Sejarah - Materi Semester 2

Materi Semester 2
Ramadhani Sardiman
XI IPA 3
SMAN 3 Padang
Sejarah

Mendiskripsikan kedatangan Sekutu dan NICA
di Indonesia.
Menganalisis kontak fisik rakyat Indonesia
dengan Sekutu dan Belanda di berbagai daerah.
Perjuangan melalui jalur diplomasi untuk
mempertahankan kemerdekaan.
Mendiskripsikan proses penyerahan kedaulatan
dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan
RIS.
INDIKATOR MATERI

Menganalisis proses pembentukan dan
pembubaran Negara Republik Indonesia
Serikat.
Mendiskripsikan pemerintahan di Indonesia
pada masa Demokrasi Liberal.
Mendiskripsikan Mendiskripsikan pemerintahan
di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.
Mendiskripsikan proses terjadinya dan
penumpasan G 30 S/PKI.
Mendiskripsikan proses lahirnya Orde Baru.
INDIKATOR MATERI

KEDATANGAN SEKUTU & NICA
Setelah Jepang menyerah, pasukan Sekutu yang
mendapat tugas masuk ke Indonesia adalah Tentara
Kerajaan Inggris.

Pasukan tersebut dibagi dua, yaitu :
SEAC (South East Asia Command) dibawah
pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten
untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.
Pasukan SWPC (South West Pasific
Command) untuk wilayah Indonesia bagian
timur.

Dalam melaksanakan tugasnya Mountbatten di
Indonesia bagian Barat membentuk AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies) dibawah pimpinan
Letnan Jenderal Philip Christison.
Kedatangan AFNEI didahului oleh beberapa kelompok
penghubung, kelompok pertama tiba Jakarta 8
September 1945 dipimpin oleh Mayor Greenhalg.

Pada tanggal 29 September 1945 kapal penjelajah
Cumberland yang membawa Laksamana Patterson
berlabuh di Tanjung Priok dan disusul oleh fregat
Belanda Tromp.

Pada mulanya kedatangan pasukan Sekutu disambut
baik oleh masyarakat Jakarta. Narnun setelah
mendengar bahwa sekutu membawa NICA
(Netherland Indies Civil Administration) yaitu pegawai
sipil pemerintah Hindia - Belanda yang dipersiapkan
untuk mengambil alih pemerintah sipil, di Indonesia,
sikap masyarakat berubah.
Para pemuda memberikan sambutan tembakan
selamat datang. Peristiwa ini merupakan awal
ketegangan di Jakarta.

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan,
Panglima AFNEI menyatakan pengakuan secara de
facto atas Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober
1945.
Sehingga AFNEI mendapatkan izin membuat markas
besarnya di Jakarta dari pemerintah Rl. Di lain pihak
NICA yang mulai mempersenjatai bekas tawanan
KNIL, menciptakan ketegangan baru.

Disamping itu daerah-daerah yang didatangi Sekutu
sering terjadi insiden bersenjata.
Sehingga pemerintah Rl menganggap Sekutu sudah
tidak lagi menghormati kedaulatan Rl.

PERTEMPURAN-PERTEMPURAN DI AWAL
KEMERDEKAAN
1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya
Pada tanggal 25 Oktober 1945 Brigade 29 dari Divisi
India Kedua dibawah pimpinan Brigadir Jendral
Mallaby mendarat di Surabaya.
Pemerintah daerah melarang mereka masuk kota,
namun setelah berjanji hanya akan melaksanakan
tugas kemanusiaan, pemerintah daerah mengizinkan.

KEMERDEKAAN
Akan tetapi dalam kenyataannya pasukan Sekutu
langsung merebut bangunan-bangunan penting.
Sementara itu tersebar pamflet yang berisi perintah
kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata
yang dirampas dari Jepang.
Perintah itu tentu saja ditolak, bahkan pada malam
hari, 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya menyerang
dan memporak-porandakan kekuatan Sekutu.

KEMERDEKAAN
Pimpinan AFNEI Jakarta meminta bantuan Presiden
Soekarno untuk memerintahkan penghentian
serangan. Maka Presiden Soekarno, Moh. Hatta dan
Menteri Penerangan Amir Syarifuddin terbang ke
Surabaya.
Kemudian diadakan perundingan yang menyepakati
dibentuknya Kontak Biro, yang bertugas mencari
penyelesaian insiden bersenjata.

KEMERDEKAAN
Ketika Kontak Biro mulai bekerja, pada tanggal 30
Oktober 1945 pecah Insiden Jembatan Merah. Brigadir
Jendral Mallaby tewas dalam insiden tersebut. Oleh
karena itu Mayor E.C. Mansergh, panglima AFNEI Jawa
Timur mengeluarkan ultimatum yang isinya :
“Para pemilik senjata harus menyerahkan senjatanya
kepada sekutu sampai dengan tanggal 10 Nopember
1945 pukul 06.00. WIB. Jika tidak dipatuhi, Surabaya
akan digempur”.

KEMERDEKAAN
Gubernur Surya atas nama rakyat Surabaya dan Jawa
Timur menolak ultimatum itu. Sehingga pukul 06.00
WIB, tanggal 10 Nopember 1945 Surabaya digempur
dari laut dan udara yang disusul serbuan pasukan
daratnya.
"Arek-arek Suroboyo" dibawah komando Sungkono
menyusun kekuatan dan melakukan perlawanan.
Sedangkan Bung Tomo mengobarkan semangat
perlawanan melalui siaran radio dengan slogan
"Merdeka atau Mati".

KEMERDEKAAN
2. Pertempuran Palagan - Ambarawa
Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu
mendarat di Semarang dipimpin oleh Brigadir
Bthell. Pasukan ini menuju ke Ambarawa dan
Magelang untuk mengevakuasi para interniran Sekutu
yang ditawan Jepang.

KEMERDEKAAN
Pemerintah Rl membantu tugas tersebut. Setelah
masuk kota pasukan ini merebut gedung-gedung vital.
Maka TKR bersama pemuda setempat melakukan
serangan terus menerus. Sekali lagi mereka meminta
bantuan Presiden Soekarno.

KEMERDEKAAN
Pada tanggal 2 November 1945 dilakukan
perundingan dan menghasilkan 12 pasal kesepakatan.
Ternyata sekutu mengingkari kesepakatan dengan
menambah pasukan dan berupaya mendapatkan
daerah pendudukan.
Dibawah pimpinan Kolonel Sudirman, Panglima
Divisi V Banyumas, pada tanggal 15 Desember 1945
berhasil menghalau pasukan sekutu ke Semarang
dengan taktik infanteri.

KEMERDEKAAN
3. Pertempuran Medan Area, Desember 1945
Pasukan Sekutu dipimpin Brigadir T.E.D. Kelly
memasuki kota Medan pada tanggal 6 Oktober 1945
dengan membawa serta orang-orang NICA. Dengan
dalih menjaga keamanan, para wartawan sekutu
dipersenjatai.
Menanggapi keadaan itu, pada tanggal 10 Oktober
1945 TKR Sumatera Timur segera dibentuk dibawah
pimpinan Achmad Tahir. Pertempuran antara tentara
Sekutu dan TKR tak terhindarkan.

KEMERDEKAAN
Pada tanggal 1 Desember 1945 Sekutu memasang
papan bertuliskan Fixed Bounderies Medan Area
(Batas Medan Area), sebagai batas kekuasaan Sekutu.
Pasukan TKR dan para pemuda melakukan
perlawanan. Pihak Sekutu dan NICA mengadakan
pembalasan dengan operasi pembersihan pada bulan
April 1946.

KEMERDEKAAN
Sejak itu pasukan Sekutu menguasai Medan Area.
Sementara itu TKR dan badan-badan perjuangan
mengadakan pertemuan di Bukit Tinggi untuk
membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan
Area pada bulan Agustus 1946.

