Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut mengkritik rancangan anggaran belanja negara tahun 2009 yang diusulkan pemerintah karena tidak memperhatikan kondisi ekonomi saat itu dan kepentingan masyarakat. 2. Krisis keuangan global berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga perlu ada langkah antisipatif dalam penyusunan anggaran. 3. Pemerintah diharapkan menyus

1. umihanik.blogspot.com
Catatan Kritis Proses Pembahasan RUU APBN 2009
Umi Hanik
Rancangan Nota Keuangan dan RAPBN 2009 yang diserahkan oleh pemerintah kepada
DPR pada pertengahan Agustus 2008 untuk mendapatkan persetujuan, secara umum
disikapi oleh penulis dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Hal ini didasari
pertimbangan terkait beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat sudah cukup besar
karena adanya berbagai gejolak ekonomi mencakup kenaikan harga-harga pangan dan
kenaikan harga BBM sebagai akibat melambungnya harga minyak dunia.
Selanjutnya, perlu diperhatikan amanah dari konstitusi yakni UUD 1945 dimana dalam
alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara wajib untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, dan mencerdaskan kehidupan bangs. Kewajiban Negara ini antara lain mencakup
penyediaan fasilitas kesehatan, pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat 3), tempat
tinggal, lingkungan yang baik, dan pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1), memberikan
jaminan sosial (Pasal 28H ayat 3), serta kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak
terlantar (Pasal 34 ayat 1).
Mengacu pada ketetapan-ketetapan dalam UUD 1945 tersebut, maka perlu didorong agar
kebijakan anggaran pemerintah pada periode anggaran 2009 fokus kepada sektor yang
bersinggungan langsung dengan masyarakat luas tersebut. Sebagaimana release BPS
sektor pertanian adalah sektor yang menyerap angkatan kerja nasional terbesar ( sekitar
40%).
Selanjutnya, mengingat pada akhir triwulan III 2008 kecenderungan harga minyak
internasional mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga US$ 69/barrel pada saat
RAPBN 2009 diajukan sementara angka defisit yang ditetapkan dalam APBNP 2008 cukup
besar guna mengantisipasi kenaikan harga minyak hingga US$ 130/barrel yakni senilai Rp
94, 5 Triliun atau sebesar 2.1% terhadap PDB, dengan demikian dapat diperkirakan hingga
akhir 2008 anggaran akan mengalami surplus. Oleh karenanya penulis memandang dalam
penetapan angka defisit RAPBN 2009 terkesan tidak masuk akal dan pemerintah tidak
mempunyai sense of crisis terhadap beban fiskal bangsa yang sudah terlanjur berat.
Akumulasi defisit anggaran akan meninggalkan beban utang yang besar. Selain itu
penetapan anggaran yang berdampak pada besarnya angka defisit disebabkan tidak
adanya evaluasi dari realisasi anggaran yang lalu. Sebagaimana diketahui bersama bahwa
hingga Triwulan III 2008, realisasi APBNP 2008 baru berkisar pada angka 35 %. Hal ini
lantas menimbulkan kekhawatiran pada kualitas penyerapan anggaran utamanya pada pos
belanja publik yang cukup besar. Harus diakui bahwa telah terjadi pemborosan dan
inefisiensi yang sedemikian besar pada APBN kita. Bukan rahasia pula jika mendekati akhir
tahun untuk mengejar target penyerapan anggarannya pemerintah senantiasa disibukkan
dengan berbagai perjalanan dinas yang tidak penting, pembangunan dan renovasi yang
tidak perlu dan belum mendesak, belanja barang dan modal yang belum perlu, dst.
Adapun terkait langkah pemerintah untuk pembiayaan defisit APBN 2009 melalui penerbitan
Surat Utang Negara, penulis memandang selain beban bunga yang harus ditanggung cukup
besar, hal ini juga dinilai kontra-produktif terhadap sektor riil dan UMKM, karena
kemungkinan hilangnya investasi baru senilai Rp 110,7 Trilyun. Masyarakat atau investor
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
akan cenderung untuk memilih berinvestasi dengan membeli obligasi karena faktor
keamanan dan return yang besar. Dengan nilai yang cukup besar tersebut, maka hilangnya
peluang investasi baru ini akan menimbulkan efek berganda lainnya yakni peluang tidak
terserapnya angkatan kerja baru, menurunnya pendapatan, dan menurunnya angka
kesejahteraan.
