• Salvar
Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014

on

  • 4,821 visualizações

 

Estatísticas

Visualizações

Visualizações totais
4,821
Visualizações no SlideShare
4,821
Visualizações incorporadas
0

Actions

Curtidas
4
Downloads
0
Comentários
0

0 Incorporações 0

No embeds

Categorias

Carregar detalhes

Uploaded via as Adobe PDF

Direitos de uso

© Todos os direitos reservados

Report content

Sinalizado como impróprio Sinalizar como impróprio
Sinalizar como impróprio

Selecione a razão para sinalizar essa apresentação como imprópria.

Cancelar
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Tem certeza que quer?
    Sua mensagem vai aqui
    Processing...
Publicar comentário
Editar seu comentário

Peran dan fungsi polri dalam pemilu 2014 Document Transcript

  • 1. 1 Peran Fungsi Polri dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Guna Mengamankan Pemilu Tahun 2014 Oleh : (Nama : ...........................) Kepolisian Sektor Genteng Pendahuluan Pelaksanaan pemilihan umum 2014 (pesta demokrasi rakyat Indonesia) semakin dekat. KPU dan aparat Kepolisian menjadi salah satu ujung tombak yang seharusnya mengamankan jalannya pemilihan umum. Untuk itulah, setiap ada event pemilihan umum, baik secara nasional maupun pemilihan pemimpin daerah, KPU menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mensukseskan jalannya pemilihan umum. Kerjasama tidak sebatas pada mengamankan jalannya pemilu tetapi juga menciptakan suasana pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Memang, bagi Polri sendiri adanya pesta demokrasi menjadi tantangan yang harus terselesaikan dengan baik lantaran fungsi utama Polri adalah sebagai aparat pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, maupun penegak hukum (sesuai amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk menciptakan kondisi keamanan dalam negeri yang masih dirasakan sangat rumit dan beragam. Rumitnya permasalahan yang harus dihadapi teridentifikasi dari munculnya berbagai konflik antar suku, antar daerah maupun isu-isu terorisme. Dari penjabaran tersebut, tujuan utama dari tulisan ini adalah bagaimana menciptakan Kamtibmas ditinjau dari berbagai aspek utama yaitu dari aspek internal dan eksternal. Sebab, upaya untuk menciptakan kondisi kamtibmas pada hakekatnya merupakan proses yang harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam komunitasnya, karena kamtibmas selain merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan dalam proses pembangunan nasional, juga merupakan sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
  • 2. 2 Landasar Dasar Penyusunan Tulisan 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002 – 2004. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai- partai Politik. 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor TAP MPR/VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Kondisi Internal dan Eksternal Keamanan Negara a. Kondisi Internal Kondisi internal ini sering kali muncul lantaran beberapa aspek baik berupa kebijakan dari pemerintah, isu-isu politik, dan lain sebagainya. Disini kondisi internal kemanan negara di bagi dalam lima bentuk diantaranya : - Berbagai kegagalan dalam mewujudkan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai kerawanan di lingkungan hidup nasional maupun lokal. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai gejolak permasalahan baru yang memerlukan pengamanan dan perhatian khusus. Selain itu, maraknya rasa ketidakpuasan masyarakat akan pemimpin (pusat maupun daerah) memberikan kontribusi bagi terciptanya kondisi kamtibmas yang rawan dan kritis, yang tidak jarang menimbulkan konrban warga masyarakat yagn tidak berdosa. - Berbagai kegagalan dalam strategi, taktik dan teknis pengamanan lingkungan serta munculnya berbagai macam tindak kekerasan di berbagai daerah oleh institusi dan atau oknum aparat pengamanan telah menimbulkan penilaian negatif bagi sistem keamanan dan pengamanan negara yang digelar dan diselenggarakan oleh pemerintah saat ini.
