1. MAKALAH
HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA
Pasal 27 ayat 3
Disusun oleh :
Ervina Nurjanah – 210210130078
DIIP – C
Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen :
Rully Chairul Azwar, S.Ag., M.Si
Drs. Agung Budiono, M.Si
UNIVERSITAS PADJAJARAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas
rahmat, karunia, serta izin-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
Adapun makalah ini penulis buat untuk melengkapi tugas mata kuliah
Pendidikan dan Kewarganegaraan. Makalah ini berisi tentang ulasan mengenai
hak dan kewajiban warga negara khususnya membahas mengenai hak dan
kewajiban bela negara.
Penulis telah berusaha menyelesaikan makalah ini semaksimal mungkin,
namun masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari
berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan motivasi untuk berkarya
lebih baik lagi.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan
penyususnan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Jatinangor , 17 November 2013
Penulis
I

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………………….. I
Daftar Isi …………………………………………………..……………… II
Bab 1 Pendahuluan ………………………………………………………... 1
Latar Belakang …………………………………………………….. 1
Rumusan Masalah ….…………………………………..………….. 2
Maksud Dan Tujuan…..……………………….……………………. 2
Bab II Pembahasan……………………………………...………………….. 3
A. Hak Bela Negara…………………………………………………..... 3
Makna Bela Negara …………...………………………………….... 3
Konsep Bela Negara …………………………….…………………. 4
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bela Negara…….............. 7
Bentuk Ancaman Terhadap Bangsa Dan Negara…..……………… 8
Pentingnya Upaya Bela Negara……………………….…………… 11
Bentuk Partisipasi Dalam Upaya Bela Negara…………………...... 11
B. Kewajiban Warga Negara …………………………………………. 12
C. Tanggung Jawab Warga Negara…………………………………… 13
D. Peran Warga Negara …………………………………………...….. 14
Bab III Kesimpulan ……………………………………………………….. 15
Daftar Pustaka…………………………………………………………...… 16
II

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia telah melalui waktu yang amat
panjang. Dibutuhkan banyak perjuangan dan pengorbanan hingga akhirnya
kemerdekaan bisa diwujudkan. Berbagai upaya dilakukan demi membela bangsa
dan negara Indonesia.
Upaya bela negara tidak hanya dilakukan pada masa perjuangan
kemerdekaan saja. Sampai saat ini, upaya bela negera masih harus tetap
dilaksanakan demi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
Upaya bela negara merupaka hak dan kewajiban setiap warga negara yang
dilandasi oleh rasa kecintaan dan nasionalismenya terhadap tanah air.
Dalam makalah akan dibahas mengenai hak bela negara sebaimana
tercantum didalam Pasal 27 ayat (3) perubahan ke dua Undang Undang Dasar
1945, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.”
Upaya bela negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara
fisik maupun non fisik. Salain itu, pengabdian sesuai dengan profesi bagi
kepentingan masyarakat juga termasuk kedalam upaya bela negara. Didalam
makalah ini, secara lebih lanjut akan dibahas mengenai hak bela negara, konsep
bela negara serta aspek-aspek
lainnya yang termasuk kedalam uapaya bela
negara.
1

5. B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:
1. Apa makna bela negara sebagai hak dan kewajiban?
2. Bagaimana konsep bela negara?
3. Apa landasan hukum pelaksanaan bela negara?
4. Bagaimana bentuk upaya bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap
warga negara?
5. Apa saja hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan negara?
6. Partisipasi apa saja yang bisa dilakukan setiap warga negara dalam
upaya bela negara?
C. Maksud dan Tujuan
Adapun makud dan tujuan dibuatnya makalah ini diantaranya yaitu:
1. Untuk mengetahui makna bela negara sebagai hak dan kewajiban setiap
warga negara guna meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme terhadap
bangsa Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsep bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap
warga negara.
3. Untuk mengetahui landasan hukum dalam pelaksanaan upaya bela
negara.
4. Untuk mengetahui berbagai bentuk bela negara yang dapat dilakukan
oleh setiap warga negara.
5. Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi
eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
6. Untuk mengetahui apa saja partisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya
bela negara.
2

