Disampaikan untuk Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Jakarta, 13 Maret 2013

1. LAN-RI
Disampaikan untuk Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

2. Materi
ANALISIS KEBIJAKAN
JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN
JFAK DALAM KONTEKS PEMDA

3. ANALISIS
KEBIJAKAN

4. Mengapa Analisis
Kebijakan Penting?
Penting?
Tujuan Negara diwujudkan melalui instrumen
kebijakan publik.
Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, yg
diilustrasikan oleh:
Rendahnya index kinerja nasional (HDI, Government
Effectiveness, Doing Business, CPI, dll);
Banyaknya kebijakan bermasalah di tingkat Pusat maupun
Daerah.
Tuntutan perampingan struktur organisasi sbg
implikasi RB yg harus diimbangi dengan peningkatan
profesionalisme SDM, terutama yg berhubungan
dengan prumusan & analisis kebijakan.

5. Policy Analysis Cycle
Sumber: Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.

6. Policy Analysis Cycle
Sumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah,
terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.

7. Policy Analysis Cycle
Sumber: Randall B. Ripley, Policy Analysis in
Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago
(dimodifikasi).

8. JAFUNG
ANALIS
KEBIJAKAN

9. Jafung Analis Kebijakan
Diatur dalam Permenpan & RB No. 5/2012 (dalam proses revisi).
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam
lingkungan instansi Pusat dan Daerah yg sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan
analisis kebijakan.
Jafung Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen,
yaiturumpun jabatan fungsional yg kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengetahuan di bidang
peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan,
pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang
berhubungan dengan sumber daya manajemen (lampiran
Keppres No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS).

10. Jafung Analis Kebijakan
Instansi Pembina Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk
adalah LAN (Pasal 5), dengan tugas:
o Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JFAK;
o Menyusun pedoman formasi JFAK;
o Menetapkan standar kompetensi JFAK;
o Mengusulkan tunjangan JFAK;
o Mensosialisasikan JFAK;
o Menyusun kurikulum & menyelenggarakan Diklat
fungsional/teknis fungsional AK;
o Mengembangkan sistem informasi JFAK;
o Memfasilitasi pelaksanaan JFAK, pembentukan organisasi
profesi AK, serta penetapan etika profesi & kode etik AK;
o Melakukan pembinaan Tim Penilai JFAK dan Monev JFAK.

11. Jenjang Jabatan & Pangkat
Jenjang Jabatan Jenjang Pangkat
Analis Kebijakan Pertama Penata Muda Tingkat I (III/b).
Penata (III/c), dan Penata Tingkat I
Analis Kebijakan Muda
(III/d)
Pembina (IV/a), Pembina Tingkat I
Analis Kebijakan Madya (IV/b), dan Pembina Utama Muda
(IV/c)
Pembina Utama Madya (IV/d), dan
Analis Kebijakan Utama
Pembina Utama (IV/e)
(Pasal 7)

12. Unsur & Sub Unsur - 1
Pendidikan, meliputi:
• pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar;
• pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat; dan
• pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
Analisis Kebijakan (Tugas Pokok):
• Identifikasi masalah dan kebutuhan;
• Penyusunan agenda kebijakan;
• Rekomendasi kebijakan;
• Dialog dan advokasi kebijakan;
• Implementasi kebijakan;
• Monitoring dan evaluasi kebijakan.

13. Unsur & Sub Unsur - 2
Pengembangan profesi, meliputi:
• pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis
kebijakan;
• penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di
bidang analisis kebijakan;
• pengembangan sistem analisis kebijakan;
• pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan;
dan
• kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.
Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:
• pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;
• peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis
Kebijakan;
• keanggotaan dalam organisasi profesi;
• keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan
fungsional Analis Kebijakan;
• perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan
lainnya;
• perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
• perolehan gelar kehormatan akademis.

14. Pejabat yg Menetapkan AK
• Kepala LAN bagi Analis Kebijakan Madya sampai
dengan Analis Kebijakan Utama, di lingkungan LAN
dan instansi lainnya.
• Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi
Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama sampai
dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan
Instansi masing-masing.
• Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II
yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama
sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di
lingkungan Provinsi.
• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat
Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan
Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya,
di lingkungan Kabupaten/Kota.
(Pasal 20)

15. Tim Penilai - 1
Tim Penilai Analis Kebijakan Lembaga
Administrasi Negara, disebut Tim Penilai
Pusat;
Tim Penilai Analis Kebijakan pada K/L,
disebut Tim Penilai Instansi;
Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi,
disebut Tim Penilai Provinsi; dan
Tim Penilai Analis Kebijakan
Kabupaten/Kota, disebut Tim Penilai
Kabupaten/Kota.
(Pasal 21)

