Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pola karir PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Secara garis besar dibahas tentang ketidakteraturan manajemen kepegawaian saat ini, tujuan pengaturan pola karir, komponen pola karir, ruang lingkupnya, serta persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan struktural, dan pemindahan jabatan.

2. 1. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BELUM BERJALAN SECARA
SISTEMATIS, KONSISTEN DAN TERARAH :
* PENGADAAN & PENEMPATAN CPNS/PNS BELUM MENGACU
PADA KEBUTUHAN DASAR/POKOK ORGANISASI,
* KENAIKAN PANGKAT BELUM DIDASARKAN PADA STRUKTUR
PANGKAT/GOLONGAN, KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA,
* PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL BELUM
BERBASIS PADA KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA,
* PENGEMBANGAN PNS MASIH SANGAT TERBATAS, SERTA
* DISIPLIN KERJA, PENILAIAN KERJA, PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SERTA PROGRAM PENSIUN BELUM MENJADI
FOKUS KAJIAN DAN PERTIMBANGAN PIMPINAN.
2. AKIBATNYA IKLIM KERJA KURANG KONDUSIF KARENA PEDOMAN
DAN IMPLEMENTASI POLA KARIER PNS BELUM SEPENUHNYA
BERSINERGI ANTARA KEBUTUHAN/TUJUAN PNS DENGAN
INSTITUSI.

3. (1) MAKSUD :
MENJAMIN KEPASTIAN ARAH PENGEMBANGAN KARIR PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI, MULAI DARI KARIR TERENDAH SAMPAI KARIR
TERTINGGI SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA YANG
DIMILIKINYA.
(2) TUJUAN :
a. MENDAYAGUNAKAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWABNYA;
b. MEMBINA KEMAMPUAN, KECAKAPAN DAN KETERAMPILAN SECARA EFISIEN,
EFEKTIF DAN RASIONAL;
c. MENYERASIKAN KEMAMPUAN, KECAKAPAN DAN KETERAMPILAN PEGAWAI
SESUAI DENGAN JENJANG DAN JENIS PENUGASAN DALAM JABATAN; DAN
d. MENCIPTAKAN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF DAN TRANSPARAN.
Pasal
2

4. KOMPONEN DAN HASIL KEGIATAN DALAM POLA KARIR :
a. ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA;
b. PETA JABATAN;
c. EVALUASI JABATAN;
d. STANDAR KOMPETENSI JABATAN; DAN
e. KOMPETENSI PEGAWAI.
Pasal
3

5. a. ALUR KARIR PNS;
b. POLA PEMBINAAN KARIR;
c. PENEMPATAN PNS;
d. KENAIKAN PANGKAT PNS;
e. PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL
TERTENTU;
f. PERPINDAHAN PNS;
g. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PNS;
h. DISIPLIN KERJA PNS;
i. PENILAIAN KINERJA PNS;
j. PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS.
Ruang Lingkup Pola Karir
Pasal
4

6. KETERANGAN :
1. KARIER PNS DIMULAI SEJAK PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN SAMPAI DENGAN
PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS.
2. ALUR KARIR PNS DIMULAI DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM.
3. DALAM PENGEMBANGAN KARIR LEBIH LANJUT PNS DAPAT TETAP BERADA PADA JABATAN FUNGSIONAL
UMUM, MELALUI ALUR KARIR JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.
Alur Karir
PNS
CPNSCPNS
PNSPNS
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
JABATAN
STRUKTURAL
PENSIUN
JABATAN
FUNGSIONAL UMUM
Pasal
5

7. PEMBINAAN KARIR JABATAN PNS DIMULAI SEJAK
PENGANGKATANNYA SEBAGAI PNS DAN DILAKSANAKAN DALAM
RANGKA M
ENGEMBANGKAN KOMPETENSI PNS SEHINGGA MEMENUHI
PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS SUATU JABATAN HINGGA BERHENTI SEBAGAI PNS.
Pola Pembinaan Karir
Pasal
6

8.  Penempatan PNS di dalam lingkup
SKPD disesuaikan dengan formasi
PNS dan/atau kebutuhan organisasi,
latar belakang pendidikan dan
kompetensi yang bersangkutan.
 Penempatan PNS di dalam lingkup
SKPD disesuaikan dengan formasi
PNS dan/atau kebutuhan organisasi,
latar belakang pendidikan dan
kompetensi yang bersangkutan.
Pasal
7
Penempatan PNS dapat ditempatkan pada unit kerja
yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan
syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
melaksanakan tugas pada SKPD.
Penempatan PNS dapat ditempatkan pada unit kerja
yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan
syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
melaksanakan tugas pada SKPD.

