SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
umihanik.blogspot.com

           Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia :
    Kajian RAPBN-P Untuk Penyempurnaan Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah
             dan Rata-rata Lifting Minyak Dalam Mengamankan APBN 2008

                                                     Umi Hanik


Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 45 Tahun 2007 bahwa penyesuaian APBN
dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan
Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun
Anggaran 2008 dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi perkembangan ekonomi
makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun 2008.

Perhitungan besaran RAPBN-P 2008 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomi
makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar
ekonomi makro tersebut adalah: (i) Pertumbuhan ekonomi; (ii) Laju inflasi; (iii) Rata-rata
nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika; (iv) Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan; (v)
Rata-rata1 harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional; (vi) Lifting2
minyak mentah Indonesia per hari.

                                               Gambar 1
                              Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional
                                      Desember 2006 – Januari 2008
                                              (US$/Barrel)




                                     Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008

1   Indonesia Crude Oil Price (ICP) adalah rata-rata harga minyak mentah dengan kualitas dan harga tinggi yang di
    ekspor ke luar negeri. Dari total lifting minyak mentah nasional rata-rata sekitar 30% diekspor dan sisanya yakni
    minyak mentah dengan kualitas dan harga rendah diolah menjadi minyak jadi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
    Namun demikian ICP yang tinggi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan negara karena bagi hasil
    yang diterima oleh pemerintah sangat minim. Bagi hasil yang diterima oleh pemerintah adalah hasil produksi minyak
    setelah dipotong harga perolehan oleh kontraktor yang proporsinya sekitar 40-50% dari total produksi, sisanya dibagi
    untuk pemerintah sebesar 70% dan 30% untuk kontraktor. Harga perolehan besar karena biaya eksplorasi untuk
    menemukan sumur minyak baru serta biaya untuk pembelian dan pengoperasian peralatan eksplorasi dan
    eksploitasi sangat mahal.
2   Lifting minyak adalah volume minyak mentah termasuk kondensat (dalam satuan barel per hari) yang diproduksi dari
    sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia baik yang telah tua maupun sumur-sumur minyak baru (Blok Cepu).
    Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan dalam rangka menemukan sumber-sumber minyak baru tidak
    masuk dalam komponen estimasi perhitungan lifting karena belum menghasilkan minyak.

umihanik.blogspot.com                                                                                             1 of 7
umihanik.blogspot.com


Melambungnya harga minyak mentah internasional jauh melebihi angka asumsi yang
ditetapkan dalam APBN 2008 yakni sebesar US$ 60 per barel dan mencapai puncaknya
pada November 2007 yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan
produksi minyak dunia, krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh
pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang
cukup signifikan terhadap APBN 2008. Dampak dari pergeseran asumsi tersebut apabila
tidak dilakukan langkah pengamanan akan menyebabkan pembengkakan defisit
terhadap APBN dari 1,7% menjadi 4,2% atas PDB3.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK
RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia
menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan
(subprime mortage4) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus
bergerak naik sejak pertengahan tahun 2007 bahkan ketika penyusunan RAPBN 2008
tengah berlangsung pada Bulan September-Oktober 2007 harga minyak mentah
internasional sudah bergerak di atas US$ 85 per barel dan per 12 Maret 2008 harga
minyak mentah dunia sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Sangat
disayangkan karena proses penyusunan APBN 2008 dan RAPBN-P 2008 mengabaikan
fenomena-fenomena tersebut sehingga penetapan asumsi-asumsinya menjadi
underestimate5.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang cukup tinggi yang melanda
dunia belakangan ini dan mengharuskan untuk dilakukan perubahan atas APBN 2008
lebih awal menggambarkan betapa kualitas perencana anggaran di republik ini sangat
low capacity karena output yang dihasilkan sangat rentan terhadap berbagai goncangan
ekonomi. Tegasnya, meskipun symthoms yang ditunjukkan cukup jelas namun
perencana anggaran yang ada tidak mampu untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi
secara tepat faktor domestik maupun internasional yang akan terjadi ‘hanya’ dalam satu
tahun yang akan datang. Dapat dibayangkan betapa kualitas dari produk perencanaan
jangka menengah lima tahunan (RPJMN) dan jangka panjang dua puluh tahunan
(RPJPN) serta produk-produk perencanaan lainnya menjadi patut juga untuk
dipertanyakan apakah telah out of date atau bahkan terlalu imajiner sehingga tidak
cukup relevan untuk dijadikan acuan.

Di masa mendatang situasi seperti ini akan kerap terjadi selama Indonesia belum
memiliki perencana anggaran dengan kapasitas yang handal dengan output
perencanaan yang berkualitas dan cukup komprehensif serta antisipatif terhadap
berbagai perubahan karena kelenturannya dalam menyesuaikan dengan perkembangan
ekonomi domestik maupun internasional dan fenomena lainnya.




3   Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai dari semua barang dan jasa yang
    diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu yang mencakup nilai barang-
    barang yang diproduksi dan nilai dari jasa yang dihasilkan. Output dari masing-masing barang dan jasa ini dinilai
    berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari PDB atau GDP
4   Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil
    debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah
5   Raker Panggar RAPBN-P 2008 menyepakati penetapan asumsi harga minyak sebesar US$ 85 per barel sementara
    harga ICP per 12 Maret 2008 sudah menembus angka di atas US$ 90 per barel. Hasil release (11 Maret 2008) oleh
    University of California Los Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus
    senilai U1S$ 152 Miliar yang diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja
    konsumen, investasi bisnis, pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada
    kwartal III sebesar 3%, dan 2,5% pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka
    pengangguran naik menjadi 5,5% pada kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi
    tersebut ekonomi AS akan lolos dari resesi paling cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage
    baru akan pulih pada semester II. Namun ekonomi AS akan melambat pada kwartal II 2008

umihanik.blogspot.com                                                                                          2 of 7
umihanik.blogspot.com


                                          Gambar 2
                   Gambaran Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi
                                     ( Barrel per Tahun )




                                    Sumber : Dept ESDM

Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia
Selanjutnya, terkait usulan pergeseran besaran asumsi harga minyak mentah dan rata-
rata lifting minyak dalam penetapan RAPBN-P 2008 serta untuk mengantisipasi
perencanaan anggaran yang memperhatikan history series-nya namun mampu
memprediksi secara tepat fenomena-fenomena selama setahun yang akan datang yang
akan berpengaruh terhadap APBN baik secara langsung atau tidak maka hendaknya
penetapan asumsi dan perumusan kebijakan fiskal memperhatikan beberapa catatan
mengenai anatomi produksi dan konsumsi energi minyak bumi sebagaimana dijelaskan
sebagai berikut.

Meskipun tampaknya total produksi minyak bumi di Indonesia masih senantiasa lebih
besar daripada konsumsinya namun laju pertumbuhan konsumsi minyak senantiasa
lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksinya (meskipun tumbuh negatif karena
adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM dan berbagai paket kebijakan pengetatan
konsumsi minyak). Menurut periode penelitian yakni sejak tahun 2000-2007, secara
terus menerus produksi minyak tumbuh negatif. Perlambatan produksi minyak terendah
mencapai titik -12,49% pada tahun 2006-2007, hal ini terjadi karena penurunan produksi
secara alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua juga adanya gangguan
produksi akibat bencana alam seperti banjir, serta kegiatan investasi bidang
perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak secara signifikan.

