Agraria dan agribisnis, bisakah disatukan.? Apakah kedua ini sejalan?

9. Kabupaten Jember:
-Konflik terjadi karena belum terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum, karena belum
sempurnanya perundang-undangan.
-Penguasaan lahan yang kecil mendorong penjarahan tanah negara, misalnya Kasus Jenggawah,
Kebun Jati Ketajek, Desa Nogosari Kec. Rambipuji, Desa Sukorejo Kec. Ajung, dan Desa
Curahnongko Kec. Tempurejo. -Solusi konflik pertanahan harus dengan pedoman untuk
kesejahteraan sebagian besar masyarakat.
- PP No. 10 tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997 telah mengatur batas bentuk penguasaan oleh
swasta yaitu HGU dan Hak Pakai, sedangkan hak milik status quo. Ini lebih cepat, murah, dan adil.
Kabupaten Landak (Kalbar):
-Ditemukan banyak konflik pemanfaatan tanah adat oleh swasta.
-Secara “ideologis” pemanfaatan tanah adat memiliki kesamaan dengan pemilikan oleh negara.
-LSM berhasil melakukan “pemetaan partisipatif” sebagai upaya meningkatkan daya tawar politik
masyarakat adat terhadap pasar dan negara dalam pemanfaatan lahan.