1. BUDAYA
DEMOKRASI
menuju
MASYARAKAT
MADANI

2. A. Pengertian Budaya Demokrasi
Budaya Politik Demokrasi dapat kita pahami sebagai polapola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai-nilai dasar
demokrasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga dari sistem
politik demokrasi.
Inti Budaya Demokrasi adalah kerja sama, saling percaya,
menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan
kompromi.
Sedangkan Budaya Politik non-demokratis atau totalitarian
ditandai oleh konflik, kecurigaan, keseragaman, tidak toleran,
ketidakpercayaan, kebencian, hirarki, dan ketidaksamaan derajat.
Branson menyebutkan bahwa setiap warga negara dalam
negara demokrasi semestinya memiliki civics virtues alias
kebajikan-kebajikan kewarganegaraan, sebab tanpa hal itu
sistem pemerintahan demokrasi tidak mungkin berjalan
sebagaimana mestinya.

3. Inti Kebajikan kewarganegaraan adalah tuntutan agar semua
warga negara menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan
pribadi. Hal itu meliputi dua aspek, yaitu :
a. Disposisi Kewarganegaraan
adalah sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara
yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta berfungsinya
sistem demokrasi secara sehat.
b. Komitmen Kewarganegaraan
adalah kesetiaan kritis warga negara terhadap nilai-nilai dan
prinsip-prinsip dasar demokrasi. Komitmen itu dapat dipilih menjadi :
Komitmen kepada prinsip-prinsip dasar demokrasi
(kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi pada rakyat,
majority rule-minority right, pembagian kekuasaan negara, sistem
check and balances, dsb).
Komitmen kepada nilai-nilai dasar demokrasi (kemerdekaan,
persamaan, solidaritas/persaudaraan, dsb).

4. Quigley,
menyebut
contoh-contoh
kebajikan
kenegaraan yaitu : hormat pada harkat dan martabat setiap
orang, keberadaban, integritas, disiplin diri, toleransi, kasih
sayang, dan patriotisme.
Sedang komitmen-komitmen kenegaraan antara lain
mencakup : dedikasi kepada hak asasi manusia, kebaikan
bersama, kesamaderajatan, dan rule of law.
Dari uraian di atas dapat kita sarikan nilai-nilai demokrasi
meliputi kebebasan, persamaan, persaudaraan, menghormati
kebenaran, menghormati penalaran, dan keberadaban.

5. B. Unsur-unsur Budaya Demokrasi
1. Kebebasan
Kebebasan adalah keluasan untuk membuat pilihan terhadap
beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi
kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari
pihak manapun. Kebebasan harus digunakan untuk hal-hal yang
bermanfaat bagi masyarakat, dan dengan cara yang tidak
melanggar tata aturan yang sudah disepakati bersama.
2. Persamaan
Persamaan itu berarti tiadanya keistimewaan bagi siapapun dan
pemberian kekesempatan yang sama kepada setiap dan semua
orang.
Sebagai nilai, persamaan menjadi pedoman perilaku rakyat
berdaulat sehingga mereka mampu menghargai harkat martabat
sesamanya.

6. 3. Solidaritas
Solidaritas atau kesetiakawanan adalah kesediaan untuk
memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain.
Sebagai nilai, solidaritas ini dapat menumbuhkan sikap batin dan
kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas
kepentingan pribadi, mengasihi sesama dan murah hati terhadap
sesama warga masyarakat.
4. Toleransi
Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya
bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)
pendirian ( pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan,
kelakuan, dsb) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian
sendiri.
Sebagai nilai, toleransi dapat mendorong tumbuhnya sikap toleran
terhadap keanekaragaman, sikap saling percaya dan kesediaan
untuk bekerja sama antarpihak yang berbeda-beda keyakinan,
prinsip, pandangan, dan kepentingannya.

