Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Sinkronisasi ini meliputi dokumen perencanaan, kerangka perencanaan dan pembiayaan, serta alokasi belanja daerah yang memperhatikan standar pelayanan. Dokumen ini juga menjelaskan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan undang-undang terkait.

1. Disampaikan dalam Kunjungan Kerja
DPRD Kab. Lahat di LAN-RI
Jakarta, 19 Januari 2012

2. PUSAT Pemegang kekuasaan
PRESIDEN pemerintahan – Psl 4
(1) UUD 1945
Psl 17 UUD
Kementerian/LPNK 1945
Koordinasi Sebagian Koordinasi
Urusan
Koordinator dlm
KEMENDAGRI penyeleng. urusan
pem. di daerah
Tanggung
jawab Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH Pemerintahan Daerah

3.  Sinkronisasi kebijakan Pusat – Daerah:
 Termasuk sinkronisasi antar dokumen
perencanaan di daerah;
 Sinkronisasi antara kerangka perencanaan
dengan kerangka pembiayaan;
 Alokasi belanja daerah harus benar-benar
memperhatikan SPM (Standar Pelayanan
Minimal).

4. Gambar 1. RPJPN
11 Prioritas
Ilustrasi RPJMN Pembangunan
Sinkronisasi Nasional
Kebijakan
Pembangunan RKP
Pusat –
Daerah
RPJPD
Renstra K/L RPJMD KUA -
PPAS
Renja K/L RKPD
Renstra SKPD
Renja SKPD RKA SKPD

5. Gambar 2.
Ilustrasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat –
Daerah
30 Urusan Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar
Pemerin-
tahan Pelayanan Dasar
Urs. Pilihan
PUSAT PEMDA PAD/DBH Fiscal gap Pendanaan
berdasarkan pada
standar
pelayanan teknis
& regional cost
DAU
DAK
APBD
Equalizer

6. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
(Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004)
Mendanai Kegiatan
DBH Desentralisasi Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan
DAU APBN Instansi Vertikal
DAK
Belanja Untuk Belanja Pusat
Dana Otsus
Daerah Di Daerah
Dana Penyesuaian Di luar 6 Urusan
6 Urusan
Melalui K/L
• Pajak
• Retribusi
Desentralisasi Dekon / TP Dana Vertikal
• Bag. Laba
BUMD
• Lain-PAD
Pembiayaan Lainnya
• B. Pegawai
• B. Barang Pinjaman (termasuk
Lain-Lain • B. Lainnya Obligasi Daerah)
PAD DAPER Pendapatan
yang sah Operasional Modal Penggunaan SILPA
Pendapatan Surplus / Pembiayaan
Belanja Daerah Daerah
Daerah Defisit Daerah
1 2 3 4
APBD

7.  Permendagri ini dapat dikategorikan sbg
einmalig, vluchtige beschikking (keputusan
sekali-selesai, kilat):
 Berlaku untuk periode waktu yg relatif singkat;
 Tidak byk perubahan dibanding keputusan2
sebelumnya.
 Implikasinya:
 Perlu kedisiplinan tinggi dalam
implementasinya, terutama soal waktu;
 Lewat waktu yang ditentukan, keputusan ini
kehilangan kekuatan mengikatnya;
 Kesalahan prosedur juga bisa mengakibatkan sanksi
atau pembatalan Perda.

8.  Permendagri ini berlaku pada tanggal
ditetapkan (23 Mei 2011)
 Berlaku untuk periode waktu yg relatif singkat;
 Tidak byk perubahan dibanding keputusan2
sebelumnya.
 Implikasinya:
 Perlu kedisiplinan tinggi dalam implementasinya,
terutama soal waktu;
 Lewat waktu yang ditentukan, keputusan ini
kehilangan kekuatan mengikatnya;
 Kesalahan prosedur juga bisa mengakibatkan sanksi
atau pembatalan Perda.

9. Pembatalan Perda
Apabila bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi
Presiden Mendagri
Mendagri Gubernur
Provinsi Kab/Kota
• Keputusan Final vs MA Jo.
Psl 24A (1) UUD ’45
• Psl 145 UU 32/2004 
dibatalkan oleh Perpres.

10. • UUD 1945;
• Ketetapan MPR;
• Undang-Undang/Perpu;
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Perda Provinsi; dan
• Perda Kabupaten/Kota.

11.  Pada Tabel 2 (Tahapan & Jadual Proses
Penyusunan APBD), tahap 9 (Persetujuan
Bersama) langsung masuk tahap 10 (Hasil
Evaluasi RAPBD), tanpa melewati tahap
“Penyampaian kpd Mendagri/Gubernur untuk
Dievaluasi”  bdk. Tahap 6 Tabel 3.

12.  Alokasi dan distribusi Dana BOS beralih dari APBN
ke APBD?;
 Pemberian Dana Bantuan Sosial (Bansos) lebih
selektif & membatasi diskresi KDH?;
 Proyek Tahun Jamak (multi years) tidak boleh
melampaui tahun politik?;
 Perda BPHTB sudah ada? PAD menurun krn batas
minimal BPHTB naik dari Rp. 10 juta menjadi Rp. 60
juta?
 Issu lain: Hibah, Dll.

13. Semoga ada sedikit manfaatnya ...