Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang indikator soal Ujian Harian Sejarah kelas XI IPA yang meliputi BPUPKI, peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, perumusan teks proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan, usaha penyebarluasan berita proklamasi, hasil sidang PPKI, dan maklumat pemerintah pada awal kemerdekaan. 2. Dokumen

1. UH 3 sejarah
semester 2
Ramadhani Sardiman
XI IPA 3
SMAN 3 Padang

2. 2
INDIKATOR SOAL UH SEJARAH KELAS XI IPA
1. BPUPKI
Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang pada tanggal 29 april
1945 bertepatan dengan hari ulang tahun kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan
dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan
Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Radjiman
Widyodiningrat dengan wakil ketua ichibangase yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
2. Peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia
Amerika Serikat mem-bom atom kota Hiroshima Jepang pada tanggal 6 agustus 1945 yang mulai
menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga dokuritsu junbi inkai dalam bahasa Jepang,
untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan indonesia. Pada tanggal 9 agustus 1945,
bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat
dan sekutunya. Momen inipun dimanfaatkan oleh indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Pada tanggal 10 agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah
menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan
menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.
Pada tanggal 12 agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada
Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.
Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang konon kabarnya terbakar gelora
heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan
kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA,
dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan guntur yang baru berusia 9 bulan) dan
Hatta ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai “Peristiwa Rengasdengklok”.
Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka
kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang
apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan
perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta.
Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.
Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan
kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel des Indes

3. 3
(sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam,
maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan
teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.
3. Perumusan teks proklamasi
Semenjak tengah hari sebelumnya tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alat sekutu dan
diharuskan tunduk kepada sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk
mengadakan rapat PPKI dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan
bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Akhirnya mereka
hanya mengharapkan pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi yang akan dilaksanakan
oleh rakyat Indonesia sendiri.
Maka mereka kembali ke rumah Laksamana Maeda. Sebagai tuan rumah Maeda mengundurkan diri ke
lantai dua. Sedangkan di ruang makan, naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga tokoh golongan tua, yaitu : Ir.
Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo. Peristiwa ini disaksikan oleh Miyoshi sebagai orang
kepercayaan Nishimura, bersama dengan tiga orang tokoh pemuda lainnya, yaitu : Sukarni, Mbah Diro dan B.M.
Diah. Sementara itu tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan muda maupun golongan tua menunggu di serambi
muka.
Ir. Sukarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad
Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama dari naskah proklamasi merupakan saran dari Mr.
Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan BPUPKI. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran
dari Drs. Moh. Hatta. Hal itu disebabkan menurut beliau perlu adanya tambahan pernyataan pengalihan
kekuasaan (transfer of sovereignty).
4. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia
 Merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya negara kesatuan RI yang merdeka dan
berdaulat.
 Merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri
sendiri.
 Merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang
berlangsung lebih kurang 400 tahun.
 Merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa lain, dan bangsa
Indonesia menjadi bangsa yang sederajat dengan bangs lain di dunia.
 Merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
5. Usaha penyebarluasan berita proklamasi
Walaupun masih dikuasai oleh tentara Jepang, ternyata radio merupakan sarana penting di dalam
penyebarluasan berita proklamasi. Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang bekerja pada stasiun radio antara lain
Maladi dan Yusuf Ronodipura. Semua stasiun dan stasiun kereta api di Pulau Jawa merupakan sarana untuk
meneruskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar sampai keseluruh masyarakat Indonesia.

4. 4
Kantor berita Jepang yaitu Domei dapat dikacaukan, bahkan berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar
hingga keluar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Sinar api kemerdekaan Indonesia itupun terus merayap
kemana-mana, ke seluruh pelosok Pulau Jawa kemudian menyeberang lautan menuju Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Maluku.
Surat kabar pertama kali yang menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah
“Tjahaja” yang terbit di Bandung dan “Soeara Asia” yang terbit di Surabaya. Pemyambutan berita proklamasi
kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambil
alihan pucuk pimpinan dan semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia.
Disamping melalui siaran radio, koran dan selebaran-selebaran, berita proklamasi secara resmi dibawa oleh
para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
Indonesia 17 agustus 1945. Utusan-utusan itu antara lain : Teuku Muhammad Hasan (Aceh), Sam Ratulangi
(Sulawesi), Ketut Pudja (Bali), Aa Hamidan (Kalimantan), dll.
6. Hasil sidang PPKI
Berikut ini beberapa keputusan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 :
1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh
BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan
presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.
Pada hari berikutnya, tanggal 19 Agustus 1945 PPKI melanjutkan sidangnya dan berhasil memutuskan beberapa
hal berikut :
1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi.
1) Jawa barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo
2) Jawa tengah, gubernurnya R. Panji Suroso
3) Jawa timur, gubernurnya R.A. Suryo
4) Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor
5) Sulawesi, gubernurnya dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi
6) Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary
7) Sunda kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Pudja
8) Sumatra, gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan
2. Membentuk Komite Nasional (daerah).
3. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.
1) Departemen dalam negeri dikepalai r.a.a. Wiranata kusumah
2) Departemen luar negeri dikepalai mr. Ahmad subardjo
3) Departemen kehakiman dikepalai prof. Dr. Mr. Supomo
4) Departemen keuangan dikepalai mr. A.a maramis