7. 5. Menghormati Kejujuran
Kejujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kejujuran.
Kejujuran diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan
dengan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di
masa depan.
Sebagai nilai, penghormatan terhadap kejujuran akan
menumbuhkan integrasi diri, sikap disiplin diri, dan kesetiaan
pada aturan-aturan.
6. Menghormati Penalaran
Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki
pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan
menuntut hal serupa dari orang lain.
Sebagai nilai, penghormatan pada penalaran dapat
mendorong tumbuhnya keterbukaan pikiran, termasuk sikap
skeptis yang sehat dan pengakuan terhadap sifat ambiguitas
(kemenduaartikan) kenyataan sosial dan politik.

8. 7. Keadaban
Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahirbatin atau kebaikan budi pekerti.
Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan
penghormatan
dan
mempertimbangkan
pihak
lain
sebagaimana dicerminkan oleh sopan santun dalam
bertindak.
Sebagai nilai, keadaban akan menjadi pedoman perilaku
warga negara demokrasi yang serba santun, mencapai
mufakat, menghindari penggunaan kekerasan seminimal
mungkin dalam menyelesaikan persoalan bersama, dan
kepatuhan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bersama.

9. Menurut Henry B. Mayo ,ada sejumlah nilai operasional
yang menjadi landasan pelaksanaan demokrasi, yaitu :
a.Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
b.Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara
damai.
c.Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
d.Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin.
e.Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman
pendapat, keanekaragaman kepentingan dan tingkah laku.
f.Menjamin tegaknya keadilan.

10. Menurut Budiarjo, nilai-nilai yang terkandung dalam
komunisme antara lain :
1)Monisme
,yaitu pandangan yang menolak adanya
golongan-golongan
atau
keanekaragaman
dalam
masyarakat.
2)Kekerasan
,yaitu alat yang sah untuk mencapai tujuan
negara, yaitu terwujudnya masyarakat tanpa kelas.
3)Negara
,yaitu
alat
untuk
mencapai
komunisme
sehingga semua alat negara (polisi, tentara, kejaksaan, dsb)
digunakan untuk mewujudkan komunisme.

11. Dalam pembangunan demokrasi paling tidak ada
empat bidang yang harus mendapat perhatian, yaitu :
Pertama
,lembaga-lembaga negara termasuk birokrasi
pemerintah di dalamnya.
Kedua ,partai-partai politik. Partai-partai politik harus
dibangun agar mampu berperan sebagai pemadu aspirasi
masyarakat.
Ketiga ,pelaku ekonomi. Perilaku ekonomi yang merusak
seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindari.
Keempat
,civil society / masyarakat madani. Kehidupan
masyarakat juga harus dibangun agar mampu menjadi
kekuatan pengontrol terhadap penyelenggara negara.

12. C. Masyarakat Madani /civil society
Menurut Pattrick, civil society adalah konsep yang
pengertiannya dapat diperdebatkan walaupun telah digunakan
banyak kalangan sejak ±300 tahun lalu.
Mohammad A.S. Hikam, mendefinisikan civil society sebagai
wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan,
antara lain : kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (selfgenereting) dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi
berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma
atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
Menurut Lary Diamond,
civil society melingkupi
kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara
mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari
negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai
bersama.

13. Civil Society mempunyai ciri-ciri :
a.
Lahir secara mandiri, warga masyarakat sendiri membentuknya,
bukan penguasa negara.
b.
Keanggotaannya bersifat sukarela, atau atas kesadaran masingmasing anggota.
c.
Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya), paling tidak untuk
sebagian.
d.
Bebas atau mandiri dari kekuasaan negara.
e.
Tunduk pada aturan hukum yang berlaku atau seperangkat nilai/
norma yang diyakini bersama.
Civil Society memang berbeda dari pemerintahan dan negara,
namun itu tidak berarti civil society harus selalu bertentangan
dengan pemerintah dan negara. Di dalam negara demokrasi, ada
berbagai macam organisasi yang melakukan kegiatan secara
mandiri dan bebas dari kontrol pemerintah.
Tujuan mereka adalah mewujudkan kebaikan bersama (public
good)

14. Menurut Beetham dan Boyle, gagasan civil society
menunjukan bahwa demokrasi perlu ditopang oleh segala
macam kelompok sosial yang diorganisasi secara
independen.
Alexis de’ Tocqueville, bahkan menyatakan bahwa
civil society-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika
mempumyai daya tahan.
Dengan terwujudnya pluralitas (kemajemukan),
kemandirian, dan kemampuan politik di dalam civil
society, maka warga negara akan mampu mengimbangi
dan mengontrol kekuatan negara.

