SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 35
Baixar para ler offline
SeminarSeminar KaryaKarya TulisTulis PrestasiPrestasi PerseoranganPerseorangan (KTP(KTP--2)2)
DiklatpimDiklatpim TingkatTingkat II AngkatanAngkatan XXVXXV
JakartaJakarta, 15, 15 MeiMei 20132013
PENDAHULUANPENDAHULUAN
Logical Framework KTP-2
•• SituasiSituasi
ProblematikProblematik s/ds/d
Action to be takenAction to be taken
to improveto improve
situationsituation
SSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSM
•• GambaranGambaran tentangtentang
44 kemungkinankemungkinan
masamasa depandepan s/ds/d
memilihmemilih skenarioskenario
terbaikterbaik
ScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenario
PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan •• OperasionalisasiOperasionalisasi
&& aktualisasiaktualisasi
strategistrategi//
skenarioskenario dalamdalam
RenstraRenstra
StrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategic
PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan
ShortShort--term Analysisterm Analysis
MiddleMiddle--term Analysisterm Analysis
Operational AnalysisOperational Analysis
BabBab IIII BabBab IVIV
BabBab IIIIII
5 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 1958
PidatoPidato PMPM
JuandaJuanda &&
DirekturDirektur LAN I,LAN I,
Mr.Mr. PrajudiPrajudi
AtmosudirdjoAtmosudirdjo
KeppresKeppres No.No.
103/2001103/2001 jojo..
PerpresPerpres No.No.
64/200564/2005
tentangtentang KTFKKTFK
SOTK LPNKSOTK LPNK
20132013201320132013201320132013
RancanganRancangan
PerpresPerpres LAN &LAN &
RestrukturisasiRestrukturisasi
KelembagaanKelembagaan
Milestones LAN 1958-2013
LAN sbg Policy Think Tank
1.1. Symbolic PolicySymbolic Policy vsvs EvidenceEvidence--basedbased
PolicyPolicy;;
2.2. EsensiEsensi && RuangRuang LingkupLingkup Adm. Negara;Adm. Negara;
3.3. KinerjaKinerja KebijakanKebijakan && PeraturanPeraturan
PerundangPerundang--UndanganUndangan::
PengujianPengujian UU,UU,
EvaluasiEvaluasi && KlarifikasiKlarifikasi PerdaPerda,,
SengketaSengketa KewenanganKewenangan LembagaLembaga Negara,Negara,
SengketaSengketa TUN.TUN.
Sandaran Teori & Kebijakan
PerumusanPerumusan && PemecahanPemecahan
MasalahMasalah MenggunakanMenggunakan
SSMSSM
Situasi Problematis
Rich Picture
CATWOE Analysis
Conceptual Model (CM)
Perbandingan CM dengan Real World (1)
AKTIVITAS DALAMAKTIVITAS DALAM MODELMODEL DUNIA NYATA /DUNIA NYATA / REAL WORLDREAL WORLD
MelakukanMelakukan pemetaanpemetaan masalahmasalah
rendahnyarendahnya kualitaskualitas perundangperundang--
undanganundangan secarasecara kausalistikkausalistik..
BelumBelum adaada pemetaanpemetaan yangyang terintegrasiterintegrasi antarantar lembagalembaga;; setiapsetiap
instansiinstansi memilikimemiliki petapeta masalahmasalah,, rencanarencana pengambanganpengambangan,, dandan
program yangprogram yang terpisahterpisah satusatu dengandengan yang lain.yang lain.
MenentukanMenentukan prioritasprioritas
pemecahanpemecahan masalahmasalah..
BelumBelum adaada sistemsistem prioritasprioritas nasionalnasional kajiankajian kebijakankebijakan dandan HAN.HAN.
SelamaSelama iniini banyakbanyak dokumendokumen yangyang bisabisa ditafsirkanditafsirkan sebagaisebagai
prioritasprioritas nasionalnasional,, sepertiseperti ProgramProgram LegislasiLegislasi NasionalNasional,, atauatau
RPJMRPJM NasionalNasional..
Membangun sinergi, koordinasi,Membangun sinergi, koordinasi,
dan kemitraan dengan instansidan kemitraan dengan instansi
terkait.terkait.
MasihMasih kuatnyakuatnya egosimeegosime sektoralsektoral dalamdalam perumusanperumusan kebijakankebijakan
sertaserta tidaktidak adaada forumforum komunikasikomunikasi kebijakankebijakan antarantar instansiinstansi
pemerintahpemerintah..
MerumuskanMerumuskan common platformcommon platform
peningkatan peraturan perpeningkatan peraturan per--UUUU--
an nasional.an nasional.
TidakTidak adaada dokumendokumen besarbesar ((grand design, roadmapgrand design, roadmap,, atauatau
blueprintblueprint)) tentangtentang pembangunanpembangunan sistemsistem kebijakankebijakan nasionalnasional..
UU No. 12/2011lebihUU No. 12/2011lebih mengaturmengatur daridari dimensidimensi normativenormative
namunnamun kurangkurang memberimemberi guidanceguidance tentangtentang strategistrategi dandan
programprogram untukuntuk mewujudkanmewujudkan kebijakankebijakan nasionalnasional yangyang
berkualitasberkualitas..
Menumbuhkan budayaMenumbuhkan budaya
akademik dalam prosesakademik dalam proses
perumusan kebijakan nasional.perumusan kebijakan nasional.
PendekatanPendekatan politispolitis lebihlebih mendominasimendominasi pendekatanpendekatan teknokratisteknokratis
dandan akademisakademis..
Perbandingan CM dengan Real World (2)
AKTIVITAS DALAM MODEL DUNIA NYATA / REAL WORLD
MerumuskanMerumuskan pedomanpedoman
pelibatanpelibatan masyarakatmasyarakat
untukuntuk menjaminmenjamin
kebijakankebijakan yangyang inklusifinklusif..
MasyarakatMasyarakat belumbelum terlibatterlibat aktifaktif dalamdalam siklussiklus penyusunanpenyusunan
kebijakankebijakan.. SelainSelain belumbelum adaada peraturanperaturan yang “yang “memaksamemaksa””