5. 5
5) Departemen kemakmuran dikepalai surachman cokroadisurjo
6) Departemen kesehatan dikepalai dr. Buntaran martoatmojo
7) Departemen pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan dikepalai ki hajar dewantara
8) Departemen sosial dikepalai iwa kusumasumantri
9) Departemen pertahanan dikepalai supriyadi
10) Departemen perhubungan dikepalai abikusno tjokrosuyoso
11) Departemen pekerjaan umum dikepalai abikusno tjokrosuyoso
12) Departemen penerangan dikepalai mr. Amir syarifudin
Sedangkan 4 menteri negara yaitu :
1) Menteri negara wachid hasyim
2) Menteri negara m. Amir
3) Menteri negara r. Otto iskandardinata
4) Menteri negara r.m sartono
Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu :
1) Ketua mahkamah agung, dr. Mr. Kusumaatmaja
2) Jaksa agung, mr. Gatot tarunamihardja
3) Sekretaris negara, mr. A.g. Pringgodigdo
4) Juru bicara negara, soekarjo wirjopranoto
Sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 agustus 1945 memutuskan :
1. Pembentukan komite nasional.
2. Membentuk partai nasional Indonesia.
3. Pembentukan badan keamanan rakyat.
7. Maklumat pemerintah pada awal kemerdekaan
Sistem pemerintahan Presidensil ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945, dimana presiden
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan mentri adalah sebagai pembantu presiden. “Menteri
merupakan pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri
bertanggungjawab kepada presiden.” Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah
departemen dan kementrian. Seharusnya pembentukan kementrian diserahkan pada presiden tetapi untuk
negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan departemen dan susunan kementrian negara diserahkan
pada Panitia Kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, Kasman Singodimejo).
Akhirnya berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 agustus 1945 pada tanggal 12 september 1946 dibentuklah
kabinet Presidensiil (kabinet RI pertama) dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara. Sementara itu untuk
melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa dimana
masing-masing wilayah mempunyai gubernur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan
keputusan di daerah.
Terbentuknya kabinet Syahrir (Parlementer pertama) merupakan suatu bentuk penyimpangan pertama
pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “pemerintahan harus

6. 6
dijalankan menurut sistem kabinet Presidensiil, dimana menteri sebagai pembantu presiden”, sementara itu
pelaksanaannya ternyata mentri (kabinet) bertanggungjawab langsung pada Parlemen (KNIP). Karena
menggunakan sistem Parlementer maka kabinet dan Parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan
pengaruh dan kedudukan. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan oleh Parlemen (KNIP).
8. Kondisi ekonomi Republik Indonesia pada awal kemerdekaan
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia
sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
1. Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat
khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
2. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang
mantap.
3. Tinggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah
buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit
untuk bangkit dari keterpurukan.
4. Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal
tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
5. Politik keuangan yang berlaku di indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan
ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
6. Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan
politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
9. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia
Kedatangan sekutu yang diwakili oleh Inggris di Indonesia adalah untuk melaksanakan amanat perjanjian
Potsdam, pada dasarnya cukup membantu kerajaan Belanda dalam usahanya kembali menduduki Hindia Belanda
(Indonesia). Kedatangan Inggris di Indonesia didasarkan atas Civil Affair Agreement (CAA) yang menjadi landasan
kerjasama antara Inggris dan Belanda. Hal ini dapat dilihat pada isi dan ketentuan yang dihasilkan dalam CAA yang
mengatur usaha-usaha Belanda menguasai kembali Hindia Belanda sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian
Potsdam.
Dalam rangka merealisasikan amanat Potsdam, diberikanlah tugas kepada SEAC (South East Asia Command)
yang dipimpin Lord Mountbatten. Selanjutnya untuk memudahkan pengelolaannya, maka SEAC membentuk
komando khusus yang disebut AFNEI (Alied Forces Netherlands East Indies) dipimpin oleh Sir Philip Christison.
Adapun tugas AFNEI atau tujuan kedatangan sekutu ke Indonesia dapat diperinci sebagai berikut :
1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. Menghimpun keterangan dan mengadili penjahat perang.

7. 7
10. Pertempuran Surabaya 10 November 1945
Kedatangan pasukan Brigadir 49 (AFNEI) di Tanjung Perak, Surabaya dibawah pimpinan Brigjen A.W.S.
Mallaby (25 Oktober 1945). Mereka bertugas untuk melucuti pasukan Jepang dan membebaskan para interniran.
Kedatangan Mallaby disambut oleh R.M. Suryo (Gubernur Jawa Timur). Sebab meletusnya pertempuran Surabaya:
1. Pasukansekutumengingkarijanjinyadenganmelakukanpenyerangandipenjarakalisosokdanmendudukiobyek-obyekvital
diSurabaya.
2. PeristiwaterbunuhnyaBrigjenA.W.SMallabydidekatgedunginternatiojembatanmerah(30oktober1945).
3. Penolakanultimatumsekutu.
Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada
sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10
November 1945pagi hari,pasukanInggris mengerahkanpasukan infantry dengansenjata-senjata beratdanmenyerbu Surabaya dari
darat,laut,maupunudara. Rakyat Surabaya tidak takutdengangempuransekutu. Bung Tomo memimpinrakyatdenganberpidato
membangkitkan semangatlewat radio. Pertempuran berlangsung selama tiga minggu (10 -28November 1945). Akibat pertempuran
tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk
dalamagendasidangDewanKeamananPBBtanggal7-13Februari1946.
11. Pertempuran Medan Area
Tanggal 27 agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku
Mohammad Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Menanggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan
achmad Tahir membentuk barisan Pemuda Indonesia. Pendaratan sekutu di kota medan terjadi pada tanggal 9
Oktober 1945 dibawah pimpinan T.E.D Kelly. Pendaratan tentara sekutu (inggris) ini diikuti oleh pasukan sekutu
dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata
memancing berbagai insiden. Pada tanggal 13 oktober 1945 pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan
NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris
mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak
pernah dihiraukan.
Pada tanggal 1 desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan "fixed boundaries Medan Area"
(batas resmi wilayah Medan) di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi
para pemuda. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap
kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu
berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pemantang Siantar.
Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan agustus 1946 dibentuk komando resimen laskar
rakyat medan area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di
seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu
terjadi, antara lain di Padang, Bukittinggi dan Aceh.

