Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
1. bab i laporan akhir 1 des
1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI – SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selata
LAPORAN AKHIR
BAB - I
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Sesuai
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
30
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa
dengan semangat peningkatan kapasitas pembinaan jasa konstruksi di Daerah,
Badan Pembinaan Konstruksi memberdayakan Pemerintah Daerah Provinsi
memalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan,
Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, serta Pembinaan Kompetensi dan
Pelatihan Konstruksi.
Maksud dari upaya ini adalah sampai pada suatu masa Pemerintah Daerah mampu
melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi baik dari sisi ketersediaan dan kesiapan
kompetensi Sumber Daya Manusia, ketersediaan dan kesiapan norma, standar,
pedoman dan criteria serta ketersediaan anggaran dari Pemerintah Daerah sendiri.
Realisasi dari program pembinaan jasa konstruksi ini telah dilaksanakan berupa
Bimbingan Teknis (Bintek) dan Pelatihan :
1.
Bintek Sistem Informasi Pembinaa Jasa Konstruksi (SIPJAKI),
2.
Bintek Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Konstruksi
Kualifikasi Kecil (PJTBU),
3.
Bintek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),
4.
Bintek Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SM K3),
5.
Pelatihan Keterampilan.
12 (dua belas) provinsi pilot proyek yaitu : Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.
Adapun materi pelatihan tersebut telah diberikan diprovinsi pilot proyek dalam
tahun anggaran 2013 ini dengan jumlah jenis pelatihan yang belum tentu sama.
Konsultan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah T.A. 2013
PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA
I-1
2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI – SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selata
LAPORAN AKHIR
Melalui
pelaksanaan
paket
kegiatan
Konsultan
Monitoring
dan
Evaluasi
Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah ini diharapkan tersusunnya rekomendasi yang
obyektif berdasarkan dari hasil pengamatan langsung, maupun kelompok diskusi
terpadu untuk mendapatkan berbagai data dan informasi untuk melaksanakan apa
yang
diamanatkan
pada
Undang-Undang
Jasa
Konstruksi
serta
Peraturan
Pemerintah yang mendukung
1.2.
LANDASAN
1.
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;
2.
UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3.
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5.
UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
7.
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8.
PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9.
PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota;
11. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. PP No. 4 tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
13. PP No. 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
14. PP No. 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 4 tahun 2010
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
15. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Menteri PU No. 22/SE/M/2007 perihal Pedoman Besaran Biaya
Personil dalam Penyusunan HPS/RAB Paket Pekerjaan Konsultansi di
Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
Konsultan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah T.A. 2013
PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA
I-2
3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI – SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selata
LAPORAN AKHIR
1.3.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud
Maksud pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Pemantauan
dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi di 12 Provinsi.
Tujuan
Tujuan Pekerjaan ini untuk menyusun, menyiapkan, dan memberikan laporan dan
rekomendasi atas hasil pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan-kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Pemantauan dan Evaluasi
Pembinaan Jasa Konstruksi di 12 Provinsi.
Sasaran
Para Tim Pembina jasa Konstruksi di Daerah sebagai Pelaksana Program
Pembinaan Konstruksi baik yang dibiayai melalui APBN dan juga melalui APBD
Pemerintah Provinsi masing-masing.
1.4.
PENERIMA MANFAAT
Badan Pembinaan Konstruksi selaku pengguna jasa dan sebagai pelaksana tugas
fungsi pembinaan konstruksi dan pelaksana program pembinaan konstruksi fungsi
pembinaan usaha dan kelembagaan, fungsi pembinaan penyelenggaraan dan fungsi
pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi.
Konsultan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah T.A. 2013
PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA
I-3
4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI – SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selata
LAPORAN AKHIR
1.5.
KELUARAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah termonitor dan terevaluasinya
kegiatan BINTEK di 12 Provinsi Pilot Proyek sehingga kegiatan yang dilaksanakan
terselenggara sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien.
Adapun dampak yang diharapkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah
terdukungnya pencapaian suatu masa Pemerintah Daerah mampu melaksanakan
Pembinaan Jasa Konstruksi baik dari sisi ketersediaan dan kesiapan kompetensi
Sumber Daya Manusia, ketersediaan dan kesiapan norma, standar, pedoman dan
kriteria, serta ketersediaan anggaran.
Konsultan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah T.A. 2013
PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA
I-4
5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI – SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selata
LAPORAN AKHIR
Contents
1.1.
LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1
1.2.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................... 2
1.3.
KELUARAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN ................................................... 4
Konsultan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah T.A. 2013
PT. ARKONIN ENGINEERING MANGGALA PRATAMA
I-5
