LKPD Kaur 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN 2009
DI
BINTUHAN

Nomor : 04/LK/XVIII.BKL/05/2010
Tanggal : 11 Mei 2010

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No. 16 Telp. (0736) 349255 Fax. (0736) 349348 Bengkulu 38225

Bengkulu,
Bengkulu 28 Juni 2010
Nomor : BKL/06/2010
158/S/XVIII.BKL
Lampiran : 1 (satu) berkas
)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur
Tahun 2009

Kepada Yth.
Bupati Kaur
di
Bintuhan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
undang
Republik Indonesia (BPK-RI) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
RI)
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuang
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 200 yang meliputi Neraca per 31 Desember 200 Laporan
2009, puti 2009,
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
Kas,
berakhir pada tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa La Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar
menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009, dan realisasi anggaran TA 200 sesuai dengan
, 2009
Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
tansi
Bupati Kaur bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,
menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundang
perundang-undangan
yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK
RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang
perundang-
undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten
Kaur. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang
sebut standar
ditetapkan BPK RI Tahun 2007
Berdasarkan Neraca per 31 Desember 200 diketahui posisi keuangan Pemeri
rkan 2009 Pemerintah Daerah per
31 Desember 2009 adalah jumlah aset sebesar Rp642.833.986.177,19, kewajiban sebesar
,
Rp26.655.636,00, dan ekuitas dana sebesar Rp642.807.330.541,19. Realisasi Anggaran Tahun 2009
,
meliputi pendapatan sebesar RpRp293.018.794.929,45 dan belanja sebesar Rp312.788.076.001,06
312.788.076.001,06.
Terhadap Laporan Keuangan Pemerin
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009, BPK RI memberikan pendapat
,
Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapat
perhatian Bupati Kaur yaitu :
1. Kelemahan sistem pengendalian intern yaitu :
a. Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kaur senilai Rp2.143.850.000,00 tidak tertib
sehingga belum dapat dinilai sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
b. Beberapa SKPD belum tertib dalam mengelola dan mengadministrasikan persediaan sehingga
sisa persediaan per 31 Desember 2009 belum akurat.
c. Pemberian bantuan sebesar Rp6.141.850.000,00 tidak didukung laporan pertanggung jawaban
penggunaannya dan sebesar Rp181.080.000,00 dicairkan melalui anggaran Belanja Barang dan
Jasa.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp255.213.222,55 dan jaminan pelaksanaan
yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp72.765.000,00 pada pekerjaan Pembangunan Tanggul
Pengaman Banjir Air Padang Guci Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir.
b. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa pekerjaan pembangunan jalan di Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp492.358.814,66.
c. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp302.640.903,01 atas pekerjaan Pembangunan
Breakwater PPI Muara Sambat.
Kami persilahkan Bupati Kaur menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir dan selanjutnya
BPK RI mengharapkan Bupati Kaur menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dalam
waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak
NIP. 19680706 199003 1 003

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No. 16 Telp. (0736) 349255 Fax. (0736) 349348 Bengkulu 38225

Bengkulu, 28 Juni 2010
Nomor : 157/S/XVIII.BKL/
BKL/06/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur
Tahun 2009

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Kaur
di
Bintuhan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
undang
Republik Indonesia (BPK-RI) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
RI)
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuang
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 200 yang meliputi Neraca per 31 Desember 200 Laporan
2009, puti 2009,
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan
memperoleh
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar
menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 200 , dan realisasi anggaran TA 200 sesuai dengan
si 2009, 2009
Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
i
Bupati Kaur bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,
menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundang
perundang-undangan
yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK
RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang
perundang-
undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerin
Pemerintah Kabupaten
Kaur. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang
sebut standar
ditetapkan BPK RI Tahun 2007
Berdasarkan Neraca per 31 Desember 200 diketahui posisi keuangan Pemerintah Daerah per
rkan 2009
31 Desember 2009 adalah jumlah aset sebesar Rp642.833.986.177,19, kewajiban sebesar
,
Rp26.655.636,00, dan ekuitas dana sebesar Rp642.807.330.541,19. Realisasi Anggaran Tahun 2009
,
meliputi pendapatan sebesar RpRp293.018.794.929,45 dan belanja sebesar Rp312.788.076.001,06
312.788.076.001,06.
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009, BPK RI memberikan pendapat
euangan ,
Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapat
perhatian Bupati Kaur yaitu :
1. Kelemahan sistem pengendalian intern yaitu :
a. Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kaur senilai Rp2.143.850.000,00 tidak tertib
sehingga belum dapat dinilai sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
b. Beberapa SKPD belum tertib dalam mengelola dan mengadministrasikan persediaan sehingga
sisa persediaan per 31 Desember 2009 belum akurat.
c. Pemberian bantuan sebesar Rp6.141.850.000,00 tidak didukung laporan pertanggung jawaban
penggunaannya dan sebesar Rp181.080.000,00 dicairkan melalui anggaran Belanja Barang dan
Jasa.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp255.213.222,55 dan jaminan pelaksanaan
yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp72.765.000,00 pada pekerjaan Pembangunan Tanggul
Pengaman Banjir Air Padang Guci Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir.
b. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa pekerjaan pembangunan jalan di Dinas
Pekerjaan Umum sebesar Rp492.358.814,66.
c. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp302.640.903,01 atas pekerjaan Pembangunan
Breakwater PPI Muara Sambat.
Kami persilahkan Ketua DPRD menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir. Atas
perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak
NIP. 19680706 199003 1 003
Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK-RI, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama BPK-RI, di Jakarta;
6. Yth. Inspektur Wilayah Kabupaten Kaur di Bintuhan.

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN 2009

Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 terdiri
dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kaur Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kaur Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum
pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode
pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.
2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009
Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum
atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Tindak lanjut
temuan pemeriksan atas Pengendalian Intern Tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (d) Temuan
Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.
3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (c) Temuan pemeriksaan atas
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009.