8. 8
12. Perjuangan secara diplomasi pada awal kemerdekaan
Perjuangan bangsa indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundingan
atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan mencari dukungan dunia
internasional dan berunding langsung dengan belanda.
Mencari dukungan internasional
Perjuangan mencari dukungan internasional lewat pbb dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah indonesia di hadapan sidang dewan
keamanan pbb. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara
yang akan mendukung indonesia dalam sidang-sidang pbb.
Berunding dengan belanda
Indonesia juga mengadakan perundingan langsung dengan belanda. Berbagai perundingan yang pernah
dilakukan untuk menyelesaikan konflik indonesia- belanda misalnya: perundingan linggarjati, perjanjian renville,
persetujuan roem-royen, konferensi inter-indonesia, dan konferensi meja bundar.
Pengakuan kedaulatan
Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di
indonesia dan di negeri belanda, yaitu pada tanggal 27 desember 1949. Di negeri belanda, penandatanganan
naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta istana kerajaan belanda. Ratu juliana, p.m. Dr. Willem
drees, menteri seberang lautan mr. A.m.j.a. Sassen, dan mohammad hatta membubuhkan tanda tangan pada
naskah pengakuan kedaulatan. Sementara itu, di jakarta, sultan hamengkubuwono ix dan a.h.j. Lovink (wakil tinggi
mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di
yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari republik indonesia kepada republik indonesia serikat.
13. Agresi Militer Belanda
Agresi Militer Belanda 1
Perselisihan pendapat akibat perbedaan penafsiran dalam melaksanakan perjanjian linggarjati menimbulkan
konflik antara indonesia dan belanda. Pada tanggal 27 mei 1947, belanda mengeluarkan nota berupa ultimatum
yang harus dijawab pemerintah indonesia dalam waktu 14 hari, karena tidak mencapai kesepakatan terhadap nota
tersebut maka pada tanggal 21 juli 1947, tengah malam belanda melancarkan serangan keseluruh daerah republik
indonesia. Operasi yang di beri label “aksi polisional” ini merupakan agresi yang dikenal dengan agresi militer
i. Pasukan-pasukan belanda bergerak ke jakarta dan bandung untuk menguasai jawa barat, dan dari surabaya
untuk menguasai madura dan wilayah jawa timur, serta satu pasukanlagi untuk memduduki semarang. Di sumatra
pasukan belanda berusaha menguasai perkebunan-perkebunan disekitar medan.
Instalasi minyak dan batubara di palembang dan sekitarnya juga diserang dan dikuasai. Pasuka tni
memutuskan mundur ke pedalaman sambil menjalankan taktik bumi hangus dan taktik gerilia. Sistem wehrkreise
diterapkan dengan menggantikan sistem pertahanan liner.

9. 9
Dengan taktik itu, belanda hanya mampu bergerak di kota-kota dan jalan raya. Sementara wilayah lainnya
dikuasai sepenuhnya oleh tni. Walaupun dengan kemampuan teknik sangat terbatas, tni angkatan udara mulai
berperan aktif dalam perang melawan belanda. Dengan bermodalkan pesawat tua peninggalan Jepang, yang
terdiri dari sebuah pesawat pengebom guntai dan dua buah pesawat pemburu cureng, dan penerbangan auri
terlibat dalam beberapa serangan udara terhadap belanda. Pada tanggal 29 juli 1947, ketiga pesawat yang
berpangkalan di maguwo yogyakarta ini terlibat pertempuran di ambarawa, salatiga dan semarang.
Agresi Militer Belanda 2
Situasi dalam negeri indonesia yang sedang memberantas pki dimanfaatkan oleh belanda. Pada tanggal 18
desember 1948 malam, dr beel memberitahukan kepada delegasi ri dan komisi tiga negara (ktn) bahwa belanda
tidak lagi terikat dan tidak mengakui perjanjian renville. Keesokan harinya, belanda melancarkan agresi militer
yang kedua kalinya. Sasaran belanda langsung ditujukan untuk menguasai ibu kota ri di yogyakarta. Denagn taktik
perang kilat, belanda juga menyerang wilayah ri lainnya. Serangan diawali dengan terjunnya pasukan payung di
pangkalan udara maguwo (adisucipto) dan pengebomam beberapa tempat di yogyakarta. Dalam waktu singkat,
pasukan belanda berhasil menguasai ibu kota ri. Pimpinan tertinggi negara dan beberapa pejabat tinggi, seperti
presiden, wakil presiden, kepala staf angkatan udara, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan oleh belanda.
Presiden sukarno diasingkan ke parapat (sumatra utara) kemudian ke bangka.
Wakil presiden mohammad hatta dibuang ke bangka. Pada saat pasukan belanda menyerang kota
yogyakarta, kabinet sempat bersidang di istana presiden pada pagi hari tanggal 19 desember 1948. Sidang
memutuskan bahwa bila terjadi sesuatu kepada mr. Syafrudin prawiranegara, menteri kemakmuran rakyat yang
sedang berada di bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat ri (pdri).
14. PDRI
Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai belanda dalam agresi militer belanda ii, mereka
berulangkali menyiarkan berita bahwa ri sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti soekarno, hatta dan
syahrir sudah menyerah dan ditahan.
Mendengar berita bahwa tentara belanda telah menduduki ibukota yogyakarta dan menangkap sebagian
besar pimpinan pemerintahan republik indonesia, tanggal 19 desember sore hari, mr. Syafruddin prawiranegara
bersama kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium sumatera, mengunjungi mr. Teuku mohammad hasan,
gubernur sumatera/ketua komisaris pemerintah pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam
itu juga mereka meninggalkan bukittinggi menuju halaban, daerah perkebunan teh, 15 km di selatan kota
payakumbuh.
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di sumatera barat dapat berkumpul di halaban, dan pada 22
desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh mr. Syafruddin prawiranegara, mr. T. M.
Hassan, mr. Sutan mohammad rasjid, kolonel hidayat, mr. Lukman hakim, ir. Indracahya, ir. Mananti sitompul,
maryono danubroto, direktur bni mr. A. Karim, rusli rahim dan mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat presiden
soekarno belum diterima, tanggal 22 desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam
rapat tersebut diputuskan untuk membentuk pemerintah darurat republik indonesia (pdri).

