SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 90
Baixar para ler offline
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
PP No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Mais conteúdo relacionado

Mais de tnt-akpar

Laporan ekspose
Laporan eksposeLaporan ekspose
Laporan eksposetnt-akpar
 
Indonesia MICE Promotion
Indonesia MICE PromotionIndonesia MICE Promotion
Indonesia MICE Promotiontnt-akpar
 
Potensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di IndonesiaPotensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di Indonesiatnt-akpar
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011tnt-akpar
 
Commentaries
CommentariesCommentaries
Commentariestnt-akpar
 

Mais de tnt-akpar (6)

Expose pkn
Expose pknExpose pkn
Expose pkn
 
Laporan ekspose
Laporan eksposeLaporan ekspose
Laporan ekspose
 
Indonesia MICE Promotion
Indonesia MICE PromotionIndonesia MICE Promotion
Indonesia MICE Promotion
 
Potensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di IndonesiaPotensi Industri MICE di Indonesia
Potensi Industri MICE di Indonesia
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
 
Commentaries
CommentariesCommentaries
Commentaries
 

Último

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Último (10)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan