SlideShare uma empresa Scribd logo

Senin, 27 April 2015

•
•
S
suarakarya

Berbagai survei menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila semakin menurun. Hanya sekitar setengah responden berusia muda yang dapat menyebutkan Lima Pilar Pancasila dengan benar, dan sebagian besar mahasiswa pun tidak hapal dengan Pancasila. MPR berupaya meningkatkan sosialisasi Pancasila di sekolah melalui kerja sama dengan kementerian pendidikan.

Economia e finanças
1 de 16
Baixar para ler offline
Zulkifli H: Liberalisme Harus Dilawan S urvei yang dilakukan Pusat Studi Pancasila menye- butkan, mata pelajaran Pendidikan Kewarga- negaraan (PKn) di sekolah- sekolah saat ini hanya menjadi pelengkap ku- rikulum. PKn tak dipelajari secara serius oleh peserta didik. Sebab, murid dan guru hanya mengejar mata pelajaran yang menen- tukan kelulusan. Inilah yang mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembalikan pen- didikan Pancasila ke lem- baga edukasi formal. "MPR telah melakukan nota kesepahaman dengan Kemendikbud untuk mengembalikan pendidikan Pancasila ke sekolah. Nanti di sekolah- sekolah akan ada kembali kurikulum Pancasila mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan sekolah lanju- tannya," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu (26/4). Dia menjelaskan, hal ini terkait salah satu tugas dan tanggung jawab MPR mensosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yakni, Panca- sila sebagai dasar dan ideologi negara; UUD 1945 sebagai konstitusi negara; Ketetapan MPR sebagai bentuk negara; dan Bhineka Tunggal Ika se- bagai semboyan negara. Pakar hukum tata negara Sugeng Santoso mengurai sejumlah survei terkait Pancasila. Misal, tutur dia, penelitian yang dilakukan salah satu harian nasional memperlihatkan pengetahuan masyarakat mengenai dasar negara memang merosot tajam. Survei tersebut menunjukkan bahwa 48,4 persen responden berusia 17-29 tahun menyebutkan kelima Pancasila salah atau tidak lengkap. Ajarkan Kembali Pancasila di Sekolah JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) dim- inta tidak mengintervensi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini sedang menyidan- gkan sengketa kepenguru- san DPP Partai Golkar. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan, oknum KY tak seharusnya mengintervensi hakim PTUN. Hal tersebut, menu- rut dia, bukanlah tugasnya. Sebagai pimpinan Komisi Hukum Parlemen, Aziz meminta Dewan Etik KY untuk memeriksa oknum KY tersebut karena disinyalir ada motif tertentu. "Oknum KY itu pasti ada pesanan pihak tertentu, kita minta Dewan Etik KY untuk memeriksa," katanya. Hal yang sama disam- paikan salah satu deklator Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang meru- pakan ormas DPP Partai Golkar Lasman Napitupulu. "Jangan campur tangan. Bu- at apa KY mengintervensi hakim PTUN," kata pengurus Partai Golkar Munas Bali ini, di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, komisioner KY Imam Anshori Saleh meminta agar Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti mengundurkan diri sebagai ketua majelis kasus sengke- ta Partai Golkar. Sebab, Teguh pernah "dibantu" Yusril Ihza Mahendra, yang kini menjadi pengacara Partai Golkar Munas Bali. Menurut Lasman, hal itu merupakan bentuk intervensi dan sikap arogan KY terhadap hakim PTUN. "Buat apa Anshari interven- si Teguh. Apakah dia lupa saat seleksi menjadi hakim KY. Kepada siapa dia menyandarkan nasib dan mengemis-ngemis salah satunya kepada Fraksi Partai Golkar DPR. Hari gini masih sombong. Berka- calah," ucap Lasman. (rul) Peringatan ini disampai- kan Direktur Lingkar Mada- ni (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, mantan Wakil Ke- pala Staf TNI Angkatan Da- rat (Wakasad) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, pengamat pakar hukum tata negara Sugeng Santoso, dan Ketua Indonesian Human Rights Commission on Social Jus- tice (IHCS) Ridwan Darma- wan, di Jakarta, kemarin. "Ini ironi bahkan tragedi yang tak boleh didiamkan. Banyak survei menunjuk- kan Pancasila semakin ter- cerabut dari jiwa anak-anak bangsa. Liberalisme dan se- kularisme dinilai menjadi penyebab utama," ujar Ray Rangkuti. Karena itu, tambah dia, para politisi, pemerintah, dan DPR, harus segera mencari solusinya. "Kita tak ingin Pancasila terlupakan atau dilupakan. Sebab, tan- pa Pancasila tentu Indone- sia akan tinggal nama," ujarnya. Keprihatinan Ray bukan tanpa alasan. Dia menye- butkan beberapa kejadian yang memprihatinkan. Mi- sal, kisah enam calon wakil bupati (cawabup) dari sebu- ah kabupaten di Sulawesi Selatan yang tak hapal Pancasila. "Kejadiannya terekam dalam sebuah video saat berlangsung debat kandidat kepala daerah yang dilaksa- nakan pada 8 Juni 2010 di Gedung KONI setempat," ujarnya. Saat debat berlangsung, tutur dia, para cawabup tak menyangka akan mendapat pertanyaan soal Pancasila dari seorang panelis. "Hanya satu saja yang bisa menye- butkannya dengan benar," katanya. (cho/den/rul) B elum lama ini, dalam situs pribadinya, mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri, sangat tegas mengingatkan bangsa ini.Ia menulis, bah- wa pembicaraan tentang senja kala liberalisme ma- kin ramai dan meluas, sete- lah keruntuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa. Kritik, tutur dia, bahkan cercaan terhadap liberalis- me dan kapitalisme sebagai anak kandungnya pun kian santer pascapendudukan Wall Street, simbol kedig- dayaan kapitalisme di AS. "Sejak Revolusi Prancis, liberalisme-kapitalisme-seku- larisme telah menguasai du- nia selama beberapa abad. Ideologi ini menjadi penguasa tunggal dunia menyusul ke- runtuhan komunisme pada awal 1980-an. Virus liberal- isme kian perkasa dan mer- ambah ke mana-mana, ter- masuk Indonesia," ujarnya. Pascareformasi 1998, menurut Kiki, kehidupan berbangsa-bernegara di In- donesia praktis dikuasai li- beralisme. Liberalisme ber- hasil mengerdilkan dan mengalienasikan Pancasila. "Roh Pancasila pun kian lama kian pupus dalam dada anak-anak bangsa, terlebih setelah pelajaran tentang Pancasila menghilang atau dihilangkan dari kurikulum pendidikan," katanya. Dia menjelaskan, karak- teristik liberalisme adalah kompetisi, kebebasan, me- kanisme pasar, yang terkuat sebagai pemenang, sangat mengagungkan hak individu (individualisme) sehingga vot- ing mutlak sebagai cara pengambilan keputusan. "Oleh sebab itu, sistem ini memerlukan aturan main atau hukum yang lengkap dan jelas, penegak- an hukum yang kuat, disi- plin, serta sportivitas yang tinggi," ucapnya. Komisi Yudisial Jangan Intervensi Hakim PTUN JAKARTA (Suara Karya): Pe- ngalaman empirik memper- lihatkan, banyak terjadi praktik korupsi dalam pro- yek pembangunan infra- struktur kelistrikan. Karena itu, pemerintah harus hati- hati dalam menjalankan program pembangunan 109 proyek pembangunan pem- bangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Apalagi, muncul tudingan pembangunan mega proyek tersebut tak melalui meka- nisme tender namun dengan cara penunjukkan langsung. Pengamat migas Komaidi Notonegoro mengatakan, pro- yek pembangkit listrik terse- but bisa saja dilakukan seca- ra tender, penunjukkan lang- sung, maupun dengan lelang. Tapi, hal tersebut perlu men- dapatkan perhatian khusus melalui peraturan menteri. Dalam konteks ini, dia me- minta pemerintah bersikap hati-hati bila menggunakan skema penunjukkan lang- sung. "Pembangunan proyek dengan menggunakan dana perusahaan atau APBN (ang- garan pendapatan dan belanja negara), pengelolaannya ha- rus hati-hati sehingga tidak merugikan negara," kata Ko- maidi saat dihubungi Suara Karya, di Jakarta, kemarin. Ia berpendapat, saat pe- merintah melakukan pe- nunjukkan langsung maka harus dipastikan tidak ada dana yang bocor. (sab) PROYEK LISTRIK 35.000 MW Awas Rawan Penyimpangan LUKISAN - Pengacara duo Bali Nine Julian McMahon menunjukkan lukisan karya terpidana mati kasus narkoba Myuran Sukumaran di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (25/8). - 48,4 Persen WNI salah menyebutkan Sila Pancasila - 53 persen mahasiswa tak hapal Pancasila - Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hanya pelengkap kurikulum di sekolah - Pelajar dan guru hanya "mengejar" mata pelajaran yang masuk ujian nasional (UN) - Hanya 77 Persen WNI menginginkan Pancasila sebagai dasar negara - 3,5 Persen WNI menginginkan RI meniru demokrasi Barat - 11,5 Persen WNI menginginkan RI seperti negara Islam di Timur TengahDiolah dari berbagai sumber: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Pusat Studi Pancasila, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). INDIKATOR LUNTURNYA PANCASILA LANJUTAN: Ajarkan Kembali .... Hal 15 S U A R A R A K Y A T M E M B A N G U N Rp 3.500,- Senin, 27 April 2015 Nomor 14453 Tahun ke-44suarakarya.id @suarakaryaIDwww.suarakarya.id Perintis: Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Sapardjo Pemimpin Umum: Bambang Soesatyo. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Lalu Mara Satriawangsa Pemimpin Perusahaan: Robert Joppy Kardinal Antara Berita Terkait Permen ESDM... di halaman 15 Berita Terkait KY Diminta... di halaman 15 Berita Terkait Jangan Sampai... di halaman 15 LADANG GANJA - Anggota TNI Kodim 0103 Aceh Utara mengadakan operasi ladang ganja kawasan Batee Pila, Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (25/4). Antara Pancasila vs Sekularisme Sekularisme Subur, Pancasila Luntur B anyak survei yang menyebut- kan mayoritas warga negara Indonesia (WNI) tak hapal Panca- sila. Ini sangat ironis. Sebab, di tengah arus deras globalisasi, eksis- tensi Pancasila sebagai dasar negara justru ma- kin tergerus. Banyak masyarakat yang lebih tergoda paham impor seperti sekularisme-li- beralisme dan radi- kalisme. Jajak pen- dapat pula yang membuktikan bahwa lewat k e m a j u a n teknologi komuni- kasi dan informasi yang menyebabkan kehidupan dunia yang nyaris tanpa sekat, dua "pendulum ideologi" Barat dan Timur itu berpotensi melunturkan Pan- casila. MPR mempunyai tugas menjalankan sosialisasi Pan- casila sebagai dasar dan ideo- logi negara, UUD 1945 se- bagai konstitusi negara, Kete- tapan MPR sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tung- gal Ika sebagai semboyan ne- gara. Untuk mengupas masa- lah ini, wartawan Suara Karya Rully Ariefandi me- wawancarai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu (26/4). Bagaimana Anda meli- hat kondisi kebanyakan ma- syarakat yang mulai lupa terhadap Pancasila? Ini sangat memprihatin- kan. Minimnya pengetahu- an tentang Pancasila, mem- buat masyarakat mulai ke- hilangan roh kebangsaan. Kita mulai kehilangan roh kebangsaan kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ki- ta mulai jauh dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita berharap seluruh lapisan masyarakat agar kembali kepada Pan- casila dan Undang-Undang Dasar 1945. MPR mempunyai tugas menyosialisasikan empat unsur dasar dalam berbang- sa dan bernegara. Apa yang telah dilakukan MPR? Dalam lima tahun ini, kita jadikan empat konsti- tusi dasar itu tidak hanya sosialisasi, tetapi juga men- jadikan empat konstitusi dasar ini menjadi prilaku sehari-hari masyarakat. Bagaimana melihat ba- nyak WNI yang tak hapal Pancasila? Ini sangat ironis. Maka- nya tugas ini bukan hanya menjadi tugas MPR tetapi juga seluruh eleman bangsa yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kampus serta media, semua harus ikut menyosi- liasaikan empat dasar ber- bangsa tersebut. LANJUTAN: Zulkifli H: Liberalisme... Hal 15 LANJUTAN: Pancasila ... Hal 15 JAKARTA (Suara Karya): Seluruh komponen bangsa termasuk elite politik harus mewas- padai kian suburnya paham sekularisme dan liberalisme tumbuh di kalangan masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Ideologi Pancasila diyakini semakin luntur sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.