10. 10
15. Usaha Memperoleh kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia
Setelah proklamasi kemerdekaan indonesia rakyat dengan serentak langsung bertindak untuk
melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang dan menegakkan kedaulatan negara republik
indonesia yang baru berdiri. Kantor-kantor pemerintah dan obyek-obyek vital diambil alih oleh rakyat indonesia
namun mendapat halangan dari tentara Jepang.
Pertempuran dasyat antara pasukan-pasukan Jepang dan para pemuda di kota-kota besar seperti jakarta,
surabaya, semarang, yogyakarta, bandung, palembang, medan, ujung pandang, dan tempat-tempat lain di
indonesia. pengorbanan rakyat dan para pemuda untuk menegakkan kedaulatan republik indonesia akhirnya
berhasil ditegakkan, proses perebutan ini berlangsung dari bulan agustus hingga oktober 1945.
Puncak perjuangan para pemuda jakarta dalam menegakkan kedaulatan ri adalah rapat raksasa di
lapangan ikada. bentrokan yang terjadi di seluruh tanah air menyadarkan pemerintah akan perlunya tentara
nasional. Tanggal 5 oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan tentara keamanan
rakyat (tkr). pemimpin tkr adalah supriyadi, salah seorang pemimpin pemberontakan peta di blitar, sebagai kepala
staf umum adalah oerip soemohardjo, pensiunan mayor knil hindia belanda yang mendukung ri. setelah pasukan
sekutu yang memboncengi belanda mendapat perlawanan hebat dari rakyat indonesia, inggris menarik
kesimpulan bahwa sengketa antara indonesia dan belanda tidak mungkin diselesaikan dengan kekuatan senjata,
melainkan dengan cara diplomasi.
16. Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TII berpusat di jawa barat yang dipimpin sekarmaji kartosuwiryo. Pemberontakan ini
muncul karena sebagai protes di/tii terhadap perjanjian renville.
A. DI/TII di jawa tengah
1) pada tanggal 23 agustus 1049 di daerah tegal, amir fattah memproklamasikan berdirinya nil dan menyatakan
bergabung dengan kartosuwityo. Melalui operasi guntur 1954 pemerintah berhasil menumpas gerakan amir fattah
2) di daerah kebumen dipimpin muhammad mahfu’ah aburrahman
3) di daerah malang dan kudus dilakukan battalion 426 bergabung dengan perusuh-perusuh merapi berbabu
komplek. Berhasil diitumpas melalui brigade pragoro pimpinan letkol.soeharto 1952
B. Di daerah sulawesi selatan dibawah pimpinan kahar muzakar
Pada bulan agustus mereka melancarkan pemberontakan karena tiak terpeniuhi tuntutannya yaitu agar seluruh
anggota komando gerilya sulawesi selatan dijadikan tentara apris. Akibatnya kahar muxakar membentuk negara
islam indonesia sulawesi selatan dan menjadi bagian dari di/tii.
C. DI/DII di aceh
Di/tii aceh dipimpin oleh daud beureuh. Pemberontak ini muncul karena masalah otonomi daerah. Semula aceh
merupakan daerah istimewah dengan gubernur daud bareuh. Namun, pemerintah ri menurunkan status daerah
istimewa aceh menjadi keresidenan dalam lingkup propinsi sumatra utara. Daud bareuh lkecewa terhadap