15. D. Pelaksanaan Demokrasi di
Indonesia di Masa Orde Lama
1. Demokrasi
Masa Orde Lama sering dimaksudkan sebagai masa
pemerintahan Presiden Soekarno pada era Demokrasi
Terpimpin.
a.
Demokrasi Perlementer di masa RIS dan masa berlakunya
UUDS 1950
Selama masa berlakunya konstitusi RIS dan UUDS 1950,
Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer.
Cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah, sebagai
berikut :
1.
Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR.
2.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Kabinet / Dewan
Menteri, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPR.
3. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, kepala
pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri.

16. 4.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang
bebas.
5. Jika DPR menilai kinerja menteri / beberapa menteri / kabinet
kurang bahkan tidak baik, DPR dapat memberi mosi tidak
percaya kepada seorang atau beberapa menteri atau bahkan
kabinet secara keseluruhan
6. Jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk Formatur Kabinet
untuk menyusun Kabinet baru.
7. Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet
yang baru itu, maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan
umum.

17. Menurut Herbert faith ,masa demokrasi liberal
sebenarnya juga mencatat hal-hal positif dan baik dari segi
cita-cita negara. Hal positif itu adalah:
1. Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan dalam
menjalankan fungsinya.
2. DPR berfungsi dengan baik.
3. Pers bebas sehingga banyak variasi isi media massa,
ada banyak
kritik surat kabar terutama dalam
kolom kartun dan pojok.
4. Selama masa itu pemerintah berhasil pula
melaksanakan progamprogam seperti dalam
bidang pendidikan peningkatan ekspor ataupun
dalam mengendalikan inflas.
5. Jumlah sekolah bertambah pesat sehingga terjadi
peningkatan
status social yang cepat pula.

18. 6. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pembrontakan-pembrontakan
seperti gerakan merapi -merbabu compleks,(RMS)dan DI/TII jawa
barat
7. Sedikit sekali terjadi ketegangan diantara umat beragama.
8. Minoritas tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah
9. Indonesia mendapat nama baik didunia internasional sebagai
pemimpin gerakan Non-Blok,sebagaimana tampak dari
keberhasilan penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika (KAA) di
bandung bulan April 1955.

19. 2. Demokrasi terpimpin: 5 juli 1959-1966.
Demokrasi terpimpin mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5
juli 1959.demokrasi ini memberlakukan kembali UUD 1945.sesuai
dengan ketentuan UUD 1945 pada waktu itu, bentuk negara kita
adalah negara kesatuan,bentuk pemerintahannya adalah
republik,sedangkan system pemerintahannya adalah
demokrsi.menurut UUD 1945, Indonesia juga menjadi negara
hukum,bukan negara kekuasaan.
MPR harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang
memilih dan mengangkat presiden.

20. Kenyataannya, pelaksanaan demokrasi terpimpin itu
justrun menyimpang dari prinsip negara hukum dan negara
demokrasi berdasarkan pancasila dan UUD
1945.penyimpangan itu tampak dalam hal-hal berikut:
1. Pelanggaran prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”
2. Pengekangan hak_hak asasi warga negara di
bidang politik (berserikat ,berkumpuldan mengeluarkan
pendapat)
3. Pelampauan batas wewenang
4. Pembentukan lembaga negara
ekstrakonstitusional
5. Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden)

21. 2.
Demokrasi di masa Orde Baru : 11 Maret 1966 – 21
Mei 1998
Pengalaman yang amat menonjol selama masa demokrasi
terpimpin (orde lama) adalah bahwa penyimpangan terhadap
aturan dasar hidup bernegara (pancasila dan UUD 1945)
menimbulkan
kekacauan
atau
ketidak
tertiban
dalam
masyarakat.
Semangat yang menjiwai kelahiran orde baru adalah tekad
untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945, secara murni
dan konsekuen.