LAPORAN I

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN
DAFTAR ISI................................................................................................................... ii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. iii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................. 1
LAPORAN KEUANGAN POKOK ............................................................................. 3
1. Neraca Komparatif ................................................................................................... 3
2. Laporan Realisasi Anggaran..................................................................................... 6
3. Laporan Arus Kas..................................................................................................... 9
4. Catatan Atas Laporan Keuangan .............................................................................. 11

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN..................................................................... 43

LAMPIRAN

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.1 : Kas Di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kaur Per 31
Desember 2009
Lampiran I.2 : Daftar Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Kaur Per 31 Desember 2009
Lampiran I.3 : Laporan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kaur
per 31 Desember 2009
Lampiran I.4 : Penjelasan Selisih Mutasi Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009
Lampiran I.5 : Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009
Lampiran I.6 : Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009
Lampiran I.7 : Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran
2009
Lampiran I.8 : Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu iii

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ii

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2009, yang
meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan
atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Kaur. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan
BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi
penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar
Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Kaur, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk
menyatakan pendapat.
Dalam laporan kami bertanggal 3 Juni 2009, BPK RI menyatakan opini bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2008, menyajikan secara wajar posisi
keuangan, realisasi anggaran dan arus kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,
kecuali untuk penyajian akun persediaan dan mutasi aset tetap tahun anggaran 2008.
Menurut pendapat BPK RI, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 De-
sember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bengkulu, 11 Mei 2010
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-17.331


LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Neraca Komparatif

NERACA
Per 31 Desember Tahun 2009 dan 2008

(dalam rupiah)
Uraian Catatan 31 Desember 2009 31 Desember 2008
ASET A.1
ASET LANCAR A.1.1
KAS A.1.1.1
Kas di Kas Daerah A.1.1.1.a 5.963.031.312,10 26.561.691.692,96
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas di Bendahara Pengeluaran A.1.1.1.b 210.976.968,00 529.727.803,75
Jumlah Kas 6.174.008.280,10 27.091.419.496,71
INVESTASI JANGKA PENDEK
PIUTANG A.1.1.2
Piutang PFK 5.779.334,00 -
Piutang Pajak 40.313.560,00 109.434.031,00
Piutang Retribusi 59.812.850,00 59.812.850,00
Piutang Dana Bagi Hasil 1.439.082.744,76 -
Piutang Dana Alokasi Umum - -
Piutang Dana Alokasi Khusus - -
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -
Piutang Lain-lain - -
Jumlah Piutang 1.544.988.488,76 169.246.881,00
PERSEDIAAN A.1.1.3 1.953.314.386,00 5.723.493.844,00
JUMLAH ASET LANCAR 9.672.311.154,86 32.984.160.221,71

INVESTASI JANGKA PANJANG A.1.2
INVESTASI NON PERMANEN A.1.2.1
Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - -
Investasi dalam Surat Utang Negara - -
Investasi Dana Bergulir 2.143.850.000,00 2.143.850.000,00
Investasi Non Permanen Lainnya - -
Jumlah Investasi Non Permanen 2.143.850.000,00 2.143.850.000,00
INVESTASI PERMANEN A.1.2.2
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8.150.000.000,00 7.150.000.000,00
Penyertaan Modal dalam Proyek Perusahaan Patungan - -
Investasi Permanen Lainnya - -
Jumlah Investasi Permanen 8.150.000.000,00 7.150.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 10.293.850.000,00 9.293.850.000,00


ASET TETAP A.1.3
Tanah A.1.3.1 39.445.264.540,00 17.050.843.640,00
Peralatan dan Mesin A.1.3.2 93.679.463.143,57 86.156.768.113,34
Gedung dan Bangunan A.1.3.3 218.083.660.263,52 173.051.888.362,52
Jalan, Irigasi dan Jaringan A.1.3.4 255.822.835.870,56 215.164.791.464,00
Aset Tetap Lainnya A.1.3.5 11.078.142.642,00 10.574.295.442,00
Konstruksi dalam Pengerjaan A.1.3.6 4.198.550.296,00 2.291.690.220,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap A.1.3.7
Jumlah Aset Tetap 622.307.916.755,65 504.290.277.241,86
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - -
Jumlah Dana Cadangan - -
ASET LAINNYA A.1.4
Tagihan Penjualan Angsuran - -
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -
Aset Tak Berwujud - -
Aset Lain-lain 559.908.266,68 365.908.266,68
Jumlah Aset Lainnya 559.908.266,68 365.908.266,68
JUMLAH ASET 642.833.986.177,19 546.934.195.730,25

KEWAJIBAN A.2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga - 142.350.811,00
Utang Bunga - -
Utang Pajak - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - -
Pendapatan Diterima di Muka - -
Utang Jangka Pendek Lainnya A.2.1 26.655.636,00 14.279.136,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 26.655.636,00 156.629.947,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - -
Utang Luar Negeri - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -
JUMLAH KEWAJIBAN 26.655.636,00 156.629.947,00

EKUITAS DANA A.3
EKUITAS DANA LANCAR A.3.1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 6.174.008.280,10 26.949.068.685,71
Cadangan Piutang 1.544.988.488,76 169.246.881,00
Cadangan Persediaan 1.953.314.386,00 5.723.493.844,00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran utang (26.655.636,00) (14.279.136,00)
Jangka Pendek
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 9.645.655.518,86 32.827.530.274,71
EKUITAS DANA INVESTASI A.3.2
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 10.293.850.000,00 9.293.850.000,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 622.307.916.755,65 504.290.277.241,86
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 559.908.266,68 365.908.266,68


Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran utang - -
Jangka Panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 633.161.675.022,33 513.950.035.508,54
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - -
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - -
JUMLAH EKUITAS DANA 642.807.330.541,19 546.777.565.783,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 642.833.986.177,19 546.934.195.730,25
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini

Bintuhan, Juni 2010

2. Laporan Realisasi Anggaran


LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009

(dalam rupiah)
Uraian Catatan Anggaran Realisasi %
PENDAPATAN B.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH B.1.1
Pendapatan Pajak Daerah B.1.1.1 1.009.950.000,00 1.017.018.729,00 100,70
Pendapatan Retribusi Daerah B.1.1.2 2.200.745.000,00 1.488.913.452,00 67,65
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan B.1.1.3 1.842.080.702,00 1.842.080.701,88 100,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah B.1.1.4 4.647.682.264,00 4.664.319.927,92 100,36
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 9.700.457.966,00 9.012.332.810,80 92,91