11. 11
keputusan pemerintah sehingga ia menyatakan mendukung berdirinya nii kartosuwiryo dan aceh menjadi
bagiannya.
17. Pemberontakan APRA
Pada bulan januari 1950 di jawa barat di kalangan knil timbul angkatan perang ratu adil (apra) yang dipimpin
oleh kapten westerling. Tujuan apra adalah mempertahankan bentuk negara federal pasundan di indonesia dan
mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian republik indonesia serikat. Apra mengajukan
ultimatum menuntut supaya apra diakui sebagai tentara pasundan dan menolak dibubarkannya
pasundan/negara federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka pada tanggal 23
januari 1950 di bandung apra melancarkan teror, apra berhasil ditumpas.
Ternyata dalang gerakan apra ini berada di jakarta, yakni sultan hamid ii. Rencana gerakannya di jakarta
ialah menangkap beberapa menteri republik indonesia serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan
membunuh menteri pertahanan sri sultan hamengkubuwono ix, sekertaris jenderal kementerian pertahanan mr.
A. Budiardjo, dan pejabat kepada staf angkatan perang kolonel t.b simatupang. Rencana tersebut berhasil
diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan hamid ii berhasil ditangkap
pada tanggal 4 april 1950. Akan tetapi, westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri.
18. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar
Ini terjadi di makassar diawali dengan adanya kekacauan di sulawesi selatan pada bulan april 1950.
Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal, mereka
mendesak nit segera menggabungkan diri dengan ri. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang
mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di
masyarakat.
Untuk menjaga keamanan maka pada tanggal 5 april 1950, pemerintah mengirimkan 1 batalion tni dari
jawa. Kedatangan pasukan tersebut dipandang mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal.
Selanjutnya kelompok pro-federal ini bergabung dan membentuk “pasukan bebas” di bawah pimpinan kapten
andi aziz. Ia menganggap masalah keamanan di sulawesi selatan menjadi tanggung jawabnya.
Pada 5 april 1950, pasukan andi aziz menyerang markas tni di makassar dan berhasil menguasainya bahkan
letkol mokoginta berhasil ditawan. Bahkan ir.p.d. Diapari (perdana mentri nit) mengundurkan diri karena tidak
setuju dengan tindakan andi aziz dan diganti ir. Putuhena yang pro-ri. Tanggal 21 april 1950, wali negara nit,
sukawati mengumumkan bahwa nit bersedia bergabung dengan negara kesatuan republik indonesia.
Untuk mengatasi pemberontakan tersebut pemerintah pada tanggal 8 april 1950 mengeluarkan perintah
bahwa dalam waktu 4 x 24 jam andi aziz harus melaporkan diri ke jakarta untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Kepada pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua
tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di sulawesi selatan
yang dipimpin oleh a.e. Kawilarang.

12. 12
Pada tanggal 15 april 1950 andi aziz berangkat ke jakarta setelah didesak oleh presiden nit, sukawati. Tetapi
andi aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili sedangkan pasukan yang dipimpin oleh mayor h. V
worang terus melakukan pendaratan di sulawesi selatan. Pada 21 april 1950 pasukan ini berhasil menduduki
makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak.
Tanggal 26 april 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin a.e. Kawilarang mendarat di sulawesi selatan.
Keamanan yang tercipta di sulawesi selatan tidak berlangsung lama karena keberadaan pasukan kl-knil yang
sedang menunggu peralihan pasukan apris keluar dari makassar. Mereka melakukan provokasi dan memancing
bentrokan dengan pasukan apris.
Pertempuran antara apris dengan kl-knil terjadi pada 5 agustus 1950. Kota makassar pada waktu itu berada
dalam suasana peperangan. Apris berhasil memukul mundur pasukan lawan. Pasukan apris melakukan
pengepungan terhadap tangsi-tangsi knil.
8 agustus 1950, pihak kl-knil meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah
sangat kritis.perundingan dilakukan oleh kolonel a.e kawilarang dari pihak ri dan mayor jendral scheffelaar dari
kl-knil. Hasilnya kedua belah pihak setuju untuk dihentikannya tembak menembak dan dalam waktu dua hari
pasukan kl-knil harus meninggalkan makassar.
19. PRRI/Permesta
Merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (jakarta)
yang dideklarasikan pada tanggal 15 februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari dewan perjuangan yang
dipimpin oleh letnan kolonel ahmad husein di padang, sumatera barat, indonesia.
Dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah sulawesi utara dan sulawesi tengah, dimana
pada tanggal 17 februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung prri. Konflik yang terjadi ini sangat
dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang
dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada
konstitusi dijalankan.[2]
pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di indonesia masih belum stabil pasca agresi
belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai
ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau jawa.
Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya perda no. 50 tahun 1950
tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi sumatera tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi
sumatera barat, riau, kepulauan riau, dan jambi sekarang.
Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakan[1]
oleh pemerintah
pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul
habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer indonesia.

13. 13
20. Peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI
Partai komunis indonesia (pki) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar tiongkok
dan uni soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan
pemudanya. Pki juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan
petani barisan tani indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (gerwani), organisasi
penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, pki mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan juli 1959 parlemen dibubarkan dan sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden -
sekali lagi dengan dukungan penuh dari pki. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat
para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "demokrasi terpimpin". Pki
menyambut "demokrasi terpimpin" sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk
persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama dan komunis yang dinamakan nasakom.
Pada era "demokrasi terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan pki dan kaum burjuis nasional dalam
menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah
politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus
menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
21. Masa pemerintahan demokrasi parlementer
Ketika kita berbicara sistem parlemen (parlemen system ) kekuasaan tetap berada pada badan pembuat
undang undang atau legislatif, badan pembuat undang undang atau eksekutif dan badan pengadilan yang
mengadili pelangaran terhadap pelaksana undang undang atau yudikatif, ketiga badan ini tidak dapat di pisahkan
secara tegas, dan justru memiliki hubungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik dan kerjasama antara
eksekutif dan legislatif.
Kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berada pada tangan satu orang, jabatan kepala
negara dapat di pegang oleh seorang presiden bagi negara republik, sementara raja bagi negara monarki. Kepala
peerintahan bisa berbentuk dewan menteri atau dewan kabinet, yang di kepalai atau di pimpin oleh seorang
perdana menteri dan yang berakhir inilah yang di sebut sebagai eksekutif.
Pertangung jawaban sistem terpecah adalah masing masing menteri menjadi anggota kabinet yang
mempertangungjawabkan tugas yang di serahkan masing masing, jadi pekerjaan menteri di pertangung
jawabkan oleh menteri yang bersangkutan.
Pertangung jawaban sistem kombinasi bulat yang terpecah artinya adalah, menteri bertangung jawab atas
pekerjaanya, tetapi ia bagian dari yang tidak terpisahkan dari tangung jawab kabinet. Satu ciri khas dari sistem
parlementer adalah kedudukan dari dewan menteri atau kabinet sangat tergantung kepada legislatif atau
parlemen. Maksudnya adalah kabinet harus meletakkan jabatanya bila parlemen tidak mau meletakkan jabatan
bila parlemen tidak mempercayai kabinet dengan di terbitkan sebuah ”mosi tidak percaya diri”. Oleh karena itu
kabinet harus bersungguh sunguh memperhatikan kabinet bahkan harus membina kerjasama dengan parlemen.

