Rencana pengembangan-sekolah (1)

PANDUAN PENYUSUNAN

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Jakarta, 2006

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu
fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. RPS berfungsi
untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan
sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk
mengurangi ketidakpastian masa depan.
Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),
mulai sekarang setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan termasuk
SMP harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah
wajib membuat RPS.
RPS wajib dibuat oleh semua SMP, baik yang termasuk kelompok rintisan, potensial,
nasional maupun internasional. RPS harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan
dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5
tahun) maupun pendek (satu tahun). Diharapkan, semua jenis kelompok sekolah
menggunakan format RPS yang sama. Perbedaannya terletak pada isi, kedalaman, dan luasan
atau cakupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat sekitarnya.
Perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SNP. Bagi sekolah yang memiliki potensi
lebih tinggi dari pada sekolah lain akan dapat mencapai SNP relatip lebih cepat. Demikian
sebaliknya, bagi sekolah yang miskin potensi akan lebih lamban dalam mencapai SNP.
Namun demikian harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu
mencapai SNP yang ditentukan oleh pemerintah.
Standar Nasional Pendidikan yang harus dicapai oleh tiap sekolah tersebut meliputi
standar kelulusan, kurikulum, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Sangat dimungkinkan suatu
sekolah telah memenuhi standar kelulusan tetapi fasilitasnya belum standar atau sebaliknya.
Suatu sekolah sekarang kondisinya kurang dalam standar fasilitas seperti ruang kelas,
laboratorium, buku, dan sebagainya dan secara bertahap akan dipenuhi selama kurun waktu
tertentu. Sementara itu kondisi gurunya telah memenuhi SNP. Begitu seterusnya pada aspek-
aspek lainnya. Suatu sekolah dimungkinkan dalam waktu lima tahun mampu mencapai SNP,
sementara itu terdapat sekolah untuk mencapai SNP memerlukan waktu 15 tahun. Semua itu
sangat tergantung kepada unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Dan apabila suatu
sekolah telah memenuhi SNP, maka diharapkan akan mampu menyelenggarakan pendidikan
secara efektif, efisien, berkualitas, relevan, dan mampu mendukung tercapainya pemerataan
pendidikan bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu dipandang sangat penting adanya suatu pedoman pencapaian SNP yang
mampu memberikan arah dan pegangan bagi tiap sekolah dalam rangka pencapaian SNP
tersebut. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) diharapkan menjadi salah satu cara untuk
mengatasi permasalahan tersebut, baik bagi sekolah rintisan, potensial maupun nasional.
RPS sangat penting manfaatnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk
penyusunan rencana pendidikan di daerahnya. Semua RPS di Kabupaten/Kota dapat dijadikan
dasar bagi penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK). Dengan
cara ini, RPPK akan lebih relevan dengan kebutuhan setiap sekolah di daerahnya. Demikian

1

manfaat bagi Dinas Pendidikan Tingkat Propinsi. Dalam membuat Rencana Pengembangan
Pendidikan Propinsi (RPPP) harus didasarkan atas semua RPPK yang ada di daerahnya.
Demikian juga pada tingkat nasional, RPPP dapat digunakan sebagai informasi bagi
penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Nasional (RPPN). Secara visual, keterkaitan
antara RPS, RPPK, RPPP, dan RPPN dapat dilihat pada Gambar 1.

Rencana Pengembangan
Pendidikan Nasional

Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Propinsi Propinsi Propinsi Propinsi Propinsi

Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota Kab./Kota

Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

Gambar 1. Keterkaitan Antara Jenjang Perencanaan Pendidikan

B. Tujuan

Adapun tujuan adanya pedoman penyusuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) ini
antara lain adalah:
1. Untuk memberikan pedoman bagi semua jenis kelompok sekolah, yaitu sekolah
rintisan, potensial, dan nasional dalam membuat Rencana Pengembangan Sekolah
(RPS).
2. Untuk memberikan pedoman bagi semua Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam
membuat Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK).
3. Untuk memberikan pedoman bagi semua Dinas Pendidikan Propinsi dalam membuat
Rencana Pengembangan Pendidikan Propinsi (RPPP).

2

4. Untuk memberikan pedoman bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam membuat
Rencana Pengembangan Pendidikan Nasional (RPPN).
5. Untuk memberikan pedoman bagi semua sekolah dalam mencapai SNP, sesuai dengan
kondisi sekolah dan daerahnya.
6. Untuk memberikan pedoman bagi semua stakeholder di daerah/pusat dalam
partisipasinya kepada sekolah untuk mencapai SNP.
7. RPS digunakan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan
monitoring, evaluasi, pembinaan dan pembimbingan kepada sekolah.

3

BAB II

A. Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam
rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

B. Istilah-istilah Dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
2. Misi adalah rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3. Tujuan (baku) adalah rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu
tertentu (jangka panjang dan menengah).
4. Sasaran/tujuan situasional (tujuan jangka pendek) adalah rumusan spesifik mengenai
apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu tahun, dengan
memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi (sasaran merupakan jabaran tujuan).
5. Identifikasi tantangan nyata: adalah mengidentifikasi kondisi nyata sekolah saat ini
dan yang akan datang. Tantangan nyata merupakan selisih (ketidaksesuaian) antara
output (hasil pendidikan yang berupa keluaran) sekolah saat ini dan output sekolah
yang diharapkan di masa yang akan datang (tujuan sekolah). Besar kecilnya
ketidaksesuaian antara output sekolah saat ini (kenyataan) dengan output sekolah yang
diharapkan (idealnya) di masa yang akan datang memberitahukan besar kecilnya
tantangan.
6. Identifikasi fungsi: adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan
untuk mencapai sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-
fungsi yang dimaksud, misalnya, fungsi proses belajar mengajar beserta fungsi-
fungsi pendukungnya yaitu fungsi pengembangan kurikulum, fungsi perencanaan
dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan,
fungsi pengembangan iklim akademik sekolah, fungsi hubungan sekolah-
masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas.
7. Analisis SWOT:
Analisis SWOT adalah suatu teknik analisis untuk menentukan tingkat kesiapan
setiap fungsi dan faktor-faktor sekolah. Melalui analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, and Threat) akan diketahui sejauhmana kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman tiap fungsi dan faktor sekolah.
Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap
fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-
faktornya dicapai melalui membandingkan faktor dalam kondisi nyata dengan
faktor dalam kriteria kesiapan. Yang dimaksud dengan kriteria kesiapan faktor
adalah faktor yang memenuhi kriteria/standar untuk mencapai sasaran/tujuan

4

situasional. Faktor yang memenuhi kriteria/standar ini ditemukan melalui
perhitungan-perhitungan atau pertimbangan-pertimbangan yang bersumber pada
pencapaian sasaran.
8. Langkah-langkah pemecahan persoalan: adalah memilih langkah-langkah
pemecahan persoalan (peniadaan), yakni tindakan yang diperlukan untuk
mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada
persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka sasaran yang
telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran tercapai, perlu
dilakukan tindakan-tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan
fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan
persoalan, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi makna kelemahan
dan/atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan/atau peluang, yakni dengan
memanfaatkan adanya satu/lebih faktor yang bermakna kekuatan dan/atau peluang.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program inovatif untuk
mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan;
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan.
12. Kegiatan adalah rincian langkah-langkah operasional yang berupa aktivitas/kerja
untuk mewujudkan program sekolah

C. Landasan Hukum Rencana Pengembangan Sekolah

Rencana Pengembangan Sekolah dibuat berdasarkan peraturan-perundangan yang
berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan dan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-
2009.