Berikutnya, penulis menilai bahwa pilihan pembiayaan lainnya melalui hutang luar negeri
juga tidak strategis. Karena meskipun bunga yang dikutip kecil (berkisar diangka 2%),
namun kebijakan ini mengandung konsekwensi yakni adanya intervensi kebijakan
pengelolaan dana hutang oleh kreditor asing (donor driven). Sedangkan pilihan pembiayaan
defisit melalui penjualan aset juga sangat tidak tepat dan merupakan kebijakan bunuh diri
karena pada era globalisasi ekonomi dewasa ini, kapitalisasi modal dan aset adalah harga
mutlak jika ingin survive dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu,
mengingat berbagai pilihan pembiayaan defisit menimbulkan konsekwensi yang tidak
strategis dan resiko tinggi, maka menurut hemat penulis pemerintah perlu untuk melakukan
perhitungan anggaran dengan pendekatan anggaran berimbang yang mengandalkan
optimalisasi resources yang ada serta kualitas realisasi belanja anggaran.
Krisis Keuangan Global dan Implikasinya Pada Pembahasan RAPBN 2009
Pada saat proses pembahasan RAPBN 2009, fenomena pelemahan makroekonomi yang
terjadi di Amerika Serikat (AS) telah bergerak menjadi lebih mengglobal dan serius. Gejolak
yang bermula dari macetnya kredit perumahan dan diikuti oleh bangkrutnya raksasa
keuangan, pelemahan yang terjadi secara sistematis, serta gelombang deras dari krisis
tersebut telah menjalar ke seluruh urat nadi perekonomian AS dan telah menyentuh negara
lain. Kejatuhan nilai aset, harga modal (suku bunga) yang tinggi dan krisis likuditas yang
tercipta dalam skala yang luas, serta berhentinya aliran modal ke sektor riil, yang berpotensi
melemahkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
adalah mimpi buruk bagi ekonomi kita dan tidak mustahil akan terjadi jika langkah antisipatif
tidak disiapkan oleh pemerintah sejak dini. Lebih jauh, keruntuhan raksasa keuangan global
yang terjadi di banyak negara baru-baru ini telah menjadi saksi kegagalan kapitalisme global
dari tidak sempurnanya market mechanism, bahkan diprediksi lebih besar dari depresi
ekonomi tahun 1930-an dan krisis moneter 10 tahun yang lalu.
Wacana lain yang tengah berkembang adalah tentang dikotomi antara pasar uang dan
pasar barang, yakni bahwa krisis yang tengah melanda pasar uang tidak akan berpengaruh
secara nyata pada variabel-variabel riil seperti PDB, Investasi dan konsumsi rumah tangga,
serta tingkat pengangguran dan kemiskinan. Wacana yang dihembuskan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggungjawab ini sangatlah menyesatkan dan lebih nampak sebagai upaya
pembohongan dibanding menenangkan. Sebagai ilustrasi, pada saat krisis moneter 1997/98
suku bunga dan depresiasi Rupiah yang tak terkendali menimbulkan gangguan pada arus
dana ke pasar barang, maka sektor yang paling banyak mengalami tekanan adalah sektor-
sektor pendorong pertumbuhan dan penyerap tenaga kerja terbesar yakni sektor pertanian,
pertambangan, dan manufaktur. Dengan demikian terganggunya sektor keuangan akan
menimbulkan dampak yang cukup besar pada terganggunya pertumbuhan, penyerapan
tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Inilah fakta di depan mata yang perlu untuk segera diantisipasi dengan perencanaan
prioritas program dan anggaran yang saling mendukung dan mampu mengantisipasi
berbagai situasi ekonomi yang akan berjalan selama satu tahun anggaran ke depan. Namun
demikian, guna memungkinkan terciptanya keluaran perencanaan dan anggaran yang ideal
dan sesuai dengan kebutuhan rakyat maka penulis memandang perlu adanya rekonstruksi
mendasar dan desain ulang pada arsitektur perekonomian nasional yang selama ini
umihanik.blogspot.com

3. umihanik.blogspot.com
mengagung-agungkan pasar dengan konsep efisiennya menuju ekonomi kerakyatan yang
diarahkan pada penyempurnaan tatakelola instrumen untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah konstitusi yakni dalam alinea
keempat pembukaan UUD 1945.