PENDAPATAN TRANSFER B.1.2
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA
PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak B.1.2.1 27.152.000.000,00 21.902.530.099,00 80,67
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) B.1.2.2 636.450.000,00 492.226.816,00 77,34
Dana Alokasi Umum B.1.2.3 204.914.100.000,00 204.909.166.000,00 100,00
Dana Alokasi Khusus B.1.2.4 49.004.156.767,00 49.004.000.000,00 100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana 281.706.706.767,00 276.307.922.915,00 98,08
Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA
Dana Otonomi Khusus - -
Dana Penyesuaian B.1.2.5 4.635.957.050,00 3.809.925.000,00 82,18
Jumlah Pendapatan Transfer 4.635.957.050,00 3.809.925.000,00 82,18
Pemerintah Pusat – Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak B.1.2.6 5.645.049.500,00 3.888.614.203,65 68,89
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 5.645.049.500,00 3.888.614.203,65 68,89
Total Pendapatan Transfer 291.987.713.317,00 284.006.462.118,65 97,27

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah - - -
Pendapatan Dana Darurat - - -
Pendapatan Lainnya - - -
Jumlah Lain-lain Pendapatan yg Sah - - -
JUMLAH PENDAPATAN 301.688.171.283,00 293.018.794.929,45 97,13
BELANJA B.2
BELANJA OPERASI B.2.1


Belanja Pegawai B.2.1.1 124.439.309.161,00 121.273.796.104,06 97,46
Belanja Barang dan Jasa B.2.1.2 75.803.392.012,00 70.017.170.405,00 92,37
Belanja Bunga B.2.1.3 - -
Belanja Subsidi B.2.1.4 - -
Belanja Hibah B.2.1.5 5.001.890.000,00 5.001.390.000,00 99,99
Belanja Bantuan Sosial B.2.1.6 1.800.000.000,00 1.316.535.000,00 73,14
Belanja Bantuan Keuangan B.2.1.7 11.956.280.000,00 11.889.960.000,00 99,45
Jumlah Belanja Operasi 219.000.871.173,00 209.498.851.509,06 95,66

BELANJA MODAL B.2.2
Belanja Tanah B.2.2.1 1.000.000.000,00 800.932.500,00 80,09
Belanja Peralatan dan Mesin B.2.2.2 15.794.233.170,00 13.191.451.457,00 83,52
Belanja Gedung dan Bangunan B.2.2.3 50.766.348.095,00 50.005.156.871,00 98,50
Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan B.2.2.4 38.989.492.780,00 38.132.122.964,00 97,80
Belanja Aset Tetap Lainnya B.2.2.5 491.150.000,00 487.147.200,00 99,19
Belanja Aset Lainnya B.2.2.6 - -
Jumlah Belanja Modal 107.041.224.045,00 102.616.810.992,00 95,87

BELANJA TIDAK TERDUGA B.2.3
Belanja Tidak Terduga 672.644.748,00 672.413.500,00 99,97
Jumlah Belanja Tidak Terduga 672.644.748,00 672.413.500,00 99,97

TRANSFER
Bagi Hasil Pajak - -
Bagi Hasil Retribusi - -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -
Jumlah Transfer - -

JUMLAH BELANJA 326.714.739.966,00 312.788.076.001,06 95,74

Surplus/(Defisit) B.3 (25.026.568.683,00) (19.769.281.071,61)

PEMBIAYAAN B.4
PENERIMAAN DAERAH B.4.1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 26.949.068.685,71 26.949.068.685,71 100,00
(SiLPA)
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan Daerah 26.949.068.685,71 26.949.068.685,71 100,00
PENGELUARAN DAERAH B.4.2
Pembentukan Dana Cadangan - -


Penyertaan Modal (investasi) Pemda 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00
Pembayaran Pokok Utang - -
Pemberian Pinjaman Daerah - -
Jumlah Pengeluaran Daerah 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00
PEMBIAYAAN NETTO 24.949.068.685,71 25.949.068.685,71 104,01

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (77.499.997,29) 6.179.787.614,10


Bintuhan, Juni 2010

3. Laporan Arus Kas



LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008

(dalam rupiah)
Uraian Catatan 2009 2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS KAS MASUK C.1.a
Pajak Daerah 907.584.698,00 908.521.397,00
Retribusi Daerah 1.488.913.452,00 1.532.483.210,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.842.080.701,88 798.871.845,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.664.319.927,92 2.513.576.354,11
Dana Bagi Hasil Pajak 21.902.530.099,00 22.685.787.891,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 492.226.816,00 665.357.939,00
Dana Alokasi Umum 204.909.166.000,00 200.861.633.000,00
Dana Alokasi Khusus 49.004.000.000,00 41.924.042.950,00
Dana Otonomi Khusus - -
Dana Penyesuaian 3.809.925.000,00 -
Hibah -
Dana Darurat -
Pendapatan Lainnya 3.888.614.203,65 10.036.861.502,01
Jumlah Arus Kas Masuk 292.909.360.898,45 281.927.136.088,12

ARUS KAS KELUAR C.1.b
Belanja Pegawai 121.273.796.104,06 103.402.127.045,00
Belanja Barang 70.017.170.405,00 73.277.054.813,00
Belanja Bunga - -
Belanja Subsidi - -
Belanja Hibah 5.001.390.000,00 -
Belanja Bantuan Sosial 1.316.535.000,00 4.109.150.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 11.889.960.000,00 7.970.800.000,00
Belanja Tidak Terduga 672.413.500,00 95.438.000,00
Belanja Bagi Hasil - -
Jumlah Arus Kas Keluar 210.171.265.009,06 188.854.569.858,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 82.738.095.889,39 93.072.566.230,12

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON
KEUANGAN
Pendapatan Penjualan atas Tanah - -
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya - -
Jumlah Arus Kas Masuk - -

Belanja Tanah 800.932.500,00 2.540.198.300,00
Belanja Peralatan dan Mesin 13.191.451.457,00 21.098.368.779,00
Belanja Gedung dan Bangunan 50.005.156.871,00 39.032.160.768,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 38.132.122.964,00 34.130.781.362,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 487.147.200,00 3.444.701.138,00
Belanja Aset Lainnya - -


Uraian Catatan 2009 2008
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non (102.616.810.992,00) (100.246.210.347,00)
Keuangan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN C.3
ARUS KAS MASUK
Pencairan Dana Cadangan - -
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - -
Penerimaan Kembali Pinjaman - -
Penerimaan Piutang 109.434.031,00 -
Jumlah Arus Kas Masuk 109.434.031,00 -