9.  Khusus untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah disesuaikan
dengan komposisi kebutuhan organisasi dan formasi jabatan.
 PNS yang memperoleh STTB atau ijazah yang lebih tinggi dapat
disesuaikan pangkatnya menurut STTB atau ijazah yang baru
diperolehnya, apabila:
• Didasarkan pada Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari
Pejabat yang berwenang;
• Telah memiliki ijazah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
• Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang
menduduki jabatan fungsional tertentu;
• Diusulkan oleh Kepala SKPD, dan
• Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
Kenaikan Pangkat PNS
Pasal
8 & 9

10. D-III
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
D-2
III/a II/c 2 tahun
S2
I/a 2 tahun
II/c
III/b III/a 2 tahun
S1/DIV
SMA/D-1
SMP
II/b
II/a
I/c
I/c 2 tahun
II/a 2 Tahun
II/a 2 tahun
• PENYESUAIAN IJAZAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIKOORDINASIKAN
OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
• KENAIKAN PANGKAT MELALUI PI DALAM SATU TINGKAT LEBIH TINGGI
DARI PANGKAT TERTINGGI DALAM JABATAN, WAJIB MENGIKUTI DAN
LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH SETELAH MEMENUHI MASA KERJA
GOLONGAN.

11. Pasal
10
 PERSYARATAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL :
• MEMILIKI PANGKAT TERENDAH SESUAI JENJANG
PANGKAT YANG DIPERSYARATKAN;
• SEHAT JASMANI DAN ROHANI;
• MEMILIKI KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG
DITENTUKAN;
• MEMILIKI KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN;
• LULUS SELEKSI CALON PEJABAT STRUKTURAL.
• TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG.
No Jenjang Eselon Syarat Pangkat Golongan/Ruang Minimal
Terendah Tertinggi
1 Eselon II.A IV/c IV/d
2 Eselon II.B IV/b IV/c
3 Eselon III.A IV/a IV/b
4 Eselon III.B III/d IVa
5 Eselon IV.A III/c III/d
6 Eselon IV.B III/b III/c
7 Eselon V.A III/a III/b

12. UNTUK MENGETAHUI KOMPETENSI PNS DILAKUKAN MELALUI :
1. SELEKSI ADMINISTRASI : 9 KRITERIA :
KEPANGKATAN, RIWAYAT JABATAN, PENDIDIKAN FORMAL,
PENDIDIKAN & PELATIHAN KEPEMIMPINAN, PENDIDIKAN &
PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL, DUK DAN HASIL PENILAIAN
KINERJA & PENGALAMAN SEBAGAI NARASUMBER
2. SELEKSI KOMPETENSI : 2 KRITERIA
A.TES PSIKOLOGI (KEMAMPUAN UMUM, SIKAP KERJA,
KEPRIBADIAN, DAN MANAJERIAL).
B.TES KOMPETENSI TEKNIS/BIDANG DAN MANAJERIAL, PRESENTASI
VISI MISI DAN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING).
Lanjutan Pasal 10

13.  PENGANGKATAN JABATAN
STRUKTURAL DILAKUKAN SECARA
BERJENJANG MULAI DARI ESELON
IV.B KE ESELON IV.A, DARI
ESELON IV.A KE ESELON III.B DAN
SETERUSNYA SAMPAI DENGAN
ESELON II.A SESUAI KETENTUAN
YANG DITETAPKAN DALAM
PERATURAN INI.
Pasal 11
 KHUSUS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAN SKPD YANG MEMERLUKAN
KOMPETENSI TEKNIS TERTENTU, PENGANGKATAN DALAM
JABATAN STRUKTURAL DAPAT DIMULAI DARI ESELON
IV.A DENGAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG SERENDAH
RENDAHNYA PENATA (III/C).