Sedangkan untuk konsumsi minyak di dalam negeri, setelah kebijakan pengurangan
subsidi BBM pada tahun 2004-2005 secara bertahap konsumsi minyak turun sebesar -
4,79% pada tahun 2004-2005 dan -2,14 pada tahun 2005-2006. Penurunan angka
konsumsi minyak tertinggi selama 7 tahun terakhir dicapai pada tahun 2006-2007 yakni
sebesar -31,93%. Angka penurunan yang cukup tajam tersebut dapat dimaklumi karena
penerapan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pasokan BBM di dalam negeri
dengan mengalihkan konsumsi premium ke BBM tak bersubsidi, termasuk kebijakan
konversi minyak tanah ke gas untuk rumah tangga miskin.

Maka sebagai konsekuensinya ratio total konsumsi terhadap total produksi energi
cenderung terus meningkat, tegasnya dari 74,21% pada tahun 2000 menjadi 96,46%
pada tahun 2006.




umihanik.blogspot.com                                                                   3 of 7
umihanik.blogspot.com


                                                                Gambar 3
                       Laju Pertumbuhan Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak
                                     Bumi per Tahun (% Pertahun)

                60.00

                40.00

                20.00

                  -

               (20.00)

               (40.00)

               (60.00)

               (80.00)

              (100.00)
                                1



                                              2



                                                            3



                                                                           4



                                                                                         5



                                                                                                        6



                                                                                                                      7
                             00



                                           00



                                                         00



                                                                        00



                                                                                      00



                                                                                                     00



                                                                                                                   00
                           -2



                                         -2



                                                       -2



                                                                      -2



                                                                                    -2



                                                                                                   -2



                                                                                                                 -2
                        00



                                      01



                                                    02



                                                                   03



                                                                                 04



                                                                                                05



                                                                                                              06
                      20



                                    20



                                                  20



                                                                 20



                                                                               20



                                                                                              20



                                                                                                            20
                                          Produksi                Konsumsi                   Ekspor             Impor


                                         Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM

Seiring dengan menurunnya produksi minyak di dalam negeri, maka volume ekspor juga
mengalami penurunan yang cukup berarti. Tegasnya setelah tahun 2000, volume ekspor
mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai titik terendah pada tahun
2005-2006 yakni turun sebesar -29.08%. Sedangkan untuk impor, selama periode
penelitian 2000-2007 praktis untuk tahun 2000-2001 volume impor            mengalami
peningkatan sebesar 49.43% dan setelahnya hanya tumbuh di kisaran angka 2-7%, dan
pada 2003-2004 rebound sebesar 14.43%. Praktis pada tahun berikutnya secara
berturut-turut volume impor minyak mengalami penurunan yang cukup signifikan dan
mencapai titik terendah pada tahun 2006-2007 sebesar -86.46%. Secara lengkap
fluktuasi produksi, konsumsi, ekspor, dan impor minyak disajikan pada Gambar 3.

Dengan demikian ratio nilai impor minyak bumi terhadap nilai ekspornya telah
berkembang dari 35,07% pada tahun 2000 menjadi 102.14% pada tahun 2006.

                                                   Tabel 1
                               Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi
                                             ( Barrel per Tahun )

                   Produksi                     Konsumsi             Ekspor                                  Impor
     2000       517,403,739.00                383,955,955.00    225,840,000.00                           79,206,903.00
     2001       489,880,596.00                375,668,315.00    239,947,960.00                          118,361,896.69
     2002       455,738,915.00                358,806,832.00    216,901,729.00                          121,269,175.75
     2003       415,818,808.00                373,190,759.00    211,195,794.52                          129,761,738.00
     2004       400,487,014.00                375,494,636.00    180,234,938.00                          148,489,589.13
     2005       385,660,680.00                357,493,997.00    156,766,006.00                          120,159,324.81
     2006       362,670,738.00                349,845,435.00    111,172,003.15                          113,545,934.13
     2007       317,368,073.00                238,141,712.00      83,471,781.00                          15,350,087.36
                                                   Sumber : Dept ESDM

Relatif lebih besarnya produksi dibanding dengan konsumsi energi juga terlihat dari
surplus neraca pembayaran energi minyak bumi dan kondensat.


umihanik.blogspot.com                                                                                                              4 of 7
umihanik.blogspot.com


                                               Tabel 2
                          Neraca Pembayaran Energi Minyak Bumi dan Kondensat
                                        Tahun 2007 (Juta US$)

                   Jenis Produk                    Impor           Ekspor                 Balance
           Minyak Bumi                              8,701.57         7,909.78                (791.79)
           Kondensat                                      -          1,287.68              1,287.68
           Total                                    8,701.57         9,197.47                 495.90
                                      Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM

Sebagai akibat relatif lebih tingginya laju pertumbuhan konsumsi dibandingkan dengan
produksinya maka kita menyaksikan gambaran sebagai berikut :
a. Sejak tahun 2001 transaksi berjalan minyak bumi dan hasilnya terus menerus
   menunjukkan defisit.
b. Neraca perdagangan industri minyak bumi dan pengilangan minyak bumi (termasuk
   didalamnya impor barang modal, bahan baku, dan barang penolong bukan minyak
   bumi dan hasilnya untuk keperluan industri minyak bumi dan pengilangan) mulai
   mengalami defisit sejak tahun 2003, dan
c. Neraca perdagangan minyak bumi dan hasilnya mulai menunjukkan defisit sejak
   tahun 2003

Catatan Kritis Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah Dunia dan Lifting Minyak
dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Energi
Berdasarkan gambaran di atas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian ke depan
mengenai perkembangan konsumsi dan produksi energi minyak bumi sebagai
pertimbangan dalam menentukan besaran asumsi makro harga minyak dan lifting
minyak yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:

1.     Meskipun volume produksi minyak lebih besar dibanding volume konsumsinya,
       mengapa Indonesia terus mengimpor minyak bumi mentah yang harganya
       senantiasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penjualan minyak bumi
       mentah yang diekspor (termasuk didalamnya biaya pengangkutan, asuransi, dll).
       Tampaknya hal ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Menurut informasi yang
       ada, Indonesia melakukan impor minyak mentah guna memenuhi kebutuhan
       produksi minyak jadi di dalam negeri. Sedangkan minyak mentah yang idealnya
       bisa dikelola untuk kebutuhan konsumsi di dalam negeri oleh kontraktor justru
       diekspor6 ke luar negri. Kecenderungan untuk ekspor dilakukan karena harga di luar
       negeri lebih menarik.
2.     Rendahnya nilai7 bagi hasil yang diterima oleh pemerintah (meskipun secara
       proporsi sepertinya pemerintah mendapatkan porsi yang lebih besar) perlu
       mendapatkan perhatian serius, karena model penghitungan bagi hasilnya adalah
       bagi hasil dari minyak yang telah diproduksi setelah dikurangi harga
       perolehan/biaya produksi yang menyedot rata-rata sebesar 50% dari total produksi,
       dan sisanya (50%) dibagi dua yakni sebesar 70% untuk pemerintah dan 30% untuk
       kontraktor8, hal ini minimal akan berlangsung selama 30 tahun. Dapat dibayangkan
       dengan bagian yang tidak besar tersebut nyatanya dalam implementasinya banyak
       penyimpangan dan penggelapan sehingga negara banyak dirugikan, dan hal ini
       lantas menjawab pertanyaan selama ini bahwa meskipun Indonesia kaya akan
6   Komoditi minyak mentah yang diekspor adalah jatah bagi hasil dari produksi minyak yang menjadi hak kontraktor
    dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikan (selain kebijakan pemberian insentif
    harga yang lebih menarik) karena ketentuan bagi hasil minyak telah tertuang dalam kontrak dan tidak mengikat
    kontraktor mengenai penggunaan/akan diapakan bagi hasil minyak yang didapatkan.
7   Bagi hasil yang didapatkan adalah besaran porsi minyak dimana volume yang dibagi dihitung berdasarkan estimasi
    dari volume hasil produksi minyak dikalikan dengan harga ICP yang berlaku pada saat itu
8   Rata-rata konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak yang diberikan kepada perusahaan kontraktor adalah selama 30
    tahun.

umihanik.blogspot.com                                                                                         5 of 7
umihanik.blogspot.com

       minyak, namun rakyat tidak dapat menikmati hasilnya karena yang banyak
       menikmati adalah para kontraktor asing dan koruptor. Oleh karena itu guna
       mengamankan porsi pemerintah yang sudah minim tersebut dan kemungkinan
       untuk menambah penerimaan di sektor migas yang lebih besar maka diperlukan
       dua upaya yang perlu dilakukan secara paralel yakni reformasi birokrasi di bidang
       energi dan di sisi lain peninjauan kembali atas sistem bagi hasil yang ada.
       Diperkirakan jika pemerintah mempunyai strong willingness untuk melakukan upaya
       tersebut secara bersama-sama maka negara akan mendapatkan tambahan
       penerimaan yang cukup signifikan dari sektor migas sebesar 40-50%. Adapun
       mengenai effort berat yang harus dilakukan oleh pemerintah itu persoalan
       selanjutnya yang perlu untuk ditindaklanjuti nanti.
3.     Jika mengacu pada kesamaan potensi minyak yang dipunyai, nampaknya Indonesia
       perlu untuk belajar banyak dalam hal tatakelola perminyakan mulai dari
       eksplorasi/pencarian sumur minyak baru, eksploitasi/pengeboran, produksi,
       distribusi, pemanfaatan dan alokasi hasil pajak termasuk didalamnya alokasi untuk
       revitalisasi industri minyak, sistem bagi hasil dengan pihak kontraktor, sistem
       pemantauan pelaksanaan kegiatan perminyakan yang ketat dari negara-negara
       penghasil minyak lainnya yakni Malaysia dan Vietnam. Artinya dengan potensi
       minyak yang sama nilai manfaat yang didapatkan utamanya oleh masyarakat juga
       sama.
4.     a. Tampaknya tingkat efisiensi dalam konsumsi energi di Indonesia selama periode
           1998-2002 adalah terendah dibandingkan dengan 8 negara Asia tertentu
           lainnya. Hal ini tercermin dari relatif tingginya ratio antara laju pertumbuhan
           konsumsi energi terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
           Tegasnya ratio tersebut untuk Indonesia adalah 1,93 dibanding dengan Thailand
           1,23; Vietnam 1,01; Malaysia 0,95; Pakistan 0,90; Korea Selatan 0,79; Philipina
           0,62; India 0,61; dan China 0,59;
       b Selain itu, untuk negara yang Gross National Income percapitanya kurang dari
           1000 dollar, terlihat pula terjadinya penurunan dalam tingkat efisiensi konsumsi
           energi di Indonesia selama periode 1990-2002. Dalam periode tersebut PDB
           per Unit konsumsi energi di Indonesia menurun dari 4,3 menjadi 4,1, sedangkan
           untuk China meningkat dari 2,1 menjadi 4,6; India dari 4,0 menjadi 5,0;
           Pakistan dari 3,9 menjadi 4,3; dan Vietnam dari 3,3 menjadi 4,2
4.     Tampaknya tidak ada upaya yang signifikan untuk menurunkan penggunaan minyak
       bumi sebagai sumber pembangkit listrik di Indonesia selama periode 1998-2002,
       baru setelah tahun 2004-2005 terdapat upaya penurunan meskipun tidak maksimal.
       Berbeda dengan di Indonesia terlihat bahwa di Kawasan ASEAN lainnya dan di
       China telah berhasil menurunkan penggunaan minyak bumi sebagai sumber
       pembangkit listrik.
5.     Terkait upaya efisiensi dan penurunan penggunaan/konsumsi minyak oleh
       pemerintah dinilai kurang serius, oleh karenanya untuk penyempurnaan kebijakan
       dibidang efisiensi energi minyak ke depan beberapa hal berikut perlu untuk
       diperhatikan :
       a. Penerapan kebijakan pembatasan konsumsi minyak tanah dengan
            mengkonversikan ke LPG, perlu ditinjau dari aspek kualitas yang berpengaruh
            bagi keselamatan/keamanan pemakaian tabung gas (telah banyak kasus
            tabung gas meledak karena nyatanya konstruksi tabung, selang, dan kompor
            gas yang didistribusikan ke masyarakat sangat ringkih, tipis, dan hanya bisa
            dipakai selama dua jam) akibatnya masyarakat ketakutan untuk menggunakan
            LPG dan cenderung kembali untuk mengkonsumsi9 minyak tanah. Meskipun
            harga mahal karena langka namun karena tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu
            jika pemerintah serius untuk melaksanakan kebijakan ini dan memikirkan aspek

9   Rumah tangga dengan 2 anak rata-rata mengonsumsi minyak tanah per hari maksimal 3 liter @ Rp 5000an. Volume
    LPG hasil konversi minyak tanah dengan volume seberat 3 kg dapat dipakai selama seminggu dengan harga isi
    ulang sebesar Rp 20.000. Sedangkan harga LPG reguler ukuran tabung 15 kg dengan rata-rata harga Rp 58.000
    dapat dipakai selama sebulan.