ARUS KAS KELUAR
Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 2.990.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Cicilan Obligasi - 5.821.019.881,00
Pemberian Pinjaman - -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (890.565.969,00) (8.811.019.881,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 9.364.576.075,00 7.029.189.012,00
Jumlah Arus Kas Masuk 9.364.576.075,00 7.029.189.012,00

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 9.512.706.220,00 6.888.530.344,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (148.130.145,00) 140.658.668,00

Kenaikan (Penurunan) Kas (20.917.411.216,61) (15.844.005.329,88)
Saldo Awal 27.091.419.496,71 42.935.424.826,59
Saldo Akhir Kas 6.174.008.280,10 27.091.419.496,71
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 210.976.968,00 529.727.803,75
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - -
Saldo Akhir di Kas Daerah 5.963.031.312,10 26.561.691.692,96

Bintuhan, Juni 2010


4. Catatan atas Laporan Keuangan


BAB I
PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur
adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas
dan membuat keputusan dengan :
1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan dana
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam
kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kaur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten
Kaur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
A. Ekonomi Makro
B. Kebijakan Keuangan
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
B. Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. Penjelasan Pos-pos Neraca
B. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
C. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
A. Domisili, Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Jurisdiksi Pemerintah Kabupaten Kaur
B. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan
C. Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan
BAB VII PENUTUP


BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. EKONOMI MAKRO
Dalam tahun 2007 kestabilan makro ekonomi dalam skala nasional memiliki
dampak yang baik pada perekonomian daerah secara makro. Hal ini dapat dilihat dari
tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi dan konsumsi pemerintah (pusat, provinsi
dan daerah) kecenderungannya meningkat. Kondisi tersebut juga didukung oleh keadaan
politik, keamanan dan ketertiban yang kondusif.
Melihat kecenderungan tersebut dalam tahun 2008 kondisinya tidak jauh
berbeda. Namun dalam tahun 2009 kondisi ini diperkirakan akan lebih ekstrem berubah
sebagai akibat langsung dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang akan
melibatkan seluruh masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional.
Kondisi perekonomian daerah dalam tahun 2008 - 2009 akan sedikit terpengaruh
oleh kondisi di atas. Namun demikian kebijakan ekonomi daerah harus
terimplementasi melalui program yang berkesinambungan (sustainability program). Hal
ini untuk menjaga konsistensi dan tuntas dalam menyelesaikan permasalahan-
permasalahan di daerah. Arah kebijakan di tahun 2008 memiliki relevansi yang kuat untuk
diimplentasikan di tahun 2009. maka kebijakan ekonomi makro pada tahun 2009
diarahkan untuk memelihara momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun
sebelumnya. Dalam kaitan itu, langkah-langkah pokok yang ditempuh adalah sebagai
berikut :
Pertama, meningkatkan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan (sustainable growth) serta agar dapat menjamin
kesinambungan pembangunan (sustainable development). Hal ini penting
untuk ikut membantu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar seperti
penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Kedua, mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan termasuk kepada sektor
usaha kecil dan menengah, dengan jaminan yang diberikan pemerintah daerah.
Ketiga, menciptakan keseimbangan fiskal antara belanja tidak langsung dengan
belanja langsung melalui penggalian sumber-sumber potensi pendapatan.
Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran institusi ekonomi dan lembaga
pemerintah dalam menunjang tercapainya langkah-langkah di atas.
Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah diarahkan untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dilakukan
melalui :
1. Peningkatan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi
di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus


keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya
peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri,
berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.
2. Meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga
kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran baik di
pedesaan maupun di perkotaan.
3. Meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan
produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan
formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan
sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan
semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di mana
dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan
persyaratan kerja. Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan
supply driven diarahkan menjadi demand driven.
Dalam rangka mendorong investasi, pemerintah telah melakukan langkah-
langkah strategis antara lain dengan terbentuknya kelembagaan perizinan dan
investasi yang dapat menyederhanakan prosedur melalui pelayanan satu pintu (one
stop service), hal ini perlu didukung dengan mempercepat diterbitkannya peraturan
daerah tentang penanaman modal, serta segera menyediakan kawasan industri sesuai
dengan peruntukannya, dan perlu meningkatkan konsistensi peraturan perundangan
yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan baik peraturan
antar sektor ekonomi maupun antara pemerintah pusat dan daerah; serta menciptakan
sistem insentif agar mampu bersaing dengan daerah lain untuk menarik investasi pada
sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu.
Sementara itu, guna memulihkan fungsi intermediasi perbankan, sektor
perbankan terus didorong untuk lebih banyak lagi menyalurkan kredit kepada sektor
usaha yang siap dan memiliki resiko yang relatif rendah seperti ekspor dan UKM.
Upaya untuk memperkuat infrastruktur perbankan di wilayah dilakukan dengan terus
mendorong masuknya bank-bank ke Kabupaten Kaur serta pengembangan bank
syariah dan keberadaan BPR.
Peningkatan efektivitas peran institusi ekonomi dan lembaga pemerintah
diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya prinsip good governance (baik, bersih, dan
berwibawa) pada penyelenggaraan tugas institusi dan birokrasi sehingga mampu
mengantisipasi dinamika ekonomi dan tuntutan masyarakat yang makin berkembang
serta mendorong penghapusan biaya rente ekonomi, serta korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).
Efektivitas dari langkah-langkah pokok dan kebijakan-kebijakan di atas sangat
tergantung pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi percepatan pemulihan
ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penting lainnya antara lain :
Pertama, menjaga stabilitas keamanan wilayah menjelang pelaksanaan Pemilu dan
sesudahnya.


Kedua, meningkatkan kepastian hukum yang mendorong tumbuhnya kepastian
usaha dan praktek usaha yang sehat.
Ketiga, melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik,
bersih, dan berwibawa (good governance) dalam upaya mewujudkan birokrasi
yang efisien dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi serta tuntutan
masyarakat yang makin berkembang.