22. Pada masa orde baru terjadi hal-hal berikut:
☻ Pembatasan hak-hak politik rakyat
☻ Pemusatan kekuasaan ditangan Presiden
☻ Pemilu yang tidak demokratis
☻ Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional
☻ Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN)

23. 3. Demokrasi di Masa Transisi (22 Mei 1998 - sekarang)
Mundurnya Soekarno diikuti dengan pengangkatan B.J
Habibie sebagai presiden.
Pemilu yang relatif demokratis berhasil di laksanakan
pada tanggal 7 juni 1999, diikuti oleh 48 parpol.
Melalui pemilu itu dipilih anggota DPR/MPR. Dalam
sidang MPR, hasil pemilu 1999 Aburrahman Wahid dipilih
sebagai presiden menggantikan Habibie. Pada tahun 2001
Gus Dur digantikan oleh Megawati Sukarnoputri

24. F. Pemilu sebagai Sarana Pengembangan
Budaya Demokrasi
1. Fungsi pemilu
• Sebagai sarana memilih pejabat publik
(pembentukan pemerintah)
• Sebagai sarana penanggungjawaban
pejabat publik
• Sebagai sarana pendidikan politik rakyat

25. 2. Ciri-ciri pemilu demokratis :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Hak pilih umum
Kesetaraan bobot suara
Tersedianya pilihan yang signifikan
Kebebasan nominasi
Persamaan hak kampanye
Kebebasan memberikan suara
Kejujuran dalam pengitungan suara
Penyelanggaraan secara periodik

26. 3. Perkembangan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
Pada masa orde baru, telah diselenggarakan lima kali
pemilu. Selain itu juga, diselenggarakan pemilihan umum di
tingkat desa, yaitu untuk pemilihan kepala desa. Dengan
demikian,
hanya
ada
tiga
lembaga
pemerintahan
yang
pengisiannya dilakukan melalui pemilu, yaitu MPR/DPR, DPR
Daerah, dan kepala desa.
Pemerintahan lain yang diisi melalui proses pemilihan
namun, pemilihan itu tidak dilakukan langsung oleh rakyat,
melainkan oleh para wakil rakyat. Presiden RI dipilih oleh MPR,
Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat I, dan Bupati/Wali Kotamadya
dipilih oleh DPRD tingkat II.

27. Pemilihan menganut sistem proporsional (multymember constituency) sehingga diharapkan seluruh suara
rakyat diperhitungkan dalam pengisian anggota parlemen.
Jika ada kontestan yang tidak memperoleh suara sama
sekali, kontestan tersebut tetap dijamin mendapatkan lima
kursi di DPR.
Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 kontestan,
sedangkan pemilu 1977 dan seterusnya diikuti oleh tiga
kontestan. Kontestan pemilu mengajukan calon – calon wakil
rakyat melalui berbagai tahap penyaringan intern partai.
Persamaan hak untuk barkampanye pun dilindungi undangundang.

28. Untuk menjamin kebebasan pemilih dalam memberikan
suara, pemilu Indonesia pun menganut asas LUBER,
singkatan dari Langsung Umum Bebas dan Rahasia.
Kebebasan dijamin melalui asas langsung dan umum.
Dengan demikian, pemilih sendirilah yang memberikan
suaranya tanpa perantara siapapun. Asas rahasia semakin
menjamin kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya
tanpa ketakutan akan resiko apapun.
Perhitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara
(TPS) bersifat terbuka, dan disaksikan oleh saksi-saksi dari
masing – masing kontestan.

29. Pemilu di masa Orde Baru telah berlangsung lima kali
yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992.
Prinsip yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru
dalam mengatur sistem kepartaian adalah prinsip ‘’masa
mengambang’’. Prinsip itu terwujud dalam upaya untuk
menjauhkan rakyat dari kegiatan politik kecuali pada saat –
saat seputar pemilu. Sementara itu, jumlah partai juga
diciutkan dari 10 partai pada pemilu 1971 menjadi 3 partai
saja sejak tahun 1973, yaitu Golongan Karya, PPP, dan PDI.
Dalam praktik, ‘’kata akhir’’ mengenai apakah seseorang
dapat menjadi calon wakil rakyat ataukah tidak berada di
tangan birokrasi keamanan, bukan parpol.