  • 3. 3 - Egoisme kelompok dan elit politik yang banyak muncul akhir-akhir ini lebih dikonsentrasikan untuk meraih kesuksesar dana atau guna mencari dukungan ataupun memperbanyak jumlah suara dalam pemilu 2014. Ironisnya, hal tersebut belum dipagari dengan rambu-rambu berupa perangkat perundang-undangan yang terbuka, jelas dan tegas. Oleh karena itu, berbagai program pencerahan dalam rangka meningkatkan dan meredam berbagai aksi-aksi dengan mengerahkan masa atau gerakan dari para elite politik yang bersifat anarkis harus segera dilakukan secara tegas, profesional dan terbuka. - Munculnya berbagai kebijakan nasional yang dirasakan tidak populer bagi masyarakat telah banyak mengundang reaksi keras yang tidak jarang dimanfaatkan oleh berbagai oposan untuk menjatuhkan kewibawaan kepemimpinan nasional dan menggulingkan kelangsungan pemerintah yang sah. Kondisi tersebut tidak lain disebabkan oleh kesemrawutan sistem politik dan sistem pemerintahan yang terkonsentrasi pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. - Berbagai institusi yang selama ini diharapkan dapat menjadi penampung dan penyalur aspirasi keluhan masyarakat ternyata belum mampu berfungsi dengan baik dan benar. Sehingga kondisi tersebut memicu masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhannya melalui cara-cara anarkis atau dengan model pengerahan masa. b. Kondisi eksternal Kondisi ekternal sering kali muncul dari adanya perubahan ditataran lingkungan global. Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa hal berikut : - Kesepakatan masyarakat internasional dalam mewujudkan perdagangan bebas telah memunculkan berbagai kebijakan di tataran pemerintah dalam negeri. Imbasnya, masyarakat yang merasa negaranya atau dirinya kurang siap akan kebijakan tersebut menjadi khawatir dimana suatu saat negaranya akan dijadikan sebagai pusat eksploitasi oleh negara-negara kaya yang lebih siap segalanya.
  • 4. 4 - Wacana proses pembentukan iklim demokrasi, transparansi, dan anti- terorisme dalam tataran kehidupan masyarakat internasional telah dimaknai dengan berbagai pengertian. Hal tersebut memunculkan gejolak tersendiri lantaran adanya proses antisipasi dari munculnya kebijakn tersebut yang dinilai akan mengganggu sistem keamanan negara. Peran dan Fungsi Secara Mandiri Polri dalam Menciptakan Kamtibmas Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Alat Negara yang berperan dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Disamping itu, dalam kehidupan politik, Polri dituntut untuk bersikap netral dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI tersebut, maupun berdasar pada Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, ditentukan bahwa Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, keberadaan maupun peran dan fungsi Polri dalam Pemilu 2014 harus dapat diprioritaskan dan difokuskan untuk melakukan berbagai peran dan tugasnya sebagai Alat Negara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas), Penegak Hukum (Aparat Gakkum) maupun Aparat Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat. Disamping itu, disadari bersama bahwaannya Pemilu 2014 dapat menjadi pesta demokrasi Indonesia dan juga menjadi media guna membangun kemampuan politis menuju Indonesia Baru (lebih maju secara ekonomi dan lebih sejahtera). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014, perlu secara prioritas dilakukan penataan dan peningkatan kinerja Polri secara profesional dengan mendasarkan pada kultur maupun tata kehidupan masyarakat Indonesia serta sistem hukum nasional. Polri sebagai lembaga kepolisian nasional pada hakekatnya mempunyai struktur organisasi yang disusun secara berjenjang dari pusat sampai daerah. Dalam hal ini manajemen otonomi daerah yang mengedepankan aspek desentralisasi pada pelaksanaan peran dan fungsi Polri pada Pemilu 2014, secara
  • 5. 5 formal tidak dapat diterapkan karena komando, petunjuk maupun wacana pelaksanaan peran dan fungsi Polri di daerah tetap harus mengacu pada pedoman dari berbagai piranti yang dikeluarkan atau ditentukan oleh organisasi Polri di tingkat pusat (Mabes Polri). Dilain pihak, pada pelaksanaan Pemilu 2014 ini nantinya akan terjadi dua bentuk pemilihan yaitu memilih para anggota legislatif dan memilih presiden dan wakil presiden dalam tenggat waktu yang hampir bersamaan. Sehingga, makna Polri Dibawah Naungan Presiden harus diartikan sebagai pemangku kepentingan pengamanan yang lebih bertanggungjawab secara luas dalam menciptakan kemanan nasional. Peran Fungsi Polri dalam Tugas Pokok Mendukung Operasional dan Kesatuan Keberadaan maupun wujud dari pelaksanaan peran dan fungsi Polri dalam proses Pemilu 2014 pada hakekatnya dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk : 1. Polri sebagai aparat negara yang sekaligus merupakan sub sistem pemerintahan dituntut untuk berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. 