masyarakatmasyarakat untukuntuk berpartisipasiberpartisipasi,, jugajuga adaada indikasiindikasi
kurangnyakurangnya antusiasmeantusiasme masyarakatmasyarakat untukuntuk terlibatterlibat dalamdalam
perancanganperancangan hinggahingga pelaksanaanpelaksanaan kebijakan.peraturankebijakan.peraturan..
MenyusunMenyusun agendaagenda kajiankajian
kebijakankebijakan berbasisberbasis
kebutuhankebutuhan dandan evidenceevidence..
AgendaAgenda kebijakankebijakan barubaru sebatassebatas disusundisusun untukuntuk kebutuhankebutuhan
individualindividual lembagalembaga tertentutertentu,, belumbelum adaada policy dialoguepolicy dialogue
yangyang mempertemukanmempertemukan dandan mengintegrasikanmengintegrasikan agendaagenda
lintaslintas lembagalembaga..
Membenahi manajemenMembenahi manajemen
kajian untukkajian untuk
meningkatkan peranmeningkatkan peran
lembaga.lembaga.
KajianKajian kebijakankebijakan dandan HANHAN masihmasih menghadapimenghadapi banyakbanyak
kendalakendala dilihatdilihat daridari aspekaspek SDMSDM penelitipeneliti,, anggarananggaran yangyang
tersediatersedia,, mekanismemekanisme perencanaanperencanaan,, dandan sebagainyasebagainya..
Melakukan kajian untukMelakukan kajian untuk
menghasilkanmenghasilkan
rekomendasi bagi pararekomendasi bagi para
pengambil kebijakan.pengambil kebijakan.
HasilHasil kajiankajian dandan rekomendasirekomendasi kebijakankebijakan seringsering diabaikandiabaikan
oleholeh parapara pengambilpengambil kebijakankebijakan karenakarena hasilhasil kajiankajian dandan
rekomendasirekomendasi tersebuttersebut relatifrelatif kurangkurang berkualitasberkualitas..
Desirable & Feasible Changes
Desirable & Feasible Changes
PenggambaranPenggambaran MasaMasa DepanDepan
SistemSistem KebijakanKebijakan MenggunakanMenggunakan
Scenario PlanningScenario Planning
Focal Concern & Driving Forces
Keterkaitan Antar Driving Forces
Tingkat
Kemampuan/Kapasitas
Legislasi
Tingkat Egoisme
Sektoral
Efektivitas
Koordinasi/Komunikasi
Kebijakan Antar Lembaga
Efektivitas Harmonisasi
dalam Perumusan
Peraturan/Kebijakan
Ketepatan
Persepsi/Orientasi terhadap
Peraturan/ Kebijakan
Kadar Budaya Akademik
Dalam Siklus Kebijakan/
Pengambilan Keputusan
Tingkat Dukungan
Kajian/Litbang Kebijakan
Efektivitas Lembaga
Kajian/Litbang Kebijakan
Keluasan Networking &
Kerjasama Antar Lembaga
Kajian/Litbang Kebijakan
Efektivitas Partisipasi Masyarakat
dalam Perumusan hingga
Implementasi Peraturan/Kebijakan
Ketersediaan dan Tingkat
Dukungan Sumber Daya
Kajian/Litbang Kebijakan
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
O
S
R1
B1
S
O
B2
S
S
R2
S
S
R3
R5
S
R4
SS R7
S
S
O
O
R6
S
R8
S
S
O
B3
Analisis Leverage
Matriks Skenario
Ciri-Ciri Kutub
NihilNihil (+)(+)
• Jumlah aturan tidak banyak,
cukup yg memiliki keterkaitan
antar instansi atau yg
dibutuhkan masyarakat;
• Perumusan kebijakan dilakukan
dalam forum kebijakan secara
inklusif;
• Dalam pembahasan racangan
peraturan, setiap instansi atau
tokoh individual lebih
mengedepankan kepentingan
nasional;
• Produk hukum yg dihasilkan
cenderung tidak ada penolakan /
perlawanan dari stakeholders yg
terkena regulasi tersebut.
1.1. EgoismeEgoisme SektoralSektoral
SangatSangat KuatKuat ((––))
• Banyak instansi berlomba membuat
produk hukum di berbagai level;
• Tidak pernah dilakukan komunikasi
kebijakan dengan stakeholders;
• Kepentingan rakyat banyak cenderung
diabaikan;
• Rawan terhadap munculnya konflik
kewenangan antar lembaga, dan
benturan substansi antar peraturan;
• Pembahasan suatu aturan selalu menyita
waktu yg panjang;
• Ketiadaan strong leadership yg mampu
mengakomodasi perbedaan kepentingan
kedalam kepentingan nasional;
• Energi nasional terbuang sia-sia tanpa
menghasilkan manfaat yang signifikan.
Ciri-Ciri Kutub
Optimal (+)Optimal (+)
• Pertimbangan politis dalam
perumusan kebijakan relatif
kecil, pertimbangan akademik/
teknokratik lebih menonjol;
• Kualitas peraturan jauh lebih
baik sehingga mengurangi
kemungkinan diuji materi;
• Kebutuhan sosialisasi dan uji
publik terhadap (rancangan)
peraturan/kebijakan tidak perlu
dilakukan tersendiri, sehingga
bisa menghemat sumber daya
(anggaran);
• Para policy makers lebih
confidence karena kebijakan
yang diambil berdasarkan pada
bukti-bukti yg obyektif.
2.2. DukunganDukungan KajianKajian TerhadapTerhadap KebijakanKebijakan
TanpaTanpa DukunganDukungan ((––))
• Peraturan/kebijakan sangat lemah baik
secara filosofis, historis, sosiologis,
maupun teoretis;
• Kemungkinan gagalnya peraturan lebih
besar yg melahirkan symbolic policy atau
involusi kebijakan;
• Inefisiensi program dan anggaran cukup
besar karena perumusan kebijakan dan
pengkajian kebijakan memerlukan
anggaran secara terpisah dan tidak
reinforcing;
• Masyarakat tidak mendapatkan manfaat
langsung dari fungsi pengaturan oleh
pemerintah;
• Kemungkinan uji materi dan revisi
peraturan/kebijakan secara terus
menerus sangat besar.
MetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetaforaMetafora SkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenarioSkenario
Narasi Skenario (1)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Wibisana – “Membela Kebenaran” (Skenario 1)
Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang-
undangan/kebijakan di Indonesia sudah sangat berkualitas, baik dari
sisi prosedural (proses perumusannya) maupun materi atau substansi
yang diaturnya. Peraturan/kebijakan lahir semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan publik (by needs), bukan karena dorongan
egoisme yang sempit. Dengan adanya peraturan/kebijakan yang
berkualitas tinggi ini, maka akan tercipta hubungan antar instansi
pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar
kelompok masyarakat secara tertib, yang mengedepankan kepentingan
kolektif diatas kepentingan individual, serta menjaga keseimbangan
hak dan kewajiban secara selaras dan harmonis. Harmoni dalam
hubungan bernegara dan bermasyarakat ini pada gilirannya akan
menjadi faktor yang mempercepat pencapaian tujuan nasional
sebagaimana amanat UUD 1945.
Narasi Skenario (2)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Laksmana – “Membela Pemimpin” (Skenario 2)
Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang-
undangan/kebijakan di Indonesia akan semakin terfragmentasi karena
hanya memperhatikan kepentingan pimpinannya semata, tanpa melihat
kepentingan yang lebih luas dan strategis. Para pengambil keputusan
dan perumus kebijakan hanya bekerja berdasarkan “petunjuk”
pimpinan (by order), bukan untuk menjalankan visi misi organisasi.
Dalam hal ini, sepanjang pimpinan insitusi tadi diisi oleh orang-orang
baik, maka masih dapat diharapkan akan lahir peratuan/kebijakan yang
berkualitas. Namun bila institusi dipimpin oleh orang yang berpikir
picik, hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang
banyak, maka masa depan sistem peraturan/kebijakan berada pada
bahaya yang serius. Loyalitas adalah hal yang sangat baik, namun jika
hanya dipersembahkan kepada segelintir orang, maka terlalu banyak
orang yang tidak bisa mendapat manfaat dari kebijakan yang ada.
Narasi Skenario (3)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Kumbakarna – “Membela Institusi Meski Harus
Melawan Kebenaran” (Skenario 3)
Metafora ini melambangkan para pengambil keputusan dan
perumus kebijakan yang hanya bisa melihat kedalam
(inward looking). Prinsip hidupnya yang penting berhasil
menjalankan tugas tanpa peduli dengan pihak/orang lain.
Bagi mereka, adalah hal yang lumrah bahwa untuk
mencapai keberhasilan sendiri tadi, seringkali dibarengi
dengan pengorbanan kepentingan instansi lain.
Benturan kewenangan, tumpang tindih aturan, dan
pertentangan kebijakan dianggap hal yang biasa asal
memberikan keuntungan bagi institusinya.
Narasi Skenario (4)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Rahwana –
“Mengkhianati Kebenaran” (Skenario 4)
Metafora ini melambangkan peraturan/kebijakan disusun tanpa
ada pertimbangan rasional sama sekali. Tidak ada analisis cost-
benefit atau resiko resiko dari sebuah peraturan/kebijakan.
Sesuatu yang seharusnya diatur justru tidak dibuat aturannya,
sementara sesuatu yang tidak perlu diatur justru dibahas secara
serius. Kesepakatan antar pihak dalam perumusan kebijakan
juga sering dikhianati oleh pihak tertentu. Kualitas
kebijakan/peraturan menjadi sangat rendah, sehingga hanya
menguntungkan sedikit orang namun mengakibatkan protes
banyak orang lainnya. Kemungkinan terjadinya policy failure
sangat tinggi, sehingga kebijakan/peraturan juga dengan
sendirinya gagal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
dan tujuan-tujuan lain yang dimandatkan oleh Konstitusi.
Rekomendasi Kebijakan
RekomendasiRekomendasi yangyang dipilihdipilih adalahadalah
SkenarioSkenario 1,1, yakniyakni SistemSistem
Peraturan/Kebijakan BerkarakterPeraturan/Kebijakan Berkarakter
Wibisana, dengan harapan dapatWibisana, dengan harapan dapat
meminimalisir situasi pada 3 (tiga)meminimalisir situasi pada 3 (tiga)
kuadrankuadran skenario lainnyaskenario lainnya..
PengembanganPengembangan KebijakanKebijakan
dandan RencanaRencana
ImplementasinyaImplementasinya
Vision & Mission Statement
MenjadiMenjadi Policy Think Tank yang Handal dan PolicyPolicy Think Tank yang Handal dan Policy
Partners yang Terpercaya Dalam Membangun SistemPartners yang Terpercaya Dalam Membangun Sistem
Kebijakan dan Hukum Administrasi Negara BerbasisKebijakan dan Hukum Administrasi Negara Berbasis
Bukti (EvidenceBukti (Evidence--based Policy)based Policy)
•• MenghasilkanMenghasilkan kajiankajian dandan rekomendasirekomendasi kebijakankebijakan yangyang sesuaisesuai
dengandengan tuntutantuntutan dandan kebutuhankebutuhan didi bidangbidang sistem kebijakansistem kebijakan
dan hukum administrasi negaradan hukum administrasi negara;;
•• MenyelenggarakanMenyelenggarakan fasilitasifasilitasi dandan advokasiadvokasi kebijakankebijakan didi
bidangbidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;;
•• MelakukanMelakukan monitoringmonitoring dandan evaluasievaluasi kebijakankebijakan didi bidangbidang
sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;;
•• MengembangkanMengembangkan kapasitaskapasitas kelembagaankelembagaan dandan SDMSDM bidangbidang
sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;;
•• MembangunMembangun policy networkingpolicy networking..
Nilai-Nilai Organisasi
Kualitas
Obyektivitas
Profesionalitas
Harmoni
Networking
T u j u a n
• Merumuskan dan menyediakan rekomendasi
kebijakan pada bidang sistem kebijakan dan hukum
administrasi negara;
• Menyelenggarakan dan menghasilkan kajian dan
publikasi terkait di bidang sistem kebijakan dan
hukum administrasi negara;
• Memberikan pelayanan perkonsultasian pada bidang
sistem kebijakan dan hukum administrasi negara;
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan (SDM,
mekanisme/tata laksana kajian, metodologi kajian,
jaringan kerja, dan lain-lain) agar dapat menunjang
pelaksanaan tugas secara optimal.
Sasaran dan IKU (1)
1.1. TersedianyaTersedianya dandan terimplementasikannyaterimplementasikannya rekomendasirekomendasi
kebijakankebijakan ygyg berkualitasberkualitas bagibagi instansiinstansi pusatpusat && daerahdaerah,,
dengandengan IKU:IKU:
•• PersentasePersentase kebijakankebijakan//peraturanperaturan didi tingkattingkat K/L/K/L/PemdaPemda ygyg
disusundisusun atauatau direvisidirevisi berdasarkanberdasarkan rekomendasirekomendasi kajiankajian,, atauatau
•• PersentasePersentase masalahmasalah aktualaktual didi tingkattingkat K/L/K/L/PemdaPemda ygyg dapatdapat
dipecahkandipecahkan atauatau dikurangidikurangi berdasarkanberdasarkan rekomendasirekomendasi kajiankajian..
2.2. TersusunnyaTersusunnya dandan terdistribusikannyaterdistribusikannya laporanlaporan hasilhasil
penelitianpenelitian//kajiankajian sertaserta publikasipublikasi terkaitterkait didi bidangbidang sistemsistem
kebijakan dankebijakan dan HANHAN,, dengandengan IKU:IKU:
•• JumlahJumlah laporanlaporan hasilhasil kajiankajian // policy paper / policy briefpolicy paper / policy brief &&
publikasipublikasi lainnyalainnya dalamdalam kurunkurun waktuwaktu tertentutertentu,, atauatau
•• JumlahJumlah issuissu kebijakankebijakan ygyg menjadimenjadi obyekobyek kajiankajian,, atauatau
•• JumlahJumlah K/L/K/L/PemdaPemda dandan pihakpihak lainlain ygyg telahtelah menerimamenerima laporanlaporan
hasilhasil penelitianpenelitian dandan publikasipublikasi lainnyalainnya..
Sasaran dan IKU (2)
3.3. TerlaksananyaTerlaksananya konsultasikonsultasi dandan advokasiadvokasi kebijakankebijakan,,
dengandengan IKU:IKU:
•• JumlahJumlah K/L/K/L/PemdaPemda atauatau pihakpihak lain yanglain yang memberimemberi umpanumpan
balikbalik dandan menyatakanmenyatakan keinginankeinginan untukuntuk menjadimenjadi mitramitra LANLAN
((cqcq.. DeputiDeputi III)III) dalamdalam pembenahanpembenahan administrasiadministrasi negaranegara didi
instansinyainstansinya,, atauatau
•• PersentasePersentase peningkatanpeningkatan wawasanwawasan dandan kemampuankemampuan analistisanalistis
dandan akademisakademis SDMSDM didi K/L/K/L/PemdaPemda,, atauatau
•• PersentasePersentase peningkatanpeningkatan programprogram capacity buildingcapacity building yangyang
dilakukandilakukan K/L/K/L/PemdaPemda atasatas inspirasiinspirasi daridari kajiankajian//rekomendasirekomendasi
LAN,LAN, atauatau
•• JumlahJumlah silaturahmisilaturahmi kelembagaankelembagaan ygyg terjalinterjalin untukuntuk
memperkuatmemperkuat hubunganhubungan antarantar lembagalembaga && mempertajammempertajam
programprogram kajiankajian,, sepertiseperti audiensiaudiensi,, studistudi banding,banding, kunjungankunjungan
kerjakerja biasabiasa,, praktekpraktek kerjakerja lapanganlapangan daridari perguruanperguruan tinggitinggi,,
dsbdsb..
Sasaran dan IKU (3)
4.4. TercapainyaTercapainya peningkatanpeningkatan kapasitaskapasitas kelembagaankelembagaan sbgsbg
penunjangpenunjang pelaksanaanpelaksanaan tugastugas,, dengandengan IKU:IKU:
•• JumlahJumlah forumforum diskusidiskusi ((knowledgeknowledge--sharedshared atauatau knowledgeknowledge--
enrichmentenrichment)) ygyg diadakandiadakan padapada periodeperiode waktuwaktu tertentutertentu,, atauatau
•• JumlahJumlah programprogram diklatdiklat ygyg diikutidiikuti oleholeh penelitipeneliti//stafstaf bidangbidang
kajiankajian,, atauatau
•• JumlahJumlah penelitipeneliti//stafstaf kajiankajian ygyg dikirimdikirim untukuntuk mengikutimengikuti
programprogram pengembanganpengembangan diridiri,, atauatau
•• JumlahJumlah publikasipublikasi ygyg dihasilkandihasilkan penelitipeneliti diluardiluar laporanlaporan hasilhasil
penelitianpenelitian,, baikbaik secarasecara mandirimandiri maupunmaupun timtim,, atauatau
•• JumlahJumlah jurnaljurnal terakreditasiterakreditasi ygyg memuatmemuat hasilhasil penelitianpenelitian LANLAN
dandan makalahmakalah//artikelartikel parapara penelitipeneliti,, atauatau
•• JumlahJumlah media lainmedia lain selainselain jurnaljurnal terakreditasiterakreditasi ((jurnaljurnal belumbelum
terakreditasterakreditas,, majalahmajalah,, buletinbuletin,, korankoran, website,, website, dlldll)) ygyg
memuatmemuat hasilhasil penelitianpenelitian LANLAN dandan artikelartikel parapara penelitipeneliti..
Terima Kasih
MohonMohon arahanarahan dandan masukanmasukan ……