KEMERDEKAAN
4. Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946
Pasukan Sekutu masuk kota Bandung pada tanggal 12
Oktober 1945 dengan kereta api dari Jakarta atas lzin
pemerintah Rl. Tentara Sekutu menuntut agar rakyat
menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang.
Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 1945 Sekutu
mengeluarkan ulmatum bahwa selambat-lambatnya
tanggal 29 Nopember 1945 kota Bandung bagian
utara harus dikosongkan.

KEMERDEKAAN
Perintah tersebut ditolak, sehingga insiden dengan
pasukan sekutu sering terjadi.
Untuk yang kedua kalinya, 23 Maret 1946 pasukan
sekutu mengeluarkan ultimatum agar seluruh kota
Bandung dikosongkan.

KEMERDEKAAN
Karena merasa terancam keselamatannya, pasukan
Sekutu meminta tolong pemerintah Rl agar
memerintahkan pengosongan kota Bandung atau
mundur ke luar kota sejauh 11 km. Sehingga
pemerintah Rl di Jakarta memerintahkan TRI
mengosongkan kota Bandung.

KEMERDEKAAN
Sementara itu dari Panglima Sudirman di markas TRI
Yogyakarta datang instruksi supaya kota Bandung
tetap dipertahankan. Akhirnya TRI dibawah pimpinan
Kolonel A.H. Nasution mematuhi perintah dari
Jakarta, namun sebelum meninggalkan kota, mereka
menyerang pos-pos Sekutu dan melakukan
pembumihangusan kota Bandung.

PERJUANGAN DIPLOMASI
Oleh karena pasukan Inggris tidak ingin terlibat terlalu
jauh dalam konflik Indonesia - Belanda, Inggris
bersedia sebagai mediator (penengah).
Selanjutnya diadakan serangkaian perundingan yang
diawasi oleh diplomat Inggris, Archibald Clark Kerr.

Perundingan dimulai tanggal 10 Pebruari 1946.
Belanda diwakili oleh Dr. H.J. Van Mook, sedangkan
pihak Rl diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.
Dalam perundingan ini Van Mook menyampaikan
kembali pernyataan Ratu Belanda 7 Desember 1942,
yaitu Indonesia akan menjadi negara Commonwealth
berbentuk federasi dalam lingkungan kerajaan
Belanda.

Sebagai persiapan akan dibentuk pemerintahan
peralihan selama 10 tahun. Sedangkan pernyataan
balasan Rl pada tanggal 12 Maret 1946 ditolak
pemerintah Belanda. Sementara itu Van Mook terus
berupaya membentuk Pemerintahan Federal Indonesia
dengan mengadakan Konfrensi Malino pada bulan Juni
1946 yang dilanjutkan di Denpasar pada bulan
Desember 1946.

1. Perundingan Linggarjati, 15 November 1846
Pada bulan Agustus 1946 juru penengah Archibald
Clark Kerr digantikan oleh Lord Killearn. Perundingan
diteruskan di Jakarta. Naskah persetujuan
dimatangkan di Linggarjati dekat Cirebon, Jawa Barat
sampai dengan tanggal 10 Nopember 1946.
Naskah Perundingan itu diparaf tanggal 15 Nopember
1946 oleh Sutan Syahrir dari pihak Rl dan
Schermenhorn dari pihak Belanda.

1. Perundingan Linggarjati, 15 November 1846
Isi pokok perundingan Linggarjati, sebagai berikut :
a. Belanda mengakui kedaulatan de facto Rl di
seluruh Jawa, Madura dan Sumatera.
b. Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS).
c. Akan dibentuk Uni Indonesia - Belanda yang
dikepalai oleh Raja Belanda.
Persetujuan Linggarjati ini baru ditandatangani 25
Maret 1947 setelah mendapat persetujuan parlemen
Belanda dan KNIP.

2. Agresi Militer Belanda I, 21 Juli 1947
Sesudah perjanjian Linggarjati ditanda tangani, timbul
perbedaan penafsiran mengenai kedudukan Rl dalam
masa peralihan, sebelum terbentuknya NIS.
Disamping itu Belanda memprotes tindakan Rl
mendirikan perwakilan di luar negeri. Dilain pihak Rl
juga memprotes tindakan Belanda mendirikan negara-
negara federal. Tuduh menuduh juga sering terjadi
mengenai pelanggaran garis demarkasi.

Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengajukan nota
ultimatum yang harus dijawab Rl dalam waktu 14
hari.
Ultimatum tersebut antar lain menuntut :
Supaya dibentuk pemerintahan federal sementara
yang berkuasa di seluruh Indonesia sampai
pembentukan NIS
Pembentukan gendarmerie (pasukan keamanan)
bersama.

Perdana Menteri Sutan Syahrir menyatakan
kesediaannya mengakui kedaulatan Belanda pada
masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama.
Jawaban Shahrir ini dianggap terlalu lemah oleh KNIP,
sehingga menyebabkan Kabinet Syahrir jatuh. la
diganti oleh Amir Syarifuddin.
Pada tanggal 15 Juli 1947, kembali Belanda
menyampaikan nota yang isinya menuntut
gendarmerie bersama. Nota tersebut harus dijawab
dalam waktu 32 jam. Tanggal 17 Juli 1947 PM.

Amir Syarifuddin menyampaikan jawaban melalui RRI
Yogyakarta. Belanda tidak puas dengan jawaban
tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda
mengadakan Agresi Militer I ke kota-kota besar di
Jawa, daerah perkebunan dan daerah penghasil
minyak bumi di Sumatera.

Agresi Militer Belanda ini mengakibatkan wilayah
Indonesia semakin sempit, akan tetapi bangsa
Indonesia mendapatkan keuntungan dari reaksi
internasional, seperti :
• Pemerintah Arab yang pada mulanya ragu-ragu
mengakui Rl secara de Jure mengubah sikapnya.
• Australia, Cina dan India meminta agar masalah
Rl dibicarakan dalam Sidang Dewan Keamanan
PBB.
• Amerika mengusulkan dibentuknya Good Will
Commision (Komisi Jasa Baik) dari PBB untuk
mengatasi masalah RI.

3. Perundingan Renville, 8 Desember 1947 - 17
Januari 1948
Selain membentuk komisi konsuler, PBB juga
membentuk Komisi Jasa Baik, yang kemudian dikenal
dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN).
Komisi inilah yang mendapat tugas menyelesaikan
sengketa antara Belanda dan Indonesia.

Januari 1948
Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya di KTN.
Sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian
Belgia dan Australia memilih Amerika sebagai anggota
KTN.
Komisi ini mulai bekerja pada tanggal 27 Oktober
1947 dengan anggota sebagai berikut:
• Australia diwakili Richard Kirby
• Belgia diwakili Paul Van Zeeland
• Amerika Serikat diwakili Dr. Frank Graham

Januari 1948
Dengan perantaraan KTN, pada tanggal 8 Desember
1947 dimulailah perundingan antara Rl dan Belanda,
di atas kapal perang Amerika USS Renville di
Pelabuhan Tanjung Priok.

Januari 1948
Jakarta Delegasi Rl dipimpin oleh PM Amir Syarifuddin,
sedang delegasi Belanda dipimpin oleh Raden
Abdulkadir Wijoyoatmojo.
Hasil persetujuan Renville ini antara lain sebagai
berikut :
• Rl menyetujui dibetuknya RIS dengan masa
peralihan.
• Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya
diakui oleh Rl sampai diadakannya plebisit.
• RI bersedia menarik semua pasukan TNI yang
berada di daerah kantong gerilya masuk ke wilayah
Rl.