5

BAB III
PROSES PENYUSUNAN

A. Tujuan Perencanaan Pendidikan dan Perencanaan Sekolah

1. Tujuan Perencanaan Pendidikan
a. Mendukung koordinasi antarpelaku pendidikan.
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara sekolah dengan
dinas pendidikan, dinas pendidikan propinsi, dan pusat
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan
sumber-daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) disusun dengan tujuan untuk:
a. menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan
tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
b. mendukung koordinasi antar pelaku sekolah.
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah,
antarsekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antarwaktu.
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
e. mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan
f. menjamin tercapainya penggunaan sumber-daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
g. sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program

B. Sistem Perencanaan Sekolah dan Rentang Waktu RPS

Sistem Perencanaan Sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk
menghasilkan rencana-rencana sekolah (RPS) dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat
(diwakili oleh komite sekolah). Perbedaan antara satu dengan lainnya adalah:
1. RPS Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.
2. RPS Jangka Menengah (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan sekolah
untuk periode 5 (lima) tahun.
3. RPS Tahunan adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 (satu) tahun.

6

C. Aspek-aspek yang Dikembangkan dalam Perencanaan Sekolah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP), setiap sekolah harus memenuhi SNP. Oleh karena itu, aspek-aspek
yang harus disusun dalam perencanaan pengembangan sekolah juga harus sesuai dengan
tuntutan SNP tersebut yaitu 8 (delapan) standar nasional pendidikan: kompetensi
lulusan, isi (kurikulum), proses, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan,
prasarana dan sarana, pembiayaan, dan penilaian.
Namun demikian, ditinjau dari sisi pemerataan, kualitas, relevansi, efisiensi, dan
pengembangan kapasitas, dari delapan SNP tersebut dapat dijabarkan menjadi lebih
rinci dalam RPS, misalnya:
1. Pemerataan keslimaan: persamaan keslimaan, akses, dan keadilan atau kewajaran.
Contoh-contoh perencanaan pemerataan keslimaan misalnya: bea siswa untuk siswa
miskin, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dsb.
2. Peningkatan kualitas. Kualitas pendidikan sekolah meliputi input, proses, dan
output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat
dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh-contoh perencanaan kualitas
misalnya, pengembangan input siswa, pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pustakawan, laboran, dsb.),
pengembangan sarana dan fasilitas sekolah, seperti : pengembangan Laboratorium
IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium IPS, Laboratorium Komputer, dan lab
lainnya, pengembangan media pembelajaran, pengembangan ruang/kantor, rasio
(siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan
model pembelajaran (pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan,
pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, dsb.), pengembangan lingkungan
pembelajaran yang kondusif, pengembangan komite sekolah, dsb. Peningkatan
kualitas siswa (UN, UAS, keterampilan kejuruan, kesenian, olahraga, karya ilmiah,
keagamaan, ke-disiplinan, karakter, budi-pekerti, dsb.)
3. Peningkatan efisiensi. Efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya
yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan
efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah
(pencapaian prestasi belajar) dan input (sumberdaya) yang digunakan untuk
memroses/ menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada
hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan
kumulatif (individual, sosial, ekonomik dan non-ekonomik) yang didapat setelah
kurun waktu yang panjang diluar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan
efisiensi misalnya: peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka
kenaikan kelas/transisi, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan
peningkatan angka kehadiran serta peningkatan pembiayaan pendidikan peserta didik.
4. Peningkatan relevansi. Relevansi merujuk kepada kesesuaian hasil pendidikan
dengan kebutuhan (needs), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan
kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor. Contoh-
contoh perencanaan relevansi misalnya; program keterampilan kejuruan/
kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum
muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup khususnya untuk mencari nafkah, dsb.
5. Pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas sekolah adalah upaya-upaya
yang dilakukan secara sistematik untuk menyiapkan kapasitas sumberdaya sekolah
(sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya), pengembangan kelembagaan

7

sekolah, pengembangan manajemen sekolah, dan pengembangan sistem sekolah agar
mampu dan sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka untuk
meng-hasilkan output yang diharapkan serta menghasilkan pola pengelolaan sekolah
yang ”good governance” dan akuntabel.

Secara lebih rinci aspek-aspek yang dapat dikembangkan berdasarkan SNP sehingga
dalam penyelenggaraannya efisien dan relevan, berkualitas, dan memenuhi pemerataan
pendidikan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Standar Isi (Kurikulum)
Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, yang dimaksudkan dengan standar isi
pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai
kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat
kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan
pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
a. Kelompok Mata Pelajaran dan Kedalaman Isi
Standar isi pendidikan mengatur kerangka dasar kurikulum, beban belajar,
kalender akademik, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar isi mencakup
lingkup dan kedalaman materi pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi
lulusan. Kurikulum SMP terdiri dari: kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan,
dan akhlak mulia;kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian;kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;kelompok mata
pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran
masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau
penghayatan peserta didik. Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam
menentukan kelulusan peserta didik. Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran
disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.
Kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada SMP
dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian pada SMP dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas
dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan,
jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,
tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap
serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi pada SMP dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi
dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara
kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran estetika pada SMP dimaksudkan
untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan
mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga,
dan kesehatan pada SMP dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta
membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk
kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang
bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas,

8

kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang
potensial untuk mewabah.
Kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia serta Kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SMP diamalkan sehari-hari
oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan
oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah, serta
dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. Kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian pada SMP dilaksanakan melalui muatan dan/atau
kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan
pendidikan jasmani. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada
SMP dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu
pengetahuan alam (sekurang-kurangnya terdiri dari fisika, kimia, dan biologi), ilmu
pengetahuan sosial (sekurang-kurangnya terdiri dari ketatanegaraan, ekonomika,
sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi), keterampilan/kejuruan, dan/atau
teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Kelompok mata
pelajaran estetika pada SMP dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,
seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Kelompok mata
pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP dilaksanakan melalui muatan
dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu
pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.
Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam
kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan. Kompetensi terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh BSNP dan
ditetapkan oleh Menteri.
b. Beban Belajar
Beban belajar untuk SMP diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran
per minggu per semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan
kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri masing-masing.
c. Kurikulum Kecakapan Hidup
Kurikulum untuk SMP dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial,
kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat
merupakan bagian dari pendidikan kelompok keimanan dan ketakwaan, pendidikan
akhlak mulia dan kepribadian, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pendidikan estetika, atau pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Pendidikan
kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang
bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh
akreditasi.
d. Kurikulum Muatan Lokal
Kurikulum untuk SMP dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan
kelompok keimanan dan ketakwaan, pendidikan akhlak mulia dan kepribadian,
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan estetika, atau pendidikan
jasmani, olah raga, dan kesehatan. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat
diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan
pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

9

e. Kalender pendidikan
Waktu pembelajaran yang dituangkan dalam kalender pendidikan atau kalender
akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu
pembelajaran efektif, dan hari libur.
f. Aspek-aspek yang Dikembangkan dalam Program-program Sekolah rintisan,
potensial dan SSN Bidang Standar Isi (Kurikulum)
Program-program yang dapat dikembangkan dalam standar isi (kurikulum) ini
antara lain:
1) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan (dengan berbagai jenis muatan
kurikulum sesuai dengan ketentuan SNP)
2) Penyusunan kalender pendidikan
3) Pengembangan pemetaan KBK untuk semua mata pelajaran
4) Pengembangan silabus untuk semua mata pelajaran
5) Pengembangan sistem penilaian untuk semua mata pelajaran
6) Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran
7) Penyusunan beban belajar
Pengembangan isi tersebut dilakukan baik untuk kelas VII, VIII maupun kelas IX.
Target yang harus dicapai dalam aspek ini antara lain ditunjukkan oleh indikator-
indikator:
1) Terdokumentasikan kurikulum satuan pendidikan yang dijalankan sekolah (KBK)
2) Tersedianya perangkat pembelajaran secara lengkap (pemetaan, silabus, rencana
pelaksanaan pembelajaran), baik untuk semua mata pelajaran maupun semua
jenjang kelas
3) Terdokumentasikan kurikulum satuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan
4) Dan terdapat peningkatan lain yang terkait dengan standar isi pendidikan

2. Pengembangan Standar Proses Pendidikan
a. Standar Proses Pendidikan Dalam SNP
Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP bahwa yang dimaksud
dengan standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan. Dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologisnya. Dalam proses pembelajaran pendidik
memberikan keteladanan.
Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien setiap satuan
pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran, dan
pengawasan yang baik. Perencanaan harus didukung oleh sekurang-kurangnya
dokumen kurikulum, silabus untuk setiap mata pelajaran, rencana pelaksanaan
pembelajaran, buku teks pelajaran, pedoman penilaian, dan alat/media pembelajaran.
Pelaksanaan harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban
mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran per peserta
didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Penilaian proses
pembelajaran pada SMP untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan

10

teknologi harus menggunakan berbagai teknik penilaian, termasuk ulangan, sesuai
dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam satu tahun. Penilaian proses
pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi
harus mencakup observasi dan evaluasi harian secara individual terhadap peserta
didik, serta observasi dan evaluasi akhir secara individual yang dilaksanakan
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. Penilaian proses pembelajaran
harus mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengawasan mencakup
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut
yang diperlukan.
b. Program Pengembangan Standar Proses Pendidikan pada Sekolah Rintisan,
Potensial, dan SSN
Dalam upaya-upaya menuju kepada standar proses pendidikan sebagaimana
halnya ditentukan oleh SNP, maka bagi setiap sekolah diharapkan mengembangkan
berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah:
1) Pengembangan dan inovasi-inovasi metode pengajaran pada semua mata
pelajaran, khususnya penerapan metode atau strategi pembelajaran kontekstual
atau CTL (Contextual Teaching and Learning)
2) Pengembangan dan inovasi-inovasi bahan pembelajaran
3) Pengembangan dan inovasi-inovasi sumber pembelajaran
4) Pengembangan dan inovasi-inovasi model-model pengelolaan atau manajemen
kelas
5) Dan sebagainya
indikator:
1) Semua mata pelajaran pada semua jenjang kelas telah dilaksanakan dengan
menggunakan berbagai strategi pembelajaran, utamanya CTL
2) Terdapat peningkatan inovasi bahan pembelajaran, baik secara kualitas maupun
kuantitas
3) Terdapat peningkatan inovasi sumber pembelajaran, baik secara kualitas maupun
kuantitas
4) Terdapat peningkatan inovasi pengelolaan kelas/pengelolaan pembelajaran dan
sebagainya

3. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan
Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP, bahwa yang
dimaksud dengan standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi
lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik
dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh
mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk kompetensi membaca dan
menulis. Kompetensi lulusan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP
diarahkan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar
kompetensi lulusan SMP dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri.

11

Adapun beberapa program dan kegiatan yang dapat dikembangkan yang berkaitan
dengan standar kompetensi lulusan pendidikan ini antara lain:
a. Pengembangan standar kelulusan atau GSA pada setiap tahunnya
b. Pengembangan standar pencapaian ketuntasan kompetensi pada tiap tahun atau
semester
c. Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang akademik
d. Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang non akademik
e. Dan sebagainya
indikator:
a. Terdapat peningkatan gain score achievement (GSA) pada setiap semester atau tahun,
terhadap pencapaian keutntasan kompetensi untuk semua mata pelajaran
b. Terdapat peningkatan rata-rata pencapaian gain score achievement (GSA) pada tahun
terhadap mata pelajaran yang di-UN-kan berdasarkan kepada standar kelulusan yang
ditetapkan
c. Terdapat peningkatan prestasi non akademik tiap tahunnya
d. Dan sebagainya

4. Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan
Pengertian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut PP 19 Tahun 2005
Tentang SNP adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental
serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah
tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan
dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan
yang berlaku. Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi
seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran. Kompetensi sebagai
agen pembelajaran pada jenjang SMP meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional
Pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik, yang diperoleh melalui
pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi
pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya.
Kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif,
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi
profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial merupakan
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul
secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali
peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau
sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat
diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi

12

akademik pendidikan minimum untuk pendidik pada tingkat SMP adalah: diploma lima
(D-IV) atau sarjana (S1).
Tenaga kependidikan pada SMP sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga
administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah.
Tenaga Kependidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan
profesi harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang
tugasnya. Persyaratan untuk menjadi kepala SMP meliputi: berstatus guru SMP; Memiliki
kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku; Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun di SMP; dan Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang
pendidikan.
Adapun program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan mengenai
standar pendidik dan tenaga kependidikan ini antara lain:
a. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek profesionalisme
b. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek pedagogik
c. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek sosial
d. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek kepribadian
e. Pengembangan atau peningkatan kompetensi tenaga TU dan lainnya
f. Pengembangan atau peningkatan kompetensi kepala sekolah
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah terhadap kinerja pendidik
dan tenaga TU atau lainnya, dan
h. Peningkatan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
indikator:
a. Terdapat peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai kebutuhan
sekolah
b. Terdapat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SNP
c. Terselenggaranya ME tiap tahun khususnya tentang kinerja sekolah
d. Terselenggaranya ME tiap tahun khususnya tentang kinerja pendidik
e. Terselenggaranya ME tiap tahun khususnya tentang kinerja kepala sekolah
f. Terselenggaranya supervisi klinis tiap tahun khususnya kepada pendidik, dan

5. Pengembangan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan
Pengertian standar Prasarana dan sarana pendidikan menurut PP Nomor 19 tahun 2005
Tentang SNP adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan
minimal tentang lahan, ruang kelas, tlima berolahraga, tlima beribadah, perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, tlima bermain, tlima berkreasi, perabot, alat dan media
pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Standar prasarana pendidikan mencakup persyaratan minimal dan wajib dimiliki oleh
setiap satuan pendidikan lahan, tentang, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,
ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel
kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tlima berolahraga, tlima
beribadah, tlima bermain, tlima berkreasi, dan ruang/tlima lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana
pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media

13

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Lahan satuan pendidikan meliputi sekurang-kurangnya lahan untuk bangunan satuan
pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk
menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan
di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan
pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta
didik. Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal
yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan
kesehatan lingkungan. Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik, rasio luas
bangunan per peserta didik, dan rasio luas lahan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP
dan ditetapkan oleh Menteri. Standar kualitas bangunan minimal pada SMP adalah kelas
B. Standar keragaman buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah minimal judul buku di
perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan
dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata
pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan per peserta didik. Standar sumber belajar
lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar
terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan
pendidikan. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam
(IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada
satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus
tersedia. Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per
peserta didik. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga
kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan
prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Pemeliharaan
dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
Adapun program-program dan kegiatan yang dapat dikembangkan mengenai standar
prasarana dan sarana baik secara kuantitas maupun kualitas antara lain:
a. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi media pembelajaran untuk
semua mata pelajaran
b. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi-inovasi peralatan pembelajaran untuk
semua mata pelajaran
c. Pengembangan prasarana (ruang, laboratorium, dll) pendidikan dan atau pembelajaran
d. Penciptaan atau pengembangan lingkungan belajar yang kondusif
e. Peningkatan dan pengembangan peralatan laboratorium komputer, IPA, Bahasa, dan
laboratorium lainnya
f. Pengembangan jaringan internet, baik bagi peserta didik, pendidik maupun tenaga
kependidikan
g. Pengembangan atau peningkatan peralatan/bahan perawatan sarana dan prasarana
pendidikan, dan
h. Pengembangan peralatan dan inovasi-inovasi pusat-pusat sumber belajar.

14

indikator:
a. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas media pembelajaran tiap mata pelajaran
untuk semua jenjang kelas, selaras dengan strategi pembelajaran yang diterapkan
(khususnya CTL)
b. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan pembelajaran tiap mata
pelajaran untuk semua jenjang kelas, selaras dengan strategi pembelajaran yang
diterapkan (khususnya CTL)
c. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan dan atau
pembelajaran
d. Terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas media dan peralatan pembelajaran praktik
tiap mata pelajaran untuk semua jenjang kelas, selaras dengan strategi pembelajaran
yang diterapkan (khususnya CTL)
e. Terpasangnya jaringan internet, baik dalam lab komputer peserta didik, guru maupun
kepala sekolah
f. Terlaksananya perawatan prasarana, peralatan, dan media pembelajaran atau sekolah
secara berkala, dan
g. Terdapat prasarana sumber-sumber belajar yang memadai (perpustakaan, pusat media
pembelajaran audio visual).

6. Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan
Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa yang
dimaksudkan dengan standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai
efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan
menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. Pengelolaan SMP menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam perencanaan program, penyusunan
kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan tenaga
kependidikan, pengelolaan sarana dan prasana pendidikan, penilaian kemajuan hasil
belajar, dan pengawasan.
Pada satuan pendidikan SMP kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya
dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Keputusan akademik
pada satuan pendidikan ditetapkan oleh rapat dewan pendidik. Rapat dewan pendidik
dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada mutu, dan
apabila keputusan dengan prinsip musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak. Pada jenjang pendidikan SMP
melibatkan Komite Sekolah. Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari anggota
masyarakat yang mewakili orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, praktisi
pendidikan, dan pendidik, yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap
peningkatan mutu pendidikan.
Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman atau aturan yang sekurang-kurangnya
mengatur tentang: Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; Kalender kegiatan
pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktifitas satuan pendidikan selama satu
tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; Struktur organisasi satuan
pendidikan; Pembagian tugas di antara pendidik; Pembagian tugas di antara tenaga

15

kependidikan; Peraturan akademik; Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi
tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam
lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan
masyarakat.
Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan
merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 5 (lima) tahun. Rencana kerja meliputi sekurang-kurangnya: kalender
pendidikan atau akademik yang meliputi sekurang-kurangnya jadwal pembelajaran,
ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; jadwal penyusunan kurikulum
tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; mata pelajaran yang ditawarkan
pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada; penugasan pendidik
pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya; buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-
masing mata pelajaran; jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pembelajaran; pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-
kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; jadwal rapat Dewan
Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat
satuan pendidikan dengan komite sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja
satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; jadwal penyusunan laporan akuntabilitas
dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir. Rencana kerja harus disetujui
rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah.
Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman kepada rencana kerja tahunan.
Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif,
dan akuntabel. Untuk jenjang SMP, pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang
tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari rapat dewan
pendidik dan komite sekolah. Pelaksanaan kegiatan yang perlu atau mendesak tetapi tidak
diprogramkan di dalam rencana kerja tahunan dilaksanakan secara ad-hoc dan
bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah dan kemudian
dipertanggungjawabkan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah.
Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,
pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan secara teratur
dan berkesinambungan oleh pemimpin satuan pendidikan dan komite sekolah atau bentuk
lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemantauan dilakukan
untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi
dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan
pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan
akademik. Supervisi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Pedoman Program
Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Departemen. Pelaporan dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan
pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP laporan oleh pendidik ditujukan kepada
pemimpin satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan
penilaian dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Laporan oleh tenaga
kependidikan ditujukan kepada pemimpin satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis
dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Untuk
pendidikan SMP, laporan oleh pemimpin satuan pendidikan ditujukan kepada komite

16

sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan, dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-
kurangnya setiap akhir semester. Setiap pihak yang menerima laporan wajib menindak
lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu dan kesehatan satuan pendidikan,
termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.
Adapun beberapa program dan kegiatan yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan pada
standar pengelolaan pendidikan antara lain:
a. Pengembangan atau pembuatan rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun, baik
untuk jangka pendek, menengah maupun panjang
b. Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan pembagian
tugas-tugas secara jelas
c. Pengembangan struktur dan keorganisasian sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah
d. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien
e. Mendukung pengembangan perangkat penilaian
f. Pengembangan dan melengkapi administrasi sekolah
g. Implementasi MBS mengenai kemandirian/otonomi sekolah, transparansi,
akuntabilitas, partisipasi/kerjasama, fleksibilitas, dan kontinyuitas baik mengenai
program, keuangan, hasil-hasil program serta lainnya oleh pihak manajemen sekolah
(lihat pedoman pelaksanaan MBS pada Buku MBS yang diterbitkan oleh
Dit.Pembinaan SMP)
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh sekolah tentang kinerja sekolah
i. Pelaksanaan supervisi klinis oleh kepala sekolah
j. Penggalangan partisipasi masyarakat (pemberdayaan komite sekolah)
k. Membuat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah (SIM)
l. Membuat atau menciptakan jaringan kerja yang efektif dan efisien baik secara vertikal
dan horisontal
m. Implementasi model-model manajemen: POAC, PDCA, dan model lain yang pada
dasarnya mengembangkan aspek-aspek manajemen untuk pengembangan standar-
standar pendidikan
n. Mengembangkan Income Generating Activities atau unit-unit produksi/usaha di
sekolah maupun kerjasama dengan pihak lain untuk menggalang partisipasi
masyarakat, dan
o. Melaksanakan dan membuat pelaporan-pelaporan kepada berbagai pihak yang relevan,
baik menyangkut bidang akademik, non akademik atau manajemen sekolah lainnya.
indikator:
a. Terdapat dokumen rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun, baik untuk
jangka pendek, menengah maupun panjang
b. Terdapat dokumen pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara
membuat dan pembagian tugas-tugas secara jelas beserta pelaksanaannya
c. Terdapat struktur dan keorganisasian sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah beserta
tupoksi dan pedoman-pedoman kerjanya
d. Terlaksananya pembelajaran secara efektif dan efisien dengan dibuktikan oleh prestasi
yang dicapai dan pemanfaatan input pendidikan yang ada
e. Tersedianya kelengkapan administrasi sekolah sesuai dengan kebutuhan dan
memenuhi standar e-goverment yang efisien dan efektif

17

f. Mengimplementasikan MBS dengan indikator pencapaian sekolah/manajemen
mampu: mandiri/otonom, transparan, akuntabel, melakukan partisipasi/kerjasama
dengan masyarakat dan lainnya, program-program dan pengelolaan yang fleksibilitas,
dan terdapat kontinyuitas baik mengenai program, keuangan, hasil-hasil program serta
lainnya oleh pihak manajemen sekolah
g. Kepemimpinan kepala sekolah mampu melaksanakan ciri-ciri sebagai leader yang
tangguh
h. Terselenggaranya penggalangan partisipasi masyarakat (pemberdayaan komite
sekolah) secara optimal dalam berbagai bentuk/bidang
i. Terdapat jaringan informasi akademik di internal maupun eksternal sekolah (SIM)
j. Terciptanya jaringan kerja yang efektif dan efisien baik secara vertikal dan horisontal
k. Terdapat berbagai model pengembangan pengelolaan sekolah
l. Terdapat sistem pengelolaan dalam Income Generating Activities atau unit-unit
produksi/usaha di sekolah maupun kerjasama dengan pihak lain untuk menggalang
partisipasi masyarakat secara profesional, dan
m. Terdapat dokumen laporan kepada berbagai pihak yang relevan, baik menyangkut
bidang akademik, non akademik atau manajemen sekolah lainnya.

7. Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan
Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar
pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari
dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan
agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan
secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya
operasi, dan biaya personal.
Biaya investasi termasuk untuk biaya penyediaan sarpras, pengembangan SDM, dan
modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya
operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya
operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
Dalam upaya membantu memenuhi dan mencapai standar biaya pendidikan yang
memadai, maka sekolah dapat mengembangkan program atau kegiatan yang didasarkan
atas musyawarah dan mufakat serta persetujuan dari stakeholder (termasuk Komite
Sekolah) serta sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang berlaku, seperti
misalnya:
a. Pengembangan jalinan kerja dengan penyandang dana, baik donatur tetap maupun
tidak tetap
b. Penggalangan dana dari berbagai sumber termasuk dari sponsor
c. Penciptaan usaha-usaha di sekolah atau di luar sekolah sebagai Income Generating
Activities
d. Pendayagunaan potensi sekolah dan lingkungan yang menghasilkan keuntungan
ekonomik
e. Menjalin kerjasama dengan alumni, khususnya untuk penggalangan dana pendidikan

18

f. Dan sebagainya
indikator:
a. Terjalin kerjasama dengan penyandang dana, baik tetap maupun ridak tetap dan
terdapat pemasukan dana
b. Tertdapat usaha nyata sekolah dalam hal IGA atau unit produksi sekolah (koperasi,
toko, kantin, dll)
c. Terdapat jalinan kerjasama dengan alumni dalam penggalangan dana

8. Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan
Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP bahwa standar penilaian
pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar
peserta didik dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses,
kemampuan, dan kemajuan hasil belajar. Penilaian digunakan untuk: menilai pencapaian
kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; memperbaiki
proses pembelajaran; dan menentukan kelulusan peserta didik.
Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi
dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur
aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi diukur melalui ujian, ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain
yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Penilaian hasil belajar kelompok
mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan
sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan
dilakukan melalui: pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai
perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan ujian, ulangan, dan/atau
penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Untuk mengikuti ujian akhir
satuan pendidikan, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari
nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata
pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan .
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan penilaian akhir pada setiap satuan
pendidikan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,
olah raga, dan kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan
peserta didik dari penilaian akhir satuan pendidikan. Penilaian akhir mempertimbangkan
hasil penilaian peserta didik sejak awal hingga akhir masa studi. Ujian akhir dilakukan
untuk semua mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan
kelulusan peserta didik.
Ujian nasional merupakan penilaian bersifat nasional atas pencapaian standar kompetensi
lulusan oleh peserta didik hasilnya dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan,

19

antara daerah, maupun antar waktu. BSNP menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti
peserta didik untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional
Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan. Rata-rata
tahunan hasil Ujian Nasional yang diperoleh program pendidikan dan/atau satuan
pendidikan dipertimbangkan dalam akreditasi satuan pendidikan dan/atau program
pendidikan. Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai : salah satu instrumen dalam
pemetaan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan; salah satu dasar seleksi
masuk jenjang pendidikan berikutnya; bahan pertimbangan dalam menentukan kelulusan
peserta didik dari program pendidikan dan/atau satuan pendidikan; dan digunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penilaian kompetensi peserta
didik pada Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
Setiap peserta didik berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya
sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Setiap peserta didik wajib
mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya. Ujian Nasional diadakan
sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun
pelajaran. Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSNP. Dalam teknis pelaksanaan Ujian
Nasional di tingkat provinsi, BSNP bekerja sama dengan LPMP, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. Pada jenjang SMP, Ujian Nasional
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). Soal pada Ujian Nasional mewakili seluruh cakupan materi
yang ada pada standar kompetensi lulusan dari mata pelajaran yang diujikan. Standar
kompetensi pada mata pelajaran yang diujikan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
oleh Menteri. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
oleh Menteri. Peserta ujian nasional memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
yang selanjutnya disebut SKHUN yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara
Ujian Nasional. Jadual pelaksanaan Ujian Nasional ditetapkan oleh Menteri. Peserta didik
dinyatakan lulus setelah: menyelesaikan seluruh program pembelajaran; memperoleh nilai
minimal baik pada evaluasi akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran
keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,
olah raga, dan kesehatan ; lulus ujian akhir kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan
dan teknologi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan lulus Ujian Nasional.
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan ditetapkan oleh BSNP.
Oleh karena itu perlu mengembangkan, meningkatkan dan melaksanakan beberapa
program dan kegiatan penilaian seperti misalnya:
a. Pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran
b. Implementasi model evaluasi pembelajaran: ulangan harian, ulangan tengah semester,
ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dll
c. Pengembangan instrumen atau perangkat soal-soal untuk berbagai model evaluasi
d. Pengembangan pedoman-pedoman evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan oleh pemerintah atau BSNP
e. Pengembangan lomba-lomba, uji coba, dan sejenisnya dalam upaya peningkatan
standar nilai atau ketuntasan kompetensi

20

f. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penilaian dalam
rangka pengembangan perangkat penilaian sampai dengan analisa dan pelaporan hasil
belajar peserta didik, dan
g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan tes atau uji coba
prestasi peserta didik secara periodik
indikator:
a. Terdapat perangkat penilaian berbagai ragam untuk semua mapel semua jenjang
kelas/tingka
b. Terselenggara berbagai model evaluasi: ulangan harian, ulangan tengah semester,
ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dll
c. Terdapat dokumen pengembangan bank soal, dan
d. Terdapat berbagai macam lomba, uji coba, dan jenis lainnya untuk peningkatan
prestasi peserta didik.

Dari berbagai program pengembangan tersebut selanjutnya dapat dibuat kerangka
kerja/program dan target yang diinginkan dengan berbagai strategi pelaksanaannya
sebagai berikut:

Program Dan Hasil Yang Diharapkan
Proses

Kelulusan

Penilaian
Prasarana dan Sarana
Isi (Kurikulum)

Pengelolaan
Pendidik & Tnaga

Pembiayaan

Lainnya
Kependidikan
Strategi

N
o

1 Mengimplementa
• • • • • • • •
sikan MBS
2 Mengembangkan
Inovasi • • • • • •
Pembelajaran
3 Menciptakan
Komunitas • • • • • •
Belajar
5 Mengembangkan
Profesionalitas
Pendidik dan • • • • • •
Tenaga
Kependidikan
5 Menggalang
Partisipasi • • • • • • •
Masyarakat

21

KETERANGAN:

 Dengan strategi implementasi MBS di sekolah dapat dilaksanakan program-program
yang relevan dengan pengembangan kurikulum atau kurikulum satuan pendidikan yang
akan dilaksanakan, inovasi proses pembelajaran, pencapaian kompetensi lulusan yang
makin meningkat, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan
prasarana dan sarana, pengembangan pengelolaan pendidikan di sekolah, pencapaian
pembiayaan pendidikan di sekolah yang proporsional, pengembangan sistem penilaian,
dan program lain yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan
sekolah/masyarakat.

 Dengan strategi pengembangan inovasi pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan
program-program yang relevan dengan pengembangan dan penerapan berbagai model
proses pembelajaran terutama penerapan CTL di sekolah, pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan yang mampu menerapkan CTL, pengembangan prasarana dan sarana
pendukung pelaksanaan CTL, pengembangan pengelolaan pendidikan di sekolah yang
mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran CTL, pengembangan sistem penilaian yang
didasarkan atas penerapan pembelajaran CTL, dan program lain yang sesuai dengan
kebutuhan serta kondisi lingkungan sekolah.

 Dengan strategi penciptaan komunitas belajar yang kondusif di sekolah dapat
dilaksanakan program-program yang mengarah kepada budaya pengembangan kurikulum
yang kontekstual oleh pendidik, budaya inovatif pendidik dalam pengembangan
pendekatan proses pembelajaran yang kontekstual, pengembangan dan pengkondisian
peserta didik yang mengarah kepada kompetisi untuk mencapai kompetensi yang tinggi,
penciptaan budaya dan pengembangan kompetensi (profesionalitas, pedagogik,
kepribadian, sosiologis) pendidik dan tenaga kependidikan, penciptaan peluang atau
keslimaan dan pendayagunaan secara optimal prasarana dan sarana serta potensi sumber
daya sekolah lainnya, penciptaan dan pengembangan pengelolaan sekolah yang
kontekstual dengan kebutuhan sekolah serta penciptaan budaya entrepreneurship di
lingkungan sekolah.

 Dengan strategi pengembangan perofesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan,
dapat dilaksanakan program-program yang relevan seperti: peningkatan kemampuan
pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengembangkan kurikulum atau
kurikulum satuan pendidikan, melakukan inovasi proses pembelajaran, mengembangkan
prasarana dan sarana pendidikan, mengembangkan model/sistem pengelolaan pendidikan
di sekolah, mengembangkan usaha dan income generating di sekolah, dan
mengembangkan sistem penilaian sesuai dengan tuntutan KBK.

 Dengan strategi penggalangan partisipasi masyarakat, dapat dilaksanakan program-
program yang relevan seperti: peningkatan kerjasama, kemitraan, dan pengoptimasian
potensi sumber daya masyarakat (stakeholder) dan atau komite sekolah untuk membantu
mengembangkan kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan,
sarpras, pengelolaan sekolah, pembiayaan pendidikan, dan bahkan dalam pelaksanaan
pengembangan penilaian peserta didik.

22

D. Proses Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Dalam penyusunan RPS harus menerapkan prinsip-prinsip: memperbaiki prestasi belajar
siswa, membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan/ pengembangan), sistematis,
terarah, terpadu (saling terkait & sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap perubahan,
demand driven (berdasarkan kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, transparansi, data
driven, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan pada hasil review
dan evaluasi.

1. Penyusunan dan Pelaksanaan RPS

Faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi anatara
perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan sekolah yang baik
akan memberikan kontribusi keberhasilan yang besar dalam implementasinya.

Desai Evaluas
Desai Implementasi Evaluas
n Implementasi i
n RPS i
RPS RPS RPS
RPS RPS

Kesesuaian Hasil
Cakupan Isi RPS Kepatuhan Implementasi
dengan Desain RPS
Kualitas RPS dengan Desain RPS

Sedangkan perencanaan yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik
pula terhadap impelemntasinya. Oleh karena itu dalam setiap membuat RPS, sekolah
harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kondisi lingkungan
strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan masa datang.
Alur berfikir dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sekolah dapat
dilihat pada gambar 2.

Gambar 2.
Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Sekolah
Analisis Lingkungan
Analisis Lingkungan
Strategis
Strategis

Situasi Pendidikan
Situasi Pendidikan Kesenjanga Situasi Pendidikan
Situasi Pendidikan
saat ini yang diharapkan
saat ini n
yang diharapkan

Rencana Strategis
Rencana Strategis
(5 tahun)
(5 tahun)

Rencana Operasional
Rencana Operasional
(1 tahun)
(1 tahun)

Pelaksanaan
Pelaksanaan
Program
Program

Monitoring &
Monitoring & 23
Evaluasi
Evaluasi

2. Langkah-langkah Penyusunan RPS: Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Operasional (Renop)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa RPS berisi dua rencana pengembangan
pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekolah
dalam jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Operasional (Renop) Sekolah
dalam jangka pendek (satu tahunan). Renstra menggambarkan suatu perencanaan
pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang
akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program-program
tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non fisik, yang
semuanya mengacu kepada SNP. Sedangkan Renop merupakan bagian tak terpisahkan
dari Renstra, dan lebih merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Program-
program dalam Renop lebih detail yang akan dilaksankan dan dicapai dalam satu tahun.
Dengan demikian Renstra dibuat pada awal tahun untuk lima tahun mendatang,
sedangkan Renop dibuat pada tahun pertama dari lima tahun yang akan dilaksanakan.
Baik dalam Renstra maupun Renop semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat
diprediksi sebelumnya. Dalam hal program, baik Renstra maupun Renop harus
memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat serta sesuai dengan RPPP dan RPPN.

Secara lebih rinci dalam pentahapan proses penyusunan RPS adalah sebagai berikut:

a. Langkah-langkah penyusunan Renstra dalam RPS:

1) Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah
Dalam analisis ini pihak sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal
sekolah, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Berbagai faktor
tersebut diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat
dan nasional, kondisi geografis lingkungan sekolah, kondisi demografis masyarakat
sekitar, kondisi perpolitikan, kondisi keamanan lingkungan, perkembangan
globaliasasi, perkembangan IPTEK, regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah,
dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk menentukan visi sekolah.
2) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini
Adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui
semua unsur sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan
dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi
pendidikan jenjang SMP pada umumnya di sekitar sekolah yang bersangkutan. Aspek
atau unsur-unsur sekolah yang secara internal dapat dikaji antara lain mengenai
kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga TU, laboran, tenaga
perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta didik, kurikulum,
manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah, kelulusan, sistem
penilaian/evaluasi, peran komite sekolah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat
dirumuskan dalam ”education profile” pada suatu daerah yang dapat dipergunakan
untuk menentukan ”status” atau potret pendidikan di SMP saat ini. Hasil ini
selanjutnya akan dibvandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa lima
tahun mendatang, sehingga dapat diketahui sejauhmana kesenjangan yang terjadi.

24

3) Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan 5 tahun
kedepan
Sekolah melakukan suatu kajian atau penelaahan tentang cita-cita potret pendidikan di
SMP yang ideal di masa datang (khususnya dalam lima tahun mendatang). Dalam
analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah, khususnya mereka yang memiliki
cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-
benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional. Diharapkan apa yang menjadi
idealisme dalam lima tahun mendatang merupakan ”education profile yang ideal”,
yaitu mampu mencapai SNP, yaitu tercapainya standar kurikulum sekolah, standar
PBM, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kelulusan, standar fasilitas,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hasil analisis ini
selanjutnya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi sekolah saat ini
(poin 2).
4) Menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang
diharapkan 5 tahun kedepan
Berdasarkan pada hasil analisis sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah yang
idieal lima tahun mendatang (langkah 2 dan 3), maka selanjutnya sekolah dapat
menentukan kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itulah merupakan
sasaran yang harus dicapai atau diatasi, sehingga apa yang diharapkan sekolah secara
ideal dapat dicapai. Dengan kata lain, kesenjangan tersebut merupakan selisih antara
kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya.
5) Merumuskan visi
Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan
di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang
dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa datang. Dalam menentukan visi
tersebut, sekolah harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.
Berikut itu beberapa contoh perkembangan ke depan yang perlu diperhatikan,
antara lain: (1) perkembangan iptek begitu cepat akan berpengaruh pada semua
aspek kehidupan termasuk teknologi pendidikan, (2) era global akan menyebabkan
lalu lintas tenaga kerja sangat mudah, sehingga akan banyak tenaga kerja asing di
Indonesia, sebaliknya banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri (3) era
informasi yang menyebabkan siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai
sumber sehingga guru dan sekolah bukan lagi satu-satunya sumber informasi, (5)
era global tampaknya juga berpengaruh terhadap perilaku dan moral manusia,
sehingga sekolah diharapkan berperan menanamkan akhlaq kepada siswa, (5)
kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan yang baik bagi anaknya ternyata
paralel dengan persaingan antar sekolah untuk menggaet anak yang pandai dengan
orangtua yang penuh perhatian, sehingga sekolah yang mutunya jelek akan
ditinggalkan mereka, (6) di era AFTA yang sebentar lagi dimulai bahasa Inggris
akan sangat penting untuk sarana komunikasi di dunia kerja, (7) di era AFTA juga
sangat mungkin terjadi pembukaan “cabang” sekolah luar negeri di kota besar di
Indonesia, serta (8) masyarakat semakin faham bahwa pendidikan bukan hanya
untuk hal-hal yang bersifat kognitif, sehingga prinsip multiple intelegence menjadi
salah satu harapan, dan sebagainya.
Namun demikian visi sekolah harus tetap berada dalam koridor kebijakan
pendidikan nasional. Artinya visi suatu sekolah harus mengacu kepada kebijakan
umum pendidian yang tekah ditetapkan secara nasional. Hal itu penting difahami
untuk menghindari terjadinya kekeliruan bahwa sekolah “bebas” menentukan

25

visinya dan tidak terkait dengan kebijakan pihak lain. Di samping itu visi sekolah
juga harus mempertimbangkan potensi yang dimiliki sekolah dan harapan
masyarakat di sekitar sekolah. Artinya jenis dan mutu layanan pendidikan seperti
apa yang diharapkan oleh orangtua dan masyarakat sekitar sekolah. Juga harus
dipertimbangkan apa potensi yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan harapan
tersebut. Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang filosofis, bahkan
seringkali mirip sebuah slogan. Sering pula dirumuskan dalam bentuk kalimat
yang khas, mudah diingat dan terkait dengan istilah tertentu. Rumusan visi yang
baik seharusnya memberikan isyarat:
a. Berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama.
b. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan
norma dan harapan masyarakat.
c. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai.
d. Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan
komitmen warga.
e. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan
pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik.
f. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah.
Sebagaimana disebut terdahulu, visi yang dirumuskan dengan kalimat filosofis
perlu diberikan indikatornya. Misalnya, apa indikator sekolah yang “unggul dalam
prestasi berdasarkan iman dan taqwa” tersebut. Indikator sebaiknya mencakup
segala aspek pokok yang diimajinasikan. Visi dan disertai indikator tersebut
hanyalah bahan banding dan hanya cocok dengan sekolah yang bersangkutan.
Oleh karena itu sekolah lain dianjurkan merumuskan visinya sendiri, yang sesuai
dengan kondisi sekolah masing-masing.
6) Merumuskan misi sekolah
Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan
penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan
yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah
bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan
berbagai indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang
menunjukkan “tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan”
sebagaimana pada rumusan visi. Dalam hal ini, satu indikator misi dapat
dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan sumusan
misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas.
7) Merumuskan tujuan sekolah selama lima (5) tahun ke depan
Bertolak dari visi dan misi yang telah dikembangkan oleh sekolah, dan
berdasarkan tujuan baku SMP yang tertera dalam Undang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional maupun Peraturan Pemerintah sebagai pedoman
pelaksanaannya, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan jangka menengah (5
tahun). Jika visi, misi dan tujuan baku terkait dengan jangka panjang, maka tujuan
5 tahun dikaitkan dengan jangka menengah. Dengan demikian tujuan jangka
menengah (5 tahun) pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk
mewujudkan visi, misi dan tujuan baku SMP yang telah ditetapkan. Isi tujuan
jangka menengah ini masih bersifat global dan komprehensif, baik isi yang
mengarah pada pencapaian standar isi, proses, sarana, kelulusan, pengelolaan,
pembiayaan, pendidik, maupun penilaian karena untuk kepentingan jangka

26

menengah (5 tahun). Masing-masing aspek yang dikembangkan dalam tujuan
jangka menengah (5 tahun) masih dirumuskan secara umum, belum
spesifik/operasional.
8) Merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka
menengah (5 tahun)
Rumusan yang dibuat oleh sekolah tentang program-program 5 tahunan ini bersifat
strategis. Artinya, masih bersifat yang utama, pokok, urgen, dan komprehensif.
Program strategis ini harus sesuai dengan rumusan tujuan 5 tahunan yang telah
ditetapkan. Dengan kata lain, program yang dirumuskan merupakan penjabaran isi
dari tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun. Program di sini belum
operasional, hanya garis besarnya saja. Untuk selanjutnya program ini akan dijabarkan
lebih kongkret dan terukur secara operasional nanti ke program dalam Rencana
Operasional (Renop).
9) Menentukan strategi pelaksanaan
Setelah program dirumuskan, selanjutnya adalah menetukan strategi apa yang harus
dijalankan untuk melaksanakan program tersebut secara efisien, efektif, jitu, dan tepat.
Karakteristik strategi adalah yang sesuai dengan tuntutan program. Strategi yang salah
akan menyebabkan tidak tercapainya program, demikian pula sebaliknya. Misalnya
untuk pencapaian program pengembangan standar kurikulum dimungkinkan berbeda
strateginya dengan strategi untuk mencapai standar prasarana atau fasilitas pendidikan.
Oleh karena itu dalam perumusan strategi ini harus mempertimbangkan keterlibatan
pihak lain terkait dan kemampuan sekolah itu sendiri.
10) Menentukan milestone (output apa dan kapan dicapainya)
Berdasarkan pada tujuan, program dan strategi pencapaiannya di atas, maka
selanjutnya dapat dirumuskan tentang apa-apa saja yang akan dihasilkan (sebagai
output), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu kapan akan
dicapai (satu tahun, dua tahun atau 10 tahun, dst). Misalnya dari program pencapaian
SNP tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, bentuk hasil yang akan
dicapai sarana pendidikan apa saja dalam jangka lima tahun bisa terwujud. Demikian
pula untuk hasil-hasil yang akan dicapai dari SNP lainnya.
11) Menentukan rencana biaya (alokasi dana)
Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan lima
tahun. Rencana biaya tersebut dapat dirumuskan per tahunnya, sehingga dalam waktu
lima tahun akan diketahui jumlah biaya yang diperlukan dan dari sumber biaya mana
saja. Untuk membantu keakuratan dalam rancangan biaya pertahunnya, maka rencana
biaya untuk tahun pertama dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan biaya
di tahun kedua, ketiga, dan kelima. Ada kemungkinan suatu program biayanya makin
lama makin berkurang karena telah terpenuhi sebelumnya, atau sebaliknya, suatu
program makin lama makin banyak biayanya. Dan dalam batas waktu atau tahun
tertentu baru menyusut besarnya biaya. Semua ini sangat tergantung dari kemampuan
sekolah dan daerah masing-masing.
Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana harus
dimasukkan asal semua sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah, dari pusat,
dari komite sekolah, atau dari seumber dana lainnya. Tidak menutup kemungkinan
dari sumber dana lain yang saat menyusun belum tahu asal muasalnya. Oleh karena itu
penting bagi setiap sekolah untuk mengetahui RPPK, RPPP, dan RPPN, sehingga
perkiraan sumber dana dapat diprediksi dengan tepat. Karena Renstra sifatnya global,
maka seandainya terjadi perubahan besarnya biaya dan asal sumber dana juga tidak

27

masalah. Perubahan tersebut akan nampak ketika sekolah menyusun Renop pada tahun
kedua, ketiga, dan kelima. Sebab Renstra hanya dibuat sekali saat awal tahun pertama
saja atau dengan kata lain Renstra tidak boleh tiap tahun berubah, yang baru adalah
Renopnya.
Dengan penyusunan rencana anggaran yang baik dalam Renstra ini, akan sangat
membantu sekolah dalam merumuskan strategi ke depan khususnya dalam pencapaian
anggaran pendidikan (RAPBS).
12) Membuat rencana pemantauan dan evaluasi
Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi
internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus
dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah,
dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan evaluasi
kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara
jelas selama kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki
kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan. Pada
akhirnya sekolah akan mengetahui kapan suatu target SNP akan dicapai dengan pasti.
Tanpa adanya langkah ini sekolah akan cenderung berjalan tanpa ada kejelasan dan
kepastian. Pemantauan pihak luar dilakukan kepada sekolah bukan ditentukan oleh
sekolah. Yang paling utama justru sekolah juga harus melakukan pemantauan dan
supervisi sendiri untuk mengetahui posisi sekolahnya.
Demikian langkah-langkah dalam proses penyusunan Renstra, untuk selanjutnya
berdasarkan Renstra tersebut kemudian disusun Rencana Operasional Tahunan. Contoh
format Renstra dapat dilihat pada lampiran. Secara skematis, penyusunan Renstra dapat
dilihat pada gambar 3.