JAKARTA (Suara Karya): Ko- mandan Korem (Danrem) 174/ATW Merauke Brigjen TNI Supartodi memberi kuli- ah umum kepada ratusan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yamra, di Merauke, Provinsi Papua, tentang pentingnya wawas- an kebangsaan bagi generasi muda masa kini.Kuliah umum itu dilakukan pada Sabtu (25/4) pagi aula di kampus STIT Merauke. “Kuliah umum itu di- maksudkan untuk memberi- kan pemahaman kepada ge- nerasi muda tentang pen- tingnya wawasan kebangsa- an yang meliputi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, yang akhir- akhir ini sudah mulai luntur dan pudar,” kata Brigjen Su- partodi dalam rilis yang di- terima Antara di Jayapura, Minggu. Menurut Supartodi, di hadapan civitas akademika STIT Yamra Merauke, ia menjelaskan berbagai ka- langan berpandangan bah- wa perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan kekhawatiran itu semakin menjadi nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warga negara yakni memu- darnya wawasan kebangsa- an dan rasa cinta Tanah Air. ”Dan yang lebih menye- dihkan lagi bilamana masya- rakat kita kehilangan wa- wasan tentang makna hake- kat bangsa dan kebangsaan sebagai penggerak wawasan, sehingga akan mendorong terjadinya perpecahan. Pan- dangan diatas sungguh wa- jar dan tidak mengada-ada,” katanya. Kini, lanjut Supartodi, krisis yang di alami oleh Bangsa Indonesia telah menjadi multidimensional yang saling mengait. Apalagi, minimnya pe- mahaman dan ketidakpedu- lian masyarakat Indonesia tentang empat pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus NKRI dan Bhineka Tunggal Ika berdampak pudarnya akan kesadaran masyarakat seba- gai bangsa Indonesia. (feb) PAPUA Danrem Beri Kuliah di STIT ”Kalau lihat kondisi geopolitik dan geoekonomi, tentunya In- donesia bisa memanfaatkan itu,” kata Presiden Jokowi sebelum berangkat ke Malaysia di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu. Menurut Kepala Negara, kalau kawasan Asia Afrika stabil, semua rukun, maka kondisi itu bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. ”Itu sangat bagus, nanti lari- nya juga akan pengembangan kemaritiman, kerja sama antar- negara bagus, stabilitas kawasan bagus, infrastruktur bisa di- bangun, pertumbuhan ekonomi juga pasti bagus,” katanya seperti ditulis Antara. Mengenai kedekatannya de- ngan Presiden Tiongkok Xi Jinpin dan PM Jepang Abe selama peringatan KAA ke-60, Presiden mengatakan tidak ada apa-apa. ”Orang jejer bagaimana tidak dekat, dia di sini, juga PM Jepang Abe, bagaimana tidak dekat, tidak ada apa-apa,” katanya. Namun, ketika ditanya menge- nai eksekusi terpidana mati kasus narkoba, Jokowi tidak mem- berikan jawaban. ”Tanya ke ke Jaksa Agung, sa- ya sudah sampaikan tidak akan ngomong lagi soal itu. Tanyakan ke Kejaksaan Agung, sudah cu- kup jawaban saya dari dulu. Saya tidak mau mengulang,” katanya. Mengenai pembangunan sara- na di DPR, Presiden juga tidak memberikan jawaban. “Tanyakan ke Ketua Dewan, kalau kegiatan menteri tanya menteri,” katanya. Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia untuk menghadiri KTT ke 26 ASEAN. Namun, Presiden hanya menghadiri acara pem- bukaan, sedangkan proses KTT sendiri akan diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara itu, sejumlah pe- ngunjung tampak memadati ka- wasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Kawasan As-a Afrika masih menyimpan da- ya tarik. Warga Bandung maupun dari daerah lainnya sengaja da- tang ke lokasi peringatan 60 ta- hun Konferensi Asia-Afrika (KAA) itu untuk berfoto. Kemarin, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, kembali dibuka untuk umum, usai puncak peri- ngatan 60 tahun KAA dua hari la- lu. Arus lalu lintas di kawasan Ge- dung Merdeka itu pun macet. Di Jalan Asia Afrika, pengun- jung tampak berkerumun dan ber- photo ria. Ada yang datang bersa- ma teman, ada juga bersama kelu- arga. Berbagai ornamen penye- lenggaraan Konferensi Asia-Afrika juga menjadi daya tarik sendiri. Jalan Asia Afrika, Lengkong Besar dan Jalan Tamblong dipa- dati lalu lintas. Kepadatan juga terjadi di Jalan Dewi Sartika me- nuju Taman Alun-alun Bandung di depan Masjid Raya, Bandung. Kendaraan roda dua memadati parkiran sepanjang kawasan. Alun-alun Bandung juga menjadi bagian dari perhatian para pe- ngunjung. (yud) JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan pengadaan kendaraan dinas di kementerian/lembaga tidak bisa lagi sembarangan karena sudah ada standardisasi berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK). ”Sekarang ini banyak kementerian lem- baga yang menggunakan fasilitas secara berlebihan,” kata Yuddy usai mengantar keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu. Ia menyebutkan mereka banyak meng- gunakan anggaran untuk membeli mobil dinas secara berlebihan.Menurut dia, dengan adanya PMK maka ada standardi- sasi, di mana pejabat tidak bisa membeli mobil dinas di luar yang telah ditentukan. ”Misalnya menteri harus beli mobil maksimal 3.500 CC, lihat jabatannya dulu, ini juga bukan berarti menteri-menteri direncanakan untuk membeli mobil baru,” katanya seperti ditulis Antara. PMK dimaksud adalah PMK Nomor 76 Tahun 2015 tentang Standar Kendaraan Dinas Menteri dan Pejabat Negara dan Pedoman Pengadaan Kendaraan Dinas. Ia mencontohkan dirinya sebagai menteri mendapatkan fasilitas satu mobil dinas berupa Toyota Camry Royal Saloon, kemudian ada cadangan yaitu Nissan Teana.Ia menyebutkan mobil anggota Kabinet Kerja saat ini umurnya sudah lebih dari lima tahun, sehingga perlu antisipasi jika mogok. Menurut dia Presiden Jokowi tidak menganggarkan atau merencanakan pem- belian mobil dinas baru bagi pejabat. “Tak ada tambahan, adanya PMK untuk mem- perjelas agar di instansi lain dan daerah tak berlebihan,” katanya. Ia menyebutkan PMK itu berlaku nasional kepada seluruh aparatur negara termasuk daerah.Sementara itu mengenai pembangunan gedung baru DPR, Menpan- RB menyatakan waktu rapat konsultasi yang disetujui adalah pembangunan muse- um dan laboratorium. ”Seingat saya yang disetujui adalah lem- bangungan museum, laboratorium, tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru, nah saya gak tau persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan kepada Ketua DPR,” katanya. Menurut dia, dua fasilitas itu ada di komplek DPR dan, sifatnya renovasi, kalaupun membangun dengan biaya seefisien mungkin. ”Museum diperlukan untuk bahan pem- belejaran sejarah bagi generasi muda. Kemudian, laboratorium itu sebagai bahan referensi, kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan Presiden,” kata Yuddy Chrisnandi. (den) JAKARTA (Suara Karya): Satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua New Guinea (RI-PNG) Yonif 400/Raider, mengajar wawasan kebangsaan di kalangan siswa SD Inpres Kampung Workwana, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selain itu, prajurit Yonif 400/Rider itu juga mengecat dan membersihkan ling- kungan di sekitar sekolah dasar tersebut.Perwira penerangan dari Satgas Yonif 400/Raider Lettu Chb Sani Adithya Dharma, di Jayapura, Minggu, mengata- kan, karya bakti pengecatan, pembersihan lingkungan sekolah dan mengajar itu dige- lar pada Jumat (17/4) hingga Selasa (21/4). ”Karya bakti itu merupakan salah satu bentuk pembinaan teritorial yang dilakukan prajurit TNI AD,” katanya. Ia menjelaskan, Workwana merupakan salah satu kampung yang berada di Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Disana terdapat salah satu pos satgas pamtas RI-PNG dari Yonif 400/Raider yang dipimpin oleh Serka Dian Retno. ”Jadi selain melaksanakan tugas penga- manan perbatasan, Pos Satgas Pamtas RI- PNG di Workwana juga melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial kepada masyarakat sekitar,” katanya. Sebagaimana diketahui, lanjut Dharma, situasi kondisi kegiatan belajar mengajar di daerah perbatasan pada umumnya bisa dikatakan masih cukup memprihatinkan, sehingga Pos Satgas Pamtas RI-PNG di Kampung Workwana mempunyai kepedu- lian akan pentingnya proses belajar menga- jar di lingkungan kerjanya. ”Kehadiran TNI, atau kami sebagai Satgas Pamtas RI-PNG di Kampung Workwana harus dapat memberikan warna yang berbeda dan menarik antusias para murid-murid untuk semakin semangat dalam kegiatan belajar dengan memberikan berbagai materi pelajaran kebangsaan,” kata Lettu Sani. Komandan Pos Workwana Serka Dian Retno menyampaikan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kepala SD Inpres Workwana akhirnya diberikan kesempatan untuk menggelar karya bakti dan memban- tu proses belajar mengajar itu selama beberapa hari. ”Selama empat hari itu, kami melak- sanakan pengecatan dan pembersihan seki- tar sekolah sambil mengajarkan kepada para murid-murid SD akan pentingnya kebersihan, kemudian untuk kegiatan bela- jar mengajar kami memberikan materi pengetahuan komputer dasar, wawasan kebangsaan dan latihan baris-berbaris,” katanya. (ant) JAKARTA (Suara Karya): Pe- merintah Indonesia menya- takan siap membantu Nepal yang mengalami bencana alam gempa bumi berkeku- atan besar dan menelan ba- nyak korban jiwa. ”Saya baru sampaikan ke menteri-menteri, tapi Indo- nesia siap membantu,” kata Presiden Jokowi sebelum naik pesawat untuk kun- jungan kerja ke Malaysia di Bandara Halim Perdanaku- sumah Jakarta, Minggu. Presiden Jokowi belum dapat menyebutkan bentuk bantuan apa yang akan di- berikan kepada warga dan Pemerintah Nepal. “Sedang disiapkan, diproses, jangan tergesa-gesa,” kata Presiden Jokowi seperti ditulis An- tara. Gempa berkekuatan 7,9 SR mengguncang Nepal pa- da Sabtu tengah hari (25/4) saat jam sibuk kerja. Banyak korban terjebak dalam reruntuhan bangun- an yang ambruk setelah gempa bumi yang menghan- curkan lembah Kathmandu yang padat penduduk. Gempa yang berpusat se- kitar 80 km timur kota Po- khara (kota kedua terbesar di negara itu) sangat meru- sak dan tergolong dangkal. Kementerian Dalam Ne- geri Nepal menyebutkan kor- ban tewas mencapai 1.805 dengan sekitar 4.700 orang lainnya terluka. Setidaknya 300 orang tewas di Ibukota Kathmandu yang berpendu- duk sekitar satu juta orang. (has) ASIA-AFRIKA IndonesiaPusatPertumbuhanKawasan FASILITAS NEGARA Pengadaan Mobil Dinas Tidak Bisa Sembarangan PERBATASAN SatgasPamtasRI-PNG AjarkanWawasanKebangsaan KEMANUSIAAN Indonesia Siap Bantu Korban Gempa Nepal JAKARTA (Suara Karya): Tokoh ma- syarakat dari 11 kecamatan mende- sak pemekaran wilayah Kabupaten Kluet Raya dan pisah dari kabupa- ten induk Aceh Selatan, dalam upa- ya memudahkan pembangunan dae- rah tertinggal. Ketua Pemekaran Pemkab Kluet Raya Tgk Ismizar dihadapan 300 pe- serta pertemuan di Gedung KPNKU Kecamatan Kluet Utara mengatakan, upaya melahirkan kabupaten baru itu sudah dicetus sejak tahun 2006. Ia menyatakan, mulanya diwaca- nakan berdiri Pemerintah Kota (Pemko) Kluet Raya, namun menyahuti Un- dang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, panitia dan tokoh masyarakat merubah pola, yakni wacana Pemko menjadi Pemkab. ”Perubahan pola ini untuk mem- permudah proses perjuangan, agar wacana pemekaran wilayah cepat terwujud. Jika dulunya hanya lima kecamatan yakni Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan kini telah berga- bung Trumon Timur, Trumon Te- ngah, Trumon, Bakongan Timur, Ba- kongan dan Kota Bahagia sehingga telah berjumlah 11 kecamatan,” ujarnya seperti dikutip Antara. Menurutnya, wacana perubahan status pemekaran wilayah Kluet Ra- ya bergabung dengan Trumon Raya menjadi sebuah Kabupaten yang di- beri nama Pemkab Kluet Raya, me- rupakan kesepakatan bersama. ”Tekat kita adalah, berdirinya Pem- kab Kluet Raya harus terwujud untuk memajukan pembangunan daerah dan menyejahterakan perekonomian ma- syarakat. Pemekaran ini bukanlah ke- pentingan pribadi, kelompok atau go- longan tetapi buah tangan untuk anak cucu kita kedepan,” tegasnya. Ia mengharapkan kepada masya- rakat yang telah mengikrarkan per- juangan pemekaran Pemkab Kluet Raya untuk dilanjutkan, supaya mengajak semua komponen masya- rakat lainnya untuk bergabung, ber- juang dan menyamakan persepsi untuk melahirkan kabupaten baru dengan wilayah teritorialnya mulai dari Desa Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja sampai Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur. (den) JAKARTA (Suara Karya): Kader- kader muda Muhammadiyah di- persilahkan untuk terjun ke da- lam dunia politik, termasuk ber- gabung dengan kepengurusan partai-partai politik. Demikian itu dikemukakan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, AM Jumai di sela Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PD Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang bertema “Pergerakan Pemuda Me- nuju Kemandirian dan Kemapan- an” di Kantor PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Semarang, Minggu (26/4). “Ada beberapa aspek gerakan kepemudaan Muhammadiyah, yakni