Januari 1948
Akibat dari perundingan renville, terjadilah
pemindahan pasukan secara besar-besaran ke wilayah
Rl. Sekitar 35.000 anggota Divisi Siliwangi hijrah dari
Jawa Barat ke Jawa Tengah.
Pemindahan pasukan juga terjadi di Jawa Timur dan
Sumatera Selatan. KNIP menolak isi perundingan
Renville. Hal ini mengakibatkan Kabinet Amir
Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh Kabinet Hatta.

4. Pemberontakan PKI Madiun
Kabinet Hatta terbentuk pada bulan Januari 1948.
Sementara itu Amir Syarifuddin berbalik menjadi
oposisi. Dia menghimpun kekuatan golongan kiri
dengan membentuk FDR (Front Rakyat Demokratik).
FDR menuntut kepada pemerintah agar membatalkan
persertujuan Renville.

Padahal persetujuan tersebut ditandatangani oleh
Amir Syarifuddin sendiri. FDR juga menentang
kebijakan Rekonstruksi - Rasionalisasi (RERA) yang
dijalankan oleh Kabinet Hatta, sebab sebagian
anggota FDR terkena rasionalisasi.
FDR juga memancing bentrokan fisik dengan
membuat kerusuhan-kerusuhan di Surakarta dan
melancarkan aksi mogok di pabrik karung Delanggu
pada tanggal 5 Juli 1948.

Kekuatan FDR bertambah dengan datangnya MUSO
dari Uni Soviet pada tahun 1926. la menyatakan
bahwa revolusi di Indonesia sudah menyimpang.
Kepemimpinan Presiden Soekarno dikecamnya.
Selanjutnya Muso mengorganisasi kembali kekuatan
PKI.

Kegiatan agitasi dan anarkhi FDR/PKI terus semakin
meningkat. Mereka mengadakan kekacauan dimana-
mana mengatasnamakan rakyat. FDR juga berupaya
mengadu-domba Pasukan Panembahan Senopati
dengan pasukan hijrah Siliwangi.
Sehingga terjadi insiden antara dua pasukan tersebut.
Penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan
politik pun dilakukan PKI.

Salah seorang korbannya ialah dr. Muwardi, pimpinan
Barisan Banteng. Sementara itu juga terjadi insiden
bersenjata di Surakarta antara FDR dengan kelompok
Tan Malaka maupun dengan pasukan hijrah Siliwangi,
dalam rangka menciptakan Surakarta menjadi Wild
West (daerah kacau). Sedangkan Madiun dijadikan
Basis Gerilya PKI.

Di Madiun PKI juga melakukan pembunuhan terhadap
tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah dan anggota
TNI yang menentangnya. Sebagai puncak agitasi PKI,
pada tanggal 18 September 1948 PKI
memproklamasikan berdirinya Soviet Republik
Indonesia melalui Radio Gelora Pemuda di Madiun.

Pemerintah Rl bertindak tegas terhadap
pemberontakan ini. Presiden Soekarno menyatakan
"pilih Soekarno - Hatta atau Musso – Amir". Kemudian
Presiden Sukarno memerintahkan Panglima Besar
Soedirman menumpas pemberontakan PKI itu.
Untuk itu Soedirman menugaskan Kolonel Gatot
Subroto, Panglima Divisi II Jawa Tengah bagian Timur
dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi I Jawa Timur.
Dengan dukungan rakyat pada tanggal 30 September
1948, kota Madiun berhasil diduduki oleh TNI.

Para pemimpin PKI bertebaran menyelamatkan diri.
Muso mati tertembak di Somoroto, Ponorogo.
Sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap di daerah
Branti, Grobongan, kemudian ditembak mati.
Banyak tokoh-tokoh PKI diantaranya Tan Malaka yang
berhasil meloloskan diri dan belum sempat diadili. Hal
itu disebabkan pada tanggal 19 Desember 1948
Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua.

5. Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948
Perundingan antara Rl dan Belanda sebagai tindak
lanjut Perundingan Renvile tersendat-sendat. Karena
Belanda selalu menuntut hal-hal yang sulit diterima
oleh pemerintah Rl. Oleh karena itulah Pemerintah Rl
dan TNI memperkirakan Belanda akan mengulangi
Agresi Militernya.
Untuk itu diadakan persiapan dengan konsep Total
People's Defence (Perlawanan Total Rakyat).

Belajar dari pengalaman Agresi Militer Belanda I,
sistem Linier, diganti dengan sistem Wehrkreise
(Lingkaran Pertahanan) dengan melakukan gerilya
memasuki wilayah pertahanan lawan (Wingate).
Selanjutnya dibentuklah dua komando utama, yaitu :
Komando Jawa dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution
dan Komando Sumatera dipimpin oleh Kolonel
Hidayat.

Pada tanggal 18 Desember, Perdana Menteri Belanda,
dr. Beel mengumurnkan bahwa Belanda tidak terikat
lagi pada Perundingan Renvile. Keesokan harinya, 19
Desember 1948, dengan taktik "Perang Kilat" pasukan
Belanda menyerang wilayah Rl.
Setelah menduduki Pangkalan Udara Maguwo, dengan
gerak cepat Belanda berhasil menduduki lbukota Rl,
Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden PM
Moh. Hatta dan para pemimpin lainnya ditangkap,
kemudian diasingkan keluar Jawa.

Namun sebelumnya, Presiden Soekarno sudah
memerintahkan untuk membentuk Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi,
Sumatera, dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai
presidennya.
Jika hal itu gagal dilakukan, pemerintah menunjuk Mr.
Maramis, LN. Palar dan Dr. Sudarsono untuk
membentuk PDRI di India.

Pada saat Belanda menyerang Yogyakarta, Panglima
Sudirmam yang sedang sakit parah bangkit dari
tempat tidur untuk memimpin perang gerilya terhadap
Belanda. Setelah menduduki Yogyakarta ternyata
Belanda harus menghadapi perlawanan keras dari TNI
dengan taktik Wehrkreise dan Wingate.
Puncak perlawanan Rl adalah Serangan Umum 1
Maret 1949 dan berhasil menduduki Yogyakarta
selama enam jam.

6. Perundingan Roem - Royen
Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB
mengeluarkan resolusi agar Rl dan Belanda segera
menghentikan permusuhan. Bahkan Amerika
mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi,
Marshall Plan, kepada Belanda jika tidak mau
berunding.
Pada tanggal 28 Januari 1949 DK PBB memutuskan
bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI (United
Nations Commission for Indonesia) yang anggotanya
sebagai berikut :
a. Australia diwakili Critchley
b. Belgia diwakili oleh Herremans .
c. Amerika diwakili oleh Merle Cochran

Di bawah pengawasan UNCI akhirnya diadakan
perundingan di Jakarta. Delegasi Rl dipimpin oleh Mr.
Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin
oleh Dr. J.H. Van Royen.
Pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai persetujuan, sebagai
berikut :
1. Pernyataan Rl yang dibacakan Mr. Moh. Roem berisi
antara lain :
• Pemerintah Rl akan mengeluarkan perintah
penghentian perang gerilya.
• Turut serta dalam KMB yang bertujuan untuk
mempercepat "Penyerahan kedaulatan yang
lengkap dan tidak bersyarat" kepada Negara
Republik Indonesia Serikat.

2. Pernyataan Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. Royen
berisi antara lain :
• Belanda setuju Pemerintah Rl kembali ke
Yogyakarta.
• Pembebasan pimpinan-pimpinan Rl dan tawanan
politik.
• Belanda setuju Rl menjadi bagian RIS.
• KMB (Konfrensi Meja Bundar) akan segera
diadakan di Den-Haag, Belanda.
Dengan disepakatinya Perundingan Roem – Royen,
PDRI di Sumatera memerintahkan kepada Sultan
Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih
pemerintahan di Yogyakarta dari pihak Belanda.