Ringkasan Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2009

No. Indikator Proyeksi 2009

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 5,62

2. PDRB per Kapita harga konstan (ADHK 2000 – Rp)) 2.123.019

3. Keuangan Daerah:

1. PAD/APBD (%) 2,68

2. PAD (Rp) 7.641.140.000

3. Dana Perimbangan (Rp) 274.206.206.767

- BHP/BHBP (Rp) 20.287.950.000

- DAU (Rp) 204.914.100.000

- DAK (Rp) 49.004.156.767

4. Lain-lain pendapatan yang sah

- BHP Dari Propinsi (Rp) 3.500.000.000

5. SiLPA -

TOTAL APBD (Rp) 285.347.346.767

(Sumber : Peraturan Bupati Kaur Nomor 42 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kaur tahun 2009 dan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2009)

B. KEBIJAKAN KEUANGAN
Pada hakekatnya keuangan daerah yang tertuang dalam APBD merupakan aset
milik publik masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas,
Pemerintah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 43 Tahun
2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kaur dan Peraturan Bupati Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi.
Ketentuan ini mengacu Kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ketentuan ini,
diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah maupun APBD dapat mencapai tujuan yang


ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan
keputusan.
Pengelolaan aset fisik berada pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
masing-masing sedangkan pengelolaan kas daerah dipusatkan di Bendahara Umum Daerah.
Anggaran kegiatan SKPD tertuang dalam APBD, Penjabaran APBD dan DPA SKPD yang
merupakan target atau plafon yang harus dicapai dalam tahun berjalan. Pejabat yang
melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan SKPD adalah Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) yang memiliki peranan penting untuk menetapkan suatu pengeluaran
SKPD dinyatakan sah atau tidak sah, sehingga dapat memahami APBD secara definitif.
Verifikasi juga meliputi kontrol plafon anggaran terhadap pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan. Hasil Verifikasi dituangkan dalam lembar pengesahan SPJ (Surat
Pertanggungjawaban) yang menjelaskan berapa sisa Uang Persediaan (UP) yang masih
menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, selanjutnya diproses pembukuannya
sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran per bulan.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2009 merupakan penjabaran tahun
keempat dari RPJMD 2006-2010 dengan memperhatikan isu strategis serta agenda dan
prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan Nasional. Menurut RPJMD 2006-2010,
sasaran pembangunan pada tahun 2009 diharapkan mampu mencapai target-target
pembangunan.
Dengan memperhatikan berbagai upaya dalam rangka mencapai target
pembangunan daerah tahun 2008 serta mempertimbangan berbagai perkembangan aspek
pembangunan daerah baik sektor maupun wilayah, serta isu strategis daerah tahun 2009,
maka prioritas pembangunan daerah tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan infrastruktur (Sumber Daya Air, Transportasi, Ketenagalistrikan,
Informasi dan Telekomunikasi, Perumahan dan Pemukiman)
3. Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui Koperasi, UKM, dan
Pariwisata
4. Peningkatan pendapatan/kesejahteraan petani melalui Revitalisasi Pertanian dan
Pedesaan dengan pola Agribisnis (Tanaman Pangan, Perikanan, Perkebunan, dan
Peternakan)
5. Pengembangan kawasan strategis, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan
sumber daya alam
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur negara.
Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten
Kaur telah didukung dengan APBD tahun 2009 dan perubahannya, dengan gambaran
sebagai berikut :


(dalam rupiah)

Anggaran Sebelum Anggaran sesudah
No Uraian Naik/Turun
Perubahan Perubahan
A. PENDAPATAN
1. PAD 7.641.140.000,00 9.700.457.966,00 2.059.317.966,00
2. Dana Perimbangan 278.306.706.767,00 286.342.663.817,00 8.035.957.050,00
3. Lain – Lain PAD yg sah 3.530.000.000,00 5.645.049.500,00 2.115.049.500,00
TOTAL PENDAPATAN 289.477.846.767,00 301.688.171.283,00 12.210.324.516,00
B. BELANJA
1. Belanja Operasi 218.756.140.383,18 219.000.871.173,00 244.730.789,82
2. Belanja Modal 104.181.913.965,00 107.041.224.045,00 2.859.310.080,00
3. Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 672.644.748,00 (327.355.252,00)
TOTAL BELANJA 323.938.054.348,18 326.714.739.966,00 2.776.685.617,82
SURPLUS/(DEFISIT) (34.460.207.581,18) (25.026.568.683,00) 9.433.638.898,18

C. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan 33.059.165.000,00 26.949.068.685,71 (6.110.096.314,29)
2. Pengeluaran 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00)
JUMLAH PEMBIAYAAN 30.059.165.000,00 24.949.068.685,71 (5.110.096.314,29)

Faktor pendorong tercapainya keberhasilan adalah ketepatan penggunaan anggaran serta
dukungan masyarakat Kabupaten Kaur terhadap pencapaian visi kabupaten.
Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD tercermin dari penghematan dalam
realisasi belanja, sehingga dalam pelaksanaan APBD tahun 2009 diperoleh defisit anggaran
sebesar Rp19.769.281.071,61 dari rencana defisit sebesar Rp25.026.568.683,00.
Di sisi pendapatan, anggaran pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang masih minim yaitu hanya sebesar Rp9.700.457.966,00 atau 3,22% dari total
anggaran pendapatan sebesar Rp301.688.171.283,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
(dalam rupiah)

Pendapatan Asli Daerah 9.700.457.966,00 3,22%

Dana Perimbangan Pusat dan Provinsi 286.342.663.817,00 94,91%

Lain – Lain Pendapatan yang sah 5.645.049.500,00 1,87%

Jumlah 301.688.171.283,00 100,00%

Upaya meningkatkan pendapatan dari sumber PAD terus dilakukan. Realisasi PAD
mengalami Peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar
Rp5.753.452.806,11 menjadi Rp9.012.332.810,80 atau meningkat sebesar 56,64%.
Peningkatan pendapatan masih sulit dilakukan terutama karena sangat terbatasnya aktivitas
dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kaur yang dapat menjadi sumber penerimaan PAD.
Pemerintah Kabupaten Kaur dalam membiayai kegiatannya masih sangat tergantung dari


pendapatan yang berasal dari dana perimbangan baik dari Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi. Di masa datang Pemerintah Kabupaten Kaur akan berupaya
mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi masyarakat dan memanfaatkan sumber
daya alam untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan digambarkan dari realisasi
pencapaian target APBD dan perkembangan realisasi APBD tahun berjalan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD
APBD Kabupaten Kaur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun
2009 tanggal 16 Januari 2009 dan direvisi dengan Perubahan APBD yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009. Realisasi
pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2009 diikhtisarkan sebagai berikut :
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran 2009