2. Polri sebagai elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berkemampuan atau berkekuatan dasar dalam suksesnya pelaksanaan peran dan tugasnya. 3. Polri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nasional lantaran Polri sendirin merupakan anak bangsa. Untuk itu, Polri dituntut mampu berwawasan nusantara dan berwacana demokrasi serta globalisasi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. 4. Polri sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban tanggungjawab menentukan arah kebijakan nasional sesuai aturan dan norma hukum yang diberlakukan baginya. Untuk merealisasikan peran dan fungsinya, Polri dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang ditunjukkan dengan kinerja profesional. Oleh
  • 6. 6 karena itu, variabel profesionalisme polri harus ditentukan dalam berbagai proses dan level manajemen diantaranya : a. Membina tata perilaku dalam menjalankan profesi Polri dengan sasaran utamanya pada upaya membagun kemampuan bidang pembinaan maupun operasional. b. Mewujudkan pelaksanaan peran dan tugas Polri secara optimal melalui berbagai upaya mewujudkan visi dan misi Polri yang telah ditentukan. c. Memelihara dan meningkatkan etos kerja maupun kinerja Polri melalui upaya pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan. d. Mencipatakan dan mencari berbagai terobosan (inovasi) terbaru untuk menggapai keberhasilan Polri yang dilakukan melalui bermacam upaya serta kesempatan yang dapat diraih. Dari variabel yang telah ditentukan tersebut, kiranya masih harus diukur kembali atau diuji kembali dengan beberapa poin penting pengujian diantaranya ; a. Kemampuan dalam memantau situasi dan siklus medan kerjanya. b. Kemampuan untuk berkomunikasi sosial. c. Kemampuan bermitra dengan instansi lain. d. Kemampuan untuk menyiapkan media dan sarana pendukung lainnya. e. Kemampuan memanfaatkan dan mendayagunakan ilmupengetahuan dan teknplogi (iptek), serta f. Kemampuan me-manage pelaksanaan kerjanya secara efektif dan efisien. Tantangan Kesatuan Polri dalam Mengamankan Pemilu 2014 Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 tentunya memiliki perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Keadaan ini baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan membedakan penerapan strategi maupun penyelenggaraan kemampuan Polri yang harus didayagunakan demi kepentingan proses pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Untuk itu, dalam proses pengamanan pemilu 2014 ini, Polri bertindak sebagai : a. Unsur pengawas dalam proses penyelenggaraan pemilu b. Pelaksanaan pengamanan di setiap TPS-TPS
  • 7. 7 c. Pelaksanaan pengamanan dalam masa kampanye pemilu d. Dan sebagai pihak penengah atau penyelesai konflik. Dari tugas-tugas Polri yang diembatkan dalam pemilu 2014 itulah, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan diantaranya ; a. Masih adanya daerah di Indonesia yang bermasalah dengan intensitas konflik mendasar sehingga terasa sulit menyelesaikan dalam waktu singkat. b. Dampak dari daerah yang berkonflik seringkali menimbulkan kelompok masyarakat pengungsi. Hal ini menjadi tugas dan pekerjaan tambahan bagi Polri dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kelayakan pemilu serta pemenuhan hak sebagai warga negara dan warga masyarakat pengungsi dalam perannya sebagai pemilih atau orang yang dipilih dalam pemilu 2014. c. Muncul berbagai polemik yang cenderung menimbulkan konflik kepentingan dari berbagai pihak sehubungan dengan penentuan daerah pemilihan. Ini umumnya berkaitan dengan jatah perolehan kursi keanggotaan di DPR-RI d. Pengerahan kekuatan masa oleh partai-partai politik dalam bentuk satgas- satgas yang dilengkapi atribut-atribut pengamanan yang tidak jarang melampaui ketentuan atau batasan yang diberlakukan baginya. e. Pengorganisasian kelompok preman sebagai tenaga bantuan pengamanan pemili (Pam Swakarsa) atau sebagai masa parta yang keadaanya cenderung sulit dikontrol. f. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah, KPU maupun unsur keamanan dalam mensukseskan pemilu 2014. g. Rapat-rapat umum yang cenderung mengedepankan strategi pengerahan masa saat kampanye merupakan agenda acara yang masih dihalalkan dalam proses kampanye 2014. h. Tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Polri selain harus mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, juga harus memperhatikan kondisi maupun ketentuan yang diberlakukan secara khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2014.