14.  DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM
JABATAN STRUKTURAL DIMULAI DARI ESELON V.A DENGAN
PANGKAT / GOLONGAN RUANG SERENDAH-RENDAHNYA
GOLONGAN PENATA MUDA (III/A).
 PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL BAGI PNS YANG BERASAL
DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DIMULAI DARI
ESELON IV.A SESUAI PERSYARATAN DAN RUMPUN JABATAN,
DENGAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG SETINGGI-TINGGINYA
PENATA TINGKAT I (III/D) DENGAN MASA KERJA GOLONGAN
SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN.
Lanjutan Pasal 11

15.  PEMINDAHAN SECARA HORIZONTAL DILAKUKAN SECARA TERATUR BAGI YANG
TELAH MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN
DAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK YANG BERSANGKUTAN
DILANTIK/DIKUKUHKAN.
 PEMINDAHAN SECARA VERTIKAL SETINGKAT LEBIH TINGGI DAPAT DILAKUKAN
APABILA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN SEKURANG-KURANGNYA TELAH 2 (DUA)
KALI MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL YANG BERBEDA DALAM ESELON YANG
SAMA SESUAI JENJANG ESELO NERING.
Pasal
12 & 13
 SETIAP JABATAN STRUKTURAL YANG DIDUDUKI
SEKURANG-KURANGNYA DIJABAT SELAMA 2 (DUA)
TAHUN.
 DIKECUALIKAN BAGI YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL YANG SAMA MINIMAL 4 (EMPAT) TAHUN
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PEMINDAHAN
JABATAN SECARA VERTIKAL

16. •LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN;
•BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 51 TAHUN;
•KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH
MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN LURAH DAN
SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI JABATAN ESELON IV.A YANG BERBEDA DI
KECAMATAN ATAU 2 KALI JABATAN ESELON IV.A YANG BERBEDA DI BAGIAN BINA
PEMERINTAHAN SETDA.
•DIKECUALIKAN PEJABAT ESELON III.b YANG TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN
KERJA DI KELURAHAN/ KECAMATAN HARUS TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN
TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT DAN DINYATAKAN LULUS.
•TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK
SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU
SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB;
•MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL;
•MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT;
•MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.

17. •LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN;
•BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 50 TAHUN;
•KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH
BEKERJA SEBAGAI STAF KELURAHAN ATAU KECAMATAN ATAU BAGIAN BINA
PEMERINTAHAN SETDA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PERNAH
MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN ESELON IVB
YANG BERBEDA DI KELURAHAN/KECAMATAN ATAU 4 TAHUN DALAM JABATAN
YANG SAMA DI KELURAHAN/KECAMATAN.
•TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU
TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS
DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG
BERWAJIB;
•MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL;
•MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT;
•MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.
•LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN;
•BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 50 TAHUN;
•KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH
BEKERJA SEBAGAI STAF KELURAHAN ATAU KECAMATAN ATAU BAGIAN BINA
PEMERINTAHAN SETDA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PERNAH
MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN ESELON IVB
YANG BERBEDA DI KELURAHAN/KECAMATAN ATAU 4 TAHUN DALAM JABATAN
YANG SAMA DI KELURAHAN/KECAMATAN.
•TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU
TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS
DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG
BERWAJIB;
•MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL;
•MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT;
•MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.

18. • PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDUDUKI JABATAN BARU
SETINGKAT LEBIH TINGGI DAN BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN DALAM JABATAN TERSEBUT BELUM
DAPAT MENERIMA TUNJANGAN DAERAH.
• SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK SUDAH
HARUS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
SESUAI JENJANG JABATANNYA.
• APABILA SETELAH 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK BELUM
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DIKARENAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA KEPADA
PEJABAT YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGUNDURKAN DIRI
ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA.
• PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDUDUKI JABATAN BARU
SETINGKAT LEBIH TINGGI DAN BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN DALAM JABATAN TERSEBUT BELUM
DAPAT MENERIMA TUNJANGAN DAERAH.
• SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK SUDAH
HARUS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
SESUAI JENJANG JABATANNYA.
• APABILA SETELAH 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK BELUM
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DIKARENAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA KEPADA
PEJABAT YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGUNDURKAN DIRI
ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA.
Pasal 14

19.  JENJANG PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PNS ADALAH
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16
TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG BERLAKU PADA MASING-MASING
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.
 MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL
TERTENTU MELIPUTI :
• DIUSULKAN KEPALA SKPD.
• USULAN TERSEBUT DILAKUKAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN
KOMPETENSI.
• HASIL SELEKSI DIJADIKAN DASAR UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN
PENGANGKATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Pasal
15, 16 & 17
Pengangkatan Jabatan
Fungsional Tertentu
PEMBERHENTIAN DALAMJABATAN STRUKTURAL
DAN/ATAU FUNGSIONAL TERTENTU
PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL
TERTENTU DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

20.  DALAM HAL PEMBERHENTIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 17
AYAT (3), JIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DINYATAKAN
TIDAK BERSALAH, MAKA PNS YANG BERSANGKUTAN
DIREHABILITASI DAN DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN YANG
SETINGKAT.
Psl.
18 & 19
Psl.
18 & 19
 PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL ATAU
FUNGSIONAL TERTENTU KARENA MELANJUTKAN STUDI KE
JENJANG YANG LEBIH TINGGI DAPAT DIANGKAT KEMBALI DALAM
JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU YANG TERAKHIR
DIDUDUKINYA ATAU SETINGKAT LEBIH TINGGI DARI JABATAN
YANG TERAKHIR DIPANGKUNYA SESUAI KETENTUAN YANG
BERLAKU.

21.  SETIAP PNS DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERPINDAHAN JABATAN BAIK
SECARA HORISONTAL, DIAGONAL, ATAU VERTIKAL (PROMOSI), SEPANJANG
MEMENUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
 PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KE DALAM JABATAN
STRUKTURAL, DAPAT DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN BERJENJANG SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERPINDAHAN
DIMAKSUD SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA
(III/C) DAN SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D)
 PERPINDAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SECARA
BERJENJANG DIMULAI DARI ESELON TERENDAH DALAM SATU RUMPUN JABATAN.
 PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DIANGKAT KEMBALI KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DILAKUKAN BAGI PNS YANG MEMILIKI USIA
SETINGGI-TINGGINYA 51 (LIMA PULUH SATU) TAHUN, DIKECUALIKAN UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU YANG BERASAL DARI TENAGA KESEHATAN SETINGGI-
TINGGINYA 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN.
 SETIAP PNS DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERPINDAHAN JABATAN BAIK
SECARA HORISONTAL, DIAGONAL, ATAU VERTIKAL (PROMOSI), SEPANJANG
MEMENUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
 PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KE DALAM JABATAN
STRUKTURAL, DAPAT DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN BERJENJANG SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERPINDAHAN
DIMAKSUD SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA
(III/C) DAN SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D)
 PERPINDAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SECARA
BERJENJANG DIMULAI DARI ESELON TERENDAH DALAM SATU RUMPUN JABATAN.
 PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DIANGKAT KEMBALI KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DILAKUKAN BAGI PNS YANG MEMILIKI USIA
SETINGGI-TINGGINYA 51 (LIMA PULUH SATU) TAHUN, DIKECUALIKAN UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU YANG BERASAL DARI TENAGA KESEHATAN SETINGGI-
TINGGINYA 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN.
PERPINDAHAN DALAM JABATAN
Pasa
l
20