keagamaan, sosial, ekono- mi, politik, dan seni budaya,” kata AM Jumai. Jumai menegaskan aspek-as- pek tersebut tidak bisa dilepaskan dari gerakan kepemudaan Mu- hammadiyah, termasuk berpoli- tik, mengingat penentu lahirnya berbagai kebijakan juga berada di ranah politik. ”Kebijakan-kebijakan peme- rintah yang ada saat ini kan bera- da di ranah politik. Kalau tidak ada kader-kader Muhammadiyah di perpolitikan maka kita hanya akan menjadi penonton saja,” ka- tanya, seperti ditulis Antara. Makanya, ia mempersilakan kader-kader Pemuda Muhamma- diyah untuk terjun ke politik dan membebaskan untuk berafiliasi dengan partai politik apapun, ti- dak harus dengan Partai Amanat Nasional (PAN). ”Kalau mau bergabung dengan PAN silakan, dengan Partai Gol- kar, Gerindra, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejah- tera (PKS), PDI Perjuangan, dan lainnya, ‘monggo’ saja,” katanya. Yang jelas, kata dia, kader Pe- muda Muhammadiyah jangan sampai “merem” politik, bahkan antipolitik, sebab politik juga menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan gerakan kepemudaan. Aspek-aspek lainnya, kata dia, juga tidak kalah penting dari poli- tik, seperti ekonomi, apalagi ke- agamaan sebagai kader Muham- madiyah yang harus mampu menjadi pencerah di tengah-te- ngah masyarakat. ”Kami ingin anak-anak muda Muhammadiyah ini terasah dan terampil, termasuk dalam bidang keagamaan. Ya, didaulat jadi imam shalat harus bisa, jadi kha- tib jumat harus bisa, dan sebagai- nya,” katanya. Berkaitan dengan rapimda Pe- muda Muhammadiyah itu, ia me- ngatakan sebagai persiapan men- jelang musyawarah daerah (mus- da) yang salah satu agenda besar- nya adalah suksesi kepemimpinan periode mendatang.Rapimda itu diramaikan juga dengan lomba menghafal Alquran yang diikuti oleh sekitar 300 peserta dari kader dan pengurus Muhammadiyah, Aisyiyah, Pemuda Muhamma- diyah, hingga masyarakat umum. ”Ya, kami ingin mengingatkan kembali bahwa menghafal Alqur- an itu semudah tersenyum. Sela- ma ini kan seperti jadi ‘momok’, padahal ada metode yang sangat mudah untuk menghafal Alqur- an,” kata Jumai. (yud) PEMEKARAN Tokoh Masyarakat Usulkan Kabupaten Baru ORMAS Kader Muda Muhammadiyah Boleh Berpolitik SOSIALISASI — Anggota DPR Daerah Pemilihan Jakarta III Tantowi Yahya menyapa ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 12, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, saat mengadakan acara sosialisasi Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jumat (24/4). Senin, 27 APRIL 2015 2 POLITIK Suara Karya/Rully Ariefandi GUS DUR KECIL —Dua orang bocah mengamati patung KH Abdurahman Wahid di masa kanak-kanak yang terdapat di Taman Amir Hamzah, Jakarta, Minggu (26/4). Keberadaan patung Gus Dur kecil itu untuk menginspirasi kegemarannya membaca sekaligus mengenang jasanya sebagai Presiden kelima RI. Antara JAKARTA (Suara Karya): Un- tuk pertama kalinya wisma RI di Noumea, sebuah koloni Perancis di samudera Pasifik dicoret-coret (Vandalisme) yang diduga dilakukan oleh penduduk setempat terkait dengan rencana pemerintah Indonesia melakukan ekse- kusi mati pengedar Narkoba di antaranya Serge Atloui, seorang warga Perancis, da- lam waktu dekat ini. Mendengar informasi itu, Antara mengkonfirmasi ke- pada Konjen RI di Noumea, Widyarka Ryananta, via tele- pon, Minggu. Widyarka mem- benarkan informasi itu dan menceritakan kronologisnya. Pada Minggu pagi, 26 April 2015 terjadi aksi van- dalisme di tembok luar wis- ma konjen RI i Noumea, yang isinya : “ Indonesia bar- bar”, “Bebaskan Serge”, “In- donesia harus memberi grasi pada teman kita”, “Bebas- kan sesama bangsa kami”, “Hidup bangsa kami”, “Me- nentang hukuman mati”, kata Widyarka. Ia melanjutkan, dari pe- meriksaan CCTV di Wisma RI, aksi vandalisme dilaku- kan 2 orang antara jam 05.02 sd 05.15. Setelah dila- porkan pada pihak berwajib, sekitar pukul 11 Dubes Je- an-luc Faure mewakili Ko- misaris Tinggi Prancis di New Caledonia datang me- nemui Konjen Widyarka Ryananta di Wisma untuk menyampaikan sampaikan simpati atas kejadian van- dalisme itu. Faure juga su- dah hubungi polisi minta agar tingkatkan keamanan wisma dan kantor KJRI. Selain menyampaikan te- rima kasih, Konjen Widyar- ka juga mengemukakan pe- nyesalan agar aksi vandalis- me tidak terulang lagi di ma- sa mendatang. KjRI akan se- gera kirim Nota Diplomatik. Siang hari petugas dari kantor walikota Nounea su- dah mengecat kembali tem- bok wisma KJRI dan disak- sikan petugas polisi. (has) JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan kawasan Asia Afrika dengan memper- hatikan kondisi geopolitik dan geoekonomi. VANDALISME Wisma RI di Noumea Dicorat-coret
KILAS Kader Demokrat Ditantang SBY SURABAYA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mempersilakan kader-kader internal bersaing melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon ketua umum dalam Kongres III di Surabaya, 11-13 Mei 2015. ”Tentu bersaingnya secara sehat dan dipersilakan bagi ka- der yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum,” ujar Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Minggu. Menurut dia, semua kader memiliki hak sama asalkan memiliki persyaratan maju, seperti memiliki kartu anggo- ta, komitmen membesarkan partai, memiliki kredibilitas dan kepemimpinan, serta mendapat dukungan minimal 30 persen suara peserta kongres. ”Poin terakhir menjadi yang paling penting karena setiap calon harus memiliki minimal 30 persen suara dukungan. Kalau tak memenuhi berarti tidak bisa maju,” kata politisi yang juga menjabat Gubernur Jatim tersebut. (ant) Kualitas Pilkada MANADO—Pengawasan dalam proses pemilihan kepala dae- rah menjadi salah satu komponen penting dalam menentu- kan kualitas pelaksanaan pilkada, kata Wakil Gubernur Su- lawesi Utara Djauhary Kansil. ”Oleh karena itu, institusi pe- ngawas pilkada memilki peran penting dalam menjaga agar pilkada dilaksanakan dengan baik serta mengacu pada atur- an dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ka- tanya pada pelantikan sejumlah panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di provinsi setempat, di Manado, Sabtu (25/4) malam. Di samping itu, katanya, panwaslu secara aktif mem- berikan pemahaman bahwa pilkada adalah proses pembe- lajaran tentang karakter bangsa, pembelajaran menuju masyarakat yang bermartabat, dan dasar sekaligus gam- baran dari proses pemerintahan pada masa yang akan da- tang. Ia mengharapkan panwaslu juga memberikan pence- rahan kepada berbagai komponen masyarakat di daerah, agar pilkada bebas dari praktik politik yang dapat meme- cah belah persatuan dan kesatuan. (ant) “Kita akan segera berangkat ke Jakarta dan pekan depan adalah waktu yang tepat untuk menye- rahkan lima poin penting yang di- inginkan Partai Golkar saat ini,” kata Syahrul saat Apel Siaga Par- tai Golkar di Lapangan Karebosi Makassar, Sabtu, seperti ditulis Antara. Dia mengungkapkan, li- ma hal yang menjadi perhatian, yakni menolak segala bentuk campur tangan suprastruktur ter- hadap dinamika internal partai yang terjadi saat ini. Mengajak seluruh kader partai untuk kembali mengejawantah- kan prinsip dasar doktrin Karya Kekaryaan dan Ikrar Panca Bakti, menolak segala bentuk provokasi terhadap sesama kader yang dila- kukan pusat. Meminta pimpinan pusat un- tuk menemukan solusi cerdas se- hingga dapat memberi kewenang- an pengurus daerah untuk mem- proses dan menetapkan kader di pilkada. Meminta kepada pimpin- an pusat agar rekomendasi dike- luarkan tidak bertentangan de- ngan nama pasangan calon yang telah di proses oleh daerah secara bertahap. “Inilah lima hal penting yang ingin kita sampaikan pada ke- pengurusan DPP,” kata Rahman- sya Ketua Panitia Apel Siaga Par- tai Golkar ketika memperlihatkan sejumlah dokumen yang menjadi maklumat dari pengurus Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sul- sel, Syahrul Yasin Limpo saat apel akbar tersebut memberikan sema- ngat dan motivasi kepada ribuan kader untuk terus bersabar dan tetap bersemangat membesarkan partai. “Saya harapkan kader tetap kuat dan terus bersemangat,” ucap Syahrul dalam orasinya di atas penggung sambil menancap- kan Kapak ke batang kayu seba- gai simbol keteguhan hati para kader Golkar yang legal. (has) INTERNAL GOLKAR DPD-DPDTolakIntervensiSuprastruktur JAKARTA (Suara Karya): Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Endang Wihdaningtyas, menilai pe- ngawasan partisipatif untuk pelaksanaan pemilihan gu- bernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2015 itu penting, karena itu penga- wasan itu harus dikembang- kan. ”Pelibatan semua pe- mangku kepentingan, bah- kan masyarakat luas, dalam mengawasi setiap tahapan akan membuat pengawasan semakin efektif,” katanya pada sosialisasi tatap muka dengan para pemangku ke- pentingan untuk pengawas- an Pilkada 2015 di aula kan- tor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat. Sosialisasi tatap muka diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swa- daya masyarakat, elemen kepemudaan, kaum profe- sional, mahasiswa, dan war- tawan dari berbagai media di daerah ini. Hadir pula utus- an dari partai politik. Endang mengatakan, kendati struktur pengawas pemilu saat ini telah men- jangkau hingga ke tempat pemungutan suara, tetap saja itu belum dapat men- jangkau semua titik potensi pelanggaran pemilu yang sa- ngat luas dan melibatkan banyak pihak, dan dengan beragam modus. Karena itu, lanjut En- dang seperti ditulis Antara, Bawaslu RI didukung Ba- waslu provinsi gencar mela- kukan sosialisasi kepada se- genap komponen masyara- kat tentang tata cara penga- wasan, pelaporan, dan tin- dak lanjut penanganan du- gaan pelanggaran. ”Secara kelembagaan memang Bawaslu RI dan ja- jaran di bawahnya bertang- gung jawab. Tapi dengan se- makin banyaknya mata me- mandang dan memperhati- kan proses pemilu, maka kandidat dan timnya akan mawas diri,” katanya. Bawaslu dan Panwas, lanjutnya, berperan dalam upaya pencegahan dan pe- nindakan pelanggaran. Pe- ngawasan partisipatif pen- ting dikembangkan sebagai upaya pencegahan atas ke- cenderungan melanggar. ”Harapan kami, semua pihak yang mengikuti sosia- lisasi saat ini menjadi mitra strategis Bawaslu dan jajar- annya dalam mengawasi ja- lannya pemilihan. Anda se- mua jadi agen pengawas pe- milu, niscaya pemilu sema- kin berkualitas,” katanya. Di tempat terpisah juga digelar workhsop pelatihan pengawasan dan penangan- an laporan pelanggaran pe- milihan, dan workshop pela- tihan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn Ma- londa, menjelaskan sosiali- sasi dan workshop ini meru- pakan rangkaian kegiatan serupa yang dilakukan Ba- waslu RI pada 100 titik selu- ruh Indonesia, pada daerah yang melaksanakan pemilih- an gubernur, bupati dan walikota, Desember tahun ini. (den) PENGAWASAN PILKADA Libatkan Masyarakat Biar Effektif JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan tawaran kepa- da partai politik yang terga- bung dalam Koalisi Merah Putih untuk menduduki ja- batan menteri. ”Belum ada tawaran. Ta- pi kami tidak mau berandai- andai, kami memilih berada di luar pemerintahan,” kata Fadli Zon saat ditemui usai memberikan pengarahan pada temu dan konsolidasi kader Gerindra di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Teng- gara Barat (NTB), Sabtu, se- perti ditulis Antara. Hingga saat ini, kata dia, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) lebih memilih di luar pemerintahan, tapi kalau me- lihat dinamika politik yang ada dan pemerintah membu- tuhkan peran serta KMP, ten- tu harus melalui mekanisme. ”Saya kira harus dipu- tuskan bersama-sama kalau pemerintah ingin KMP ma- suk dalam jajaran kabinet,” ujarnya. Fadli Zon juga mengakui bahwa dari hasil survei, ma- syarakat menginginkan agar KMP masuk dalam jajaran pemerintahan jika Presiden Joko Widodo, benar-benar melakukan pergantian Ka- binet Kerja. ”Tapi kami harus melihat dulu seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai. Saat ini pemerintah punya kendali, mereka butuh atau tidak, belum ada kepastian,” ucap Wakil Ketua DPR RI ini. Menurut dia, sejak awal pemilihan anggota Kabinet Kerja, banyak orang yang ti- dak berada tepat pada tem- patnya dan bukan terbaik di bidangnya, sehingga sejak satu bulan pemerintahan, Presiden Joko Widodo seha- rusnya melakukan perom- bakan kabinet. Menteri yang paling diso- rot