Lingkungan
Strategis

Kondisi saat
Misi 1 Tujuan 1 Program 1
ini

Strategi Pelaksanaan
Kesenjangan
Misi 2 Tujuan 2 Program 2
kondisi

VISI Misi n Tujuan n Program n
Harapan 5 th Rencana Biaya
yad

Lingkungan Tonggak-tonggak Kunci
Strategis Keberhasilan (milestone)

Monitoring & Evaluasi

Gambar 3
Langkah-langkah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lima (5) Tahun

28

Dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
b. Langkah-langkah Penyusunan Renop dalam RPS:

Renop disusun berdasarkan Renstra, dan tidak boleh menyimpang dari Renstra. Sehingga
antara Renstra dan Renop harus terkait dan ada benang merahnya. Renstra dan Renop
inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan
evaluasi, pembinaan, dan pembimbingan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan
sekolah. Adapun langkah-langkah penyusunan Renop adalah sebagai berikut:
1) Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah
2) Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini
3) Melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun kedepan (yang diharapkan)
4) Merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan satu (1) tahun
kedepan
5) Merumuskan tujuan tahunan/tujuan jangka pendek (sasaran)
6) Mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap
sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya
7) Melakukan analisis SWOT (mengenali tingkat kesiapan masing-masing urusan
sekolah melalui analisis SWOT)
8) Menyusun langkah-langkah pemecahan persoalan, yaitu mengubah ketidaksiapan
menjadi kesiapan urusan sekolah.
9) Menyusun rencana program sekolah
10) Menentukan milestone (output apa & kapan dicapai)
11) Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana)
12) Menyusun rencana pelaksanaan program
13) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi
14) Membuat jadwal pelaksanaan program
15) Menentukan penanggungjawab program/kegiatan

Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika menyusun
Renop sekolah adalah:
1) Menggunakan strategi analisis swot
2) Analisis swot dilakukan setiap tahun
3) Renop merupakan pemjabaran dari renstra
4) Program yang direncanakan lebih operasional
5) Ada benang merah antara tujuan lima tahunan dan sasaran (tujuan) satu tahunan
6) Rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT
7) Penulisan Renop juga mengacu pada buku MBS-2

Secara skematis dalam menyusun Renop sekolah dapat dilihat pada gambar 5.

29

Identifikasi fungsi-
situasi fungsi untuk
operasional mencapai sasaran
lingkungan
sekolah
Sasaran 1
Sasaran 2 Analisis
Sasaran 3 SWOT setiap
Kondisi yang ideal ……….. fungsi dan
diharapkan satu ……….. faktor-faktornya
thn ke depan

Kesenjangan atau Alternatif langkah-langkah
gap antara kondisi pemecahan persoalan
sekolah sekarang
dengan idealnya satu
thn kedepan

Rencana, program dan
anggaran untuk
Kondisi sekolah masing-masing
saat ini (saat sasaran
sekarang)

Merencanakan supervisi
situasi dan monev
operasional
lingkungan
sekolah Menentukan jadwal
kegiatan

Menentukan
penanggungjawab

Gambar 5
Langkah-langkah Penyusunan Rencana Operasional (Renop) Sekolah Satu Tahunan
Dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Secara lebih rinci penyusunan Renop tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah
Langkah ini pada prinsipnya adalah sama dengan analisis lingkungan strategis di atas.
Perbedaannya adalah untuk analisis ini lebih menitikberatkan kepada lingkungan
sekolah saja yang cakupannya lebih sempit dan berpengaruh langsung kepada
operasional sekolah. Yaitu menganalisis terhadap kebutuhan masyarakat/daerah
setlima, potensi daerah, potensi sekolah, potensi masyarakat sekitar, potensi geografis
sekitar sekolah, potensi ekonomi masyarakat sekitar sekolah, dan potensi lainnya.
Termasuk di dalamnya juga tentang regulasi atau kebijakan daerah dan peta
perpolitikan daerah setlima. Hasil kajian ini (baik yang bersifat kuantitas maupun
kualitas) dapat dipergunakan untuk membantu melakukan analisis pendidikan yang
ada di sekolah saat sekarang ini.

30

2) Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini
Adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui semua
unsur internal sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan
dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi pendidikan di
sekolah yang bersangkutan. Aspek atau unsur-unsur sekolah yang secara internal dapat
dikaji antara lain mengenai kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga
TU, laboran, tenaga perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta
didik, kurikulum, manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah, kelulusan,
sistem penilaian/evaluasi, peran komite sekolah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat
dirumuskan dalam ”school profile” sekolahnya yang dapat dipergunakan untuk
menentukan ”status” atau potret sekolah saat ini. Hasil ini selanjutnya akan
dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa satu tahun mendatang,
sehingga dapat diketahui sejauhmana kesenjangan yang terjadi.
3) Melakukan analisis pendidikan sekolah satu (1) tahun kedepan (yang
diharapkan)
Pada dasarnya analisis ini sama dengan yang dilakukan untuk analisis sebelumnya di
renstra, bedanya disini untuk jangka waktu satu tahun. Sekolah melakukan suatu kajian
atau penelaahan tentang cita-cita potret sekolah yang ideal di masa datang (khususnya
dalam satu tahun mendatang). Dalam analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah,
khususnya mereka yang memiliki cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan
kondisi sekolah yang benar-benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional. Diharapkan
apa yang menjadi idealisme dalam satu tahun mendatang merupakan ”school profile yang
ideal”, yaitu mampu mencapai SNP, yaitu tercapainya standar kurikulum sekolah, standar
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hasil analisis ini
selanjutnya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi sekolah saat ini
(poin 2).
4) Menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan
satu (1) tahun kedepan
Dalam menentukan kesenjangan ini pada dasarnya sama ketika menyusun renstra.
Berdasarkan pada hasil analisis sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah yang idieal
satu tahun mendatang (langkah 2 dan 3), maka selanjutnya sekolah dapat menentukan
kesenjangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itulah merupakan sasaran yang
harus dicapai atau diatasi dalam waktu satu tahun, sehingga apa yang diharapkan sekolah
secara ideal dapat dicapai. Dengan kata lain, kesenjangan tersebut merupakan selisih
antara kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya satu tahun ke depan. Khususnya
kesenjangan tentang aspek-aspek dalam SNP, yaitu standar kurikulum sekolah, standar
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
5) Merumuskan tujuan sekolah selaman satu (1) tahun ke depan (disebut juga
dengan sasaran atau tujuan situasional satu tahun)
Sekolah menentukan atau merumuskan sasaran atau tujuan jangka pendek satu
tahunan. Rumusan tujuan satu tahunan ini merupakan penjabaran lebih rinci,
operasional, dan terukur dari tujuan lima tahunan dalam renstra. Oleh karena itu,
tujuan disini tidak boleh berbeda atau menyimpang dari tujuan lima tahunan. Dalam
perumusannya harus mengandung aspek ABCD (audience, behaviour, condition, dan
degree). Secara substansi tujuan tersebut lebih mentitikberakan kepada tujuan
pencapaian SNP, yaitu pada pencapaian standar isi, proses, sarana, kelulusan atau

31

Rencana pengembangan-sekolah (1)

Rencana pengembangan-sekolah (1)

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (17)

Semelhante a Rencana pengembangan-sekolah (1)

Semelhante a Rencana pengembangan-sekolah (1) (20)

Rencana pengembangan-sekolah (1)