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak Dan Kewajiban Bela Negara
1. Makna Bela Negara
Wujud hubungan antara warga negara dengan negaranya pada umumnya
berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas yang dilakukan sesuai
dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Di Indonesia,
hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam UUD 1945.
Hubungan tersebut digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan
kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya ataupun
sebaliknya.
Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai
dengan pasal 34 UUD 1945. Adapun yang akan dibahas dalam makalah ini adalah
mengenai hak pembelaan negara. Bela negara adalah upaya yang dilakukan setiap
warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
terhadap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam
negeri. Adapun bela negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan
perilaku warga Negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal
ini tercantum di dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 perubahan kedua yang
berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
3

7. pembelaan negara.” Hal yang serupa juga tercantum di dalam pasal 30 ayat (1)
UUD 1945 perubahan kedua yaitu, “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) UUD 1945, dapat
disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan
kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi
bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan
kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai
dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap
warga negara juga harus ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai
dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
Upaya bela negara selain sebagai kewajiban seorang warga negara, juga
merupakan hak dan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan
dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian
kepada bangsa dan negara Indonesia.
2. Konsep Bela Negara
Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun nonfisik. Bela
negara secara fisik dilakukan dengan cara menghadapi ancaman, serangan atau
agresi musuh dari luar. Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefinisikan
sebagai upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara, menanamkan
kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan
negara.
4

8. a. Bela Negara Secara Fisik
Menurut Undang- Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara,
keikut sertaan warga Negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan salah
satunya dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan mengikuti
Pelatihan Dasar Kemiliteran. Saat ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan
melalui program Rakyat Terlatih ( Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih
adalah amanat dari Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Pertahanan dan Keamanan Negara.
Rakyat Terlatih terdiri dari berbagai unsur, diantaranya seperti Resimen
Mahasiswa (Menwa), Pertahanan Sipil (Hansip), Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda (OKP) dan lain-lain yang telah mengikuti pendidikan dasar militer.
Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat. Tiga fungsi pertama
umumnya dilakukan pada masa damai, saat terjadinya bencana alam atau darurat
sipil dimana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam
menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan fungsi perlawanan
rakyat, dilakukan dalam keadaan darurat perang dimana Rakyat Terlatih
merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan TNI yang terlibat langsung di
medan perang.
Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, dapat pula
dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga yang
memenuhi syarat seperti yang dilakukan di beberapa negara lain. Mereka yang
telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara
5

9. Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya satu bulan
dalam setahun untuk mengikuti latihan dan kursus-kursus militer. Dalam keadaan
darurat perang, nantinya mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk
tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas territorial. Rekrutmen dilakukan secara
selektif, teratur dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan
dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil,
misalnya seorang dokter ditempatkan di rumah sakit tentara, pengacara di dinas
hukum, akuntan di bagian keuangan, dan lain-lain.
Gagasan ini bukan dimaksudkan sebagi upaya militerisasi masyarakat
sipil, melainkan untuk memperkenalkan dwifungsi sipil. Maksudnya sebagai
upaya sosialisasi konsep bela negara dimana tugas pertahanan dan keamanan
negara bukanlah semata-mata tanggunga jawab TNI, malainkan juga merupakan
hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia.
b. Bela Negara Secara nonfisik
Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 keikutsertaan warga Negara
dalam upaya bela negara yang dilakukan secara nonfisik dapat diselnggarakan
melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Berdasarkan hal tersebut, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara
nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:

Meningkatkan
kesadaran
berbangsa
dan
bernegara,
termasuk
didalamnya menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan
pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
6

10. 
Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang
tulus kepada masyarakat.

Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya
nyata bukan sekedar retorika.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum/ undangundang dan menjunjung tinggi hak asasi manuisa.

Pembekalan mental dikalangan masyarakat agar tidak mudah
terpengaruh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma –
norma kehidupan bangsa Indonesia.
Sampai saat ini belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur
tentang pendidikan kewarganegaraan pelatihan militer secara wajib dan
pengabdian sesuai profesi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2002.
Apabila nantinya telah keluar undang-undang mengenai hal-hal tersebut, maka
akan semakin jelas bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan
negara.
3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Bela Negara
Ketentuan dan landasan hukum mengenai bela negara terdapat dalam
UUD 1945, yaitu sebagai berikut :

Pasal 27 ayat ( 3 ) UUD 1945 perubahan kedua, “Setiap warga negera
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Pasal 30 UUD 1945 perubahan kedua secara lengkap yaitu sebagai
berikut:
7

11. (1) Tiap-tipa warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai
keakuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Selain itu, mengenai peran warga negara dalam upaya bela negara juga disebutkan
dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2002, yaitu:
(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara
yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui :
a. Pendidikan kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar militer secara wajib.
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesi secara
sukareela atau secara wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
4. Bentuk Ancaman Terhadap Bangsa dan Negara
Ancaman-ancaman terhadap bangsa dan negara baik dari luar maupun dari dalam
bisa terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya:
a. Ancaman militer
Menurut penjelasan Undang Undang RI No. 3 Tahun 2002, ancaman
militer dapat berbentuk antara lain:
8

12. 
Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain
terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap komponen bangsa;

Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik
menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;

Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan
mendapatkan rahasia militer;

Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital
nasional yang membahayakan keselamatan bangsa;

Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme
internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;

Pemberontakan bersenjata;

Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat
bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
b. Ancaman Nonmiliter

Ancaman terhadap ideology

Ancaman terhadap budaya

Ancaman terhadap ekonomi

Dampak globalisasi, dan lain-lain.
c. Ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara
Indonesia, meliputi :

Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan
timbul di dalam negeri.

Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata
yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
9

13. 
Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan
agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun
memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial
ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku,
agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata,
amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan
bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan
maupun batu loncatan ke negara lain.

Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/ perompakan,
penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan
ekosistem.

Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan
hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.
Oleh karena banyaknya hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan
negara Indonesia, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya upaya bela negara
yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa.
10

14. 5. Pentingnya Upaya Bela Negara
Melakukan upaya bela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara.
Ada beberapa alasan mengapa upaya bela negara penting dilakukan, diantaranya
adalah :
a. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
b. Untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan melindungi keselamatan seluruh warga negara Indonesia
c. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban sekaligus kehormatan
bagi semua warga negara.
d. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh
rakyat dan segenap sumber daya nasional.
6. Bentuk Partisipasi dalam Upaya Bela Negara
1. Sebagai anggota keluarga
Upaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung,
saling menolong,dan saling mengasihi satu sama lain merupakan sikap yang dapat
menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Upaya menjaga
ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasi
dalam upaya pembelaan negara di lingkungannya.
2. Sebagai Pelajar
Partisipasi dalam upaya bela negara bagi pelajar dapat diwujudkan dangan cara
belajar dengan tekun dan penuh semangat yntuk memperdalam iman dan takwa
serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketekunan belajar tersebut akan berhasil
11

15. mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bermoral, berwawasan luas, dan
terampil untuk membangun bangsa dan negara di masa datang.
3. Bentuk partisipasi warga Negara dalam upaya bela Negara melalui:

Pendidikan kewarganegaraan

Pelatihan dasar kemiliteran wajib

Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib

Pengabdian sesuai profesi.
B. Kewajiban Warga Negara
Disamping mempunyai hak, setiap warga negara tentunya mempunyai kewajiban
yang harus dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara maupun kepentingan
masyarakat pada umumnya. Salah satu dari kewajiban warga negara tersebut
diantaranya adalah:
1. Melaksanakan aturan hukum
Sebagai warga negara yang baik, maka sudah menjadi suatu kewajiban untuk
patuh dan taat dalam melaksanakan semua aturan hukum yang berlaku di
Indonesia sebab aturan hukum tersebut dibuat dengan harapan bisa menciptakan
ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga negara.
2. Berperan serta dalam upaya bela negara
Upaya bela negara merupakan suatu tindakan yang dijiwai dari rasa kecintaan dan
nasionalisme terhadap tanah air. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga
negara yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara fisik maupun non
fisik. Selain itu pengabdian sesuai profesi masing-masing untuk kepentingan
12