umihanik.blogspot.com                                                                                    6 of 7
umihanik.blogspot.com

        sustainabilitynya maka yang perlu dilakukan ke depan adalah penyempurnaan
        kualitas tabung. Selanjutnya penerapan kebijakan konversi ini perlu dipantau
        dilapangan apakah telah berjalan sesuai harapan ataukah sebaliknya karena
        investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup besar, dan jangan sampai
        kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini menjadi sia-sia.
     b. Bersamaan dengan kebijakan meningkatkan harga BBM untuk industri, ingin
        pula diusahakan untuk melindungi rumah tangga berpendapatan rendah yang
        banyak mengkonsumsi minyak tanah melalui kebijakan tidak menaikkan harga
        minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Yang perlu diantisipasi adalah
        karena diperkirakan kebijaksanaan diskriminasi harga minyak tanah di Indonesia
        tidak berhasil mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan sangat mungkin
        telah mendorong insentif untuk terjadinya manipulasi yang dilakukan oknum.
        Sangat mungkin rumah tangga minimal telah membayar harga minyak tanah
        40% lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah di samping
        seringnya terjadi kelangkaan. Untuk itu perlu upaya perencanaan yang matang
        dan pemantauan yang ketat.
     c Rencana kebijakan efisiensi minyak lainnya yakni penerapan Smart Card yang
        merupakan kebijakan temporer ketika harga minyak sedang membumbung
        tinggi, idealnya telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : (1)
        Biaya instalasi mesin smart card di spbu yang dipastikan menelan biaya triliunan
        rupiah; (2) Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu itu gratis atau
        membayar; (3) Apakah setiap dispenser BBM akan dipasangi EDC untuk
        membaca log kartu cerdas?; (4) Apakah EDC itu akan online dengan server
        utama? Kalau iya, berapa banyak sambungan telepon baru atau sambungan
        vsat baru (seperti yang digunakan ATM) yang akan diperlukan; (5) Apakah kartu
        cerdas menyimpan log sendiri? Kalau iya, berapa besar kapasitas penyimpanan
        chip kartu cerdas itu?. Pertanyaan tersebut muncul karena sepertinya tidak
        tampak ada kebijakan pemerintah yang pro terhadap transportasi umum yang
        nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh kalangan. Artinya pemerintah
        berusaha “memusuhi” para pengguna kendaraan pribadi tanpa menyediakan
        solusi permanen dan jangka panjang bagi semua orang. Buruknya layanan
        transportasi umum itulah yang membuat banyak kalangan kelas menengah
        (bawah, sedang, dan atas) lebih memilih kendaraan pribadi.


*Data dan sumber informasi diperoleh dari berbagai sumber




umihanik.blogspot.com                                                                7 of 7
Email Address                        : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page                          : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook                             : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter                              : http://twitter.com/umihanik
Citizenship                          : Indonesian

Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
   Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
   Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
   as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
   the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
   Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
   Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
   Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
   Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
    Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
    Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
    Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
    University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
    Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
    Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

JURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga Minyak
JURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga MinyakJURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga Minyak
JURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga Minyakbennyagussetiono
 
Handouts pie makro 2012
Handouts pie makro 2012Handouts pie makro 2012
Handouts pie makro 2012bwfitri
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
 
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanikAda apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Simalakama kebijakan subsidi bbm umi hanik
Simalakama kebijakan subsidi bbm umi hanikSimalakama kebijakan subsidi bbm umi hanik
Simalakama kebijakan subsidi bbm umi hanikUmi Hanik
 
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGAPENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGAmandalina landy
 
pengantar ilmu ekonomi
pengantar ilmu ekonomipengantar ilmu ekonomi
pengantar ilmu ekonomiHilda Rusdiana
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaSuaditya Dika
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaanwani9
 
2017 Tantangan Risiko Global Indonesia
2017 Tantangan Risiko Global Indonesia2017 Tantangan Risiko Global Indonesia
2017 Tantangan Risiko Global IndonesiaPerdana Wahyu Santosa
 
Pangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanikPangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanikUmi Hanik
 
Power point ketenaga kerja kls 8
Power point ketenaga kerja kls 8Power point ketenaga kerja kls 8
Power point ketenaga kerja kls 8arifin
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Tony Hidayat
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...turah11
 

Mais procurados (18)

Sektoral Perekonomian Indonesia
Sektoral Perekonomian Indonesia Sektoral Perekonomian Indonesia
Sektoral Perekonomian Indonesia
 
JURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga Minyak
JURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga MinyakJURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga Minyak
JURNAL PDP VOL 4 NO 2 Benny Agus Setiono Fluktuasi Harga Minyak
 
Handouts pie makro 2012
Handouts pie makro 2012Handouts pie makro 2012
Handouts pie makro 2012
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
 
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanikAda apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
 
Simalakama kebijakan subsidi bbm umi hanik
Simalakama kebijakan subsidi bbm umi hanikSimalakama kebijakan subsidi bbm umi hanik
Simalakama kebijakan subsidi bbm umi hanik
 
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGAPENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
 
pengantar ilmu ekonomi
pengantar ilmu ekonomipengantar ilmu ekonomi
pengantar ilmu ekonomi
 
Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018 Final informasi apbn 2018
Final informasi apbn 2018
 
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesiaAnalisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi di indonesia
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 
2017 Tantangan Risiko Global Indonesia
2017 Tantangan Risiko Global Indonesia2017 Tantangan Risiko Global Indonesia
2017 Tantangan Risiko Global Indonesia
 
Pangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanikPangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanik
 
Uu 01 1990
Uu 01 1990Uu 01 1990
Uu 01 1990
 
Makalah pertumbuhan ekonimi STIP WUNA
Makalah pertumbuhan ekonimi STIP WUNA Makalah pertumbuhan ekonimi STIP WUNA
Makalah pertumbuhan ekonimi STIP WUNA
 
Power point ketenaga kerja kls 8
Power point ketenaga kerja kls 8Power point ketenaga kerja kls 8
Power point ketenaga kerja kls 8
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
 

Semelhante a Analisis Ketahanan Energi Indonesia

9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx
9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx
9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptxAgungRizky22
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalBazari Azhar Azizi
 
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikCatatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Analisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganAnalisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganFRANKLYN_SS
 
Krisis global dan kenaikan harga pangan umi hanik
Krisis global dan kenaikan harga pangan umi hanikKrisis global dan kenaikan harga pangan umi hanik
Krisis global dan kenaikan harga pangan umi hanikUmi Hanik
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Subsidi minyak goreng curah umi hanik
Subsidi minyak goreng curah umi hanikSubsidi minyak goreng curah umi hanik
Subsidi minyak goreng curah umi hanikUmi Hanik
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
 
Total faktor produktivitas
Total faktor produktivitasTotal faktor produktivitas
Total faktor produktivitas'Andrian Djamalu
 
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGAPENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGAmandalina landy
 
Kenaikan Harga BBM Berpotensi Inflasi
Kenaikan Harga BBM Berpotensi InflasiKenaikan Harga BBM Berpotensi Inflasi
Kenaikan Harga BBM Berpotensi Inflasinovitadeva
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalSiti Sahati
 
Menaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyat
Menaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyatMenaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyat
Menaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyatAgung Dwi Sutrisno
 
Perekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
Perekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomiPerekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
Perekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomihandy watung
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
 
Mekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNMekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNJogo Hera
 

Semelhante a Analisis Ketahanan Energi Indonesia (20)

9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx
9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx
9. EKONOMI MIGAS 9 akkakakakakkakaak.pptx
 
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskalFaktor faktor pendukung kebijakan fiskal
Faktor faktor pendukung kebijakan fiskal
 
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanikCatatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
Catatan kritis proses pembahasan ruu apbn 2009 umi hanik
 
Analisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganAnalisis Nota Keuangan
Analisis Nota Keuangan
 