7. Konferensi Inter Indonesia
Dengan tercapainya Persetujuan Roem-Royen,
terbukalah jalan menuju persatuan bangsa Indonesia.
Kembalinya pemerintah Rl ke Yogyakarta pada tanggal
6 Juli 1949 dilanjutkan dengan pengembalian mandat
dari PDRI Sumatera kepada pemerintah Rl, membuka
jalan ke arah persatuan nasional. Selanjutnya dirintis
pendekatan dan dialog antara Rl dengan BFO
(Bijeenkomst Voor Federal Overleg).
Atas usul dari Anak Agung Gede Agung kemudian
diadakan Konfrensi Inter Indonesia. Konfrensi ini
bertujuan mencari kesepakatan mendasar antara
Badan Musyawarah Federal (BFO) dengan Rl untuk
menghadapi Konfrensi Meja Bundar.

Konfrensi Inter Indonesia dilaksanakan di Yogyakarta
19 - 22 Juli 1949 yang dilanjutkan di Jakarta pada
tanggal 13 Juli - 2 Agustus 1949, berhasil mencapai
kesepakatan antara lain sebagai berikut :
1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat.
2. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik
dari Rl maupun dari Belanda.
3. APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia
Serikat) adalah angkatan perang nasional dengan
TNI sebagai intinya.
4. Bendera kebangsaan ialah Sang Saka Merah Putih,
lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Nasional
ialah Bahasa Indonesia, Lagu kebangsaan
Indonesia Raya dan Hari Nasional ialah 17 Agustus.

Dengan demikian upaya politik devide et impera
Belanda untuk memisahkan daerah-daerah dari Rl
mengalami kegagalan.

8. Konfrensi Meja Bundar (KMB)
Konfrensi Meja Bundar dibuka secara resmi tanggal 23
Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Perdana Menteri
Belanda, Willem Dress di angkat sebagai ketua
konfrensi.
KMB dihadiri oleh empat delegasi, sebagai berikut :
1. Delegasi Rl dipimpin oleh Moh. Hatta.
2. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II.
3. Delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Wilayah
Seberang Lautan, Mr. Van Maarseveen.
4. Delegasi UNCI, sebagai pengawas dipimpin oleh
Crithley.

8. Konfrensi Meja Bundar (KMB)
Setelah melalui pembicaraan yang seru dan alot
selama lebih dari dua bulan, pada tanggal 2
Nopember 1949 dicapai keputusan-keputusan antara
lain sebagai berikut :
1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS)
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Status Keresidenan Papua akan diselesaikan dalam
waktu setahun sesudah Pengakuan Kedaulatan.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia – Belanda
berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat.
4. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan
memberikan hak konsesi dan izin baru lagi
perubahan-perubahan Belanda.
5. RIS harus membayar semua hutang-hutang
Belanda yang diperbuat sejak tahun 1942 di
Indonesia.

TERBENTUKNYA REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT
Sementara sidang KMB masih berlangsung antara Rl
dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949
ditandatangani piagam persetujuan mengenai
Konstitusi (UUD) RIS. Pada tanggal 14 Desember
1949 wakil-wakil negara bagian RIS, dan KNIP
menyetujui menerima hasil KMB dan menyepakati
naskah Undang-undang Dasar Sementara (UUDS)
RIS.
Pada tanggal 16 Desember 1949 lr. Soekarno terpilih
sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden.

SERIKAT
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konsitusi RIS,
maka Presiden Soekarno membentuk formatur
Kabinet yang terdiri dari Moh. Hatta, Anak Agung
Gede Agung dan Sultan Hamid II yang bertugas
membentuk Kabinet RIS.
Pada tanggal 20 Desember 1949 Presiden Soekarno
melantik Kabinet RIS, yang dipimpin oleh Moh. Hatta
sebagai Perdana Menterinya.

SERIKAT
Negara-negara bagian RIS berdasarkan Piagam
Konstitusi RIS, sebagai berikut :
1. Tujuh negara bagian, yaitu :
1) Negara Republik Indonesia
2) Negara Indonesia Timur
3) Negara Pasundan
4) Negara Jawa Timur
5) Negara Madura
6) Negara Sumatera Timur
7) Negara Sumatera Selatan

SERIKAT
2. Sembilan satuan kenegaraan yang tegak sendiri,
sebagai berikut :
1) Jawa Tengah
2) Belitung
3) Kalimantan Barat
4) Daerah Banjar
5) Kalimantan Timur
6) Bangka
7) Riau
8) Dayak Besar
9) Kalimantan Tenggara

PENGAKUAN KEDAULATAN RIS
Pada tanggal 21 Desember 1949 pemerintah RIS
mengangkat delegasi untuk menerima pengakuan
kedaulatan di negeri Belanda. Delegasi tersebut
berangkat ke negeri Belanda pada tanggal 23
Desember 1949.
Pemerintah juga mengangkat delegasi yang ditugasi
menerima pengakuan kedaulatan dari pemerintah Rl
kepada pemerintah RIS.

Upacara Pengakuan Kedaulatan dilaksanakan di Ruang
tahta, Istana de Dam, Amsterdam pada tanggal 27
Desember 1949. Piagam penyerahan dan pengakuan
kedaulatan ditanda tangani oleh Ratu Juliana, Perdana
Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan,
Van Maarseveen dan Perdana Menteri RIS, Drs. Moh.
Hatta.
Pada saat yang sama di Istana Merdeka, Jakarta juga
dilaksanakan upacara serah terima kedaulatan dari
delegasi Pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin
oleh Wakil Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink kepada Sri
Sultan Hamengku Buwono IX.

Upacara ini juga dilanjutkan dengan penurunan
bendera Belanda dan diganti bendera Merah Putih.
Sementara itu, di Yogyakarta juga dilakukan upacara
penyerahan kedaulatan dari pemerintah Rl yang
diawakili oleh lr. Soekarno kepada pemerintah RIS
yang diwakili oleh Mr. Asaat.
Sebulan kemudian, 29 Januari 1950 Jendral
Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik
Indonesia meninggal dunia dalam usia muda, 32
tahun.

KEMBALI KE NEGARA KESATUAN
Negara RIS yang memerintah sejak tanggal 27
Desember 1949 tidak berjalan dengan mantap dan
mulai goyah. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut
ini :
1. Anggota Kabinet RIS sebagian besar tokoh-tokoh
Republiken pendukung Negara Kesatuan Rl.
2. Sistem Federal (RIS) oleh rakyat Indonesia
dianggap sebagai upaya Belanda memecah belah
Bangsa Indonesia.
3. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi
yang kuat, tanpa tujuan kenegaraan yang jelas dan
tanpa dukungan rakyat.
4. RIS menghadapi rongrongan yang didukung oleh
KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan
hak-haknya apabila Belanda meninggalkan
Indonesia.

Oleh karena itu di beberapa daerah timbul reaksi
keras menuntut pembubaran RIS dan menuntut
pembentukan Negara Kesatuan. Gerakan ini
bersamaan dengan munculnya pemberontakan
bersenjata oleh bekas tentara KNIL di beberapa
negara bagian, seperti APRA, Andi Azis dan RMS.