16. negara dan masyarakat pada umumnya juga termasuk salah satu cara dalam
melaksanakan upaya bela negara. Kewajiban mengenai bela negara juga diatur
dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat ( 1 dan 2 ). Selanjutnya
dijabarkan pula didalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2002 mengenai peran warga
negara dalam upaya bela negara sebagiamana telah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya.
3. Menghargai hak orang lain
Setiap warga negara mempunyai hak, namun hak tersebut juga dibatasi oleh hakhak yang dimiliki orang lain. Sebagai warga negara yang baik, maka sudah
seharusnya bisa saling menghargai, dan tidak saling merugikan hak orang lain.
C. Tanggug Jawab Warga Negara
Tanggung jawab merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya kewajiban.
Setiap warga negara mempunyai kewajiban terhadap negaranya, diantaranya
adalah:
1. Mewujudkan kepantingan umum
Maksudnya adalah bahwa setiap warga negara harus ikut ambil bagian dalam
mewujudkan kepentingan umum, jangan hanya mementingkan egoism dan
keinginan pribadi saja.
2. Ikut terlibat dalam memecahkan masalah-masalah bangsa,
Dalam hal ini banyak upaya yang bisa dilakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Partisipasi semua warga negara sangatlah dibutuhkan dan
tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan profesi masing-masing.
13

17. 3. Memelihara dan meperbaiki demokrasi,
Setiap warga negara memiki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan
aspirasinya.
Namun hal tersebut juga harus dimbangi dengan sikap saling
menghargai dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
D. Peran Warga Negara
1. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
Banyak hal yang bisa dilakukan dalam upaya memepertahankan kemerdekaan dan
kedaulatan negara, tidak hanya dengan cara militer, tapi juga bisa dilakukan
dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan
keahlian masing-masing.
2. Menjaga keselamatn bangsa dari segala macam ancaman
Indonesia memang telah lama merdeka, namun bukan berarti tidak ada lagi halhal yang menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Oleh karena itu, setiap warga
negara harus waspada dan berperan aktif dalam upaya menjaga selematan dan
kedaulatan negara dari ancaman berbagai pihak.
3. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
Hukum dibuat guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi
seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, sudah
menjadi kewajiban untuk patuh terhadap hukum dan melaksanakan dengan baik
segala ataran yang telah ditetapkan pemerintah.
14

18. BAB III
KESIMPULAN
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, salah satunya yaitu
dalam hal bela negara. Bela negara merupakan tugas semua komponen bangsa
yang merupakan bukti rasa cinta dan nasionalisme terhadap bangsa. Upaya bela
negara juga dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan
serta keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disamping hak dan kewajiban, setiap orang juga memiliki tanggung jawab
dan peran sebagai seorang warga negara. Semua hal itu haruslah dilaksanakan
dengan baik demi terjaganya eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam hal ini, semua komponen bangsa baik itu pemerintah maupun
rakyatnya harus bersatu guna membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
15

19. DAFTAR PUSTAKA
Winarno, S.Pd.,M.Si. 2009. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.
Jakarta : PT Bumi Aksara
Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
Sumber Internet :
http://www.slideshare.net/Harits_Wiguna/pembelaan-negara-harits
http://www.slideshare.net/marsellina/hak-kewajiban-serta-tanggung-jawab-warganegara-dan-perananya
http://www.slideshare.net/AriniNurmalaSari/bab-1-pengantar-pendidikankewarganegaraan
http://bertoamigo.files.wordpress.com/2010/12/ringkasan-pkn-smp1.doc
http://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/05/13/hak-dan-kewajiban
warganegara/
16