Uraian Anggaran Setelah
Realisasi %
Perubahan

Pendapatan 301.688.171.283,00 293.018.794.929,45 97,13

Belanja 326.714.739.966,00 312.788.076.001,06 95,74

Surplus/(Defisit) (25.026.568.683,00) (19.769.281.071,61) 78,99

PEMBIAYAAN :

Penerimaan Pembiayaan 26.949.068.685,71 26.949.068.685,71 100,00

Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000,00 1.000.000.00000 50,00

Pembiayaan Neto 24.949.068.685,71 25.949.068.685,71 104,01

SiLPA (77.499.997,29) 6.179.787.614,10

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai
berikut :
1. Realisasi pendapatan tahun 2009 di bawah pagu anggaran. Target pendapatan tahun
2009 sebesar Rp301.688.171.282,88 sedangkan realisasi tahun 2009 sebesar
Rp293.018.794.929,45 atau 97,12% dari target.
2. Realisasi belanja tahun 2009 di bawah pagu anggaran belanja. Anggaran belanja tahun
2009 sebesar Rp326.714.739.966,00 dengan realisasi belanja sebesar
Rp312.788.076.001,06 atau 95,74% dari anggaran belanja.
3. Karena realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja maka terjadi defisit
sebesar Rp19.769.281.071,61.


4. Realisasi penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA tahun lalu dianggarkan
sebesar Rp26.949.068.685,71 dan terealisasi sebesar Rp26.949.068.685,71 atau
100,00% dari anggaran.
5. Realisasi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 50,00% dari anggaran.
6. Realisasi SiLPA tahun 2009 adalah surplus sebesar Rp6.179.787.614,10.

B. IKHTISAR PERKEMBANGAN REALISASI DAN KINERJA KEUANGAN
Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur tahun
2009 adalah sebagai berikut :
(dalam rupiah)

Realisasi APBD Kenaikan (Penurunan)
URAIAN
2009 2008 Selisih %

PENDAPATAN

1. PAD 9.012.332.810,80 5.753.452.806,11 3.258.880.004,69 56,64

2. Pendapatan Transfer 280.117.847.915,00 266.136.821.780,00 13.981.026.135,00 5,25

 Bagi Hasil Pajak 21.902.530.099,00 22.685.787.891,00 (783,257,792.00) (3,45)

 Bagi Hsl bkn Pajak 492.226.816,00 665.357.939,00 (173,131,123.00) (26,02)

 DAU 204.909.166.000,00 200.861.633.000,00 4,047,533,000.00 2,02

 DAK 49.004.000.000,00 41.924.042.950,00 7,079,957,050.00 16,89

 Dana Penyesuaian 3.809.925.000,00 0,00 3,809,925,000.00

3. Lain-lain Pendapatan yg Sah 3.888.614.203,65 10.036.861.502,01 (6,148,247,298.36) (61,26)

JML PENDAPATAN 293.018.794.929,45 281.927.136.088,12 11.091.658.841,33 3,93

BELANJA+TRANSFER -

1. Belanja Operasi 209.498.851.509,06 188.759.131.858,00 20.739.719.651,06 10,99

2. Belanja Modal 102.616.810,992,00 100.246.210.347,00 2,370,600,645.00 2,36

3. Belanja Tidak Terduga 672.413.500,00 95.438.000,00 576,975,500.00 604,56

4. Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
JML BELANJA+TRANSFER 312.788.076.001,06 289.100.780.205,00 23.687.295.796,06 8,19

SURPLUS/(DEFISIT) (19.769.281.071,61) (7.173.644.116,88) (12.595.636.954,73) 175,58

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 26.949.068.685,71 42.933.732.683,59 (15,984,663,997.88) (37,23)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 8.811.019.881,00 (7,811,019,881.00) (88,65)

PEMBIAYAAN NETTO 25.949.068.685,71 34.122.712.802,59 (8,173,644,116.88) (23,95)

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2009 dibandingkan
dengan Tahun Anggaran 2008 sebagai berkut :
1. Pendapatan Tahun 2009 sebesar meningkat sebesar Rp11.091.658.841,33 atau
meningkat 3,93% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2008 yang hanya sebesar


Rp281.927.136.088,12. Bila dilihat dari komposisi sumber pendapatan, secara
nominal peningkatan pendapatan terbesar berasal dari sumber pendapatan transfer
yang meningkat sebesar Rp13.981.026.135,00 atau 5,25% dibandingkan tahun lalu.
2. Belanja Tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar
Rp23.687.295.796,06 atau mencapai 8,19% dibandingkan realisasi belanja tahun
2008. Bila dilihat dari komposisi belanja di atas, secara nominal belanja operasi
mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp20.739.719.651,06 atau
sebesar 10,99% sebagai akibat dari meningkatnya belanja pegawai. Sedangkan belanja
modal meningkat sebesar Rp2,370,600,645.00 atau 2,36% dibandingkan dengan tahun
2008 yang berdampak pada peningkatan aset Kabupaten Kaur.
3. Penerimaan pembiayaan tahun 2009 sebesar Rp26.949.068.685,71 atau menurun
sebesar 37,23% dibandingkan dengan tahun 2008 berasal dari SiLPA 2008 dan
pengeluaran pembiayaan tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berdampak
pada peningkatan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.


BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 tersentral di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaur pada
Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan data yang dilaporkan dari 40 perangkat daerah,
terinci sebagai berikut :
No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Dinas Pekerjaan Umum

6. Dinas Kesehatan

7. Dinas Pendidikan

8. DPPKAD

9. Dinas Kelautan dan Perikanan

10. Dinas Pertanian dan Peternakan

11. Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan ESDM

12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

15. Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

17. Badan Kepegawaian Daerah

18. Badan Pemberdayaan, Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

19. Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan

20. Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tata Kota

21. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

22. Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah

23. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
24. RSUD Kaur

25. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

26. Kecamatan Kinal

27. Kecamatan Lungkang Kule

28. Kecamatan Maje

29. Kecamatan Kelam Tengah

30. Kecamatan Kaur Utara

31. Kecamatan Tetap

32. Kecamatan Kaur Selatan

33. Kecamatan Padang Guci Hilir

34. Kecamatan Muara Sahung

35. Kecamatan Luas

36. Kecamatan Kaur Tengah

37. Kecamatan Nasal

38. Kecamatan Tanjung Kemuning

39. Kecamatan Padang Guci Hulu

40. Kecamatan Semidang Gumay

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Basis Akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kaur adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Pengukuran pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur dinilai dengan
satuan uang dengan mata uang Rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan
menggunakan nilai historis :
1. Aset
Pengukuran nilai aset dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kaur
berdasarkan perolehan nilai historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan
setara kas.


2. Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau
nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
menyelesaikan kewajiban tersebut.
3. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana dicatat /diukur sebesar nilai selisih antara aset dengan kewajiban.

D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN
YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1. Telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan :
a. Pengakuan pendapatan menurut basis kas.
b. Pengakuan belanja menurut basis kas.
c. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
d. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
e. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan.
f. Pengakuan asset tetap berdasarkan harga perolehan untuk perolehan aset tetap
tahun 2006 ke atas dan telah ditetapkan batas kapitalisasi belanja
g. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan.
h. Kewajiban diakui pada saat dana dipinjam atau pada saat kewajiban timbul.
2. Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :
a. Pengakuan aset tetap tidak berdasarkan harga perolehan namun berdasarkan
harga pasar untuk perolehan tahun 2005 ke bawah.
b. Aset Tetap belum disusutkan.
c. Belum terdapat pengklasifikasian dan penghapusan piutang yang tak tertagih.


BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu. Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 diketahui
bahwa nilai posisi aset sebesar Rp642.833.986.177,19, kewajiban sebesar Rp26.655.636,00
dan ekuitas dana sebesar Rp642.807.330.541,19. Penjelasan atas pos-pos Neraca diuraikan
sebagai berikut :

1. Aset Rp 642.883.986.177,19
1.1. Aset Lancar Rp 9.672.311.154,86
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan
menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri
atas :
1.1.1. Kas Rp 6.174.008.280,10
Merupakan saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kaur yang berada di
rekening kas daerah yaitu pada PT Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dan Kas di
Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan per 31
Desember 2009, terdiri dari :
a. Kas di BUD (Rek.No.302.01.01.10001-9)
 Kas Daerah Rp 5.963.031.312,10
b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 210.976.968,00
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas dalam pengelolaan
Bendahara Pengeluaran pada SKPD per 31 Desember 2009 yang masih harus
dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Rincian Kas di
Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD dimuat dalam Lampiran I.1.

1.1.2. Piutang Rp 1.544.988.488,76
Merupakan piutang retribusi pasar dan retribusi terminal yang belum dibayar dari
tahun 2007 ditambah dengan piutang PPJ, PFK tahun 2009 dan piutang bagi hasil
pajak provinsi yang terdiri dari :
(dalam rupiah)
No Uraian Nilai
1. Perhitungan Pihak Ketiga 5.779.334,00
2. Pajak Penerangan Jalan 40.313.560,00
3. Retribusi Pasar 42.232.750,00
4. Retribusi Terminal 17.580.100,00
5. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 1.439.082.744,76
Jumlah 1.544.988.488,76


Pada Neraca Per 31 Desember 2008, Kabupaten Kaur mempunyai Utang
Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp142.350.811,00 dan utang tersebut telah
dibayar pada Tahun 2009 sebesar Rp148.130.145,00, sehingga terdapat kelebihan
bayar PFK sebesar Rp5.779.334,00.

1.1.3. Persediaan Rp 1.953.314.386,00
Merupakan barang pakai habis per 31 Desember 2009 yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk pelayanan kepada masyarakat dan aparatur. Saldo
persediaan sebesar Rp1.953.314.386,00 terdiri atas :
(dalam rupiah)

No. Jenis Persediaan Nilai
1. Barang Konsumsi 1.888.987.386,00
2. Karcis dan Leges 64.262.000,00
3. Hewan dan Tanaman 65.000,00
Jumlah 1.953.314.386,00

Rincian persediaan per satuan kerja dimuat pada Lampiran I.2.

1.2. Investasi Jangka Panjang Rp 10.293.850.000,00
1.2.1. Investasi Non Permanen Rp 2.143.850.000,00
Investasi Non Permanen lainnya merupakan saldo dana untuk program pemberian
pinjaman dana bergulir yang terdiri atas :
Saldo awal Tahun 2007 Rp 1.653.850.000,00
Penambahan Tahun 2008 Rp 490.000.000,00
Saldo Akhir Tahun 2009 Rp 2.143.850.000,00
Dari saldo Rp2.143.850.000,00 terdiri atas :

Dana bergulir dibawah pengelolaan Dinas Rp 1.982.100,000,00
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Penempatan dana pinjaman program dana bergulir Rp 161.750.000,00
Pemerintah Kabupaten Kaur yang dilaksanakan
oleh PT. Bank Bengkulu
Jumlah Rp 2.143.850.000,00

Dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah
disalurkan kepada pengusaha kecil dan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh
PT. Bank Bengkulu seluruhnya baru terealisasi pada bulan Januari 2007. Dana
Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
telah terealisasi pada bulan Desember 2008 dan telah disalurkan kepada Koperasi
Nelayan Kabupaten Kaur. Pelaksanaan Program Dana Bergulir oleh PT. Bank


Bengkulu dan penempatan dana oleh Pemerintah Kabupaten Kaur di PT. Bank
Bengkulu sebagai dana penjaminan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja
sama, dengan nomor :
027/05/B.III/KK/2006
Tanggal 19 Desember 2006
53/PK.01.01/D.4

1.2.2. Investasi Permanen Rp 8.150.000.000,00
Investasi permanen merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari
satu periode akuntansi yang terdiri atas :
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah
Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan
Internasional dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik Negara.
Saldo Per 31 Desember 2009, berasal dari :
Saldo awal Tahun 2009 Rp 7.150.000.000,00
Penambahan Tahun 2009 Rp. 1.000.000.000,00
Saldo Akhir Tahun 2009 Rp 8.150.000.000,00
Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kaur sebesar Rp8.150.000.000,00 terdiri
atas :

Institusi Bisnis Nilai Penyertaan
PT. Bank Bengkulu Rp 8.150.000.000,00
Jumlah Penyertaan Rp 8.150.000.000,00