Karena semakin kuatnya tuntutan pembubaran RIS
maka pada tanggal 8 Maret 1950 dengan persetujuan
parlemen, pemerintah Rl mengeluarkan Undang-
Undang Darurat Nomer II tahun 1950.
Berdasarkan UU tersebut negara-negara bagian
diperbolehkan bergabung dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut
banyak negara-negara bagian yang menyatakan
bergabung dengan NKRI, seperti :
1. Negara Jawa Timur
2. Negara Pasundan
3. Negara Sumatera Selatan
4. Negara Kalimantan Timur, Tenggara dan Dayak
5. Daerah Bangka dan Belitung
6. Daerah Riau

Beberapa daerah seperti Padang masuk ke daerah
Sumatera Barat. Sabang sebagai daerah Aceh.
Kotawaringin masuk ke wilayah Rl.
Sampai dengan tanggal 5 April 1950, di Indonesia
hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu :
1. Negara Repbulik Indonesia (Rl)
2. Negara Sumatera Timur (NST)
3. Negara Indonesia Timur (NIT)

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan perundingan RI-
RIS membahas prosedur pembentukan negara
kesatuan. Pihak RlS diwakili PM Moh. Hatta dan pihak
Rl diwakili PM dr. Abdul Halim. Perundingan tersebut
menyetujui pembentukan Negara Kesatuan Republik
lndonesia (NKRI) di Yogyakarta.
Untuk mewujudkan rencana itu dibentuklah Panitia
Gabungan RI-RlS yang bertugas merancang UUD
Negara Kesatuan Rl. Panitia Perancang UUDS NKRI ini
diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS, Prof. Dr. Mr.
Supomo. Panitia ini berhasil menyusun Rancangan
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
tanggal 20 Juli 1950.

Kemudian rancangan UUD ini diserahkan kepada
perwakilan negara-negara bagian untuk
disempurnakan. Pada tanggal 14 Agustus 1950
rancangan UUD itu diterima dengan baik oleh senat
dan parlemen RIS serta KNIP.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden
menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi
Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UUDS 1950). Pada tanggal 17
Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan dan
dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PEMERINTAHAN PADA MASA BERLAKUNYA
UUDS 1950
Setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah
Belanda kepada pihak Indonesia pada tanggal 27
Desember 1949, Indonesia berdiri sebagai negara
federal (RIS). Seorang yang ditunjuk sebagai perdana
menterinya adalah Mohammad Hatta. Pemerintahan
RIS tidak mampu bertahan lama.
Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke
negara kesatuan dengan berdasarkan kepada UUDS
1950. Dengan UUDS 1950 tersebut, Indonesia
menganut sistem pemerintahan Liberal – Parlementer.

UUDS 1950
Selama berlakunya UUDS 1950 (1950 – 1959) Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai dengan
pergantian tujuh kabinet, sebagai berikut :
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951).
Kabinet ini runtuh karena kegagalan dalam merintis
perundingan masalah pengembalian Irian Barat
dengan Belanda.
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952).
Kabinet ini jatuh karena masalah pertukaran nota
antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika
Merle Cochran, mengenai bantuan ekonomi dan
militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA)
dari pemerintah Amerika kepada pemerintah
Indonesia.

UUDS 1950
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953). Kabinet
ini runtuh karena :
1) Adanya Peristiwa 17 oktober 1952, mengenai
pergantian KSAD, Kolonel A.H. Nasution, yang
dianggap menyimpang dari norma- norma dan
disiplin militer.
2) Adanya Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu
pengusiran penghuni liar di tanah perkebunan di
Sumatera Utara yang didalangi oleh PKI, sehingga
beberapa orang petani tewas.

UUDS 1950
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953 – 12 Agustus
1955). Kabinet ini runtuh karena :
1) Keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot dan
inflasi menunjukkan gejala yang membahayakan.
2) Pertikaian antara PNI dan NU, sehingga NU
menarik menterinya, dari Kabinet Ali.

UUDS 1950
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 –
3 Maret 1956). Kabinet ini jatuh karena sesudah
Pemilu 1955, ternyata kabinet ini tidak cukup
dukungan dari partai- partai politik yang ada.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4
Maret 1957). Kabinet hasil pemilu pertama ini tidak
mampu bertahan lama, sebab : terbentuknya
dewan- dewan di daerah-daerah, seperti : Dewan
Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dll yang
membahayakan keutuhan negara.

UUDS 1950
7. Kabinet Juanda (9 April 1957- 5 Juli 1959).
Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet. Kabinet ini
menghadapi tugas yang berat. Untuk itulah kabinet
ini kemudian menyusun program yang disebut
Program Pancakarya.

UUDS 1950
Selain itu, juga dibentuk Dewan Nasional untuk
menampung kekuatan-kekuatan yang ada dalam
masyarakat. Untuk meredakan pergolakan daerah
dilangsungkan Musyawarah Nasional (MUNAS)
yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional
Pembangunan (MUNAP).
Kabinet ini tidak mampu bertahan lama, sebab :
1) Peristiwa CIKINI, yaitu : percobaan
pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.
2) Adanya pemberontakan PRRI dan permesta.
3) Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.

PARTAI POLITIK DAN PEMILU PERTAMA
Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno
mengumumkan berdirinya PNI sebagai satu-satunya
partai di Indonesia. Akan tetapi atas usulan BPKNPI,
pemerintah mengeluarkan Maklumat, 3 Nopember
1945 yang isinya pemerintah memberikan
kesempatan luas bagi terbentuknya partai- partai
politik di Indonesia.
Maka bermunculan partai-partai politik seperti :
Masyumi, PNI, PKI, PSI, Parkindo, Partai Buruh
Indonesia, Partai Rakyat Sosialis dan lain-lain. Sampai
dengan tahun 1950 telah berdiri secara resmi 24
partai politik.

Persiapan pemilihan umum pertama sudah dilakukan
pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamijoyo I,
yaitu dengan pembentukan Panitia Pemilu Pusat dan
Daerah pada tanggal 31 Mei 1955 serta penetapan
tanggal Pemilu.
Akan tetapi pemilu pertama tersebut dilaksanakan
pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu
pertama di Indonesia ini dilakukan dalam 2 tahap,
yaitu :
I. Tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan
anggota Parlemen (DPR).
II. Tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan
anggota Konstituante.

Menjelang pemilu ada 70 partai politik yang
mendaftar sebagai peserta, namun hanya 27 partai
yang lolos seleksi. Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai
politik yang memperoleh suara terbanyak, yaitu : PNI,
NU, Masyumi dan PKI. Sistem multi partai ini hanya
berlangsung sampai dengan dikeluarkannya Dekrit
Presiden, 5 Juli 1959.

Pada Tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi
dibubarkan. Tokoh- tokoh kedua partai ini dianggap
terlibat dalam pemberontakan PRRI / Permesta. Pada
tanggal 14 April 1961 pemerintah mengeluarkan
pengumuman tentang pengakuan hanya kepada 9
partai. Pada tanggal 21 September 1961, pemerintah
membubarkan Partai Murba. Karena Partai Murba
dianggap PKI sebagai kelompok komunis yang
menyimpang.

DEKRIT PRESIDEN, 5 JULI 1959
Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955, berhasil
memilih anggota-anggota DPR dan konstituante
(Dewan Penyusun UUD). Konstituante dilantik pada
tanggal 10 November 1956. Tugas utama
konstituante adalah merumuskan UUD yang baru
sebagai pengganti UUDS 1950.
Sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum
juga berhasil merampungkan tugasnya. Sehingga
pada tanggal 21 Pebruari 1957, Presiden Sukarno
mengajukan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi
Presiden.

Isi pokok dari konsepsi presiden tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti
dengan demokrasi terpimpin.
2. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang
merupakan kabinet kaki empat, yakni : PNI,
Masyumi, NU dan PKI.
3. Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya
terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat.

Konsepsi Presiden ini menimbulkan perdebatan dalam
masyarakat dan di DPR. Partai Masyumi, NU, PSII,
Partai Katholik dan PIR menolak konsepsi tersebut.
Pada tanggal 25 April 1959 di depan sidang
konstituante, presiden menganjurkan agar kembali
kepada UUD 1945.
Anjuran presiden ini menjadi bahan perdebatan dalam
konstituante. Kemudian diputuskan untuk
mengadakan pemungutan suara (voting).
Pemungutan suara dilakukan sampai tiga kali, tetapi
belum mencapai kemenangan dua pertiga suara
seperti yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan
reses (masa istirahat) dengan batas waktu yang tidak
ditentukan. Pada hari yang sama pemerintah
mengeluarkan Peraturan Nomer
Prt/PEPERPU/040/1059 yang berisi larangan
malakukan kegiatan-kegiatan politik.
Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno
mengeluarkan “Dekrit Presiden” yang isinya :
1. Pembubaran konstituante.
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya
kembali UUD 1945.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit ini mendapat dukungan dari TNI dan MA. Pada
tanggal 22 Juli 1959, DPR secara aklamsi menyatakan
kesediaannya melaksanakan UUD 1945.