Krisis global dan kenaikan harga pangan umi hanik
Krisis global dan kenaikan harga pangan umi hanikKrisis global dan kenaikan harga pangan umi hanik
Krisis global dan kenaikan harga pangan umi hanik
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
 
Subsidi minyak goreng curah umi hanik
Subsidi minyak goreng curah umi hanikSubsidi minyak goreng curah umi hanik
Subsidi minyak goreng curah umi hanik
 
A.docx
A.docxA.docx
A.docx
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
 
Total faktor produktivitas
Total faktor produktivitasTotal faktor produktivitas
Total faktor produktivitas
 
Ekonomi makro
Ekonomi makroEkonomi makro
Ekonomi makro
 
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGAPENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
PENGARUH EKONOMI KE ATAS KELUARGA
 
Industri Cpo Indonesia
Industri Cpo IndonesiaIndustri Cpo Indonesia
Industri Cpo Indonesia
 
Kenaikan Harga BBM Berpotensi Inflasi
Kenaikan Harga BBM Berpotensi InflasiKenaikan Harga BBM Berpotensi Inflasi
Kenaikan Harga BBM Berpotensi Inflasi
 
Makalah pertumbuhan ekonomi
Makalah pertumbuhan ekonomiMakalah pertumbuhan ekonomi
Makalah pertumbuhan ekonomi
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
 
Menaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyat
Menaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyatMenaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyat
Menaikkan harga bbm ditengah penderitaan rakyat
 
Perekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
Perekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomiPerekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
Perekonomian Indonesi: Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
 
Mekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNMekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBN
 

Mais de Umi Hanik

M&E PHLN antara Teori Kebijakan dan Praktik
M&E PHLN antara Teori Kebijakan dan PraktikM&E PHLN antara Teori Kebijakan dan Praktik
M&E PHLN antara Teori Kebijakan dan PraktikUmi Hanik
 
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?Umi Hanik
 
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phlnM&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phlnUmi Hanik
 
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikCatatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikUmi Hanik
 
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanikKrisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanikUmi Hanik
 
Analisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanik
Analisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanikAnalisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanik
Analisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanikUmi Hanik
 
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi HanikPenyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi HanikUmi Hanik
 
Banjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanik
Banjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanikBanjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanik
Banjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanikUmi Hanik
 
Arus utama pembangunan perdesaan umi hanik
Arus utama pembangunan perdesaan umi hanikArus utama pembangunan perdesaan umi hanik
Arus utama pembangunan perdesaan umi hanikUmi Hanik
 
Gross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikGross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikUmi Hanik
 
Derajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanik
Derajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanikDerajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanik
Derajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanikUmi Hanik
 
Crowding out umi hanik
Crowding out umi hanikCrowding out umi hanik
Crowding out umi hanikUmi Hanik
 
Ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanik
Ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanikIlusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanik
Ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanikUmi Hanik
 
Merah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanik
Merah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanikMerah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanik
Merah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanikUmi Hanik
 
Perempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukur
Perempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukurPerempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukur
Perempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukurUmi Hanik
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikUmi Hanik
 
Setengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanik
Setengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanikSetengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanik
Setengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanikUmi Hanik
 
Reorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanik
Reorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanikReorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanik
Reorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanikUmi Hanik
 
M&e alignment for aid effectiveness umi hanik
M&e alignment for aid effectiveness umi hanikM&e alignment for aid effectiveness umi hanik
M&e alignment for aid effectiveness umi hanikUmi Hanik
 
Here i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanik
Here i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanikHere i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanik
Here i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanikUmi Hanik
 

Mais de Umi Hanik (20)

M&E PHLN antara Teori Kebijakan dan Praktik
M&E PHLN antara Teori Kebijakan dan PraktikM&E PHLN antara Teori Kebijakan dan Praktik
M&E PHLN antara Teori Kebijakan dan Praktik
 
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
Evaluasi Kinerja Untuk Menyelamatkan Instansi Pemerintah, keniscayaankah?
 
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phlnM&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
M&E sebagai konsensus untuk efektivitas pemanfaatan phln
 
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanikCatatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
Catatan singkat pembahasan paket ruu reformasi perpajakan umi hanik
 
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanikKrisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
Krisis global kinerja ekspor dan potensi lpei umi hanik
 
Analisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanik
Analisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanikAnalisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanik
Analisa kinerja ekspor indonesia untuk penyempurnaan ruu lpei umi hanik
 
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi HanikPenyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
Penyelarasan Kebijakan M&E Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Umi Hanik
 
Banjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanik
Banjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanikBanjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanik
Banjir infrastruktur dan kedaulatan pangan umi hanik
 
Arus utama pembangunan perdesaan umi hanik
Arus utama pembangunan perdesaan umi hanikArus utama pembangunan perdesaan umi hanik
Arus utama pembangunan perdesaan umi hanik
 
Gross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanikGross national happiness umi hanik
Gross national happiness umi hanik
 
Derajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanik
Derajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanikDerajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanik
Derajat keislaman dan keimanan gimana ngukurnya umi hanik
 
Crowding out umi hanik
Crowding out umi hanikCrowding out umi hanik
Crowding out umi hanik
 
Ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanik
Ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanikIlusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanik
Ilusi perencanaan dan penganggaran pembangunan umi hanik
 
Merah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanik
Merah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanikMerah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanik
Merah kuning hijau putih biru bangsaku umi hanik
 
Perempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukur
Perempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukurPerempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukur
Perempuan pengabdian vs aktualisasi keraguan vs keikhlasan & syukur
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
 
Setengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanik
Setengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanikSetengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanik
Setengah permasalahan ketenagakerjaan umi hanik
 
Reorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanik
Reorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanikReorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanik
Reorientasi pertanian kasus kedelai langka umi hanik
 
M&e alignment for aid effectiveness umi hanik
M&e alignment for aid effectiveness umi hanikM&e alignment for aid effectiveness umi hanik
M&e alignment for aid effectiveness umi hanik
 
Here i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanik
Here i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanikHere i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanik
Here i am oleh oleh dari kampus bumi tegalboto umi hanik
 

Último

Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",Kanaidi ken
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTINAFITRIYAH
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxLeniMawarti1
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x BintanVenyHandayani2
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxnataliadwiasty
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 

Último (20)

Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY  SKILL",
RENCANA + Link2 Materi TRAINING "Effective LEADERSHIP & SUPERVISORY SKILL",
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptxKeberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
Keberagaman-Peserta-Didik-dalam-Psikologi-Pendidikan.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintanmodul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
modul 1.2 guru penggerak angkatan x Bintan
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptxLATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
LATIHAN SOAL SISTEM PENCERNAAN KELAS 11pptx
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 