22.  PERPINDAHAN PNS KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DAPAT
DILAKUKAN DENGAN PERTIMBANGAN KEBUTUHAN ORGANISASI, FORMASI KEBUTUHAN
PNS, PANGKAT/GOLONGAN RUANG, USIA, MASA KERJA DAN TELAH LULUS SELEKSI
PERPINDAHAN ANTAR DAERAH.
 MASA KERJA SEBAGAI PNS YANG AKAN PINDAH KE LUAR DARI PEMERINTAH KOTA
BEKASI TELAH BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN.
Pasal
21
 PERPINDAHAN PNS KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI BERUSIA MAKSIMAL 45 (EMPAT PULUH LIMA)
TAHUN, SETINGGI-TINGGINYA MEMILIKI PANGKAT
GOLONGAN/RUANG PENATA MUDA (III/A), DIKECUALIKAN UNTUK
TENAGA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SETINGGI-TINGGINYA
MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I
(III/D).
 SELEKSI PERPINDAHAN PNS SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3)
DI ATAS MELIPUTI SELEKSI ADMINISTRASI, TES PSIKOLOGI, TES
KOMPETENSI TEKNIS, WAWANCARA DAN MAMPU
MENYESUAIKAN DIRI DENGAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI.
 JANGKA WAKTU SEBAGAI TENAGA DIPERBANTUKAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) DILAKUKAN SELAMA SATU
TAHUN DAN HANYA DAPAT DIPERPANJANG SEBANYAK SATU
KALI.

23. Pasal 21 s/d 23
 DIKLAT PRAJABATAN MERUPAKAN SYARAT PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS,
YANG TERDIRI DARI :
• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN I;
• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN II;
• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN III.
DIKLAT PRAJABATAN
 CPNS WAJIB DIIKUTSERTAKAN DALAM
DIKLAT PRAJABATAN SELAMBAT-
LAMBATNYA 2 (DUA) TAHUN SETELAH
PENGANGKATANNYA SEBAGAI CPNS.
 CPNS YANG TELAH 2 (DUA) KALI MENGIKUTI
DIKLAT PRAJABATAN DAN DINYATAKAN
TIDAK LULUS DAPAT DIBERHENTIKAN DARI
CPNS.
 CPNS YANG TIDAK MENGIKUTI DIKLAT
PRAJABATAN SEBAGAIMANA WAKTU YANG
TELAH DITENTUKAN DAN/ATAU DINYATAKAN
TIDAK LULUS TES KESEHATAN, MAKA
DIBERHENTIKAN OLEH PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN.

24. DIKLAT DALAM JABATAN
 DIKLAT DALAM JABATAN TERDIRI DARI :
• DIKLAT KEPEMIMPINAN;
• DIKLAT FUNGSIONAL;
• DIKLAT TEKNIS.
 DIKLATPIM TERDIRI DARI :
• DIKLATPIM TINGKAT IV UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON IV
• DIKLATPIM TINGKAT III UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON III
• DIKLATPIM TINGKAT II UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON II
 DIKLAT FUNGSIONAL DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN
KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG JABATAN
FUNGSIONAL MASING- MASING.
 JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL MENGIKUTI KETENTUAN YANG
DITETAPKAN OLEH INSTANSI PEMBINA.
 JENIS DAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS MENGIKUTI KETENTUAN YANG
DITETAPKAN OLEH INSTANSI TEKNIS YANG BERSANGKUTAN.
Pasal 24 s/d
Pasal 28

25.  STUDI LANJUT ADALAH MELANJUTKAN PENDIDIKAN AKADEMIK KE JENJANG
YANG LEBIH TINGGI MELALUI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.
 PENEMPATAN KEMBALI PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN STUDI LANJUT
DISESUAIKAN DENGAN FORMASI YANG TERSEDIA.
 PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR HARUS MELALUI SELEKSI INTERNAL DAN
EKSTERNAL.
 TUGAS BELAJAR DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN :
• PNS YANG MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU TERTENTU;
• PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDAPAT STATUS TUGAS BELAJAR HARUS
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN STRUKTURALNYA, DIKECUALIKAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL YANG TINGGAL MENYUSUN SKRIPSI, TESIS
ATAU DISERTASI SAAT BERLAKUNYA PERATURAN INI TELAH
MENDAPATKAN STATUS TUGAS BELAJAR.
• SESUAI DENGAN FORMASI JABATAN YANG TERSEDIA;
• TELAH MEMPUNYAI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN
SEJAK DITETAPKAN MENJADI PNS, DIKECUALIKAN UNTUK TENAGA DOKTER
SPESIALIS SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN SEJAK DITETAPKAN
MENJADI CPNS;
Pasal
29 & 30