Selanjutnya terkait dua isu sekaligus yakni mencakup besaran angka defisit dan
pembiayaan melalui hutang, penulis dapat memahami bahwa angka defisit yang besar akan
menjadi stimulus bagi pertumbuhan yang jauh lebih besar, namun hal ini ideal jika alokasi
pembiayaan defisit dilakukan untuk kegiatan yang produktif, pada saat kinerja ekonomi
cukup kondusif, dan ditengah kondisi tata pemerintahan yang ideal dan bersih. Namun,
disamping belum terciptanya tata pemerintahan yang ideal dan bersih, berdasarkan data
yang diperoleh ditemukan bahwa alokasi pendanaan pembangunan dengan menggunakan
dana hutang umumnya dialokasikan untuk program yang tidak produktif, menciptakan
ketergantungan terhadap donor, serta tidak efisien karena dialokasikan untuk berbagai
program dengan jenis yang sama namun tidak ada integrasi dalam penggunaan instrumen
pendukung yang menyebabkan inefisiensi, pemborosan luar biasa terjadi, dan peluang
kerugian Negara yang cukup besar, dengan demikian dana yang benar-benar menetes
untuk rakyat miskin menjadi sangat kecil.
Lebih lanjut, wacana lain yang tengah berkembang adalah tentang second round effect dari
krisis keuangan yang tengah berlangsung antara lain mulai turunnya permintaan ekspor dari
luar negeri terutama pasar amerika menyebabkan industry dalam negeri yang banyak
bergantung pada pasar ekspor tersebut kehilangan order. Hal ini jika tidak segera diambil
tindakan berupa kebijakan komprehensif maka akan menyebabkan adanya pemecatan
massal dan rontoknya industri dalam negeri. Devisa negara yang didapat dari ekspor dapat
dipastikan juga akan merosot drastis.
Menurut data yang direlease oleh BPS pada 1 Desember 2008, secara kumulatif nilai ekspor
Indonesia Januari-Oktober 2008 mencapai US$118,43 miliar atau meningkat 26,92 persen
dibanding periode yang sama tahun 2007, sementara ekspor nonmigas mencapai US$92,26
miliar atau meningkat 21,63 persen. Selama periode tersebut, Jepang masih merupakan
negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$11.805,3 juta (12,80 persen), diikuti Amerika
Serikat dengan nilai US$10.672,6 juta (11,57 persen), dan Singapura dengan nilai
US$8.673,5 juta (9,40 persen). Namun demikian meskipun secara kumulatif menunjukkan
adanya kenaikan, nilai ekspor Indonesia Oktober 2008 mengalami penurunan sebesar 11,61
persen dibanding ekspor September 2008.
Oleh karenanya, mengacu pada berbagai pertimbangan atas situasi ekonomi terkini, maka
pemerintah diharapkan dapat melakukan perhitungan anggaran dengan pendekatan
anggaran berimbang yang mengandalkan optimalisasi resources yang ada dan kualitas
realisasi belanja anggaran. Jika bangsa ini tidak ingin terhempas kembali pada krisis
ekonomi berkepanjangan, maka pengetatan fiskal merupakan salah satu langkah antisipatif
yang tepat. Situasi ekonomi saat ini tidak memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif,
dengan demikian meskipun kebijakan yang diambil cenderung kontraktif namun perlu
ditekankan disini bahwa mampu bertahan dengan kekuatan sendiri adalah cukup dan patut
untuk diapresiasi.
Selanjutnya, secara khusus terdapat beberapa hal yang terkait dalam pos penerimaan,
belanja, dan pos lainnya untuk dikritisi yakni mencakup :
umihanik.blogspot.com

4. umihanik.blogspot.com
1. Shock dan kelangkaan yang berakibat pada melambungnya harga minyak dunia yang
terjadi pada semester lalu merupakan sinyal bagi pemerintah untuk segera mencari
energy alternative pengganti minyak. Penetapan asumsi makro dengan memasukkan
angka lifting gas dan produksi batubara merupakan langkah cerdas yang perlu didukung
hal ini sekaligus sebagai salah satu langkah konkrit untuk melaksanakan program
konversi energy. Namun demikian mengingat potensinya, ke depan hal ini perlu untuk
didukung dengan eksplorasi dan tata kelola yang tepat utamanya dengan melibatkan
resources lokal.
2. Dalam penetapan asumsi makro pada umumnya, pemerintah perlu mempertimbangkan
untuk lebih konservatif yakni dengan menyiapkan bantalan fiskal yang aman berupa
penetapan besaran-besaran asumsi makro yang lebih aman selama satu tahun ke
depan.