Analisis Ketahanan Energi Indonesia

  • 1. umihanik.blogspot.com Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia : Kajian RAPBN-P Untuk Penyempurnaan Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah dan Rata-rata Lifting Minyak Dalam Mengamankan APBN 2008 Umi Hanik Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 45 Tahun 2007 bahwa penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2008 dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun 2008. Perhitungan besaran RAPBN-P 2008 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tersebut adalah: (i) Pertumbuhan ekonomi; (ii) Laju inflasi; (iii) Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika; (iv) Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan; (v) Rata-rata1 harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional; (vi) Lifting2 minyak mentah Indonesia per hari. Gambar 1 Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional Desember 2006 – Januari 2008 (US$/Barrel) Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008 1 Indonesia Crude Oil Price (ICP) adalah rata-rata harga minyak mentah dengan kualitas dan harga tinggi yang di ekspor ke luar negeri. Dari total lifting minyak mentah nasional rata-rata sekitar 30% diekspor dan sisanya yakni minyak mentah dengan kualitas dan harga rendah diolah menjadi minyak jadi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun demikian ICP yang tinggi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan negara karena bagi hasil yang diterima oleh pemerintah sangat minim. Bagi hasil yang diterima oleh pemerintah adalah hasil produksi minyak setelah dipotong harga perolehan oleh kontraktor yang proporsinya sekitar 40-50% dari total produksi, sisanya dibagi untuk pemerintah sebesar 70% dan 30% untuk kontraktor. Harga perolehan besar karena biaya eksplorasi untuk menemukan sumur minyak baru serta biaya untuk pembelian dan pengoperasian peralatan eksplorasi dan eksploitasi sangat mahal. 2 Lifting minyak adalah volume minyak mentah termasuk kondensat (dalam satuan barel per hari) yang diproduksi dari sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia baik yang telah tua maupun sumur-sumur minyak baru (Blok Cepu). Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan dalam rangka menemukan sumber-sumber minyak baru tidak masuk dalam komponen estimasi perhitungan lifting karena belum menghasilkan minyak. umihanik.blogspot.com 1 of 7
  • 2. umihanik.blogspot.com Melambungnya harga minyak mentah internasional jauh melebihi angka asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2008 yakni sebesar US$ 60 per barel dan mencapai puncaknya pada November 2007 yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan produksi minyak dunia, krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap APBN 2008. Dampak dari pergeseran asumsi tersebut apabila tidak dilakukan langkah pengamanan akan menyebabkan pembengkakan defisit terhadap APBN dari 1,7% menjadi 4,2% atas PDB3. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan (subprime mortage4) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus bergerak naik sejak pertengahan tahun 2007 bahkan ketika penyusunan RAPBN 2008 tengah berlangsung pada Bulan September-Oktober 2007 harga minyak mentah internasional sudah bergerak di atas US$ 85 per barel dan per 12 Maret 2008 harga minyak mentah dunia sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Sangat disayangkan karena proses penyusunan APBN 2008 dan RAPBN-P 2008 mengabaikan fenomena-fenomena tersebut sehingga penetapan asumsi-asumsinya menjadi underestimate5. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang cukup tinggi yang melanda dunia belakangan ini dan mengharuskan untuk dilakukan perubahan atas APBN 2008 lebih awal menggambarkan betapa kualitas perencana anggaran di republik ini sangat low capacity karena output yang dihasilkan sangat rentan terhadap berbagai goncangan ekonomi. Tegasnya, meskipun symthoms yang ditunjukkan cukup jelas namun perencana anggaran yang ada tidak mampu untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi secara tepat faktor domestik maupun internasional yang akan terjadi ‘hanya’ dalam satu tahun yang akan datang. Dapat dibayangkan betapa kualitas dari produk perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMN) dan jangka panjang dua puluh tahunan (RPJPN) serta produk-produk perencanaan lainnya menjadi patut juga untuk dipertanyakan apakah telah out of date atau bahkan terlalu imajiner sehingga tidak cukup relevan untuk dijadikan acuan. Di masa mendatang situasi seperti ini akan kerap terjadi selama Indonesia belum memiliki perencana anggaran dengan kapasitas yang handal dengan output perencanaan yang berkualitas dan cukup komprehensif serta antisipatif terhadap berbagai perubahan karena kelenturannya dalam menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi domestik maupun internasional dan fenomena lainnya. 3 Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu yang mencakup nilai barang- barang yang diproduksi dan nilai dari jasa yang dihasilkan. Output dari masing-masing barang dan jasa ini dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari PDB atau GDP 4 Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah 5 Raker Panggar RAPBN-P 2008 menyepakati penetapan asumsi harga minyak sebesar US$ 85 per barel sementara harga ICP per 12 Maret 2008 sudah menembus angka di atas US$ 90 per barel. Hasil release (11 Maret 2008) oleh University of California Los Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus senilai U1S$ 152 Miliar yang diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja konsumen, investasi bisnis, pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada kwartal III sebesar 3%, dan 2,5% pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka pengangguran naik menjadi 5,5% pada kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi tersebut ekonomi AS akan lolos dari resesi paling cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage baru akan pulih pada semester II. Namun ekonomi AS akan melambat pada kwartal II 2008 umihanik.blogspot.com 2 of 7
  • 3. umihanik.blogspot.com Gambar 2 Gambaran Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi ( Barrel per Tahun ) Sumber : Dept ESDM Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia Selanjutnya, terkait usulan pergeseran besaran asumsi harga minyak mentah dan rata- rata lifting minyak dalam penetapan RAPBN-P 2008 serta untuk mengantisipasi perencanaan anggaran yang memperhatikan history series-nya namun mampu memprediksi secara tepat fenomena-fenomena selama setahun yang akan datang yang akan berpengaruh terhadap APBN baik secara langsung atau tidak maka hendaknya penetapan asumsi dan perumusan kebijakan fiskal memperhatikan beberapa catatan mengenai anatomi produksi dan konsumsi energi minyak bumi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Meskipun tampaknya total produksi minyak bumi di Indonesia masih senantiasa lebih besar daripada konsumsinya namun laju pertumbuhan konsumsi minyak senantiasa lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksinya (meskipun tumbuh negatif karena adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM dan berbagai paket kebijakan pengetatan konsumsi minyak). Menurut periode penelitian yakni sejak tahun 2000-2007, secara terus menerus produksi minyak tumbuh negatif. Perlambatan produksi minyak terendah mencapai titik -12,49% pada tahun 2006-2007, hal ini terjadi karena penurunan produksi secara alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua juga adanya gangguan produksi akibat bencana alam seperti banjir, serta kegiatan investasi bidang perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak secara signifikan. Sedangkan untuk konsumsi minyak di dalam negeri, setelah kebijakan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2004-2005 secara bertahap konsumsi minyak turun sebesar - 4,79% pada tahun 2004-2005 dan -2,14 pada tahun 2005-2006. Penurunan angka konsumsi minyak tertinggi selama 7 tahun terakhir dicapai pada tahun 2006-2007 yakni sebesar -31,93%. Angka penurunan yang cukup tajam tersebut dapat dimaklumi karena penerapan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pasokan BBM di dalam negeri dengan mengalihkan konsumsi premium ke BBM tak bersubsidi, termasuk kebijakan konversi minyak tanah ke gas untuk rumah tangga miskin. Maka sebagai konsekuensinya ratio total konsumsi terhadap total produksi energi cenderung terus meningkat, tegasnya dari 74,21% pada tahun 2000 menjadi 96,46% pada tahun 2006. umihanik.blogspot.com 3 of 7