28. Pasal
31

29.  PNS WAJIB MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
DISIPLIN PNS.
 SETIAP PNS BERHAK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA TANPA
ADANYA DISKRIMINASI.
 DALAM HAL PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM TIDAK SEGERA
MENGAMBIL TINDAKAN/MEMBIARKAN PELANGGARAN PNS YANG MENJADI
TANGGUNG JAWABNYA, MAKA SELAIN PEJABAT TERSEBUT DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN OLEH ATASANNYA, MAKA BAPERJAKAT DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN
UNTUK DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PEJABAT PENILAI DIMAKSUD.
 HASIL PERTIMBANGAN BAPERJAKAT DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEBIH LANJUT
TERHADAP JABATAN STRUKTURALNYA.
 DALAM RANGKA LEBIH MENGOPTIMALKAN EFEK JERA BAGI PNS YANG
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT, KEPALA BKD
DAPAT MENERAPKAN WAJIB LAPOR DALAM KURUN WAKTU TERTENTU
KEPADA YANG BERSANGKUTAN KE BKD.
Pasal 32 & 33

30.  PENILAIAN KINERJA YANG DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
BEKASI DIHARAPKAN AKAN MAMPU MENGETAHUI KEMAMPUAN
DAN PRESTASI KERJA PNS YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KARIER PNS YANG
BERSANGKUTAN.
 SETIAP PNS BAIK PEJABAT STRUKTURAL MAUPUN PEJABAT
FUNGSIONAL MENYUSUN PROGRAM DAN TARGET KINERJA
SESUAI PEDOMAN DAN MEKANISME EVALUASI YANG TELAH
DITETAPKAN.
 PENCAPAIAN HASIL KINERJA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT
(1) DAPAT DIPERTIMBANGKAN GUNA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
PROMOSI KEPADA YANG BERSANGKUTAN.
 PENGATURAN MEKANISME DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PNS DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA TERSENDIRI.
Pasal
34

31.  MASA BATAS USIA PENSIUN PNS ADALAH 56 (LIMA PULUH ENAM)
TAHUN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.
 BUP DAPAT DIPERPANJANG BAGI PNS YANG MEMANGKU JABATAN
TERTENTU.
 PERPANJANGAN BUP DILAKUKAN ATAS DASAR KEBUTUHAN
ORGANISASI, KADERISASI, LOLOS UJI KOMPETENSI & UJI
KESEHATAN SERTA MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI
BAPERJAKAT.
 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
AYAT (2) HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA JABATAN ESELON II.A
DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.
Pasal
35 s/d 40

32.  PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JABATAN ESELON II.A
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 36 AYAT (3) DITETAPKAN UNTUK
JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN ATAU SELAMA-
LAMANYA SAMPAI MENCAPAI USIA 58 (LIMA PULUH DELAPAN)
TAHUN.
 SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS DHARMA BAKTI, SETIAP PNS YANG
MEMASUKI MASA BUP BERHAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN
RINTISAN USAHA.
 BESARNYA BANTUAN RINTISAN USAHA DISESUAIKAN KEMAMPUAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI.
 PNS YANG AKAN MEMASUKI MASA BUP PERLU DIBERIKAN
PEMBEKALAN DAN KETRAMPILAN PRAKTIS SEBAGAI BEKAL
MENGHADAPI MASA PENSIUN.
Pasal
36 & 37

33. Pasal
38
 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PADA JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 36 AYAT
(3) MENYESUAIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.
 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DAPAT DILAKUKAN SELAMA-LAMANYA SAMPAI
MENCAPAI USIA 60 (ENAM PULUH) TAHUN.

35. Your Topic Goes Here
• Your Subtopics Go Here

36. Transitional Page

37. Backdrops:
- These are full sized
backdrops, just scale them up!
- Can be Copy-Pasted out of
Templates for use anywhere!
www.animationfactory.com