ,
serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasi~nal.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas,
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

'

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 19
.Cukupjelas.
Pasal20
Cukup jelas.
Pasal2 1
Cukup jelas,
Pasal22
Ayat (1)
Huruf a
Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60
(enarn puluh) tahun dan dapat diperbarui sclama 35 (tiga
puluh lima) tahun.

.
I

Huruf b

...

PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA

. ,

Huruf b
Hak Guna Bangunan (HCIB) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka stkdgus selama 50 ( h a
puluk) &un dan dapat diperbanri selama 30 (tiga puluh)
tahun.
Huruf c
Hak Pakai (HP)diperoleh dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lirna)
tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima)
tahun.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dirnaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah
yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan
rnernpertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau
jenis usaha yang ditentulcan dengan peraturan perundangundangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup j elas,
Ayat (3)
Cukup jelas..
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rekomendasi diberikan setelah penanamcan modal memenuhi
ketentuan penggunaan tenaga kerja asing
sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ketcnagakujaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
,

Ayat (4)
,

...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup jelas,
pasal27
Ayat (1)
. ..
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

..

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab h g s u n g kepada
Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman *Modal
dalam melaksanakan tugas, menjalankan
fungsi, dan
menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal28
Ayat ( 1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam rangka penetapan norma, stand=, dan prosedur
Badan Koordinasi PenanModal berkoordinasi dengan
departemen/instansi terkait,
Huruf d
Cukup jelas,
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

.

Cukup jelas.
Huruf g

...

PRESIDEN
HEPUBLIK INDONESIA

Huruf g
Cukup jelas.

, .

Muruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
.
Cukup jelas.
Pasal29
'

Cukup jelas.

Pasal30
C u k u p jelas.

Pasal3 1
C u k u p jelas.

Pasal32
C u k u p jelas.
Pasal33
Ayat (1)
Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari tej'adinya
perseroan yang secara nomatif dimiliki seseorang, tctapi secara
materi atau substansi pemilik; perseroan tersebut adalah orang
,.
lain,

.

..

Ayat (2)
Cukup jelas.

..

Ayat (3)
Ymg dimdcsuci dengan "tindak pidana pcrpajakan'' ad&
informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyarnpaikan swat pernberitahuan,
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lcngkap' atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara clan kejahatan lain yang
'
diatur dalam undang-undang yang mengattar pcrpajakan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan*
adalah biaya yang dike1uarkan di muka oleh p e n a n a ~ ~
modal yang
jumlahnya tidak wajar dan kemudian dipcrhitungkan sebagai
biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat
penentuan bagi hasil dengan Pemrintah,
Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang
berwenang" adalah temuan dcngan inclhsi unsur pidana
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan obh Badan
Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki
kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindakknjuti
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-W

Pasal34
Cukup jelas.
Pasal35
Cukup jelas:
Pasal36
. Cukup jelas.
Pasal37
. Cukup jelas.
Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
I

1

.

Cukup jelas.
..

Pasal40
Cukup jelas.

..

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47.24

Investasi Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (12)

Similar to Investasi Indonesia

Similar to Investasi Indonesia (20)

More from walhiaceh

More from walhiaceh (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Investasi Indonesia