14. 14
Fungsi legislatif, parlemen juga merupakan perwakilan rakyat yang mememgang kedaulatan rakyat.
Parlemen ini berupa bicameral atau uNICAmeral yang artinya saru dewn, baik yang satu kamar maupun maupun
yang dua kamar yang ikut secara bersama memeliki pengaruh luar terhadap kedaulatan dan kedudukan kabinet.
Untuk memudahkan kita mengerti sistem yang melihatnya kita melihat dalam studi kasus yang melihatnya
dalam sistem negara ingris. Ingris adalah salah satu negara monarki yang tersususn yang tersusun kesatuan, dan
sistem pemertintahan adalah sisstem demokrasi porlementer.
Periode kedua pemerintahan negara indonesia adalah tahun 1950 sampai tahun 1959, dengan mengunakan
undang undang dasar sementara (uuds) sebagai landasan kontitusional, ini biasanya kita sebut secara sederhana
adalah sistem pemerintahan parlementer. Adalah kerena masa ini adalah masa kejayaan parlemen dalam
sejarah republik indonesia. Atau bisanya juga di sebut dengan pemerintahan konstitusi democrasy. Ketika kita
berbicara masa demokrasi parlementer adalah merupakan kejayaan demokrasi di indonesia, adalah kerena
hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan di sini dalam perwujudan dalam kehidupan politik.
22. Pemilu I
Sering kali disebut sebagai pemilu paling demokratis selama penyelenggaraan pemilu di indonesia.
Pemilihan umum pertama yang diadakan secara nasional, setelah pengalaman yang minim pada pemilihan
umum propinsi dan kotapraja di era kolonial. Sebelum perang dunia kedua meletus, pemerintah kolonial belanda
menyelenggarakan pemilihan anggota volksraad (dewan rakyat) yang sama sekali tidak memberikan pengalaman
demokrasi buat para penyelenggara republik yang baru ini. Walau miskin pengalaman, hajatan nasional 1955 itu
sukses besar. Di sanjung para petinggi dunia.
Sesungguhnya pemilihan umum ini sudah direncanakan sejak dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan.
Pada 5 oktober 1945 pemerintah mengumumkan tentang rencana pelaksanaan pemilu, dan pada 1946 pemilu
sempat diselenggarakan di karesidenan kediri dan surakarta.
Agresi militer belanda, iklim politik yang panas dingin pada masa revolusi dan penyelesaian terhadap agresi
militer belanda yang bertele-tele menyebabkan pemilu terus tertunda. Perhatian para pemimpin republik
terfokus pada menyelesaikan sengketa dengan belanda di meja perundingan.
Menyusul hasil keputusan konferensi meja bundar (kmb) pada 27 desember 1949, indonesia menjadi
negara yang berdaulat sepenuhnya. Bentuk federal republik indonesia serikat (ris) yang menjadi salah satu
kesepakatan kmb tidak berumur panjang. Negara-negara federal bikinan belanda pada akhirnya mau tak mau
mengikuti kehendak umum kelompok nasionalis. Maka meleburkan negara-negara federasi itu ke dalam negara
kesatuan.
Sejak 1950 berbagai kabinet yang silih berganti memerintah gagal memenuhi janjinya untuk
menyelenggarakan pemilu. Pertikaian militer versus sipil pada peristiwa 17 oktober 1952 menmbuat situasi
politik dalam negeri terus mendidih. Kabinet koalisi pni-masjumi-psi yang dipimpin wilopo sebetulnya sudah
goyah dengan berbagai persoalan politik yang terjadi baik di dalam maupun di luar parlemen. Tuntutan