16. Tim Penilai - 2
Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk,
penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang
terdekat atau tim penilai Instansi di LAN.
Apabila Tim Penilai Kab/Kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kab/Kota terdekat,
Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansi
di LAN.
Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:
– Kepala LAN untuk Tim Penilai Pusat;
– Pejabat eselon I di K/L untuk Tim Penilai Instansi;
– Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
– Sekretaris Daerah Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota.
(Pasal 23)

17. Pejabat yg Mengusulkan AK
Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada
masing-masing instansi, Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN bagi
angka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkat
Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampai
dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e.
Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat
eselon III untuk angka kredit Analis Kebijakan
Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a yang bekerja di lingkungan K/L atau
Pemdamasing-masing.
(Pasal 26)

18. Formasi - 1
Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Analis
Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi
jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggungjawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat
pertimbangan tertulis Kepala BKN.
Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Analis
Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi
jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara setelah mendapat pertimbangan
Kepala BKN dengan tembusan disampaikan ke
instansi pembina Analis Kebijakan.
(Pasal 34)

19. Formasi - 2
Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan
pada indikator, antara lain :
– ruang lingkup kebijakan;
– jumlah kebijakan yang dihasilkan;
– karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan
– jumlah dan jenis jabatan.
Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi
Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan
karakteristik pekerjaan yg sifatnya perumusan
kebijakan adalah paling banyak 10 .
Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap
lingkungan eselon II, paling banyak 6.
Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap
lingkungan eselon II, paling banyak 5.
(Pasal 35)

20. LAN-RI
PNS yg pada saat ditetapkan Peraturan ini masih dan telah menjalankan tugas di
bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang dapat
disesuaikan/diinpassing ke dalam JFAK.
PNS yg disesuaikan/diinpassing, harus memenuhi syarat sbb:
o Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yg
relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;
o Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
o Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
o Memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
o Lulus Uji Kompetensi.
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam JFAK, sebagaimana
tersebut dalam lampiran V Permenpan dan RB ini, hanya berlaku sekali selama
masa penyesuaian/inpassing.
Pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menpan dan RB
ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.

21. LAN-RI
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
NO
Pedoman Inpassing JFAK
GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT
ANALIS KEBIJAKAN
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TH/LEBIH
1 2 3 4 5 6 7 8
Sarjana/DIV 150 162 174 186 197
1 III/b
Magister (S2) 150 163 177 188 199
Sarjana/DIV 200 224 247 271 294
2 III/c Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298
Sarjana/DIV 300 322 345 368 391
3 III/d Magister (S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395
Sarjana/DIV 400 434 468 502 536
4 IV/a Magister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor (S3) 400 440 474 508 542
Sarjana/DIV 550 584 618 652 686
5 IV/b Magister (S2) 550 587 621 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692
Sarjana/DIV 700 734 768 802 836
6 IV/c Magister (S2) 700 737 771 805 839
Doktor (S3) 700 740 774 808 842
Sarjana/DIV 850 895 940 985 1030
7 IV/d Magister (S2) 850 899 944 989 1034
Doktor (S3) 850 903 948 993 1038
8 IV/e Sarjana (S1) s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050

22. JFAK DALAM
KONTEKS
PEMDA

23. Restrukturisasi Organisasi
“Dengan ditetapkannya jabatan fungsional
Analis Kebijakan jabatan struktural eselon
III dan eselon IV di masing-masing instansi
perlu ditinjau kembali” (Pasal 42) JFAK
adalah satu-satunya JF yg dikaitkan
langsung dengan RB. JFAK juga satu-satunya
yg memiliki keterkaitan dengan jabatan
struktural.
Inpassing diprioritaskan bagi pejabat
struktural yg terkena rasionalisasi.
Pejabat struktural semua jenjang juga harus
memiliki kompetensi analisis jabatan.

24. Langkah Teknis
Menyusun Formasi Kebutuhan JFAK.
Meminta pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan
persetujuan Menpan thd Formasi tsb.
Melakukan seleksi internal (memetakan minat &
potensi PNS) untuk diusulkan sbg pejabat
fungsional AK.
Mengumpulkan berkas PNS yg diusulkan &
menyampaikan kepada Instansi Pembina (porto
folio).
Melengkapi berkas yg kurang dalam hal Instansi
Pembina mengembalikan berkas yg dinilai kurang
lengkap.
Menindaklanjuti rekomendasi Instansi Pembina
tentang PAK.
Menugaskan PNS yg direkomendasikan sbg pejabat
fungsional AK untuk mengikuti Diklat Pembekalan.

25. LAN-RI