  • 8. 8 Selain kondisi diatas, ada pula beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh Polri diantaranya : a. Banyaknya tekanan-tekanan politik dari berbagai pihak yang sering melemahkan etos kerja serta kinerja Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya. b. Kesenjangan hubungan kemitraan antara Polri dengan pers (wartawan) selama ini sering kali memberikan dampak yang tidak sehat bagi kondisi kinerja Polri. c. Berbagai macam kritikan dan kecaman serta bentu ketidakpercayaan dari elemen masyarakat terhadap pelaksanaan dan kinerja Polri (adanya penembakan terhadap oknum polisi yang diberitakan media) menjadikan upaya dalam membentuk masyarakat aman, tenteram dan damai yang berusaha diciptakan oleh Polri menjadi sulit diimplementasikan. Kemampuan dan Kondisi Polri yang Harus Dipersiapkan Untuk menghadapi peran dan tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2014, perlu dilakukan upanya penyiapan dan pembinaan kemampuan Polri. Berbagai kemampuan yang secara selektif dan prioritas harus disiapkan antara lain meliputi kemampuan berikut : a. Sesuai keberadaan maupun peran dan tugas Polri yang ditentukan dalam konstitusi negara, yaitu Polri harus dapat berperan dan bertugas sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dan penegak hukum serta dengan mendasari filsafat tugas kepolisian secara umum yaitu : fight crimes (memerangi tindak kejahatan), love humanities (lebih dekat dan mencintai masyarakat), help delinquence and deny to jail (tidak serta merta memerangi kejahatan dengan memasukkan semua yang bersalah kedalam penjara). b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, telah dinyatakan bahwa batas dan ruang lingkup kewenangan Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Untuk itu, beberapa kemampuan yang perlu dibina diantaranya :
  • 9. 9 1. Kemampuan untuk dapat melakukan dan menyelenggarakan bermacam forum kemitraan dan koordinasi dengan berbagi pihak. 2. Kemampuan untuk ikut serta dalam mewujudkan peningkatan kesadaran politik masyarakat, pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyelenggaraan pemilu. 3. Kemampuan untukk membangun dan membina kemampuan pelaksanaan peran dan fungsi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, baik dalam proses pengembangan kemampuan personil, material, sistem dan metode maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam peelaksanaan untuk mencapai keberhasilannya. 4. Kemampuan untuk melakukan pembinaan community poicing maupun penyelenggaraan operasi-operasi kepolisian guna menciptakan kondisi yang kondusif. c. Berbagai kemampuan yang dibutuhkan guna melaksanakan peran dan fungsi Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, baik dalam bidang pengawasan penyelenggaraan, bidang pengamanan kampanye dan pemungutan suara, maupun bidang penegakan hukum dan penyelesaian masalah serta sengketa pada proses penyelenggaraan pemilu 2014. Saran dan Rekomendasi Tindakan Berbagai saran dan rekomendasi tindakan untuk dapat mewujudkan pelaksanaan peran dan fungsi Polri secara maksimal pada proses penyelenggaraan Pemilu 2014 diantaranya : 1. Perlu diinventarisir berbagai sumber-sumber kerawanan dalam setiap tahapan proses pemilu 2014. 2. Perlu disiapkan berbagai sistem dan metode serta bermacam fasilitas sehingga dapat dilakukan proses komunikasi informasi, interaksi sosial, koordinasi maupu kerjasama dengan berbagai pihak. 3. Perlu dihilangkan berbagai kecanggungan yang diwariskan dari stigma masa lalu dalam berbagai pelaksanaan peran dan tugas Polri pada penyelenggaraan Pemilu 2014. Harapannya saat ini Polri lebih dekat dan lebih bermasyarakat.
  • 10. 10 4. Memprediksi berbagai gangguan, hambatan maupun kendala yang mungkin bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan peran dan fungsi Polri dalam pengamanan Pemilu 2014. 5. Realisasikan kewenangan dalam melaksanakan peran maupun fungsi Polri dalam proses Pemilu 2014 dengan berdasar pada batasan atau rambu- rambu yang telah ditentukan. 6. Berdayakan secara efektif keseluruhan fungsi dan institusi serta personil pananggungjawab dan pelaksana bidang-bidang tugas yang telah distrukturkan dalam organisasi Polri. 7. Ciptakan kepercayaan tinggi dalam diri personil maupun unit-unit kerja dalam institusi Polri. 8. Kordinasikan dan jabarkan serta pahami secara jelas berbagai pengertian serta makna peran, fungsi, maupun kewenangan yang menjadi tanggungjawab Polri agar berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pekerjaan Polri dapata dantisipasi secara dini (efektif) dan lebih efisien.