Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014

2. Apa itu Akuntabilitas?
√

3. Apa itu Akuntabilitas?
√

4. Keterkaitan OG & Akuntabilitas

5. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society
citizens need to know what their government is doing. To do
that, they must be able freely to access government data
and information and to share that information with other
citizens.
RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital
age, data is a key resource for social and commercial
activities. By opening up data, government can help drive
the creation of innovative business and services that deliver
social and commercial value.
PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens
are enabled to be much more directly informed and involved
in decision-making.
Mengapa OG?

6. Mengapa OG?
Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di
Inggris Media online saja belum cukup.
only 28%
use e-gov
services
93%
use social
media
Contoh UK

7. Mengapa OG?
Persentase penduduk berdasar kepemilikan HP & akses internet melalui HP

8. Mengapa OG?
Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)

9. Mengapa OG?
Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11
negara OECD, 2013)

10. Mengapa OG?
Manfaat OGD (Opem Government Data)
0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR
I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE
J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING
PROCESSES
C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY
E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR
THROUGH DATA RE-USE
D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION
H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES
B. INCREASE OPENNESS
G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR
A. INCREASE TRANSPARENCY

11. Mengapa OG?
Higher quality
and more
efficient public
services
Better
government
accountability
& decisions Private sector
innovation &
economic
growth
Acceleration of
bureaucracy
reform
Improvement in
public
satisfaction and
trust towards
government
More
comprehensive
input for policy
making
Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)

12. SBY sbg Pelopor OG
2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;
Memiliki akun / channel sendiri diYoutube.
Banyak diikuti oleh Kepala Daerah,
salah satunya Ridwan Kamil

13. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan
Pemda;
PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU
No. 14/2008.
Dasar Hukum OG

14. Kerangka OG di Negara OECD
Principles Policy
Instruments Catalysers
Inter-
mediate
results
Final results
Transparency Budgetary
transparency
Innovation
ICTs use
Change
management
Implementation
Quality of
public
services
Social
wellbeing
Improved
democracy
Trust in
governance
Economic
growth
Accountability Independent
institutions
Participation Consultation
mechanisms
Integrity Anticorruption

15. Penerapan OG di Indonesia

16. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open
government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola
(menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data)
keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.
Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’
dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam
media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan
teknologi SMS yg paling populer dipakai.
Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan
di Kota Yogyakarta.
Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon
dengan menggunakan internet.
Unit Pelayanan Informasi & Keluhan

17. Statistik Jenis Pesan UPIK
Type of
Messages
Year
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389
QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447
INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270
SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275
TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381

18. Menolong pemerintah untuk memetakan
permasalahan dan membentuk beberapa program
dan kebijakan publik yang dapat mengatasi
permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.
Mengembangkan ide baru dan solusi dari
masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan
dukungan dalam implementasi program karena
berasal dari masyarakat.
Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat
dan juga membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
Mengapa UPIK & Mengapa OG?

19. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat
ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan internet dalam manajemen
pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk
inovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar);
Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah
tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi,
misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di
kampung, “blusukan”, dll.
Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat
(bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
Penutup

20. Meningkatkan akuntabilitas;
Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak
etis (mal-administrasi);
Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan
wewenang (detournement de puvoir atau abus de
droit);
Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdi
masyarakat.
Penutup:
Keterkaitan OG dengan RUU AKPN, EPN, AP

22. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian
Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian
Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open
Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance,
No. 22, OECD Publishing.
Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”,
1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National
Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.
UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”,
Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN
dan RB, 16-17 Juni 2014.
Referensi