DEMOKRASI TERPIMPIN
A. Latar Belakang
1. Pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang
mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri
Indonesia dan seringnya terjadi pergantian kabinet.
2. Konstituante tidak berhasil menyusun UUD yang
baru sebagai pengganti UUDS 1950.
3. Munculnya gerakan sparatis seperti PRRI dan
Permesta yang membahayakan integritas bangsa.
Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4
Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan”. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan
bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.

DEMOKRASI TERPIMPIN
B. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Dalam bidang politik beberapa hal yang dilakukan oleh
pemerintah diantaranya sebagai berikut :
1. Menyusun Kabinet Kerja I yang dipimpin oleh
Presiden dan Ir. Juanda sebagai menteri
pertamanya.
Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959,
dengan programnya yang disebut “Tri Program
Kabinet Kerja” meliputi : masalah-masalah sandang
pangan, keamanan dan pengembalian Irian Barat.

DEMOKRASI TERPIMPIN
2. Pada tanggal 17 agustus 1959 Presiden Sukarno
menyampaikan pidato berjudul : “Penemuan
Kembali Revolusi Kita”. Isi pidato ini kemudian
dikenal sebagai Manifesto Politik Republik
Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan
untuk dijadikan GBHN.
Pengukuhannya sebagai GBHN melalui Penetapan
Presiden No. 1 tahun 1960. Selanjutnya ditetapkan
dalam Tap. MPRS No. 1/MPRS/1960. Inti pidato ini
adalah USDEK.

DEMOKRASI TERPIMPIN
3. Karena penolakan DPR terhadap Rencana Anggaran
Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960, maka pada
tanggal 5 Maret 1960 DPR dibubarkan melalui
Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.
Pada tanggal 24 Juni 1960, dibentuklah DPR-GR
(DPR Gotong Royong) yang anggota-anggotanya
ditunjuk oleh presiden.

DEMOKRASI TERPIMPIN
4. DPAS dipimpin langsung oleh presiden dan Roeslan
Abdulgani ditunjuk sebagai wakil ketuanya.
Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 15
Agustus 1959 di Istana Negara bersama pelantikan
Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional
(Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX
sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur
Negara.
5. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden
No. 2 tahun 1959 yang diketuai oleh Chaerul
Shaleh. Salah satu ketetapan MPRS ini adalah
mengangkat Presiden Sukarno sebagai Pemimpin
Besar Revolusi.

DEMOKRASI TERPIMPIN
C. Sistem Ekonomi Terpimpin
Sistem ekonomi Indonesia dijalankan secara terpimpin
(etatisme). Keadaan ekonomi yang buruk semakin
diperparah dengan adanya pemberontakan
PRRI/Permesta.
Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah
mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pada tanggal 24 Agustus 1959 diumumkan
keputusan mengenai keuangan sebagai berikut :
• Uang kertas bernilai Rp. 500,- menjadi Rp. 50,-
• Uang kertas bernilai Rp. 1.000,- dihapuskan.
• Semua simpanan melebihi Rp. 25.000,-
dibekukan.

DEMOKRASI TERPIMPIN
C. Sistem Ekonomi Terpimpin
2. Tanggal 28 Maret 1983 dikeluarkan landasan
ekonomi baru yang disebut DEKON (Deklarasi
Ekonomi) dengan tujuan menciptakan ekonomi
nasional sosialis yang bebas dari sisa-sisa
imperialisme.
Pada tanggal 13 Desember 1965 diambil langkah
devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp.
1.000,- menjadi Rp. 1,-. Ternyata langkah-langkah
pemerintah dengan sistem ekonomi terpimpin ini
gagal memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

DEMOKRASI TERPIMPIN
D. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa
Demokrasi Terpimpin
Pada awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin,
Indonesia cukup berperan aktif dalam kegiatan
internasional.
Hal ini tampak dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk
bergabung dengan pasukan perdamaian PBB,
UNOC (United Nations Operation for Congo).
2. Pada tanggal 30 September 1960, Presoden
Sukarno berpidato dalam Sidang Umum PBB
berjudul “To Built The World A New” yang
menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian
Barat, kolonialisme, peredaan perang dingin dan
perbaikan organisasi PBB.

DEMOKRASI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin
3. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan
Non-Blok (Non-Aligned).
4. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV
di Jakarta, 24 Agustus – 4 September 1962.

DEMOKRASI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin
Walaupun hubungan dengan negara-negara Barat
semakin renggang, akan tetapi hubungan dengan
negara-negara sosialis semakin erat. Hal ini
disebabkan baik Uni Soviet maupun RRC bersedia
memberikan bantuan kredit dalam pembelian
peralatan militer.
Selanjutnya Indonesia mengkondisikan adanya dua
kubu kekuatan dunia, yaitu :
1. OLDEFO (Old Established Forces) adalah kubu
negara-negara imperialis.
2. NEFO (New Emerging Force) adalah kubu bangsa-
bangsa tertindas yang progesif revolusioner
menentang imperialisme dan neo-kolonialisme.

DEMOKRASI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin
Kemudian Indonesia bersikap konfrontatif terhadap
negara-negara Barat dan sekutunya. Diantara sikap
konfrontatif itu adalah konfrontatif terhadap Malaysia
yang dianggap sebagai proyek neokolin (Neo-
Kolonialisme Imperialisme), yaitu Inggris.
Untuk mengganyang Malaysia, maka diumumkan
DWIKORA (Dwi Komando Rakyat). Diangkatnya
Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB merupakan pukulan bagi Indonesia.
Sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia
menyatakan keluar dari PBB.

GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965
A. Perluasan Pengaruh Dan Aksi-Aksi Sepihak
PKI
Meskipun terbukti PKI telah menyulut berbagai aksi
kekerasan, seperti : Peristiwa di tiga daerah di Jawa
tengah, Desember 1945, Pemberontakan Mohammad
Yusuf di Cirebon, Februari 1946, dan pemberontakan
PKI Madiun 1948, namun organisasi ini tidak
dibubarkan. Pelaksanaan Demokrasi Liberal, 1950 –
1959 memberi kesempatan kepada PKI di bawah
pimpinan D.N. Aidit untuk merehabilitasi diri dan
memperluas pengaruh bahkan memperoleh
kesempatan duduk dalam pemerintahan.

PKI
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kedudukan PKI
semakin kokoh dan pengaruhnyapun semakin luas,
bahkan sampai ke tubuh angkatan bersenjata.
Perkembangan politik yang didasarkan pada ide
NASAKOM (nasionalisme, agama dan komunis)
memberi kesempatan kepada PKI memperluas
pengaruhnya ke berbagai bidang.

PKI
Perluasan pengaruh PKI ke dalam seni budaya
dilakukan melalui LEKRA ( Lembaga Kebudayaan
Rakyat ). Hal ini menimbulkan reaksi dari kelompok
anti-komunis. Sikap menentang lekra ini kemudian
dituangkan dalam sebuah pernyataan yang disebut
Manifestasi Kebudayaan (Manikebu), Agustus 1963.
Kuatnya pengaruh komunis dalam pemerintahan,
mengakibatkan Manikebu dilarang oleh pemerintah.
Dalam upaya mengurangi pengaruh PKI dalam
pemerintahan, para wartawan anti PKI membentuk
Badan Pendukung Soekarnoisme ( BPS), September
1964, dipimpin oleh Adam Malik. Akan tetapi BPS
kemudian dilarang pada bulan Desember 1964.