kinerjanya adalah bidang ekonomi yang tidak terlalu banyak kemajuan, bahkan dinilai mengalami kemun- duran. ”Kalau tidak ‘reshuffle’ kasihan nanti buang-buang waktu. Tentu untuk menilai siapa yang harus diganti, ta- nya saja kepada masyara- kat, tingkat kepuasan seper- ti apa, mana yang memang disukai dan tidak,” ucap Fa- dli Zon. (yud) RESAFEL KMP:TidakAdaTawaranMenteri JAKARTA (Suara Karya): Se- perti sudah diduga sebelum- nya, mantan Menteri Hu- kum dan HAM Yusril Ihza Mahendra kembali dipercaya untuk memimpin Partai Bu- lan Binang (PBB). Selain me- netapkan Yusril sebagai ke- tua umum PBB, Muktamar IV di Bogor juga menarget- kan bisa bersaing dalam Pe- milu 2019 mendatang. Yusril dipilih sebagai ke- tua umum PBB setelah raja dangdut Rhoma Irama tidak hadir untuk menyatakan ke- siapan dirinya bertarung un- tuk menjadi orang nomor sa- tu di partai yang mengklaim sebagai kelanjutan dari Par- tai Masyumi. “Karena Rhoma Irama ti- dak datang dalam penetap- an calon Ketum PBB yang membutuhkan pernyataan kesiapan dari yang bersang- kutan, maka pimpinan si- dang menyatakan bahwa Yusril terpilih sebagai ketua umum,” kata Mantan Ketua Umum PBB MS Kaban di Jakarta, Minggu. Sebelum menetapkan Yu- sril sebagai Ketua Umum PBB, kata Ka’ban, pimpinan sidang sudah memberi kesempatan kepada Rhoma Irama untuk hadir dalam sidang, dan menyatakan kesiapannya. Namun, lanjut Ka’ban, hingga batas waktu yang di- berikan habis, Raja Dangdut tersebut tidak datang untuk memberikan pernyataan ke- siapannya untuk dimajukan sebagai calon Ketua Umum PBB. Kaban yang kini menja- bat sebagai Ketua Majelis Syuro mengatakan, Yusril terpilih secara demokratis. Suara yang didapat juga me- nunjukkan Yusril terpilih menjadi Ketua Umum PBB. Sesuai Pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB, Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama ditetapkan sebagai calon ke- tua umum dalam Muktamar IV tersebut. Keduanya me- menuhi syarat karena me- raih dukungan 100 suara. Dari informasi yang dihim- pun Antara, jumlah suara yang didapat Yusril untuk ma- ju sebagai calon Ketum PBB adalah 386 suara sedangkan Rhoma 122 suara dan calon lainnya kurang dari 100 se- hingga tidak dapat melanjut- kan ke tahap berikutnya. Selain Rhoma dan Yusril, calon ketua umum PBB lain yang sudah mendeklarasi- kan diri adalah Jamaludin Karim, Amrullah Andi Ha- mid, Sahar L Hasan, dan Yu- sril Ihza Mahendra. Namun, saat perhitungan suara usai dan para bakal ca- lon Ketum dimintai komitmen dan pernyataan kesiapannya untuk dijadikan calon, Rhoma Irama tidak datang. “Saya ju- ga tidak tahu alasannya, yang jelas Rhoma berkali-kali su- dah menyatakan tidak maju jika Yusril juga mencalonkan diri. Namun ini kan pendu- kungnya saja yang semangat, dorong terus,” ujarnya. Sebelumnya, sidang ple- no yang membahas tata ter- tib serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang- ga (AD/ART) dalam Mukta- mar IV Partai Bulan Bintang (PBB) sempat tak sepakat atau deadlock. “Tidak ada titik temu ten- tang AD/ART terkait anggota kader dan teras,” kata Sekre- taris Bidang Media dan Pu- blikasi PBB Teddy Gusnaidi di Bogor, Jawa Barat, setelah rapat pleno tertutup itu di- skorsing, Minggu dini hari. Dari informasi yang di- himpun Antara, tertundanya kata sepakat dalam sidang pleno itu karena permasala- han dalam Pasal 12 AD/ART PBB tentang Syarat Pimpin- an Partai. (has) PARPOL Yusril Ketum PBB Lagi PLAKAT —Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menerima plakat kehormatan dari Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera usai tampil sebagai pembicara kunci pada diskusi “Menuju Manusia Indonesia yang Progresif” di Jakarta, Sabtu (25/4). Senin, 27 April 2015 3POLITIK JAKARTA (Suara Karya): De- wan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons positif ter- bitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebu- tuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Kebijakan tersebut telah sejalan dengan semangat penghematan anggaran ne- gara yang selama ini dipe- gang oleh pemerintahan Pre- siden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. “Terbitnya PMK 76/2015 tersebut justru bagus untuk membatasi jumlah kendara- an dinas yang dimiliki men- teri,” ujar anggota Badan Le- gislatif (Baleg) DPR dan Ko- misi XI DPR M Misbakhun di Jakarta, Minggu (26/4). Menurut politisi Partai Golkar itu, sebelum adanya peraturan tersebut, negara tidak memliki aturan ten- tang pembatasan jumlah mobil dinas Menteri. Bah- kan, ada kementerian yang mempunyai mobil dinas sampai delapan buah. Dengan adanya PMK 76/ 2015 ini, kata Misbakhun, maka pembatasan diberikan untuk kelas A, yakni seba- nyak maksimal dua kenda- raan. Dengan demikian, ma- ka akan terjadi penghemat- an dengan berlakunya per- aturan menkeu terbaru itu. “Ini yang perlu diapresia- si dari Menkeu sebagai peja- bat negara yang menjalan- kan fungsi dan tugasnya se- laku bendaharawan Nega- ra,” jelas Misbakhun. Ia menambahkan, kare- na selama ini tidak ada pem- batasan atas jumlah mobil dinas Menteri. “Jadi, sekali lagi, PMK tersebut harus ki- ta apresiasi sebagai langkah penghematan yang dilaku- kan Menke,” ujarnya. Misbakhun mengatakan, PMK 76/2015 itu akan men- jadi petunjuk teknis dari Menteri Keuangan untuk mengatur kendaraan bermo- tor roda empat. Hal ini, seba- gai mandat pelaksanaan atu- ran di bawah Peraturan Pre- siden No 28 Tahun 2015 ten- tang Kementerian Keuangan. Secara terpisah, Kemen- terian Keuangan (Kemen- keu) menepis tudingan mi- ring tentang Peraturan Men- teri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 yang mengatur standar mobil di- nas pejabat pemerintahan. Sebab, kebijakan itu bukan untuk bagi-bagi jatah mobil mewah ke para menteri tapi justru demi menerapkan aturan dan standardisasi. Juru Bicara Kemenkeu Arif Baharudin menyatakan, ada kesalahan persepsi da- lam melihat PMK Nomor 76/ PMK.06/2015 tentang ten- tang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Di- nas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Menurutnya, PMK itu bukan berarti setiap menteri otomatis mendapat- kan jatah dua mobil dinas. Arief menegaskan, Kemen- keu ingin ada standardisasi dan keseragaman dalam pen- gadaan mobil untuk pejabat di kementerian/lembaga. “Peraturan ini bukan dimak- sudkan untuk memberikan jatah kepada menteri dua mobil, namun untuk membe- rikan standar mobil jabatan kepada menteri dan pejabat lain yang belum diatur, se- hingga standar mobil jabatan untuk mobil dan pejabat lain tidak beragam,” kata Arif me- lalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4). (vas) PENGHEMATAN DPR Dukung Pembatasan Jumlah Mobil Dinas Istimewa Bawaslu RI didukung Bawaslu provinsi gencar melakukan sosial- isasi kepada se- genap komponen masyarakat tentang tata cara penga- wasan, pelaporan, dan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran. SEMARANG (Suara Karya): Untuk menghe- lat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Desember 2015 mendatang, masing-masing komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota, butuh dana sekitar Rp5 miliar khusus untuk biaya pemasang- an alat peraga kampanye (APK), termasuk mengampanyekan para calon. “Kami sudah memantau persiapan KPU di 21 kabupaten/kota. Lembaga penyeleng- gara pemilu ini dihadapkan pada persoalan anggaran pemasangan APK. Dalam aturan, KPU bertanggung jawab terhadap pema- sangan APK sebagai bentuk sosialisasi Pilkada dan calonnya. Namun dalam aturannya, hal itu tidak wajib. Sebatas menyesuaikan anggaran yang ada,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, di Semarang, pekan kemarin. Mantan Ketua PWI Jateng ini menge- mukakan, kebutuhan pemasangan APK per daerah berkisar antara Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar. Dana tersebut ditanggung KPUD dan APBD. Tapi jika tak mampu, tidak pasang alat peraga tidak salah. Namun akan jadi masalah, terkait sejauh mana kualitas Pilkada. Ia memberi contoh, kebutuhan angggaran Pilkada Kabupaten Blora Rp 22 miliar lebih. Padahala saat ini baru tersedia Rp 18 miliar. Berarti KPU setempat masih kekurangan anggaran. Persoalan lain yang mesti segera dicarikan solusi adalah kekosongan anggaran di Kabupaten Pekalongan. Karena anggaran yang sangat minim, akibatnya KPU Pekalongan belum bisa melaksanakan tahapan Pilkada. “Kondisi seperti ini, mesti segera dibuatkan payung hukum untuk pengalokasian anggaran. Untuk solusi cepatnya, bisa lewat dana hibah. Pusat atau provinsi masih memiliki dana,” jelasnya. Sementara itu, aparat kepolisian akan ditugaskan mengamankan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini sesuai standar pengamanan yang telah ditetap- kan. Setiap Polres/Polrestabes di 21 kabu- paten/ kota mulai menghitung kebutuhan personel yang bakal diterjunkan. Bukan hanya di TPS, aparat kepolisian juga mengamankan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan Pilkada, seperti kantor PPK dan KPU Kabupaten/kota. Kapolda Jateng, Irjen Pol Nur Ali, men- jelaskan sejak jauh hari kepolisian bersama intel di kabupaten/kota dan KPU telah berkoordinasi soal pengamanan. (K2) MUSYAWARAH DAERAH — Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menghadiri Musyawarah Daerah II DPD Partai Hanura Banten, Sabtu (25/4), di Serang. Istimewa JAKARTA (Suara Karya): Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo segera menyetor lima poin penting yang disepa- kati oleh 24 DPD II se-Sulawesi Selatan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. PILKADA SERENTAK Perlu Payung Hukum Pengalokasian Anggaran
Dengan pengakuan dunia pada akhir 1980- an, program Keluarga Berencana (KB) Indonesia berubah misinya menjadi pro- gram pemberdayaan dan pengembangan keluarga sejahtera. Dengan perubahan ini, tujuan program pun diperluas. Melalui kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI, awal 1990-an dikembangkan undang-undang yang mengatur pembangunan keluarga sejahtera di Indonesia. Berdasarkan UU ini, pemerintah menjaga kesetiaan para peserta KB dan sekali- gus membangun keluar- ga sejahtera. T ugas perluasan itu diru- muskan melalui berbagai diskusi tokoh-tokoh pen- ting dari seluruh Tanah Air, dilengkapi penelitian yang dila- kukan oleh berbagai perguruan tinggi. Hasil diskusi dan pene- litian itu dibahas oleh para gu- ru besar dari berbagai perguru- an tinggi. Hasilnya diserahkan kepada DPR-RI dan melalui proses diskusi yang sangat simpatik akhirnya dituangkan dan disahkan sebagai UU No- mor 10 Tahun 1992 yang men- jadi dasar upaya pemberdaya- an keluarga menuju pengem- bangan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Momentum dikeluarkannya UU ini sungguh sangat strate- gis karena pada 1994 digelar Konferensi Kependudukan Du- nia di Mesir. UU ini semangat- nya ikut mewarnai konferensi dunia yang dipersiapkan mela- lui berbagai pertemuan sejak awal 1990-an. Sejak UU itu di- keluarkan, tahun 1993 dide- klarasikan oleh Presiden RI bahwa tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Tanggal ini diambil dari mo- ment kembalinya keluarga In- donesia dari pengungsian untuk perjuangan kemerdeka- an, 29 Juni 1949. Sungguh, suatu peristiwa unik karena waktu itu para keluarga diung- sikan agar para suami dan anak-anak dewasa dapat ber- juang mempertahankan ke- merdekaan RI. Dan, pada hari itu secara resmi kembali ke ru- mah masing-masing berkum- pul dengan seluruh keluarga- nya. Dengan diresmikannya Harganas itu, para petugas lapangan KB (PLKB) dialih- tugaskan tidak saja menjadi penggerak program KB secara sempit yang menawarkan kon- trasepsi sebagai awal sarana membangun keluarga. Tetapi, juga membawakan pesan dan semangat untuk memperkuat delapan fungsi keluarga agar setiap keluarga bisa diangkat dan diantar menjadi keluarga sejahtera. Kedelapan fungsi keluarga itu, menurut UU No 10/1992 adalah fungsi keagamaan, bu- daya, cinta kasih, kesehatan dan KB, pendidikan, wirausa- ha, dan lingkungan. Para PLKB diharapkan tidak saja menje- laskan ke-8 fungsi keluarga itu saja, tetapi memberikan con- toh, utamanya kepada keluar- ga prasejahtera (keluarga yang belum bisa memenuhi kebu- tuhan dasarnya yang paling minim), bagaimana memperku- at fungsi-fungsi yang dibutuh- kan untuk menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Pedataan keluarga oleh pa- ra PLKB di seluruh Indonesia mengejutkan tidak saja bagi pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Ternyata, keluarga prasejahtera dan ke- luarga sejahtera I yang tidak selalu miskin, tetapi dengan mudah jatuh miskin, tidak saja ada di daerah pinggiran, tetapi juga masih banyak yang ada di antara rumah-rumah mewah di 0perkotaan. Tatkala Presiden ingin mempercepat pengentasan kemiskinan tahun 1993 de- ngan mengeluarkan Inpres De- sa Tertinggal, dan mengem- bangkan program untuk para keluarga di 20.000 desa ter- tinggal, Presiden terkejut de- ngan masih banyaknya keluar- ga miskin di desa-desa yang ti- dak tertinggal. Pak Harto pun memerintahkan BKKBN meng- gelar program pembangunan keluarga sejahtera melalui In- pres, 11 Maret 1996. Secara serempak BKKBN mengadakan pendataan kelu- arga, disusul dengan pemetaan keluarga di seluruh Indonesia. Secara langsung dikembang- kan program sistematis terkait pemberian petunjuk kepada seluruh masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi mengem- bangkan keluarga sejahtera. Program pemerintah ini disatu- kan menjadi gerakan masyara- kat di mana masyarakat diun- dang untuk ikut menangani pemberdayaan keluarga secara mandiri. Di mana-mana diada- kan ‘lelang’ mengundang ma- syarakat memperbaiki tempat tinggal keluarga prasejahtera yang dipandang tidak layak huni. Ada gerakan ‘Aladin’, alias perbaikan ‘atap, lantai dan din- ding’ untuk membantu keluar- ga prasejahtera agar atap ru- mahnya tidak bocor lagi, lan- tainya tidak dari tanah dan dindingnya diberikan lubang untuk jendela agar suasana ru- mahnya lebih sehat. Gerakan Aladin berjalan lancar karena mudah dikerjakan dan biaya- nya tidak mahal secara gotong- royong. Lebih lanjut, PLKB di- ajak memperkenalka gerakan ‘Pelaju’, yaitu anjuran kepada para petani untuk mengerja- kan kebun dan sawahnya seca- ra efisien dengan melakukan pertanian dengan sistem ‘petik, olah jual dan untung’. Artinya, seluruh hasil pro- duknya tidak hanya dipetik dan langsung dijual, tetapi dio- lah untuk mendapatkan nilai tambah yang menguntungkan. Melalui petunjuk Presiden, ge- rakan Pelaju dengan motor Departemen Pertanian dan De- partemen Koperasi memutus- kan untuk mengadakan per- ingatan hari-hari besar, per- ingatan ulang tahun bersama dalam wadah ‘Pertasikencana’, Pertanian, Koperasi dan Ke- luarga Berencana. Keterpaduan itu membuat para PLKB menganjurkan ke- pada keluarga prasejahtera di- permudah karena rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan Ko- perasi bekerja sama memba- ngun bidang pertanian dan usaha mikro melalui kegiatan koperasi. Oleh karena itulah, kemudian diperkenalkan ada- nya kegiatan gerakan sadar menabung atau Takesra (Ta- bungan Keluarga Sejahtera) de- ngan pemberian buku tabung- an melalui Bank BNI yang sudah diisi dengan uang sebe- sar satu dolar atau equivalen dengan nilai Rp 2.000,- Sekitar 13,6 juta keluarga prasejahtera tersebut kmudian diajak menambah tabungan- nya. Caranya, mereka boleh meminjam uang dari bank dengan nilai 10 kali tabungan- nya, disebut Kukesra. Sekitar 10,3 juta keluarga prasejahtera telah memanfaatkan kredit itu sempai akhirnya tidak dilan- jutkan lagi. PLKB masa lalu telah menjadi pelopor pember- dayaan keluarga sejahtera di Indonesia. *** Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri. Oleh Haryono Suyono Teknologi Tepat Guna (TTG) telah lama diya- kini sebagai teknologi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. TTG biasanya dipakai sebagai istilah untuk teknologi yang tidak ter- lalu mahal, tidak perlu perawatan yang rumit, dikenal ramah lingkung- an dan dapat diman- faatkan oleh masyarakat secara mudah, murah serta menghasilkan nilai tambah (added value) dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup. T TG meliputi teknologi yang bisa membantu pro- ses pengolahan makanan (seperti mesin sortasi buah, pengering produk pertanian); pengemasan produk (seperti pengemas bubuk, pasta, tablet ataupun cairan); serta teknolo- gi tepat guna industri, teruta- ma usaha kecil menengah (UKM). Penemuan-penemuan baru mengenai TTG cukup pesat, baik yang ditemukan oleh ma- syarakat, dunia usaha, pergu- ruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah maupun swasta. Namun, sayangnya, pe- manfaatan TTG masih belum dirasakan masyarakat di dae- rah pedesaan. Masyarakat be- lum dapat mengakses secara optimal temuan-temuan terse- but untuk dapat diambil man- faatnya. Padahal, daerah pede- saan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ber- limpah untuk diberdayakan se- cara maksimal. Di sisi lain, ke- butuhan terhadap inovasi tek- nologi sudah sangat mendesak. Bagi kalangan UKM pun, penguasaan teknologi mutlak diperlukan. Ini berkaitan de- ngan persaingan usaha yang semakin ketat memasuki era pasar bebas, khususnya dari segi mutu, proses produksi dan pemasaran. Kebanyakan peng- usaha UKM, petani, nelayan dan masyarakat pengguna lain- nya ketika dihadapkan pada hal-hal yang berbau teknologi seringkali merasa alergi akibat ketidakberdayaan mereka men- gadopsi teknologi yang ditawar- kan. Ini antara lain disebabkan kurangnya informasi tentang pentingnya manfaat teknologi untuk mendukung usaha me- reka. Gaung teknologi tepat guna yang belum dirasakan selama ini oleh masyarakat pedesaan karena minimnya dukungan pemerintah untuk menstimula- si masyarakat, baik dari sisi pendanaan maupun teknologi. Akibatnya, potensi-potensi yang semestinya bisa diman- faatkan masyarakat pedesaan, menjadi hilang dan tidak ter- gali. Semestinya pemerintah da- pat memfasilitasi masyarakat pedesaan, dengan pembangun- an infrastruktur seperti jalan dan bangunan pabrik, yang te- rencana secara sistematis, agar masyarakat terdorong untuk menggalakkan teknologi tepat guna. Langkah yang dapat di- lakukan pemerintah, antara la- in dengan mengalokasikan anggaran khusus, untuk mem- bangkitkan industri-industri berbasis TTG. Ironisnya, yang selama ini lebih banyak berper- an aktif dan menjadi perintis adalah bangsa asing, seperti Jepang yang membantu dalam bentuk grant ke sejumlah dae- rah guna pemanfaatan TTG ini. Padahal, jauh sebelum di- laksanakannya era otonomi daerah tahun 2001, Kementeri- an Pertanian (dulu Departemen Pertanian) sejak 1994 telah mendesentralisasikan kegiatan pengkajian di daerah melalui pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tujuan utamanya, untuk mem- percepat transfer teknologi dari lembaga penelitian ke penggu- na (petani) melalui perakitan teknologi spesifik lokasi. Pe- merintah daerah pun secara in- tensif dapat memanfaatkan BPTP untuk mendukung pelak- sanaan pembangunan pertani- an di daerah, sehingga program pengkajian dan diseminasi di- selaraskan dengan kebutuhan stakeholder dan praktisi agri- bisnis, termasuk petani di dae- rah. Lembaga riset di Indonesia harus lebih dimaksimalkan lagi dalam memberikan dukungan teknologi. Balai Besar Pengem- bangan Teknologi Tepat Guna (BBP-TTG) yang secara formal menyandang nama ”teknologi tepat guna” sejak 1986, mes- tinya diposisikan, tidak hanya sebagai pendukung, tapi juga pioner perambah jalan menuju masyarakat sejahtera. Keber- adaan balai ini seharusnya mampu memberikan dukung- an konkret dan konsisten kepa- da masyarakat, pengusaha ke- cil, menengah dan koperasi dengan mengoptimalkan sum- ber daya yang dimiliki. Belajar dari sejumlah nega- ra seperti di Eropa Timur dan Jerman Utara, mereka sudah mengembangkan desa mandiri dengan konsep Eco-House. Yakni, suatu konsep desa man- diri yang menyeimbangkan an- tara ketersediaan infrastruk- tur, kesempatan kerja, pendi- dikan, kesehatan, dan ling- kungan berimbang. Bagaimana di Indonesia? Desa Mandiri yang pernah di- canangkan Presiden, beberapa waktu lalu, kini hampir tak ter- dengar kabarnya. Meski, ragam peraturan di antaranya, Inpres telah terbit untuk mengatur Penerapan dan Pengembangan TTG, namun proses percepatan pemulihan ekonomi nasional serta peningkatan kemajuan pedesaan dalam menghadapi era persaingan global yang di- usung dalam konsideran In- pres tersebut tak jua mendo- rong percepatan pembangunan pedesaan melalui pengembang- an TTG. Padahal dalam Inpres terse- but diinstruksikan kepada mendagri, menteri terkait, Ke- pala Bapenas serta gubernur dan bupati/walikota se-Indone- sia untuk melaksanakan pem- berdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan TTG sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk men- dorong, meningkatkan, dan mengembangkan perekonomi- an masyarakat, memeratakan pembangunan dan mengentas- kan kemiskinan serta pengem- bangan wilayah. Namun tampaknya Inpres tersebut tak bernasib baik. Ter- bukti, hingga kini pengem- bangan TTG belum banyak di- rasakan masyarakat pedesaan dalam upaya pengembangan dan pemerataan ekonomi. Pa- dahal, pemerintah sebenarnya melalui konsep desa mandiri yang dikembangkan pemerin- tah bisa diprioritaskan penggu- naan teknologi tepat guna ber- basis masyarakat pedesaan. Untuk itu, diperlukan usaha pemberdayaan masyarakat da- lam rangka memberikan akses kepada masyarakat guna mem- peroleh informasi tentang TTG sehingga masyarakat mempu- nyai kemampuan memecahkan masalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produknya secara eko- nomi. *** Penulis adalah alumnus Pascasarjana Fakultas Ekologi Manusia IPB, penerima Anugerah Penulis Muda 2009 Kementan RI. KETIDAKPUASAN publik pada kinerja peme- rintah di bidang ekonomi dan hukum sudah terkonfirmasi. Survei Poltracking pada rentang waktu 23-31 Maret 2015 menyebutkan bahwa 48,5 persen publik menyatakan tidak puas pada kinerja pemerintah. Di bidang ekonomi, publik tidak puas karena melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM. Sekitar 52,2 persen publik kurang puas, dan 14,4 persen publik sangat tidak puas. Publik juga menyatakan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah di bidang hukum. Selain alasan masih maraknya praktik korupsi, publik kecewa karena disharmoni antara KPK dan Polri kembali terulang. Masyarakat perko- taan juga kecewa karena merasa sektor kea- manan tidak dikelola dengan baik, yang ditandai dengan maraknya aksi begal dan per- ampokan. Pernyataan ketidakpuasan publik ini men- jadi faktor yang memperkuat dorongan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet. Muara dari beragam persoalan yang dihadapi pemerinta- han Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla hari- hari ini adalah perubahan kebijakan mengenai subsidi energi. Pada paruh kedua November 2014, Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah itu, Pemerintah menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar. Dengan begitu, naik turun- nya harga BBM tidak lagi ditentukan pemerin- tah, melainkan mekanisme pasar. Perubahan kebijakan seperti ini tidak hanya memengaruhi harga BBM, tetapi juga harga aneka komoditas kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Pemerintah rupanya tidak men- gantisipasi dampak perubahan ini. Ketika pub- lik mengeluhkan lonjakan harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan, pemerintah sama sekali tidak bisa memberi solusi. Ketidakberdayaan pemerintah itulah yang membuat publik tidak puas pada kinerja pemerintahan sekarang ini. Para menteri ekonomi di Kabinet Kerja rupanya tidak bisa segera melakukan penye- suaian ritme kerja menyusul perubahan kebi- jakan subsidi energi itu. Sebelumnya, ketika harga BBM bersubsidi dipatok dengan angka tetap oleh pemerintah sebagai regulator, semua dampaknya predictable. Persolan men- jadi lain ketika harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga bisa berubah kapan saja. Tentu saja dampaknya menjadi sulit dikalkulasi. Masalahnya adalah harga BBM yang fluk- tuatif itu selalu memberi dampak pada harga komoditas kebutuhan pokok. Perubahan- perubahan yang cepat itu boleh jadi membuat para menteri ekonomi gelagapan, sehingga masalah pengendalian harga komoditas bahan pokok tidak ditangani dengan efektif. Karena itu, jelas bahwa ada urgensi untuk melakukan reshuffle kabinet. Presiden tam- paknya perlu memperkuat tim ekonomi di kabi- net. Sejalan dengan perubahan kebijakan harga BBM itu, tim ekonomi harus ber- kemampuan melakukan monitoring harga dari hari ke hari. Ini sebenarnya bukan pekerjaan baru. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto secara konsisten melakukan monitoring harga aneka komoditas kebutuhan pokok. Di sidang kabinet bidang ekonomi, para menteri tidak hanya membahas proyek-proyek besar. Mereka harus siap menjawab pertanyaan Presiden Soeharto seputar harga beras, cabai, tomat atau bawang. Demi kenyamanan seluruh rakyat, Presiden Jokowi sebaiknya juga selalu peduli pada isu tentang harga kebutuhan pokok. Hal itu bisa dilakukan oleh sebuah tim ekonomi di kabinet bekerja sama dengan semua pemerin- tahan provinsi. Tim seperti itu amat terasa urgensinya karena harga aneka komoditas kebutuhan pokok pun akan berubah-ubah dengan cepat mengikuti perubahan harga BBM. Otomatis dampak perubahan itu harus direspons dengan cepat pula oleh pemerintah sebagai regulator, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Di tengah perubahan cepat, Pemerintah harus hadir di pasar untuk menstimulisasi harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau rakyat kebanyakan. Itulah pekerjaan besar yang harus selalu diantisipasi pemerintah pusat maupun pemerin- tah daerah di semua provinsi. Konsekuensinya, harus ada koordinasi berkesinambungan antara tim ekonomi di Kabinet Kerja dengan semua pemerintahan provinsi.*** Jawab Kekecewaan Publik dengan Reshuffle Kabinet EDITORIAL Membumikan Teknologi Karakter Pedesaan Oleh Siti Nuryati Dalam melaksanakan tugas jurnalistik wartawan Suara Karya dilengkapi kartu pers dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun kepada siapa pun dengan alasan apa pun Artikel /tulisan dan surat pembaca yang dikirim ke Redaksi harus ditandatangani dan disertai foto kopi identitas diri. Redaksi memprioritaskan pemuatan artikel/tulisan yang dikirim bersama disket atau dikirim melalui e-mail: redaksisk@yahoo.com. DITERBITKAN OLEH : PT. SUARA RAKYAT MEMBANGUN SURAT IZIN : KEPUTUSAN MENPEN NOMOR 070/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986, TANGGAL 1 MARET 1986. Penasihat: Aburizal Bakrie, M. Jusuf Kalla, Akbar Tandjung. Wakil Pemimpin Umum: Tantowi Yahya. Wakil Pemimpin Redaksi : Atal S Depari. Redaktur Pelaksana: Djunaedi Tjunti Agus. Wakil Redaktur Pelaksana: Asep Yayat, Victor A Simandjuntak., Marcyanus Donny Dihyen Dewan Redaksi: Lalu Mara Satriawangsa (Ketua), Atal S Depari, Kodrat Wahyu Dewanto, Djunaedi Tjunti Agus, Asep Yayat, Victor A Simandjuntak. Kepala Badan Litbang dan Pengembangan Usaha: Tiara Tohir. Redaktur Senior: Bambang Soesatyo. Redaktur: Sabpri Piliang, AAGDWA Ariwangsa, B Pudja Rukmana, Dwi Putro Agus Asianto, Kentos Reza Artoko, Yudhiarma, Jimmy Ratu Radjah, H Singgih Budi Setiawan , Andry Bey Rosmanto, Wakil Redaktur: Devita Dahlia, Laksito Adi Darmono, Yon Parjiyono, Syamsudin Walad, Agus Haryanto, Indra D Himrat, Budi Seno P Santo, Rully Ariefandi, Wem Fauzi, Tri Wahyuni, Feber Sianturi, Hanif Sobari, Nefan Kristiono. Staf Redaksi: Lerman Sipayung, Ami Herman, Abdul Choir, Mohamad Guntur S, Nunun Nurbaiti, Joko Sriyono, Wilmar Pasaribu, Sadono Priyo, Silli Mela Novi, Syamsuri S, Muhamad Kardeni, Andira, Sugandi, Hedi Suryono, Kartoyo DS, Tri Handayani, Bayu Legianto, Azhari Nasution, Markon Piliang. Kontributor: Agus Dinar (Bandung), Wahyudi HR, Pudyo Saptono (Semarang), Bambang Sugiarto (Yogyakarta), Endang Kusumastuti (Solo), Manahan Tampubolon (Medan), Adrizas (Pekanbaru), Chairul Ishar Wisnu (Serang), Hedi Suhaedi (Sukabumi), Tarwono (Bogor), Windrarto (Depok), Yacob Nauly (Sorong), Bonne Pukan (Kupang), Darwis Kusi (Makassar), Kusyana (Indramayu), Dina Kristina (Bandar Lampung), Muhajir (Bekasi). Tim Penyunting Bahasa: Wahiduddin (Wakil Kepala Bagian). Kabag Pracetak: Kusyanto. Wakil Kabag Pracetak: Budi Pitoyo, Staf Pracetak : Sugiyo, Suharno G, Sugeng Pramono, Chotimah, Pramuji, Harno Staf SK Online: Ari Wibowo, Elma Efly, Atim. Wakil Pemimpin Perusahaan: Ph Ateng Winarno. Pemasaran & Iklan: Manaek Sinaga. Sirkulasi dan distribusi: St N Haryaka, Keuangan: Chairul Wahid. Alamat Redaksi & Tata Usaha: Jalan Bangka Raya No. 2, Kebayoran Baru Jakarta 12720, Telp: 7191352 dan 7192656, Faksimil: 71790746. Bagian Iklan: Telp: 7182270/71, Faksimil: 7182271 Pengaduan Dan Permintaan Langganan: Telp: 7192656 - 7191352. Tarif Iklan: Hitam Putih: Umum Rp 43.000,- Duka Cita: dari Keluarga Rp 32.000,- dari Perusahaan Rp 36.000,- Khusus 1 kolom X 100 mm Rp 36.000,-(per mmk), Mini: Rp 36.000,-/baris Warna: 1 warna spot harga Rp 45.000,- 2 warna spot harga Rp. 49.000,- Separasi warna (full colour) Rp. 60.000,- Halaman I Rp 135.000,- (per mmk). Tarif iklan belum termasuk PPN 10 persen Bank Mandiri Kebayoran Baru No126-0074000349. Giro Pos No 12745. ISSN 0215-3130 – Isi di luar tanggung jawab percetakan Enka Parahiyangan MEA dan Dorongan untuk Jadi Pengusaha B erdasarkan data Kemente- rian Koperasi dan UKM, lebih dari 114 juta masya- rakat Indonesia menggantungkan hidup dari UKM. Maka, penguatan sektor ini menjadi prioritas dalam meng- hadapi MEA 2015. Apalagi, per- tumbuhan sektor UKM memberi- kan kontribusi terbesar untuk nilai investasi. Dari total investasi Rp 1.065 triliun, sebanyak Rp 517 triliun di antaranya disumbang oleh sektor koperasi dan UKM. Jangan sampai saat implemen- tasi pasar bebas Asia Tenggara (MEA) nanti, kita babak belur di- serbu usahawan muda dari nega- ra lain di Asia. Jangan-jangan eksekutif di perusahaan besar pun nanti akan memilih mereka dari luar yang dinilai handal karena kita tak punya generasi pengusaha muda yang mumpuni. Oleh sebab itu, bangkitkan se- gera gairah usaha. Jangan sam- pai kita malah terus jadi negara sasaran konsumsi mereka. Dunia usaha kita harus siap bersaing dan kompetitif dengan pengusaha lain. Termasuk para pengusaha UKM pun perlu memperbesar skala usahanya. Ada baiknya pe- merintah terus mendorong kaum muda menjadi wirausaha, tak ha- nya puas menjadi pegawai. Ratmi Utami Muara Angke Jakarta Barat Penurunan Bunga Bank untuk UKM S aat ini suku bunga UKM ter- golong relatif masih tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan insentif bunga kepada UKM agar bisa berkem- bang, khususnya dalam meng- hadapi MEA. Perbankan mungkin bisa me- nurunkan suku bunga. Meskipun kita maklum, saat ini bank berhi- tung risiko yang masih besar. Ada baiknya bunga untuk UKM, khusus untuk yang menga- jukan kredit di bawah Rp 20 juta, misalnya, tidak terlalu tinggi. Kalau bunga bank terlalu ting- gi, UKM kemungkinan tidak akan mau berspekulasi karena tak sesuai dengan skala usahanya. Apalagi, konon, di luar Jawa, bunga kredit UKM disebut-sebut ada yang sampai 40 persen. Ini jelas sangat-sangat keterlaluan! Hal ini terjadi ditengarai kare- na adanya perang bunga deposito antarbank yang membuat biaya bank menjadi tinggi. Memang, bunga deposito pun minim risiko, tidak seperti bunga dunia usaha. Namun, apa jadinya kalau dikondisikan begini terus? Kaum muda bisa-bisa enggan membuka usaha! Kania S Tebet Timur Jakarta Selatan Senin, 27 April 2015 4 EDITORIALOPINI PLKB Aktif Kembangkan Posdaya DARI PEMBACA ADV
”Pergerakan sideways masih dimungkinkan jika aksi beli dan jual masih sama kuatnya,” kata Reza Priyambada, Head of Re- search dari NH Korindo Securities Indonesia (NHKSI), di Jakarta, Minggu (26/4). Dalam konteks seperti itu, dia melihat, perlu ada dukungan dari sentimen global agar kinerja indeks dapat terangkat. ”Diharapkan laju bursa saham global dapat mem- berikan sentimen positif sehingga dapat membalikan posisi IHSG ke zona hijau,” kata Reza. Dia memperkirakan, pada per- dagangan Senin (27/4) IHSG akan berada pada rentang batas bawah (support) 5.400-5.417 poin. Hingga penutupan perdagang- an Jumat (24/5) akhir pekan lalu, IHSG terpantau turun sebesar 0,85 poin (0,02 persen) menjadi 5.435,35. Dikatakan Reza, pergerakan IH SG sempat berada di area target batas atas (resisten) yaitu 5.448- 5.468 poin dan juga sempat di area target support (5.411-5.426 poin) dan mampu ditutup di atas area tersebut. Tapi, lanjut dia, aksi jual masih terjadi sehingga menyebabkan in- deks belum dapat keluar dari zona merahnya. Di sisi lain, mulai ada- nya aksi beli mencoba menahan pelemahan indeks lebih lanjut. Beberapa saham yang bisa dijadikan pertimbangan, seperti, UNTR bisa trading buy selama bertahan di atas harga Rp23.025 per unit saham, diikuti oleh LPCK dengan trading buy selama berta- han di atas Rp12.075 per unit saham, lalu BMTR trading buy selama bergerak di atas Rp1.610 per unit saham. Selanjutnya, INTP buy on weak- ness jika bergerak di bawah Rp23.175 per unit saham, diikuti MDLN trading buy selama berta- han di atas Rp560 dan SILO trad- ing sell jika Rp13.950 per unit saham gagal bertahan. Reza menambahkan, sepanjang perdagangan pekan depan, IHSG akan bergerak di batas atas (resisten) 5.455-5.478 poin. Menurut dia, ekspektasi akan adanya pelemahan dapat ditepis indeks meski hanya naik tipis. Namun, cukup mampu menahan indeks dari pelemahan lebih lanjut. (ags) JAKARTA ( S u a r a Karya): PT B a n k M a n d i r i (Persero) Tbk me- nargetkan m e l a k u - kan pena- w a r a n s a h a m t e r b a t a s ( r i g h t s issue) paling lambat pada 2018 guna meningkatkan kinerja bisnis, khususnya pertumbuhan kredit. ”Pada tahun 2011, kami rights issue sekitar Rp12 triliun, seka- rang harusnya lebih besar, ya, se- kitar Rp20 triliun. Akan tetapi, ya, itu bergantung pada pemerintah,” kata Direktur Utama Mandiri Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, akhir pekan lalu. Jika aksi korporasi dengan skema rights issue sebesar Rp20 triliun, pemerintah perlu menyun- tikkan modal sekitar Rp12 triliun kepada Bank Mandiri. Diperkirakan Budi, kebutuhan pembiayaan kredit untuk infra- struktur yang saat ini digenjot oleh pemerintahan Jokowi belum ter- lalu besar realisasinya. ”Kondisi CAR (rasio kecukupan modal) Mandiri masih cukup, ke- cuali nanti jika ada ekspansi kredit yang lebih besar, tahun depan dil- ihat lagi,” kata Budi. Saat ini, kata dia, rasio kecu- kupan modal (capital adiquacy ratio/CAR) Bank Mandiri menca- pai 17,87 persen pada Kuartal I/2015, atau meningkat dari sebe- lumnya 16,15 persen pada periode yang sama tahun lalu. ”Akan tetapi, jika pemerintah berkeinginan tahun depan tambah (modal) lagi, ya, kami senang saja,” kata Budi. Pada tahun 2011, rights issue Bank Mandiri berhasil mer- aup dana Rp11,68 triliun. Harga saham rights issue bank pelat merah saat itu ditetapkan sebesar Rp5.000,00 per saham. Pelepasan 2,336 miliar saham baru saat itu bertujuan menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan 2014. Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana per- seroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis un- tuk menjadi pemain utama dalam retail payment, pembiayaan retail dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen wholesale. Pasca-rights issue porsi kepe- milikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 60 persen dari saat sebesar 66,73 persen, semen- tara saham publik menjadi 40 persen. Laba Bersih Di soal kinerja keuangan, Bank Mandiri mencatak laba bersih pada kuartal I/2015 hanya tum- buh 4,3 persen atau turun diband- ingkan kuartal I/2014 yang tum- buh 14,5 persen. Secara nominal, laba bersih Mandiri tumbuh dari Rp4,9 triliun pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp5,1 triliun. ”Salah satu penyebab tu- runnya laba yakni beban bunga yang meningkat 35,3 persen, dari Rp5,06 triliun menjadi Rp6,85 tril- iun,” kata Budi. Kendati laba per- seroan tumbuh tipis, lanjut Budi, pertumbuhan kredit Bank Mandiri sendiri mampu tetap tumbuh dua digit. Kredit Bank Mandiri tumbuh 13,3 persen pada kuartal I-2015 dari Rp470,4 triliun pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp532,8 trili- un. Dalam konteks seperti itu, dia sangat mengapresiasi atas kinerja yang seluruh manajemen lakukan, sehubungan dengan tekanan kon- disi ekonomi global yang serba tak menentu. ”Kami bersyukur meski berada di tengah tekanan perekonomian global yang sangat ketat, kami tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik,” ujarnya. Pencapaian tersebut meng- hasilkan pertumbuhan aset yang berkualitas. Sampai akhir Maret 2015, aset Mandiri mencapai Rp868,3 triliun atau tumbuh 19 persen dibandingkan Maret 2014 yang mencapai Rp729,5 triliun. Kualitas kredit masih dapat terjaga di mana NPL net masih di bawah 1 persen, kendati mening- kat dari 0,67 persen pada kuartal I tahun lalu menjadi 0,89 persen. Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri juga meningkat dari 16,15 persen menjadi 17,87 persen. Budi menambahkan, keper- cayaan masyarakat kepada Bank Mandiri masih cukup baik di mana dana pihak ketiga berhasil terhimpun Rp628,7 triliun diband- ingkan kuartal I-2014 lalu Rp531,6 triliun.(ags) LITERASI KEUANGAN - Sebuah perusahaan menggelar program edukasi dan pelatihan manajemen keuangan bagi masyarakat, khususnya kaum wanita, Sabtu (25/4) di Jakarta. JAKARTA (Suara Karya): Oto- ritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat ha- rus cermat berinvestasi di rek- sadana dengan memper- hatikan legalitas, reputasi dan prospek manajer investasi. ”Masyarakat harus belajar juga jangan semata-mata menyerahkan nasib ke mana- jer investasi,” kata Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK Luthfi Zain Fuady dalam diskusi yang me- rupakan serangkaian acara pameran dana reksa yang ber- tema ”Reksa Dana Investasi Masa Depan Mudah dan Terjangkau”, Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, masya- rakat harus mengetahui rekam jejak atau track record dari manajer investasi se- hingga tidak asal berinves- tasi. ”Cari track record mana- jer investasinya kemudian bagaimana dananya dikelo- la,” ungkap dia. Meski saat ini belum ada laporan atau pengaduan ter- kait, namun dia mengatakan ada kemungkinan terjadinya kerugian kurangnya kehati- hatian dalam berinvestasi. ”Masyarakat harus tahu ba- gaimana legalitas izinnya, ke- mudian soal reputasi juga dil- ihat, itu bisa menggambarkan seberapa bonafit perusahaan itu,” ujarnya. Manajer investasi yang ilegal, lanjutnya, kemungki- nan memiliki perlindungan hukum yang lemah kepada korban dan penegak hukum di area abu-abu atau tidak jelas. Dia juga mengatakan, masyarakat harus berhati- hati pada janji keuntungan yang dijamin manajer inves- tasi karena reksa dana tidak bisa menjanjikan manfaat yang pasti melainkan indikasi keuntungan karena bergan- tung pada nilai portofolionya. ”Jika portofolio ini naik maka bisa dapat lebih ba- nyak dari apa yang dijanjikan atau malah turun karena keuntungannya tidak pasti,” katanya. Untuk itu, lanjutnya, ma- syarakat harus mencari informasi prospek perusa- haan dan kinerja perusa- haan dalam mengelola dana yang diinvestasikan itu. Di sisi lain, Kepala Depar- temen Pengawas Pasar Modal II A OJK Fakhri Hilmi menga- takan, pihaknya juga beren- cana untuk membuat satu sistem pengumpulan data terkait investasi dan transak- si di reksadana sehingga mempermudah informasi mengenai total kekayaan rek- sadana setiap hari. ”Jadi kami mau membuat satu sistem, nanti semua transaksi pembelian, penju- alan, perizinan segala macam semua masuk ke sistem itu semua,” kata dia. (ags) KILAS PTPP Keluarkan MTN JAKARTA (Suara Karya) PT PP Tbk (PTPP) menerbitkan Medium Term Notes (MTN) XXII sebanyak-banyaknya sebe- sar Rp300.000.000.000 yang akan diterbitkan berseri. Di- rektur PTPP Tumiyana dalam keterangan yang dilansir, di Jakarta, akhir pekan lalu, menyebutkan, seri A yang akan diterbitkan Rp200.000.000.000 dengan tenor 370 hari de- ngan bunga 9,5 persen. Sedangkan seri B senilai Rp100.000.000.000. Penawaran terbatas ini dilaksanakan oleh PT Mandiri Sekuritas. Mekanisme dan penawaran MTN XXI adalah Penawaran Terbatas (Private Placement) di wilayah Indonesia. Pihak yang telah membeli MTN XIII ini adalah satu investor senilai Rp200.000.000.000.(ags) Laba Bersih ASGR Rp47,51 Miliar JAKARTA (Suara Karya): PT Astra Graphia Tbk (ASGR) mencatat kenaikan laba bersih sebesar 43,69 persen hing- ga Maret 2015 jadi Rp47,51 miliar atau Rp35,23 per sa- ham, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebe- lumnya yang sebesar Rp33,06 miliar atau Rp24,51 per sa- ham. Laporan keuangan perseroan yang dilansir, Jumat, memperlihatkan pendapatan bersih naik jadi Rp459,45 miliar dari tahun sebelumnya Rp434,84 miliar dan beban pokok naik jadi Rp303,48 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp295,48 miliar. Laba bruto naik jadi Rp155,96 miliar dari sebelumnya Rp139,36 miliar. Sedang- kan laba sebelum pajak naik jadi Rp61,68 miliar dari tahun sebelumnya Rp42,37 miliar.(ags) ANTM Lakukan Switch On Fasilitas Furnance JAKARTA (Suara Karya): PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) mengumumkan bahwa perusahaan telah melaku- kan switch on fasilitas Furnace-4 yang merupakan bagian dari Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP). Ke- terangan memperlihatkan, switch on Furnace-4 yang dila- kukan pada 20 April lalu ini merupakan tahap lanjutan pe- ngoperasian Furnace-4 setelah Antam memulia pre heating fasilitas tersebut pada 29 Maret 2015 lalu. Dirut ANTM Tedy Badrujaman mengatakan, dilakukannya switch on menandati P3FP berjalan on track dengan operasi secara keseluruhan dimulai pada kuartal IV 2015. Perseroan me- nargetkan peningkatan produksi feronikel menjadi 20.400 ton nikel dalam feronikel (TNi) dengan penjualan feronikel meningkat menjadi 22.000 Tni di tahun 2015.(ags) Manajemen Lepas APLI JAKARTA (Suara Karya): Prekom PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) melepas sebagian saham yang dimilikinya pada 14 April 2015. Dirut APLI Wilson Agung Pranoto dalam keterangan yang dilansir, Jumat (24/4), menyatakan bahwa sebanyak 5.500.000 lembar saham dilepas dengan harga Rp85 per lembar, sehingga dana yang diraih menca- pai Rp467.500.000. Adapun tujuan transaksi adalah untuk divestasi. Dengan pelepasan itu maka kepemilikan Alexander Agung Pranoto tersisa jadi 348.899.848 saham atau 23,26 persen dari total seluruh saham perseroan. (ags) AKSI KORPORASI Bank Mandiri Akan Rights Issue PORTOFOLIO Perlu Cermat Berinvestasi Reksadana IHSG Butuh Sentimen Global PASAR MODAL Tarik Dana ATM Permudah Investor Pasar Modal SEMARANG (Suara Karya): Para investor pasar modal saat ini memperoleh kemu- dahan karena bisa menarik dana mela- lui anjungan tunai mandiri (ATM). Layanan ini, merupakan perluasan co-branding fasilitas acuan kepemilikan sekuritas (AKSes), hasil kerja sama Kus- todian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Permata, dan Trimegah Securities. Dengan begitu, dapat memudahkan investor dalam bertransaksi dengan baik dan nyaman serta aman. ”Fasilitas ini diharapkan bisa diman- faatkan para investor di Jateng, khusus- nya Semarang, lantaran banyak investor pasar modal di sini. Fasilitas baru ini, memungkinkan investor melakukan cek portofolio efek serta penarikan dana le- wat jaringan ATM Bank Permata,” kata Direktur KSEI, Syafruddin, di Sema- rang, pekan kemarin. Menurut dia, selama ini para inves- tor yang ingin melakukan penarikan dana pada rekening dana nasabah (RDN) hanya bisa melalui layanan fak- simili atau online trading. Kendala tersebut, mendorong Trime- gah Securities serta Bank Permata me- ngembangkan AKSes Financial Hub. Syafruddin mengungkapkan, seka- rang fasilitas AKSes tersebut bisa diting- katkan fungsinya. Bukan sekadar men- dapatkan informasi saja, namun juga meneruskan instruksi dari investor un- tuk berbagai aktivitas investasi di pasar modal. ”Salah satunya, instruksi pena- rikan dana sebagaimana sudah tersedia bagi nasabah Trimegah Securities me- lalu AKSes cobranding via ATM Bank Permata,” tuturnya. Ke depan, fasilitas ini juga dapat me- masarkan produk investasi melalui infrastruktur perbankan, seperti tran- saksi initial public offering (IPO) saham, pembelian perdana ORI, hingga sub- scription/redemption reksa dana. Jaringan ATM yang luas dapat digu- nakan oleh para pelaku pasar. Head Cash Product-Transaction Banking Bank Permata, Sabrina Sida- butar menambahkan, pengembangan infrastruktur layanan tadi diharapkan bakal semakin memacu investor pasar modal. Pertumbuhan ekonomi di Jateng dinilainya sangat bagus, sehingga diha- rapkan bakal mendongkrak sejumlah investor. Sementara Head of Operation Tri- megah Securities, Mark Zulfikar, menga- takan pengembangan fasilitas tadi seba- gai upaya meningkatkan nasabah ritel di Jateng, khususnya Semarang. Meng- ingat, kemajuan pasar modal ikut men- dukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat investasi. (K2) JAKARTA (Suara Karya): PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama de- ngan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan kartu dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) kepada para pe- tani yang berdomisili di Kefamenanu, NTT. Sekretaris Perusahaan BRI Budi Satria sebagaimana dilansir Antara, mengatakan, dengan bergabungnya petani di Kefamena- nu sebagai peserta DPLK BRI, merupakan bukti nyata bahwa pihaknya tidak hanya menjaring peserta dari pekerja di sektor formal yang memiliki upah tetap, namun juga menjaring peserta dari pekerja sektor informal termasuk para petani. ”Selain itu kami juga ingin mengedu- kasi para petani untuk dapat mengelola keuangannya sehingga dapat memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua,” kata Budi, di Jakarta, akhir pekan lalu. Penyerahan DPLK BRI di Kefamenanu diberikan secara simbolis oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada 25 orang peserta petani. DPLK BRI adalah salah satu produk investasi yang dimiliki BRI dengan mem- berikan pembayaran manfaat pensiun secara berkala yang dikaitkan dengan pen- capaian usia tertentu. Budi menuturkan, kehadiran BRI pada momen tersebut, selain memberikan kartu DPLK juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada petani setempat tentang tata kelola keuangan. ”Bagaimana cara mengelola pemasukan, agar tidak besar pasak daripada tiang,” kata Budi. Dia menjelaskan, produk DPLK-BRI merupakan produk investasi yang aman, memiliki akses luas, investasi beragam dan prudent, transparan, serta dikelola secara modern. Selain itu, rata-rata imbal-hasil yang diberikan oleh BRI kepada peserta DPLK-nya juga rata-rata di atas benchmark. Selain menawarkan pengelolaan Pro- gram Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang me- nargetkan peserta individu maupun kelom- pok, DPLK BRI juga mengelola Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang bertujuan sebagai cadangan pesangon perusahaan. Lebih lanjut Budi mengatakan, pada 2015 ini, dana pensiun yang dikelola oleh Lembaga Keuangan BRI ditargetkan tum- buh sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.(ags) Senin, 27 April 2015 5KEUANGANPASARMODAL UANG TKI - Managing Director Merchantrade Asia Sdn Bhd Malaysia Ramasamy Veeran (tengah) menjelaskan perkem- bangan pengiriman uang TKI ke Indonesia kepada perwakilan Bank BRI dan Bank BNI di Malaysia, Jumat (24/4), di Kuala Lumpur. Antara SINERGI USAHA BRIGandengPemprovNTT KembangkanKartuDPLKJAKARTA (Suara Karya): Pergerakan surat berharga dengan ditunjukkan oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berpotensi datar, dengan kecenderungan melemah. Budi Gunadi Sadikin TINGKATKAN NASABAH OCBCNISPSasar PertumbuhanDPK20Persen SEMARANG (Suara Karya): PT Bank OCBC NISP Tbk membidik pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20 persen di Semarang, dengan fokus pada peningkatan tabungan menyusul potensi pasar yang masih tinggi. ”Secara nasional pada 2015 ini perseroan mematok pertumbuhan DPK antara 15 hingga 20 persen. Target per- tumbuhan yang sama, juga akan dipacu di seluruh kantor regional termasuk di Semarang,” kata Consumer Marketing Strategy Division Head Bank OCBC NISP, Andreas Kurniawan, dalam keterangan pers peluncuran Funtastrip di Semarang, pekan kemarin. Dia optimistis, kantor perwakilan perseroan di Semarang mampu merealisas- ikan target penghimpunan DPK hingga 20 persen. Mengingat, pada 2014 lalu pening- katan DPK di wilayah ini mencapai kisaran 25 persen. Target pertumbuhan DPK Semarang in line dengan target nasional. Padahal tahun lalu, lebih tinggi dari per- tumbuhan nasional. Selain itu, lanjut Andreas, potensi penyerapan DPK Semarang masih relatif besar dengan pertumbuhan ekonomi regional cukup tinggi. Dengan perkembangan kota signifikan, dia menyebut selama ini penyerapan DPK di wilayah ini masih berada di bawah kota- kota besar lainnya. Oleh sebab itu, perseroan akan men- dorong peningkatan DPK di Semarang agar mampu mengikuti perkembangan wilayah lain, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Semarang sudah seharusnya masuk jajaran lima besar seperti kota besar lain. Andreas menambahkan, pertumbuhan DPK nasional yang ditarget perseroan pada 2015 ini terbilang signifikan. (K2) Antara
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015
Senin, 27 April 2015