30. Selama masa Orde Baru juga tercatat adanya pemilu yang
relatif demokratis yaitu dalam bentuk Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades).
Penghitungan dan pelaporan hasil dilakukan secara terbuka
dihadapan warga pemilih. Kemenangan ditentukan berdasarkan
suara terbanyak setelah ternyata quorum hadir 2/3 warga pemilih
terpenuhi.
Pelaksanaan pilkades selama ini telah menampilkan beberapa
fenomena menarik, sebagai berikut:
a.Kemenangan kotak kosong atas calon tunggal.
b.Pilkades gagal karena jumlah pemilih tidak memenuhi quorum.
c.Protes secara tebuka kepada pemerintah mengenai kecurangan
yang dilakukan kepala desa terpilih.
d.Pola kampanye yang digunakan masih terpaku pada tradisi.

31. G. Menerapkan Budaya Demokrasi
Budaya demokrasi haruslah menjadi langgam atau
gaya hidup bagi setiap warga baik dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Budaya
demokrasi menjadi jalan hidup bangsa indonesia sebab
hanya dengan cara itulah demokrasi berdasarkan
pancasila dalam bidang poliyik, ekonomi ataupun sosial
benar-benar dapat kita jalankan.
Dalam kehidupan berkeluarga, budaya demokrasi
memegang peranan penting. Setiap anggota keluarga
mempunyai kebebasan yang sama. Kebebasan ini
hendaknya dihormati oleh masing-masing anggota
keluarga lainnya, dengan itu setiap anggota keluarga
akan merasa nyaman tinggal dirumah.

32. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat penting
peranannya, jika setiap orang mengutamakan hakhak pribadinya maka akan terjadi ketidak tentraman
di dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap
masyarakat harus bertanggung jawab untuk selalu
memperhatikan,
memikirkan
mempertimbangkan,
kepentingan
orang
lain
dan
maupun
bersama, sehingga kemungkinan terjadinya konflik
dapat dihindari.

33. Budaya demokrasi tidak hanya diterapkan dalam
kehidupan bernegara melainkan juga dalam kehidupan
sehari-hari, hal tersebut dapat kita mulai dari lingkungan
disekitar kita, diantaranya:
1. Lingkungan keluarga
a. Bersikap terbuka terhadap orang tua dan anggota
keluarga lainnya.
b. Menyampaikan pendapat atau permintaan secara baik
dan sopan.
c.
Tidak memaksakan kehendak.
d. Memahami keadaan persoalan keluarga.

34. 2. Lingkungan sekolah
a. Memahami dan menghargai kepentingan serta
pendapat teman.
b. Melibatkan semua pihak dalam upaya
memecahkan persoalan bersama.
c. Menaati peraturan sekolah.
3. Lingkungan tempat tinggal
a. Menaati peraturan lingkungan.
b. Memahami dan menghargai pendapat orang
lain.
c. Melibatkan diri dalam memecahkan persoalan
bersama.

35. Pengendalian diri juga menjadi unsur penting dalam
budaya demokrasi.
Pengendalian diri tidak hanya berlaku
dalam kehidupan bernegara melainkan juga dalam kehidupan
sehari-hari, diantaranya:
1. Di dalam keluarga
a)Saling mengingatkan kebutuhan anggota keluarga lainnya.
b)Menghindari perkataan yang menyakiti hati orang tua.
c)Mengatur kegiatan dirumah dengan tertib.

36. 2. Di dalam lingkungan sekolah
a)Menggunakan waktu istirahat untuk kegiatan yang positif.
b)Menghindari perkataan yang menyakiti hati guru atau teman.
c)Tidak membut gaduh ketika pelajaran berlangsung.
3. Di lingkungan tempat tinggal
a)Bergaul dengan tetangga sesuai dengan norma lingkungan.
b)Menghindari perkataan yang menyakiti orang lain.
c)Tidak membuat keonaran di kampung.

37. By XI PSIS 1 ,
2009/2010