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a KTP-2 Seminar

Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Tri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan Strategis (Strategic Planning)Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan Strategis (Strategic Planning)Tri Widodo W. UTOMO
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangRustan Amarullah
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Dadang Solihin
 
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...Dadang Solihin
 
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanPerencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanDadang Solihin
 
ANALISIS ISU KONTEMPORER.pptx
ANALISIS ISU KONTEMPORER.pptxANALISIS ISU KONTEMPORER.pptx
ANALISIS ISU KONTEMPORER.pptxMirza836129
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...
Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...
Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 

Semelhante a KTP-2 Seminar (20)

Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
 
Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan Strategis (Strategic Planning)Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
 
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbang
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...
 
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin P...
 
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pemb...
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku PembangunanPerencanaan dan Pelaku Pembangunan
Perencanaan dan Pelaku Pembangunan
 
ANALISIS ISU KONTEMPORER.pptx
ANALISIS ISU KONTEMPORER.pptxANALISIS ISU KONTEMPORER.pptx
ANALISIS ISU KONTEMPORER.pptx
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...
Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...
Menerawang Pembangunan Wilayah di masa depan dengan analisis skenario (skenar...
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 

Mais de Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

Mais de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

KTP-2 Seminar

  • 1. SeminarSeminar KaryaKarya TulisTulis PrestasiPrestasi PerseoranganPerseorangan (KTP(KTP--2)2) DiklatpimDiklatpim TingkatTingkat II AngkatanAngkatan XXVXXV JakartaJakarta, 15, 15 MeiMei 20132013
  • 3. Logical Framework KTP-2 •• SituasiSituasi ProblematikProblematik s/ds/d Action to be takenAction to be taken to improveto improve situationsituation SSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSM •• GambaranGambaran tentangtentang 44 kemungkinankemungkinan masamasa depandepan s/ds/d memilihmemilih skenarioskenario terbaikterbaik ScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenario PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan •• OperasionalisasiOperasionalisasi && aktualisasiaktualisasi strategistrategi// skenarioskenario dalamdalam RenstraRenstra StrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategic PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan ShortShort--term Analysisterm Analysis MiddleMiddle--term Analysisterm Analysis Operational AnalysisOperational Analysis BabBab IIII BabBab IVIV BabBab IIIIII
  • 4. 5 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 1958 PidatoPidato PMPM JuandaJuanda && DirekturDirektur LAN I,LAN I, Mr.Mr. PrajudiPrajudi AtmosudirdjoAtmosudirdjo KeppresKeppres No.No. 103/2001103/2001 jojo.. PerpresPerpres No.No. 64/200564/2005 tentangtentang KTFKKTFK SOTK LPNKSOTK LPNK 20132013201320132013201320132013 RancanganRancangan PerpresPerpres LAN &LAN & RestrukturisasiRestrukturisasi KelembagaanKelembagaan Milestones LAN 1958-2013 LAN sbg Policy Think Tank
  • 5. 1.1. Symbolic PolicySymbolic Policy vsvs EvidenceEvidence--basedbased PolicyPolicy;; 2.2. EsensiEsensi && RuangRuang LingkupLingkup Adm. Negara;Adm. Negara; 3.3. KinerjaKinerja KebijakanKebijakan && PeraturanPeraturan PerundangPerundang--UndanganUndangan:: PengujianPengujian UU,UU, EvaluasiEvaluasi && KlarifikasiKlarifikasi PerdaPerda,, SengketaSengketa KewenanganKewenangan LembagaLembaga Negara,Negara, SengketaSengketa TUN.TUN. Sandaran Teori & Kebijakan
  • 11. Perbandingan CM dengan Real World (1) AKTIVITAS DALAMAKTIVITAS DALAM MODELMODEL DUNIA NYATA /DUNIA NYATA / REAL WORLDREAL WORLD MelakukanMelakukan pemetaanpemetaan masalahmasalah rendahnyarendahnya kualitaskualitas perundangperundang-- undanganundangan secarasecara kausalistikkausalistik.. BelumBelum adaada pemetaanpemetaan yangyang terintegrasiterintegrasi antarantar lembagalembaga;; setiapsetiap instansiinstansi memilikimemiliki petapeta masalahmasalah,, rencanarencana pengambanganpengambangan,, dandan program yangprogram yang terpisahterpisah satusatu dengandengan yang lain.yang lain. MenentukanMenentukan prioritasprioritas pemecahanpemecahan masalahmasalah.. BelumBelum adaada sistemsistem prioritasprioritas nasionalnasional kajiankajian kebijakankebijakan dandan HAN.HAN. SelamaSelama iniini banyakbanyak dokumendokumen yangyang bisabisa ditafsirkanditafsirkan sebagaisebagai prioritasprioritas nasionalnasional,, sepertiseperti ProgramProgram LegislasiLegislasi NasionalNasional,, atauatau RPJMRPJM NasionalNasional.. Membangun sinergi, koordinasi,Membangun sinergi, koordinasi, dan kemitraan dengan instansidan kemitraan dengan instansi terkait.terkait. MasihMasih kuatnyakuatnya egosimeegosime sektoralsektoral dalamdalam perumusanperumusan kebijakankebijakan sertaserta tidaktidak adaada