3. Seiring dengan ditetapkannya paket perundangan perpajakan yang menimbulkan
konsekwensi pada berkurangnya potensi pajak yang ada, penulis melihat bahwa
sesungguhnya kinerja aparat pajak dalam mengejar target realisasi pajak belumlah
optimal dan belum menjawab tantangan reformasi birokrasi yang berjalan ditubuh
Departemen Keuangan pada umumnya. Oleh karenanya optimalisasi penerimaan pajak
idealnya diarahkan pada kinerja realisasi pajak dengan penertiban dan pengawasan
yang ketat pada aparatur pajak.
4. Pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penetapan target penerimaan pada
sub pos bagian laba BUMN terlalu over estimate dan belum memperhitungkan kejatuhan
harga-harga saham yang terjadi di bursa dalam negeri termasuk saham BUMN
beberapa hari yang lalu.
5. Adapun pada pos belanja transfer daerah penulis melihat belum ada upaya serius dari
pemerintah untuk menurunkan secara bertahap besaran Dana Dekonsentrasi dan TP
sebagai implementasi dari UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu penulis melihat perlu
segera ada realisasi dari formulasi ideal tentang alokasi transfer daerah yang telah
disusun oleh pemerintah yang menurut laporan terakhir masih terkendala pada aspek
koordinasi. Labih lanjut dapat disampaikan bahwa pos ini belum optimal disebabkan
tidak berjalannya konsolidasi database perencanaan untuk peningkatan kualitas
perencanaan anggaran. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah yang
harus segera dituntaskan.
6. APBNP 2008 telah menetapkan alokasi subsidi yang sangat antisipatif terhadap
perkembangan harga minyak dunia hingga US$ 130/Barel dan sampai dengan 29
Oktober 2008 harga minyak dunia telah menyentuh angka US$ 69/barel, dapat
dibayangkan berapa tambahan penerimaan negara jika tiap penurunan harga minyak
sebesar US$ 1/barel dana subsidi yang tidak terpakai adalah sebesar Rp. 500 Miliar?
Apakah hal ini telah masuk dalam komponen perhitungan rancangan anggaran kali ini?
Dengan demikian, tambalan untuk pembiayaan defisit idealnya dapat menggunakan sisa
dana yang telah dialokasikan untuk subsidi energi dimaksud.
7. Melemahnya rupiah pada hari-hari terakhir menimbulkan kekhawatiran pada
pembengkakan biaya cost recovery yang akan menjadi beban APBN. Oleh karenanya
ke depan perlu segera untuk disusun regulasi yang ketat terkait penetapan cost recovery
untuk mengantisipasi pemanfaatan celah regulasi oleh kontraktor.
Mengenai langkah antisipasi krisis, penulis berharap kepada pemerintah agar mewaspadai
beberapa leading indicators terjadinya krisis moneter yakni nilai kurs Rupiah, indeks harga
saham, kredit luar negeri serta nilai yield dobligasi negara dan cadangan devisa terhadap
impor dan PDB yang beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan yang
umihanik.blogspot.com

5. umihanik.blogspot.com
mengkhawatirkan dimana Rupiah terus mengalami pelemahan hingga mencapai
11.850/US$ pada 28 Oktober 2008. Demikian juga dengan kejatuhan harga-harga saham
pada bursa domestik yang merupakan kinerja terburuk dalam skala global, bahkan bila
dibandingkan kejatuhan bursa saham di AS. Dalam satu krisis pergerakan kurs dan pelarian
modal akan sangat cepat dan menyebabkan tergerusnya nilai riil dari cadangan devisa
secara instan dan jika hal ini dibiarkan maka ekonomi kita akan terancam.
Adapun terkait antisipasi pelarian modal dan aset keluar negeri secara masif maka
pemerintah didorong untuk menyiapkan instrumen moneter yang tangguh untuk
membendungnya. Pemerintah perlu untuk menjajagi kemungkinan implementasi kebijakan
berikut, yakni 1) melarang kegiatan transaksi derivatif, baik melalui lembaga formal
perbankan dan pasar modal; 2) membentuk lembaga procurement independen untuk
mengatur transaksi devisa BUMN; 3) menetapkan aturan main yang mewajibkan adanya izin
dari bank sentral bagi transaksi arus ke luar modal dalam jumlah tertentu; 4) mengambil
inisiatif untuk koordinasi operasi pasar dan kerjasama likuiditas antar bank sentral
sekawasan.
umihanik.blogspot.com

6. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music