  • 4. umihanik.blogspot.com Gambar 3 Laju Pertumbuhan Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi per Tahun (% Pertahun) 60.00 40.00 20.00 - (20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) 1 2 3 4 5 6 7 00 00 00 00 00 00 00 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 00 01 02 03 04 05 06 20 20 20 20 20 20 20 Produksi Konsumsi Ekspor Impor Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM Seiring dengan menurunnya produksi minyak di dalam negeri, maka volume ekspor juga mengalami penurunan yang cukup berarti. Tegasnya setelah tahun 2000, volume ekspor mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai titik terendah pada tahun 2005-2006 yakni turun sebesar -29.08%. Sedangkan untuk impor, selama periode penelitian 2000-2007 praktis untuk tahun 2000-2001 volume impor mengalami peningkatan sebesar 49.43% dan setelahnya hanya tumbuh di kisaran angka 2-7%, dan pada 2003-2004 rebound sebesar 14.43%. Praktis pada tahun berikutnya secara berturut-turut volume impor minyak mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai titik terendah pada tahun 2006-2007 sebesar -86.46%. Secara lengkap fluktuasi produksi, konsumsi, ekspor, dan impor minyak disajikan pada Gambar 3. Dengan demikian ratio nilai impor minyak bumi terhadap nilai ekspornya telah berkembang dari 35,07% pada tahun 2000 menjadi 102.14% pada tahun 2006. Tabel 1 Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi ( Barrel per Tahun ) Produksi Konsumsi Ekspor Impor 2000 517,403,739.00 383,955,955.00 225,840,000.00 79,206,903.00 2001 489,880,596.00 375,668,315.00 239,947,960.00 118,361,896.69 2002 455,738,915.00 358,806,832.00 216,901,729.00 121,269,175.75 2003 415,818,808.00 373,190,759.00 211,195,794.52 129,761,738.00 2004 400,487,014.00 375,494,636.00 180,234,938.00 148,489,589.13 2005 385,660,680.00 357,493,997.00 156,766,006.00 120,159,324.81 2006 362,670,738.00 349,845,435.00 111,172,003.15 113,545,934.13 2007 317,368,073.00 238,141,712.00 83,471,781.00 15,350,087.36 Sumber : Dept ESDM Relatif lebih besarnya produksi dibanding dengan konsumsi energi juga terlihat dari surplus neraca pembayaran energi minyak bumi dan kondensat. umihanik.blogspot.com 4 of 7
  • 5. umihanik.blogspot.com Tabel 2 Neraca Pembayaran Energi Minyak Bumi dan Kondensat Tahun 2007 (Juta US$) Jenis Produk Impor Ekspor Balance Minyak Bumi 8,701.57 7,909.78 (791.79) Kondensat - 1,287.68 1,287.68 Total 8,701.57 9,197.47 495.90 Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM Sebagai akibat relatif lebih tingginya laju pertumbuhan konsumsi dibandingkan dengan produksinya maka kita menyaksikan gambaran sebagai berikut : a. Sejak tahun 2001 transaksi berjalan minyak bumi dan hasilnya terus menerus menunjukkan defisit. b. Neraca perdagangan industri minyak bumi dan pengilangan minyak bumi (termasuk didalamnya impor barang modal, bahan baku, dan barang penolong bukan minyak bumi dan hasilnya untuk keperluan industri minyak bumi dan pengilangan) mulai mengalami defisit sejak tahun 2003, dan c. Neraca perdagangan minyak bumi dan hasilnya mulai menunjukkan defisit sejak tahun 2003 Catatan Kritis Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah Dunia dan Lifting Minyak dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Energi Berdasarkan gambaran di atas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian ke depan mengenai perkembangan konsumsi dan produksi energi minyak bumi sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran asumsi makro harga minyak dan lifting minyak yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut: 1. Meskipun volume produksi minyak lebih besar dibanding volume konsumsinya, mengapa Indonesia terus mengimpor minyak bumi mentah yang harganya senantiasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penjualan minyak bumi mentah yang diekspor (termasuk didalamnya biaya pengangkutan, asuransi, dll). Tampaknya hal ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Menurut informasi yang ada, Indonesia melakukan impor minyak mentah guna memenuhi kebutuhan produksi minyak jadi di dalam negeri. Sedangkan minyak mentah yang idealnya bisa dikelola untuk kebutuhan konsumsi di dalam negeri oleh kontraktor justru diekspor6 ke luar negri. Kecenderungan untuk ekspor dilakukan karena harga di luar negeri lebih menarik. 2. Rendahnya nilai7 bagi hasil yang diterima oleh pemerintah (meskipun secara proporsi sepertinya pemerintah mendapatkan porsi yang lebih besar) perlu mendapatkan perhatian serius, karena model penghitungan bagi hasilnya adalah bagi hasil dari minyak yang telah diproduksi setelah dikurangi harga perolehan/biaya produksi yang menyedot rata-rata sebesar 50% dari total produksi, dan sisanya (50%) dibagi dua yakni sebesar 70% untuk pemerintah dan 30% untuk kontraktor8, hal ini minimal akan berlangsung selama 30 tahun. Dapat dibayangkan dengan bagian yang tidak besar tersebut nyatanya dalam implementasinya banyak penyimpangan dan penggelapan sehingga negara banyak dirugikan, dan hal ini lantas menjawab pertanyaan selama ini bahwa meskipun Indonesia kaya akan 6 Komoditi minyak mentah yang diekspor adalah jatah bagi hasil dari produksi minyak yang menjadi hak kontraktor dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikan (selain kebijakan pemberian insentif harga yang lebih menarik) karena ketentuan bagi hasil minyak telah tertuang dalam kontrak dan tidak mengikat kontraktor mengenai penggunaan/akan diapakan bagi hasil minyak yang didapatkan. 7 Bagi hasil yang didapatkan adalah besaran porsi minyak dimana volume yang dibagi dihitung berdasarkan estimasi dari volume hasil produksi minyak dikalikan dengan harga ICP yang berlaku pada saat itu 8 Rata-rata konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak yang diberikan kepada perusahaan kontraktor adalah selama 30 tahun. umihanik.blogspot.com 5 of 7
  • 6. umihanik.blogspot.com minyak, namun rakyat tidak dapat menikmati hasilnya karena yang banyak menikmati adalah para kontraktor asing dan koruptor. Oleh karena itu guna mengamankan porsi pemerintah yang sudah minim tersebut dan kemungkinan untuk menambah penerimaan di sektor migas yang lebih besar maka diperlukan dua upaya yang perlu dilakukan secara paralel yakni reformasi birokrasi di bidang energi dan di sisi lain peninjauan kembali atas sistem bagi hasil yang ada. Diperkirakan jika pemerintah mempunyai strong willingness untuk melakukan upaya tersebut secara bersama-sama maka negara akan mendapatkan tambahan penerimaan yang cukup signifikan dari sektor migas sebesar 40-50%. Adapun mengenai effort berat yang harus dilakukan oleh pemerintah itu persoalan selanjutnya yang perlu untuk ditindaklanjuti nanti. 