15. 15
pembubaran parlemen oleh sekelompok militer dalam peristiwa 17 oktober 1952 yang kemudian ditolak oleh
presiden soekarno, perlahan beralih menjadi isu penyelenggaraan pemilu.
Pada november 1952 kabinet wilopo mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum baru. Dia
mendapat sokongan dari beberapa kalangan, termasuk mereka yang terkenal vokal dan aktif secara politis.
Undang-undang pemilihan umum ini meniru apa yang telah dilakukan di india pada 1951-1952. Sistem
perwakilan proporsional diajukan kepada parlemen dan disetujui secara aklamasi. Undang-undang tersebut
membagi indonesia ke dalam 16 daerah pemilihan. Pendaftaran pemilih mulai dilaksanakan pada mei 1954 dan
baru selesai pada november. Ada 43.104.464 pemilih yang memenuhi syarat masuk bilik suara.
Kabinet wilopo berakhir dan digantikan oleh ali sastroamidjojo. Namun belum lagi pemilu diselenggarakan,
krisis politik mendera kabinet ali sastroamidjojo yang membuatnya terpental jatuh. Kabinet ali sastroamidjojo
digantikan oleh kabinet burhanuddin harahap dari masjumi. Pemilu baru berhasil diselenggarakan di bawah
pemerintahan burhanuddin harahap.
Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh soekarno dan hatta
pada 17 agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan
pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam maklumat x, atau maklumat wakil presiden
mohammad hatta tanggal 3 nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik.
Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota dpr dan mpr akan diselenggarakan bulan
januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun
setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.
Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh maklumat x, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang
pertama, pada 29 september 1955 untuk memlih anggota-anggota dpr. Yang kedua, 15 desember 1955 untuk
memilih anggota-anggota dewan konstituante. Dalam maklumat x hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan
diadakan januari 1946 adalah untuk memilih angota dpr dan mpr, tidak ada konstituante.
Menurut george mcturnan kahin, pemilu 1955 tersebut begitu penting sebab dengan itu kekuatan partai-
partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu sebagai lembaga perwakilan.
Sebelum pemilu, parlemen selalu menjadi sasaran kekecewaan, terutama dari kelompok militer yang merasa
kepentingannya selalu dicampuri. Selain itu, masyarakat luas juga memiliki harapan akan suksesnya pemilu
karena kabinet berulang-kali jatuh-bangun; wewenang pemerintah yang selalu mendapat rintangan dari tentara;
korupsi; nepotisme dan pemerintah yang terkesan lumpuh di dalam menghadapi berbagai persoalan.
Karena belum ada lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mapan, pengorganisasian pemungutan
suara menjadi tanggungjawab pemerintah dan wakil-wakil partai politik. Organisasi itu terdapat pada setiap
jenjang pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa. Di banyak pedesaan petugas pemilihan umum
dipercayakan kepada panitia-panitia yang malahan sama sekali tak bisa membaca.
Dalam waktu-waktu terakhir menjelang pelaksanaan pemilu, panitia disibukkan dengan pelatihan
pemungutan suara di seluruh wilayah pemilihan. Penduduk juga diajak terlibat aktif di dalam persiapan kegiatan
pemilu. Mereka diperkenalkan dengan tanda gambar dan cara menyoblos kertas suara. Partai-partai berjuang

16. 16
untuk merebut simpati rakyat dengan berbagai jalan, salah satunya mengembangkan cara kampanye simpatik
dengan mengunjungi rumah penduduk satu per satu. Penggalangan massa ini dinilai efektif untuk meyakinkan
calon pemilih yang masih ragu-ragu untuk menentukan pilihannya.
Dengan berbagai macam problem yang merintangi, pemilu berhasil diselenggarakan. Pni keluar sebagai
peraih suara terbanyak dengan 8.434.653 suara untuk parlemen dan 9.070.218 untuk konstituante. Kemenangan
pni disusul oleh masyumi, nahdlatul ulama dan pki. Sementara itu psi sebagai partai yang populer di lingkungan
intelektual, harus puas berada di posisi ke-8 dengan perolehan suara 753.191 untuk parlemen dan 544.803
untuk konstituante. Penyelenggaraan pemilu 1955 menelan biaya rp 479.891.729. Angka itu dikeluarkan untuk
membiayai perlengkapan teknis pemilihan seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia
penyelenggara pemilu. Menurut herbert feith dana pemilu itu sebenarnya terlampau mahal. Salah satu faktor
yang mendongkrak kenaikan biaya adalah kelambanan unit-unit kerja panitia pemilu yang pada akhirnya
menambah beban biaya.
23. Sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik dan sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip
liberal. Padahal, pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian indonesia yang
baru merdeka. Di masa ini, muncullah upaya-upaya untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:
1. ‘Gunting Sjafruddin’, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) pada 20 maret 1950. Istilah ‘gunting sjafruddin’
ini melekat pada era sjafruddin prawiranegara menjadi menteri keuangan pada kabinet hatta ii. Langkah ini
bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program benteng (kabinet natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing. Impor barang tertentu dibatasi dan
memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi. Pemberian kredit juga diberikan pada
perusahaan-perusahaan pribumi agar mereka bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional.
Tapi, usaha ini gagal. Pengusaha pribumi memiliki sifat yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing
dengan pengusaha nonpribumi.
3. Nasionalisasi de javasche bank menjadi bank indonesia pada 15 desember 1951, lewat uu no 24 tahun 1951
dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi ali-baba (kabinet ali sastroamijoyo i) yang diprakarsai mendagri kala itu, iskak
cokrohadisuryo. Langkah yang dilakukan adalah menggalang kerja sama antara pengusaha cina dan
pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi wajib memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi.
Sementara itu, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini
pun tidak berjalan dengan baik. Pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat
untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar (kmb), termasuk pembubaran uni indonesia-
belanda. Akibatnya, banyak pengusaha belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-
pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

17. 17
24. Masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin berlaku di indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya dekrit
presiden 5 juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan sukarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di
indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan presiden sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Tugas demokrasi terpimpin :Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak
setabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer/liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi terpimpin
merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer/liberal. Hal ini disebabkan karena :Pada masa demokrasi
parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.Sedangkan kekuasaan pemerintah
dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya : penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan
stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin : Kebebasan partai dibatasiPresiden cenderung berkuasa mutlak
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai
dengan uud 1945.Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain mprs,dpas, dprgr dan front nasional.
Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin dari uud 1945 adalah sebagai berikut.
1. Kedudukan presiden
Berdasarkan uud 1945, kedudukan presiden berada di bawah mpr. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan
dengan uud 1945, sebab mprs tunduk kepada presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh
mprs. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat ketua mprs dirangkap oleh
wakil perdana menteri iii serta pengagkatan wakil ketua mprs yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar
serta wakil abri yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
2. Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk mprs berdasarkan penetapan presiden no. 2 tahun 1959. Tindakan tersebut
bertentangan dengan uud 1945 karena berdasarkan uud 1945 pengangkatan anggota mprs sebagai lembaga
tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki
anggota-anggota yang duduk di mpr.
25. Perjuangan dalam mertebut Irian Barat
Belanda tetap mempertahankan irian barat sebagai jajahannya, dan memasukan wilayah irian barat ke
dalam konstitusi nya pada tanggal 19 pebruari 1952. Dengan demikian belanda sendiri telah melanggar isi round
table conference yang telah disepakati dengan ris.
Pada tanggal 24 maret 1950 diselenggarakan konferensi tingkat menteri uni belanda - indonesia. Konferensi
memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil indonesia dan belanda untuk
menyelidiki masalah irian barat. Hasil kerja komisi ini harus dilaporkan dalam konferensi tingkat menteri ii di den