forumforum komunikasikomunikasi kebijakankebijakan antarantar instansiinstansi pemerintahpemerintah.. MerumuskanMerumuskan common platformcommon platform peningkatan peraturan perpeningkatan peraturan per--UUUU-- an nasional.an nasional. TidakTidak adaada dokumendokumen besarbesar ((grand design, roadmapgrand design, roadmap,, atauatau blueprintblueprint)) tentangtentang pembangunanpembangunan sistemsistem kebijakankebijakan nasionalnasional.. UU No. 12/2011lebihUU No. 12/2011lebih mengaturmengatur daridari dimensidimensi normativenormative namunnamun kurangkurang memberimemberi guidanceguidance tentangtentang strategistrategi dandan programprogram untukuntuk mewujudkanmewujudkan kebijakankebijakan nasionalnasional yangyang berkualitasberkualitas.. Menumbuhkan budayaMenumbuhkan budaya akademik dalam prosesakademik dalam proses perumusan kebijakan nasional.perumusan kebijakan nasional. PendekatanPendekatan politispolitis lebihlebih mendominasimendominasi pendekatanpendekatan teknokratisteknokratis dandan akademisakademis..
  • 12. Perbandingan CM dengan Real World (2) AKTIVITAS DALAM MODEL DUNIA NYATA / REAL WORLD MerumuskanMerumuskan pedomanpedoman pelibatanpelibatan masyarakatmasyarakat untukuntuk menjaminmenjamin kebijakankebijakan yangyang inklusifinklusif.. MasyarakatMasyarakat belumbelum terlibatterlibat aktifaktif dalamdalam siklussiklus penyusunanpenyusunan kebijakankebijakan.. SelainSelain belumbelum adaada peraturanperaturan yang “yang “memaksamemaksa”” masyarakatmasyarakat untukuntuk berpartisipasiberpartisipasi,, jugajuga adaada indikasiindikasi kurangnyakurangnya antusiasmeantusiasme masyarakatmasyarakat untukuntuk terlibatterlibat dalamdalam perancanganperancangan hinggahingga pelaksanaanpelaksanaan kebijakan.peraturankebijakan.peraturan.. MenyusunMenyusun agendaagenda kajiankajian kebijakankebijakan berbasisberbasis kebutuhankebutuhan dandan evidenceevidence.. AgendaAgenda kebijakankebijakan barubaru sebatassebatas disusundisusun untukuntuk kebutuhankebutuhan individualindividual lembagalembaga tertentutertentu,, belumbelum adaada policy dialoguepolicy dialogue yangyang mempertemukanmempertemukan dandan mengintegrasikanmengintegrasikan agendaagenda lintaslintas lembagalembaga.. Membenahi manajemenMembenahi manajemen kajian untukkajian untuk meningkatkan peranmeningkatkan peran lembaga.lembaga. KajianKajian kebijakankebijakan dandan HANHAN masihmasih menghadapimenghadapi banyakbanyak kendalakendala dilihatdilihat daridari aspekaspek SDMSDM penelitipeneliti,, anggarananggaran yangyang tersediatersedia,, mekanismemekanisme perencanaanperencanaan,, dandan sebagainyasebagainya.. Melakukan kajian untukMelakukan kajian untuk menghasilkanmenghasilkan rekomendasi bagi pararekomendasi bagi para pengambil kebijakan.pengambil kebijakan. HasilHasil kajiankajian dandan rekomendasirekomendasi kebijakankebijakan seringsering diabaikandiabaikan oleholeh parapara pengambilpengambil kebijakankebijakan karenakarena hasilhasil kajiankajian dandan rekomendasirekomendasi tersebuttersebut relatifrelatif kurangkurang berkualitasberkualitas..
  • 15. PenggambaranPenggambaran MasaMasa DepanDepan SistemSistem KebijakanKebijakan MenggunakanMenggunakan Scenario PlanningScenario Planning
  • 16. Focal Concern & Driving Forces
  • 17. Keterkaitan Antar Driving Forces Tingkat Kemampuan/Kapasitas Legislasi Tingkat Egoisme Sektoral Efektivitas Koordinasi/Komunikasi Kebijakan Antar Lembaga Efektivitas Harmonisasi dalam Perumusan Peraturan/Kebijakan Ketepatan Persepsi/Orientasi terhadap Peraturan/ Kebijakan Kadar Budaya Akademik Dalam Siklus Kebijakan/ Pengambilan Keputusan Tingkat Dukungan Kajian/Litbang Kebijakan Efektivitas Lembaga Kajian/Litbang Kebijakan Keluasan Networking & Kerjasama Antar Lembaga Kajian/Litbang Kebijakan Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan hingga Implementasi Peraturan/Kebijakan Ketersediaan dan Tingkat Dukungan Sumber Daya Kajian/Litbang Kebijakan S S S S S S S S S S SS S S S S S O S R1 B1 S O B2 S S R2 S S R3 R5 S R4 SS R7 S S O O R6 S R8 S S O B3
  • 20. Ciri-Ciri Kutub NihilNihil (+)(+) • Jumlah aturan tidak banyak, cukup yg memiliki keterkaitan antar instansi atau yg dibutuhkan masyarakat; • Perumusan kebijakan dilakukan dalam forum kebijakan secara inklusif; • Dalam pembahasan racangan peraturan, setiap instansi atau tokoh individual lebih mengedepankan kepentingan nasional; • Produk hukum yg dihasilkan cenderung tidak ada penolakan / perlawanan dari stakeholders yg terkena regulasi tersebut. 1.1. EgoismeEgoisme SektoralSektoral SangatSangat KuatKuat ((––)) • Banyak instansi berlomba membuat produk hukum di berbagai level; • Tidak pernah dilakukan komunikasi kebijakan dengan stakeholders; • Kepentingan rakyat banyak cenderung diabaikan; • Rawan terhadap munculnya konflik kewenangan antar lembaga, dan benturan substansi antar peraturan; • Pembahasan suatu aturan selalu menyita waktu yg panjang; • Ketiadaan strong leadership yg mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan kedalam kepentingan nasional; • Energi nasional terbuang sia-sia tanpa menghasilkan manfaat yang signifikan.