1.3. Aset Tetap Rp 622.307.916.755,65
Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Posisi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kaur
per 31 Desember 2009 sebesar Rp622.307.916.755,65 yang terdiri dari :
(dalam rupiah)
Mutasi 2009
Jenis Per 31/12/2008 Per 31/12/2009
Tambah Kurang
Tanah 17.050.843.640,00 22.394.420.900,00 - 39.445.264.540,00
Peralatan & Mesin 86.156.768.113,34 10.427.425.162,00 2.904.730.131,77 93.679.463.143,57
Gedung & Bangunan 173.051.888.362,52 45.031.771.901,00 - 218.083.660.263,52
Jalan, Irigasi & Jaringan 215.164.791.464,00 40.658.044.406,56 - 255.822.835.870,56
Aset Tetap Lainnya 10.574.295.442,00 503.847.200,00 - 11.078.142.642,00
Konstruksi dlm Pengerjaan 2.291.690.220,00 3.979.306.296,00 2.072.446.220,00 4.198.550.296,00
Akumulasi Penyusutan - - - -
Jumlah 504.290.277.241,86 122.994.815.865,56 4.977.176.351,77 622.307.916.755,65


1.3.1. Tanah Rp 39.445.264.540,00
Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah
sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga
pembelian, biaya untuk memperoleh hak, serta biaya yang berhubungan dengan
pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan
tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pem-
bangunan sebuah gedung baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibong-
kar. Nilai tanah Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar
Rp39.445.264.540,00.
1.3.2. Peralatan dan Mesin Rp 93.679.463.143,57
Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Nilai Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp93.679.463.143,57.
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 adalah sebesar
Rp86.156.768.113,34 dengan mutasi tambah selama tahun 2009 sebesar
Rp10.427.425.162,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.904.730.131,77. Nilai mutasi
kurang tersebut terdiri dari mutasi aset sebelum tahun 2008 yang mempunyai nilai
di bawah Rp500.000,00 yang berdasarkan kebijakan kapitalisasi tidak tercatat
sebagai asset tetap dalam neraca sebesar Rp604.730.131,77 serta dana pendamping
PNPM tahun 2008 yang dicatat menambah aset peralatan dan mesin sebesar
Rp2.300.000.000,00.
1.3.3. Gedung dan Bangunan Rp 218.083.660.263,52
Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara
lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Atas
belanja modal Gedung dan Bangunan yang mencakup biaya perencanaan, biaya
konstruksi dan biaya pengawasan yang telah dikeluarkan dicatat sebagai
penambahan aset atas Gedung dan Bangunan tersebut. Nilai Gedung dan Bangunan
Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar
Rp218.083.660.263,52.
1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 255.822.835.870,56
Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi
antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jaringan tersebut siap
pakai. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kaur
per 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp255.822.835.870,56.
1.3.5. Aset Tetap Lainnya Rp 11.078.142.642,00
Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan
semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam


aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah
Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.078.142.642,00.
1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 4.198.550.296,00
Konstruksi dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai
dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam
pengerjaan/belum selesai dibangun. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah
Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.198.550.296,00. Rincian
mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2009 dimuat pada
Lampiran I.3.
1.3.7. Akumulasi Penyusutan Rp 0
Pemerintah Kabupaten Kaur belum melakukan penyusutan atas aset tetap yang
dimilikinya.
Adapun penjelasan perbandingan mutasi aset tetap per 31 Desember 2009 dengan realisasi
belanja modal Tahun Anggaran 2009 dimuat pada Lampiran I.4.
1.4. Aset Lainnya Rp 559.908.266,68
Saldo Aset Lainnya merupakan nilai dari Aset Lain-lain sebesar Rp559.908.266,68.
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp559.908.266,68 merupakan
reklasifikasi dari rekening Aset Tetap ke Rekening Aset lain-lain atas nilai perolehan
gedung yang rusak terbakar akibat amuk masa tanggal 25 Juli 2005 sebesar
Rp365.908.266,68 serta pemcurian Alat Kantor dan Rumah Tangga di kantor
DPPKAD pada tanggal 16 Agustus 2009 dengan nilai kerugian sebesar
Rp194.000.000,00. Aset tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi dan belum
diterbitkan SK Bupati tentang Penghapusannya.
2. Kewajiban Rp 26.655.636,00
Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban dengan jangka waktu kurang atau sama
dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa
pokok pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :
2.1. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 26.655.636,00
Merupakan saldo utang jangka pendek yang terdiri dari :
 Utang kepada CV Tania Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Kaur No. 314
Tahun 2009 Sebesar Rp7.662.500,00.
 Utang kepada CV. Ratu Cipta Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Kaur No.
315 Tahun 2009 sebesar Rp4.714.000,00.
 Setoran Tindak Lanjut Atas PPh tunjangan perumahan yang kurang dipungut
sebesar Rp1.000.000,00 yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara tetapi di
setorkan ke Kas Daerah.
 Pembayaran Upah Pungut atas penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum
sebesar Rp13.279.136,00.


Rp 642.807.330.541,19
3. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember
2009 sebesar Rp642.807.330.541,19, yang meliputi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana yang Diinvestasikan dengan rincian sebagai berikut :
3.1. Ekuitas Dana Lancar Rp 9.645.655.518,86
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah
nilai kewajiban lancar. Ekuitas Dana Lancar Pemerintah Kabupaten Kaur per 31
Desember 2009 sebesar Rp9.645.655.518,86 dengan rincian sebagai berikut :

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp 6.174.008.280,10
Cadangan Piutang Rp 1.544.988.488,76
Cadangan Persediaan Rp 1.953.314.386,00
Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Rp (26.655.636,00)
Pendek
Rp 9.645.655.518,86
3.2. Ekuitas Dana Investasi Rp 633.161.675.022,33
Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi
permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah
nilai utang jangka panjang per 31 Desember 2009 sebesar Rp633.161.675.022,33,
dengan rincian sebagai berikut:

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 10.293.850.000,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 622.307.916.755,65
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 559.908.266,68
Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Rp 0,00
Jangka Panjang
Rp 633.161.675.022,33

B. PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN
1. Pendapatan Rp 293.018.794.929,45
1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp 9.012.332.810,80
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar
Rp9.700.457.966,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar
Rp9.012.332.810,80 atau 92,91% dari anggaran. Rincian Pendapatan Asli Daerah
sebagai berikut :
1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Rp 1.017.018.729,00
Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar
Rp1.009.950.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar


LKPD Kaur 2009

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (7)

Semelhante a LKPD Kaur 2009

Semelhante a LKPD Kaur 2009 (20)

LKPD Kaur 2009