18. 18
haag pada bulan desember 1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini tidak menghasilkan penyelesaian
masalah irian barat.
Setelah perundingan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan,
indonesia berupaya mengajukan masalah irian barat dalam forum pbb. Sidang umum pbb yang pertama kali
membahas masalah irian barat dilaksanakan tanggal 10 desember 1954. Sidang ini gagal untuk mendapatkan 2/3
suara dukungan yang diperlukan untuk mendesak belanda.
Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi sengketa irian barat dalam majelis umum x tahun 1955,
majelis umum xi tahun 1956, dan majelis umum xii tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara yang diperoleh
tidak dapat memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.
Gagal melalui cara bilateral, indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari
dukungan dari negara-negara asia afrika. Konferensi asia afrika yang diadakan di indonesia tahun 1955 dan
dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan asia afrika, secara bulat mendukung upaya bangsa indonesia untuk
memperoleh kembali irian sebagai wilayah yang sah dari ri. Namun suara bangsa-bangsa asia afrika di dalam
forum pbb tetap tidak dapat menarik dukungan internasional dalam sidang majelis umum pbb.
Kegagalan pemerintah indonesia untuk mengembalikan irian barat baik secara bilateral, forum pbb dan
dukungan asia afrika, membuat pemerintah ri menempuh jalan lain pengembalian irian barat, yaitu jalur
konfrontasi. Berikut ini adalah upaya indonesia mengembalikan irian melalui jalur konfrontasi, yang dilakukan
secara bertahap.
A. Pembatalan uni indonesia belanda
Setelah menempuh jalur diplomasi sejak tahun 1950, 1952 dan 1954, serta melalui forum pbb tahun
1954 gagal untuk mengembalikan irian barat kedalam pangkuan ri, pemerintah ri mulai bertindak tegas
dengan tidak lagi mengakui uni belanda indonesia yang dibentuk berdasarkan kmb. Ini berarti bahwa
pembatalan uni belanda indonesia secara sepihak oleh pemerintah ri berarti juga merupakan bentuk
pembatalan terhadap isi kmb. Tindakan pemerintah ri ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas,
partai-partai dan berbagai organisasi politik, yang menganggap bahwa kemerdekaan ri belum lengkap /
sempurna selama indonesia masih menjadi anggota uni yang dikepalai oleh ratu belanda.
Pada tanggal 3 mei 1956 indonesia membatalkan hubungan indonesia belanda, berdasarkan
perjanjian kmb. Pembatalan ini dilakukan dengan undang undang no. 13 tahun 1956 yang menyatakan,
bahwa untuk selanjutnya hubungan indonesia belanda adalah hubungan yang lazim antara negara yang
berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional. Sementara itu hubungan antara kedua negara
semakin memburuk, karena :
1. Terlibatnya orang-orang belanda dalam berbagai pergolakan di indonesia (apra, andi azis, rms)
2. Belanda tetap tidak mau menyerahkan irian barat kepada indonesia.
B. Pembentukan pemerintahan sementara propinsi irian barat di soasiu (maluku utara)
Sesuai dengan program kerja kabinet, ali sastroamidjojo membentuk propinsi irian barat dengan ibu
kota soasiu (tidore). Pembentukan propinsi itu diresmikan tanggal 17 agustus 1956. Propinsi ini meliputi
wilayah irian barat yang masih diduduki belanda dan daerah tidore, oba, weda, patrani, serta wasile di
maluku utara.

19. 19
C. Pemogokan total buruh indonesia
Sepuluh tahun menempuh jalan damai, tidak menghasilkan apapun. Karena itu, pada tanggal 18
nopember 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan irian barat di seluruh tanah air. Dalam rapat umum
yang diadakan hari itu, segera diikuti pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-
perusahaan milik belanda pada tanggal 2 desember 1957. Pada hari itu juga pemerintah ri mengeluarkan
larangan bagi beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa belanda. Kemudian klm
dilarang mendarat dan terbang di seluruh wilayah indonesia.
D. Nasionalisasi perusahaan milik belanda
Pada tanggal 3 desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler belanda di indonesia diminta
untuk dihentikan. Kemudian terjadi serentetan aksi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan
milik belanda di indonesia, yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja
pada perusahaan-perusahaan belanda ini. Namun kemudian ditampung dan dilakukan secara teratur oleh
pemerintah. Pengambilalihan modal perusahaan perusahaan milik belanda tersebut oleh pemerintah
kemudian diatur dengan peraturan pemerintah no. 23 tahun 1958.
26. Lahirnya pemerintahan Orde Baru
Lahirnya era orde baru dilatar belakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya
kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya
orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde
lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno
memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat
perintah Sebelas Maret atau Supersemar.
Kronologis lahirnya orde baru :
1. 30 September 1965
Terjadinya pemberontakan G30S/PKI.
2. 11 Maret 1966
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari Presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan.
3. 12 Maret 1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai
organisasi terlarang.
4. 22 Februari 1967
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno.
5. 7 Maret 1967
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh
MPR hasil Pemilu.
6. 12 Maret 1967
Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era
orde baru.
Terima Kasih