  • 21. Ciri-Ciri Kutub Optimal (+)Optimal (+) • Pertimbangan politis dalam perumusan kebijakan relatif kecil, pertimbangan akademik/ teknokratik lebih menonjol; • Kualitas peraturan jauh lebih baik sehingga mengurangi kemungkinan diuji materi; • Kebutuhan sosialisasi dan uji publik terhadap (rancangan) peraturan/kebijakan tidak perlu dilakukan tersendiri, sehingga bisa menghemat sumber daya (anggaran); • Para policy makers lebih confidence karena kebijakan yang diambil berdasarkan pada bukti-bukti yg obyektif. 2.2. DukunganDukungan KajianKajian TerhadapTerhadap KebijakanKebijakan TanpaTanpa DukunganDukungan ((––)) • Peraturan/kebijakan sangat lemah baik secara filosofis, historis, sosiologis, maupun teoretis; • Kemungkinan gagalnya peraturan lebih besar yg melahirkan symbolic policy atau involusi kebijakan; • Inefisiensi program dan anggaran cukup besar karena perumusan kebijakan dan pengkajian kebijakan memerlukan anggaran secara terpisah dan tidak reinforcing; • Masyarakat tidak mendapatkan manfaat langsung dari fungsi pengaturan oleh pemerintah; • Kemungkinan uji materi dan revisi peraturan/kebijakan secara terus menerus sangat besar.
  • 23. Narasi Skenario (1) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Wibisana – “Membela Kebenaran” (Skenario 1) Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang- undangan/kebijakan di Indonesia sudah sangat berkualitas, baik dari sisi prosedural (proses perumusannya) maupun materi atau substansi yang diaturnya. Peraturan/kebijakan lahir semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik (by needs), bukan karena dorongan egoisme yang sempit. Dengan adanya peraturan/kebijakan yang berkualitas tinggi ini, maka akan tercipta hubungan antar instansi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar kelompok masyarakat secara tertib, yang mengedepankan kepentingan kolektif diatas kepentingan individual, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban secara selaras dan harmonis. Harmoni dalam hubungan bernegara dan bermasyarakat ini pada gilirannya akan menjadi faktor yang mempercepat pencapaian tujuan nasional sebagaimana amanat UUD 1945.
  • 24. Narasi Skenario (2) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Laksmana – “Membela Pemimpin” (Skenario 2) Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang- undangan/kebijakan di Indonesia akan semakin terfragmentasi karena hanya memperhatikan kepentingan pimpinannya semata, tanpa melihat kepentingan yang lebih luas dan strategis. Para pengambil keputusan dan perumus kebijakan hanya bekerja berdasarkan “petunjuk” pimpinan (by order), bukan untuk menjalankan visi misi organisasi. Dalam hal ini, sepanjang pimpinan insitusi tadi diisi oleh orang-orang baik, maka masih dapat diharapkan akan lahir peratuan/kebijakan yang berkualitas. Namun bila institusi dipimpin oleh orang yang berpikir picik, hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang banyak, maka masa depan sistem peraturan/kebijakan berada pada bahaya yang serius. Loyalitas adalah hal yang sangat baik, namun jika hanya dipersembahkan kepada segelintir orang, maka terlalu banyak orang yang tidak bisa mendapat manfaat dari kebijakan yang ada.
  • 25. Narasi Skenario (3) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Kumbakarna – “Membela Institusi Meski Harus Melawan Kebenaran” (Skenario 3) Metafora ini melambangkan para pengambil keputusan dan perumus kebijakan yang hanya bisa melihat kedalam (inward looking). Prinsip hidupnya yang penting berhasil menjalankan tugas tanpa peduli dengan pihak/orang lain. Bagi mereka, adalah hal yang lumrah bahwa untuk mencapai keberhasilan sendiri tadi, seringkali dibarengi dengan pengorbanan kepentingan instansi lain. Benturan kewenangan, tumpang tindih aturan, dan pertentangan kebijakan dianggap hal yang biasa asal memberikan keuntungan bagi institusinya.
  • 26. Narasi Skenario (4) Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Rahwana – “Mengkhianati Kebenaran” (Skenario 4) Metafora ini melambangkan peraturan/kebijakan disusun tanpa ada pertimbangan rasional sama sekali. Tidak ada analisis cost- benefit atau resiko resiko dari sebuah peraturan/kebijakan. Sesuatu yang seharusnya diatur justru tidak dibuat aturannya, sementara sesuatu yang tidak perlu diatur justru dibahas secara serius. Kesepakatan antar pihak dalam perumusan kebijakan juga sering dikhianati oleh pihak tertentu. Kualitas kebijakan/peraturan menjadi sangat rendah, sehingga hanya menguntungkan sedikit orang namun mengakibatkan protes banyak orang lainnya. Kemungkinan terjadinya policy failure sangat tinggi, sehingga kebijakan/peraturan juga dengan sendirinya gagal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tujuan-tujuan lain yang dimandatkan oleh Konstitusi.
  • 27. Rekomendasi Kebijakan RekomendasiRekomendasi yangyang dipilihdipilih adalahadalah SkenarioSkenario 1,1, yakniyakni SistemSistem Peraturan/Kebijakan BerkarakterPeraturan/Kebijakan Berkarakter Wibisana, dengan harapan dapatWibisana, dengan harapan dapat meminimalisir situasi pada 3 (tiga)meminimalisir situasi pada 3 (tiga) kuadrankuadran skenario lainnyaskenario lainnya..
  • 29. Vision & Mission Statement MenjadiMenjadi Policy Think Tank yang Handal dan PolicyPolicy Think Tank yang Handal dan Policy Partners yang Terpercaya Dalam Membangun SistemPartners yang Terpercaya Dalam Membangun Sistem Kebijakan dan Hukum Administrasi Negara BerbasisKebijakan dan Hukum Administrasi Negara Berbasis Bukti (EvidenceBukti (Evidence--based Policy)based Policy) •• MenghasilkanMenghasilkan kajiankajian dandan rekomendasirekomendasi kebijakankebijakan yangyang sesuaisesuai dengandengan tuntutantuntutan dandan kebutuhankebutuhan didi bidangbidang sistem kebijakansistem kebijakan dan hukum administrasi negaradan hukum administrasi negara;; •• MenyelenggarakanMenyelenggarakan fasilitasifasilitasi dandan advokasiadvokasi kebijakankebijakan didi bidangbidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;; •• MelakukanMelakukan monitoringmonitoring dandan evaluasievaluasi kebijakankebijakan didi bidangbidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;; •• MengembangkanMengembangkan kapasitaskapasitas kelembagaankelembagaan dandan SDMSDM bidangbidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;; •• MembangunMembangun policy networkingpolicy networking..