3. Jika mengacu pada kesamaan potensi minyak yang dipunyai, nampaknya Indonesia perlu untuk belajar banyak dalam hal tatakelola perminyakan mulai dari eksplorasi/pencarian sumur minyak baru, eksploitasi/pengeboran, produksi, distribusi, pemanfaatan dan alokasi hasil pajak termasuk didalamnya alokasi untuk revitalisasi industri minyak, sistem bagi hasil dengan pihak kontraktor, sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan perminyakan yang ketat dari negara-negara penghasil minyak lainnya yakni Malaysia dan Vietnam. Artinya dengan potensi minyak yang sama nilai manfaat yang didapatkan utamanya oleh masyarakat juga sama. 4. a. Tampaknya tingkat efisiensi dalam konsumsi energi di Indonesia selama periode 1998-2002 adalah terendah dibandingkan dengan 8 negara Asia tertentu lainnya. Hal ini tercermin dari relatif tingginya ratio antara laju pertumbuhan konsumsi energi terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Tegasnya ratio tersebut untuk Indonesia adalah 1,93 dibanding dengan Thailand 1,23; Vietnam 1,01; Malaysia 0,95; Pakistan 0,90; Korea Selatan 0,79; Philipina 0,62; India 0,61; dan China 0,59; b Selain itu, untuk negara yang Gross National Income percapitanya kurang dari 1000 dollar, terlihat pula terjadinya penurunan dalam tingkat efisiensi konsumsi energi di Indonesia selama periode 1990-2002. Dalam periode tersebut PDB per Unit konsumsi energi di Indonesia menurun dari 4,3 menjadi 4,1, sedangkan untuk China meningkat dari 2,1 menjadi 4,6; India dari 4,0 menjadi 5,0; Pakistan dari 3,9 menjadi 4,3; dan Vietnam dari 3,3 menjadi 4,2 4. Tampaknya tidak ada upaya yang signifikan untuk menurunkan penggunaan minyak bumi sebagai sumber pembangkit listrik di Indonesia selama periode 1998-2002, baru setelah tahun 2004-2005 terdapat upaya penurunan meskipun tidak maksimal. Berbeda dengan di Indonesia terlihat bahwa di Kawasan ASEAN lainnya dan di China telah berhasil menurunkan penggunaan minyak bumi sebagai sumber pembangkit listrik. 5. Terkait upaya efisiensi dan penurunan penggunaan/konsumsi minyak oleh pemerintah dinilai kurang serius, oleh karenanya untuk penyempurnaan kebijakan dibidang efisiensi energi minyak ke depan beberapa hal berikut perlu untuk diperhatikan : a. Penerapan kebijakan pembatasan konsumsi minyak tanah dengan mengkonversikan ke LPG, perlu ditinjau dari aspek kualitas yang berpengaruh bagi keselamatan/keamanan pemakaian tabung gas (telah banyak kasus tabung gas meledak karena nyatanya konstruksi tabung, selang, dan kompor gas yang didistribusikan ke masyarakat sangat ringkih, tipis, dan hanya bisa dipakai selama dua jam) akibatnya masyarakat ketakutan untuk menggunakan LPG dan cenderung kembali untuk mengkonsumsi9 minyak tanah. Meskipun harga mahal karena langka namun karena tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu jika pemerintah serius untuk melaksanakan kebijakan ini dan memikirkan aspek 9 Rumah tangga dengan 2 anak rata-rata mengonsumsi minyak tanah per hari maksimal 3 liter @ Rp 5000an. Volume LPG hasil konversi minyak tanah dengan volume seberat 3 kg dapat dipakai selama seminggu dengan harga isi ulang sebesar Rp 20.000. Sedangkan harga LPG reguler ukuran tabung 15 kg dengan rata-rata harga Rp 58.000 dapat dipakai selama sebulan. umihanik.blogspot.com 6 of 7
  • 7. umihanik.blogspot.com sustainabilitynya maka yang perlu dilakukan ke depan adalah penyempurnaan kualitas tabung. Selanjutnya penerapan kebijakan konversi ini perlu dipantau dilapangan apakah telah berjalan sesuai harapan ataukah sebaliknya karena investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup besar, dan jangan sampai kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini menjadi sia-sia. b. Bersamaan dengan kebijakan meningkatkan harga BBM untuk industri, ingin pula diusahakan untuk melindungi rumah tangga berpendapatan rendah yang banyak mengkonsumsi minyak tanah melalui kebijakan tidak menaikkan harga minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Yang perlu diantisipasi adalah karena diperkirakan kebijaksanaan diskriminasi harga minyak tanah di Indonesia tidak berhasil mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan sangat mungkin telah mendorong insentif untuk terjadinya manipulasi yang dilakukan oknum. Sangat mungkin rumah tangga minimal telah membayar harga minyak tanah 40% lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah di samping seringnya terjadi kelangkaan. Untuk itu perlu upaya perencanaan yang matang dan pemantauan yang ketat. c Rencana kebijakan efisiensi minyak lainnya yakni penerapan Smart Card yang merupakan kebijakan temporer ketika harga minyak sedang membumbung tinggi, idealnya telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : (1) Biaya instalasi mesin smart card di spbu yang dipastikan menelan biaya triliunan rupiah; (2) Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu itu gratis atau membayar; (3) Apakah setiap dispenser BBM akan dipasangi EDC untuk membaca log kartu cerdas?; (4) Apakah EDC itu akan online dengan server utama? Kalau iya, berapa banyak sambungan telepon baru atau sambungan vsat baru (seperti yang digunakan ATM) yang akan diperlukan; (5) Apakah kartu cerdas menyimpan log sendiri? Kalau iya, berapa besar kapasitas penyimpanan chip kartu cerdas itu?. Pertanyaan tersebut muncul karena sepertinya tidak tampak ada kebijakan pemerintah yang pro terhadap transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh kalangan. Artinya pemerintah berusaha “memusuhi” para pengguna kendaraan pribadi tanpa menyediakan solusi permanen dan jangka panjang bagi semua orang. Buruknya layanan transportasi umum itulah yang membuat banyak kalangan kelas menengah (bawah, sedang, dan atas) lebih memilih kendaraan pribadi. *Data dan sumber informasi diperoleh dari berbagai sumber umihanik.blogspot.com 7 of 7
  • 8. Email Address : umihanik@gmail.com Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com Online Page : http://umihanik.blogspot.com/ Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1 Twitter : http://twitter.com/umihanik Citizenship : Indonesian Professional Histories 1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E) Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program 2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party 3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities 4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and Disadvantage Area) Program 5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate Researcher for strategic project concerning planning and public policy research 6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies Educational Background Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia Summary Of Economics Legislation Advisory 1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008 2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008 3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008 4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008 5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008 6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008 7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008 8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009 9. Free Trade Zone Law Draft, 2009 10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the Budget Year of 2009, 2009 11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing. Organization Background, Social And Community Involvement 1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation Community (InDEC) 2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu 4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch 5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni Association, National Committee 6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA) 7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE), University of Jember (UoJ) 8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI) 9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ 10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII), Economics Branch, UoJ 11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang Alun’, UoJ 12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ Personal Information Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music