PKI
Politik Indonesia pun semakin condong ke Blok Timur,
baik Cina maupun Uni Soviet. Sehingga bantuan
ekonomi, pendidikan dan militer semakin banyak
diberikan oleh negara-negara Blok Timur kepada
Indonesia.
Bahkan menjelang perayaan HUT RI tahun 1965
pemerintah RI membentuk poros Jakarta - Pnomphen
- Hanoi - Beijing - Pyongyang. Sementara itu
hubungan dengan negara-negara Blok Barat semakin
renggang.

PKI
Dalam usaha menciptakan suasana revolusioner, PKI
melakukan kegiatan-kegiatan sabotase, aksi sepihak
dan aksi teror diantaranya sebagai berikut :
1. Peristiwa Jengkol, 15 Nopember 1961, yaitu :
Peristiwa penyerangan oleh BTI, Pemuda Rakyat
dan Gerwani terhadap petugas yang sedang
mengerjakan tanah negara di daerah Kediri.
2. Peristiwa Kanigoro Kediri, 13 Januari 1965, yaitu
penyerbuan PKI terhadap aktivitas pelajar Islam
di Kanogoro yang disertai penganiayaan terhadap
para kyai, serta pengrusakan tempat ibadah.

PKI
3. Peristiwa Banda Betsy, 14 Mei 1965, yaitu :
Penyerobotan tanah perkebunan milik negara oleh
BTI di daerah Sumatera Utara dan pengeroyokan
terhadap petugas perkebunan.
4. Sabotase terhadap transportasi umum kereta api
oleh Serikat Buruh Kereta Api, Januari sampai
Oktober 1964, sehingga terjadi serentetan
kecelakaan kereta api di Purwokerto, Kaliyoso,
Kroya, Cirebon, Bandung, Tanah Abang dan
Tasikmalaya.
5. Pengrusakan Kantor Gubernur Jawa Timur, 27
September 1965, oleh aksi ormas-ormas PKI.

B. Pelaksanaan Gerakan 30 September 1965
Dalam upaya memaksakan kehendaknya, PKI
melakukan persiapan-persiapan yang cukup matang
sebagai berikut :
1. Merumuskan Metode Kombinasi Tiga Bentuk
Perjuangan ( MKTBP), yang mencakup unsur-
unsur perjuangan gerilya di desa- desa,
perjuangan kaum buruh di kota-kota dan bekerja
secara intensif di kalangan musuh.

2. Memanipulasi pidato-pidato kenegaraan, antara
lain :
a) Tahun 1960 : Jalan Revolusi Kita (Jarek)
b) Tahun 1961 : Revolusi Sosialisme
Indonesia Pimpinan Nasional ( Resopim)
c) Tahun 1962 : Tahun Kemenangan ( Takem)
d) Tahun 1963 : Genta Suara Revolusi
Indonesia ( Gesuri)
e) Tahun 1964 : Tahun Vivera Pericoloso (
Tavip)
f) Tahun 1965 : Tahun Berdiri di Atas Kaki
Sendiri ( Takari)

3. Pembentukan Biro khusus yang dipimpin Syam
Kamaruzaman dengan sasaran utama
pengembangan pengaruh dan ideologi PKI.
4. Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri
dari buruh petani yang dipersenjatai.
5. Melaksanakan latihan kemiliteran di Lubang
Buaya, Pondok Gede, Jakarta.

Pada bulan Mei 1965, muncul desas-desus tentang
Dewan Jendral Angkatan Darat yang dituduh
mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan
bantuan kekuatan Barat (CIA). Hal ini didasarkan
pada adanya Dokumen Gilchrist yang di dalamnya
tertulis “ our local army friends ”. Dokumen tersebut
diterima oleh Dr. Subandria, 15 Mei 1965, melalui
pos berupa konsep surat ketikan tanpa tanda
tangan. Di dalam dokumen tersebut tertulis nama
Gilchrist, si pembuat surat.

Salinannya oleh Subandrio dibagi-bagikan ke luar
negeri, sedangkan di dalam negeri salinannya
disebarluaskan oleh BPI ( Badan Pusat Intelegen ).
Tuduhan ini ditolak oleh Angkatan Darat, sebaliknya
menuduh PKI akan melakukan perebutan kekuasaan.
Angkatan Darat juga menolak pembentukan “
Angkatan ke-5”. Hal ini semakin mempertinggi
persaingan politik antara PKI dan Angkatan Darat.

Setelah beberapa kali mengadakan rapat dari bulan
Agustus sampai September 1965, PKI berhasil
menyusun organisasi gerakan yang dipimpin oleh
D.N. Aidit
Selanjutnya ditentukan hari dan jam pelaksanaan
gerakan, yaitu tanggal 30 September 1965 pukul
04.00, dan gerakan ini sepakat diberi nama Gerakan
30 September. Akan tetapi waktu pelaksanaan
dirubah menjadi tanggal 1 Oktober 1965 pukul 04.00
dini hari. Sasaran gerakan adalah para perwira tinggi
angkatan darat.

Kesatuan bersenjata yang terlibat dalam Gerakan 30
September dibagi menjadi beberapa pasukan,
sebagai berikut :
1. Pasukan Pasopati, dipimpin oleh Lettu Inf. Dul
Arief dengan tugas menculik tujuh perwira tinggi
AD.
2. Pasukan Bima Sakti, dipimpin oleh Kapten Suradi
yang bertugas mengusai kota Jakarta.
3. Pasukan Gatotkaca, dipimpin oleh Mayor Udara
Sukrisna berfungsi sebagai pasukan cadangan
yang berkedudukan di Lubang Buaya.

Pasukan Pasopati bergerak meninggalkan kawasan
Halim Perdanakusumah pada tengah malam
dipenghujung hari Kamis, 30 September 1965 dan
awal 1 Oktober 1965. Mereka menculik dan
membunuh perwira-perwira tinggi AD, sebagai
berikut :
1. Letjen Achmad Yani
2. Mayjen R. Soeprapto
3. Mayjen M.T. Haryono
4. Mayjen S. Parman
5. Brigjen D.I. Panjaitan, dan
6. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.

Disamping para perwira tinggi tersebut, dalam usaha
menculik Jendral A.H. Nasution, PKI telah
menyebabkan gugurnya Ade Irma Nasution, Lettu
Pierre Tendean (Ajudan A.H. Nasution), dan juga
Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun (pengawal Dr. J.
Leimena). Sementara Jendral A. H. Nasution sendiri
selamat dari usaha penculikan tersebut.

Setelah berhasil menguasai dua buah sarana
komunikasi vital, yaitu : studio RRI Pusat dan Kantor
Telekomunikasi, pada hari Jum’at, Oktober 1965,
Gerakan 30 September mengeluarkan pengumuman
bahwa Gerakan 30 September ditujukan kepada
jendral-jendral anggota Dewan Jendral yang akan
mengadakan kudeta terhadap pemerintah.
Diumumkan pula tentang pembentukan Dewan
Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta
pendemisioneran Kabinet Dwikora, sedangkan
Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan dalam
negara Republik Indonesia.

C. Penumpasan Gerakan 30 September 1965
Sepanjang pagi dan siang hari, nasib Kepala Staf
Angkatan Bersenjata dan Menteri / Panglima
Angkatan Darat belum diketahui, sehingga Panglima
Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD).
Mayor Jendral Soeharto mengambil alih pimpinan
Angkatan Darat, kemudian dimulai penumpasan
terhadap gerakan 30 September.
Langkah-langkah yang segera diambil sebagai
berikut :
1. Mengadakan kontak dengan Pangdam V Jaya
Mayor Jendral Umar Wirahadikusumah.
2. Merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi
yang dipimpin oleh Kol.Inf. Sarwo Edhi Wibowo.