  • 31. T u j u a n • Merumuskan dan menyediakan rekomendasi kebijakan pada bidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negara; • Menyelenggarakan dan menghasilkan kajian dan publikasi terkait di bidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negara; • Memberikan pelayanan perkonsultasian pada bidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negara; • Meningkatkan kapasitas kelembagaan (SDM, mekanisme/tata laksana kajian, metodologi kajian, jaringan kerja, dan lain-lain) agar dapat menunjang pelaksanaan tugas secara optimal.
  • 32. Sasaran dan IKU (1) 1.1. TersedianyaTersedianya dandan terimplementasikannyaterimplementasikannya rekomendasirekomendasi kebijakankebijakan ygyg berkualitasberkualitas bagibagi instansiinstansi pusatpusat && daerahdaerah,, dengandengan IKU:IKU: •• PersentasePersentase kebijakankebijakan//peraturanperaturan didi tingkattingkat K/L/K/L/PemdaPemda ygyg disusundisusun atauatau direvisidirevisi berdasarkanberdasarkan rekomendasirekomendasi kajiankajian,, atauatau •• PersentasePersentase masalahmasalah aktualaktual didi tingkattingkat K/L/K/L/PemdaPemda ygyg dapatdapat dipecahkandipecahkan atauatau dikurangidikurangi berdasarkanberdasarkan rekomendasirekomendasi kajiankajian.. 2.2. TersusunnyaTersusunnya dandan terdistribusikannyaterdistribusikannya laporanlaporan hasilhasil penelitianpenelitian//kajiankajian sertaserta publikasipublikasi terkaitterkait didi bidangbidang sistemsistem kebijakan dankebijakan dan HANHAN,, dengandengan IKU:IKU: •• JumlahJumlah laporanlaporan hasilhasil kajiankajian // policy paper / policy briefpolicy paper / policy brief && publikasipublikasi lainnyalainnya dalamdalam kurunkurun waktuwaktu tertentutertentu,, atauatau •• JumlahJumlah issuissu kebijakankebijakan ygyg menjadimenjadi obyekobyek kajiankajian,, atauatau •• JumlahJumlah K/L/K/L/PemdaPemda dandan pihakpihak lainlain ygyg telahtelah menerimamenerima laporanlaporan hasilhasil penelitianpenelitian dandan publikasipublikasi lainnyalainnya..
  • 33. Sasaran dan IKU (2) 3.3. TerlaksananyaTerlaksananya konsultasikonsultasi dandan advokasiadvokasi kebijakankebijakan,, dengandengan IKU:IKU: •• JumlahJumlah K/L/K/L/PemdaPemda atauatau pihakpihak lain yanglain yang memberimemberi umpanumpan balikbalik dandan menyatakanmenyatakan keinginankeinginan untukuntuk menjadimenjadi mitramitra LANLAN ((cqcq.. DeputiDeputi III)III) dalamdalam pembenahanpembenahan administrasiadministrasi negaranegara didi instansinyainstansinya,, atauatau •• PersentasePersentase peningkatanpeningkatan wawasanwawasan dandan kemampuankemampuan analistisanalistis dandan akademisakademis SDMSDM didi K/L/K/L/PemdaPemda,, atauatau •• PersentasePersentase peningkatanpeningkatan programprogram capacity buildingcapacity building yangyang dilakukandilakukan K/L/K/L/PemdaPemda atasatas inspirasiinspirasi daridari kajiankajian//rekomendasirekomendasi LAN,LAN, atauatau •• JumlahJumlah silaturahmisilaturahmi kelembagaankelembagaan ygyg terjalinterjalin untukuntuk memperkuatmemperkuat hubunganhubungan antarantar lembagalembaga && mempertajammempertajam programprogram kajiankajian,, sepertiseperti audiensiaudiensi,, studistudi banding,banding, kunjungankunjungan kerjakerja biasabiasa,, praktekpraktek kerjakerja lapanganlapangan daridari perguruanperguruan tinggitinggi,, dsbdsb..
  • 34. Sasaran dan IKU (3) 4.4. TercapainyaTercapainya peningkatanpeningkatan kapasitaskapasitas kelembagaankelembagaan sbgsbg penunjangpenunjang pelaksanaanpelaksanaan tugastugas,, dengandengan IKU:IKU: •• JumlahJumlah forumforum diskusidiskusi ((knowledgeknowledge--sharedshared atauatau knowledgeknowledge-- enrichmentenrichment)) ygyg diadakandiadakan padapada periodeperiode waktuwaktu tertentutertentu,, atauatau •• JumlahJumlah programprogram diklatdiklat ygyg diikutidiikuti oleholeh penelitipeneliti//stafstaf bidangbidang kajiankajian,, atauatau •• JumlahJumlah penelitipeneliti//stafstaf kajiankajian ygyg dikirimdikirim untukuntuk mengikutimengikuti programprogram pengembanganpengembangan diridiri,, atauatau •• JumlahJumlah publikasipublikasi ygyg dihasilkandihasilkan penelitipeneliti diluardiluar laporanlaporan hasilhasil penelitianpenelitian,, baikbaik secarasecara mandirimandiri maupunmaupun timtim,, atauatau •• JumlahJumlah jurnaljurnal terakreditasiterakreditasi ygyg memuatmemuat hasilhasil penelitianpenelitian LANLAN dandan makalahmakalah//artikelartikel parapara penelitipeneliti,, atauatau •• JumlahJumlah media lainmedia lain selainselain jurnaljurnal terakreditasiterakreditasi ((jurnaljurnal belumbelum terakreditasterakreditas,, majalahmajalah,, buletinbuletin,, korankoran, website,, website, dlldll)) ygyg memuatmemuat hasilhasil penelitianpenelitian LANLAN dandan artikelartikel parapara penelitipeneliti..
  • 35. Terima Kasih MohonMohon arahanarahan dandan masukanmasukan ……