3. Mengadakan operasi penumpasan dengan sasaran
basis kekuatan G 30 S/PKI di Lanuma Halim
Perdanakusumah.
4. Mencari jenasah korban keganasan PKI, yang
ditemukan berkat bantuan Brigadir Polisi
Sukitman di Lubang Buaya.

Reaksi masyarakat dengan terjadinya Gerakan 30 S /
PKI bermunculan dimana-mana, baik dari kalangan
parpol, ormas, mahasiswa dan pelajar.
Pada tanggal 8 Oktober 1965 partai-partai politik
seperti NU,IPKI, Partai Kristen dan berbagai ormas
melakukan apel kebulatan tekad untuk
mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran
PKI beserta ormas-ormasnya. Selanjutnya partai-
partai tersebut membentuk Front Pancasila.

Pada tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa
membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
(KAMI), yang diikuti dengan terbentuknya kesatuan
aksi lain, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia
(KAPI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI ),
Kesatuan Aksi Pengemudi Becak Indonesia (KAPBI)
dan sebagainya.

Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mengajukan tiga
tuntutan kepada pemerintah yang dikenal Tri
Tuntutan Rakyat ( TRITURA ) yang isinya sebagai
berikut :
1. Bubarkan PKI.
2. Bubarkan atau bersihkan kabinet dari unsur-unsur
PKI.
3. Turunkan harga.

Dalam penyampaian tuntutan tersebut telah gugur
seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim,
24 Februari 1966.
Di beberapa daerah khususnya di Jawa, Bali dan
Sumatera Utara situasi berkembang menjadi aksi
kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Sekitar
500.000 orang telah terbunuh sepanjang akhir tahun
1965 dan awal tahun 1966.

LAHIRNYA ORDE BARU
Pada tanggal 11 Maret 1966 di istana Negara
berlangsung sidang Kabinet Dwikora yang
Disempurnakan, yang dipimpin oleh Presiden
Soekarno. Sidang membicarakan tentang krisis yang
memuncak pada waktu itu.
Sebelum sidang selesai seorang ajudan presiden
melapor bahwa ada pasukan yang tidak dikenal di
sekitar istana. Untuk menghindari hal yang tidak
diinginkan, presiden meninggalkan sidang dan
diterbangkan ke Istana Bogor bersama Waperdam 1,
Dr. Subandrio dan Waperdam III Khairul Shaleh,
pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam II,
Dr. Leimena.

LAHIRNYA ORDE BARU
Sementara itu, aksi unjuk rasa di Jakarta semakin
meluas. Beberapa perwira tinggi militer, yaitu Mayor
Jendral Basuki Rahmad, Brigadir Jendral Amir
Mahmud, dan Brigadir Jendral M. Jusuf mengadakan
pembicaraan dengan Letnan Jendral Suharto,
sebagai Panglima Angkatan Darat dan
Pangkopkamtib untuk mencari solusi menjaga
keamanan dan keutuhan bangsa.

LAHIRNYA ORDE BARU
Selanjutnya ketiga perwira tersebut menghadap
Presiden Soekarno untuk membicarakan situasi
politik yang semakin gawat. Setelah melakukan
pembicaraan beberapa jam, Presiden Soekarno
akhirnya memutuskan memberikan Surat perintah
11 Maret 1966 ( Supersemar) kepada Letnan Jendral
Suharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan
untuk memulihkan keadaan dan kestabilan jalannya
pemerintahan.

LAHIRNYA ORDE BARU
Berdasarkan surat perintah tersebut, Letnan Jendral
Suharto atas nama Presiden / Panglima Tertinggi
ABRI Mandataris MPRS / PBR menandatangani
keputusan presiden No.1/3/966 tertanggal 12 Maret
1966 yang menyatakan pembubaran PKI dan ormas-
ormasnya serta dinyatakan sebagai organisasi
terlarang.

LAHIRNYA ORDE BARU
Pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, MPRS
mengadakan sidang umum yang berhasil membuat
ketetapan-ketetapan penting sebagai berikut :
1. Ketetapan No. IX/MPRS/1966 tentang
pengesahan dan pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan No. XII/MPRS/1966 tantang penegasan
kembali landasan politik luar negeri RI yang
bebas aktif.
3. Ketetapan No. XIII/MPRS/1966 mengenai
pembentukan Kabinet Ampera.
4. Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 mengenai
pembubaran PKI dan ormas-ormasnya sebagai
organisasi terlarang di Indonesia.

LAHIRNYA ORDE BARU
Tugas Kabinet Ampera disebut Dwidharma, yang
dilaksanakan dengan programnya yang disebut
Caturkarya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden
Soekarno, namun dalam pelaksanaannya dipimpin
oleh Ketua Presidium Kabinet Letnan Jendral
Suharto.
Sehingga dalam Kabinet Ampera terdapat dualisme
kepemimpinan. Akibatnya perjalanan tugas kabinet
tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, pada tanggal
22 Pebruari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan
kekuasaan kepada Letnan Jendral Suharto.

LAHIRNYA ORDE BARU
Pada tanggal 7-12 Maret 1967 diselenggarakan
Sidang Umum MPRS. Melalui ketetapan No.
XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut seluruh
kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden
Sukarno dan menetapkan Letnan Jendral Suharto
sebagai Pejabat Presiden RI.
Kemudian melalui Ketetapan No. XLIV/MPRS/1968
MPRS mengangkat Letnan Jendral Suharto sebagai
Presiden Republik Indonesia yang baru. Pada tanggal
6 Juni 1968, Presiden Suharto yang menamakan
pemerintahannya Orde Baru, dan membentuk
Kabinet Pembangunan I dengan programnya yang
disebut PANCAKRIDA.

LAHIRNYA ORDE BARU
Orde Baru berlandaskan Pancasila sebagai landasan
idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan
ketetapan MPR sebagai landasan operasional. Dalam
upaya mencapai tujuan Orde Baru, MPR menyusun
GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), yang
diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang.

LAHIRNYA ORDE BARU
Orde Baru menganggap konfrontasi Indonesia
dengan Malaysia tidak sesuai dengan azas politik
Indonesai yang bebas-aktif. Sehingga Orde Baru
memandang perlu diadakan normalisasi hubungan
Indonesia dengan Malaysia.
Oleh karena itu, pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966
diadakan perundingan antara Indonesia dengan
Malaysia di Bangkok.

LAHIRNYA ORDE BARU
Dalam perundingan itu Indonesia di wakili oleh
Menteri Utama / Menteri Luar Negeri Adam Malik,
sedangkan pihak malaysia diwakili oleh menteri Luar
negeri Tun Abdul Razak. Selain dengan Malaysia,
pemerintahan Orde Baru juga mengadakan
pemulihan hubungan dengan Singapura.

LAHIRNYA ORDE BARU
Keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB, 7 Januari
1965, membuat Indonesai semakin terkucil dari
pergaulan masyarakat internasional. Maka Orde Baru
memutuskan untuk kembali sebagai anggota PBB.
Pada tanggal 28 September 1966, melalui Menteri
Luar Negeri, Adam malik, di depan sidang Majelis
Umum PBB di New York, Indonesia menyatakan
masuk dan aktif kembali sebagi anggota PBB.

LAHIRNYA ORDE BARU
Selain itu pada Pelita I, tepatnya tanggal 3 Juli 1971,
Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu, yang diikuti
10 Organisasi Peserta Pemilu.

Sejarah - Materi Semester 2

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Sejarah - Materi Semester 2

Semelhante a Sejarah - Materi Semester 2 (20)

Mais de Ramadhani Sardiman

Mais de Ramadhani Sardiman (20)

Último

Último (20)

Sejarah - Materi Semester 2