Recomendados

3. pancasia dalam sejarah indonesia
3. pancasia dalam sejarah indonesia3. pancasia dalam sejarah indonesia
3. pancasia dalam sejarah indonesia
Yuhuu Febriani Fitria
 
Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan
Laporan Kuliah Tamu KewarganegaraanLaporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan
Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan
Linahtadiya Andiani
 
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensiPelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
juniska efendi
 
Materi nilai nilai ideologi pancasila dengan gambar
Materi nilai nilai ideologi pancasila dengan gambarMateri nilai nilai ideologi pancasila dengan gambar
Materi nilai nilai ideologi pancasila dengan gambar
masdoel Manisrenggo
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
musniumar
 
Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara Iran
Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara IranPerbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara Iran
Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara Iran
Suya Yahya
 
tugas pancasila ok.docx
tugas pancasila ok.docxtugas pancasila ok.docx
tugas pancasila ok.docx
FerdyRahmatHidayat
 
Kisi2 udin 2012 (1)
Kisi2 udin 2012 (1)Kisi2 udin 2012 (1)
Kisi2 udin 2012 (1)
Saie Az-zannuky
 

Recomendados

3. pancasia dalam sejarah indonesia
3. pancasia dalam sejarah indonesia3. pancasia dalam sejarah indonesia
3. pancasia dalam sejarah indonesia
Yuhuu Febriani Fitria
 
Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan
Laporan Kuliah Tamu KewarganegaraanLaporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan
Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan
Linahtadiya Andiani
 
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensiPelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuensi
juniska efendi
 
Materi nilai nilai ideologi pancasila dengan gambar
Materi nilai nilai ideologi pancasila dengan gambarMateri nilai nilai ideologi pancasila dengan gambar
Materi nilai nilai ideologi pancasila dengan gambar
masdoel Manisrenggo
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konfflik Sosial
musniumar
 
Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara Iran
Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara IranPerbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara Iran
Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Negara Iran
Suya Yahya
 
tugas pancasila ok.docx
tugas pancasila ok.docxtugas pancasila ok.docx
tugas pancasila ok.docx
FerdyRahmatHidayat
 
Kisi2 udin 2012 (1)
Kisi2 udin 2012 (1)Kisi2 udin 2012 (1)
Kisi2 udin 2012 (1)
Saie Az-zannuky
 
Makalah pancasila
Makalah pancasilaMakalah pancasila
Makalah pancasila
Mara Sutan Siregar
 
Makalah pend. islam orde baru
Makalah pend. islam orde baruMakalah pend. islam orde baru
Makalah pend. islam orde baru
Yuliana Aminulloh
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
musniumar
 
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
hasbicahyadi
 
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
juniska efendi
 
Implementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Implementasi Pancasila di Era setelah ReformasiImplementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Implementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Parningotan Panggabean
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
Ahmad Wahyudin Rock'n Roll
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Nia Khusnul Chotimah
 
Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...
Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...
Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...
diandra tri hardianti
 
Pengaruh
Pengaruh Pengaruh
Pengaruh
faris asyraf
 
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
natal kristiono
 
PPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptx
PPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptxPPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptx
PPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptx
WooSan4
 
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Yogyakarta State University
 
PPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptx
PPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptxPPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptx
PPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptx
MukhamadShokheh
 
RESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docx
RESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docxRESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docx
RESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docx
yaya717152
 
7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara
Yuhuu Febriani Fitria
 
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
DekyaSintya
 
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmbMateri pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
SHAHEENASTORE
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
Fadhilah Haswenova
 
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptxKELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
ElizabethBanjarnahor1
 
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafahJicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Rizky Faisal
 
Makalah pancasila kahfi
Makalah pancasila kahfiMakalah pancasila kahfi
Makalah pancasila kahfi
anihdx
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
juniska efendi
 
Implementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Implementasi Pancasila di Era setelah ReformasiImplementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Implementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Parningotan Panggabean
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Nia Khusnul Chotimah
 
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
natal kristiono
 

Mais procurados (11)

Makalah pancasila
Makalah pancasilaMakalah pancasila
Makalah pancasila
 
Makalah pend. islam orde baru
Makalah pend. islam orde baruMakalah pend. islam orde baru
Makalah pend. islam orde baru
 
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
Musni Umar: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial
 
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
 
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
Pelaksanaan pancasila dan uud 1945
 
Implementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Implementasi Pancasila di Era setelah ReformasiImplementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
Implementasi Pancasila di Era setelah Reformasi
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
 
Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...
Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...
Aktualisasi nilai pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan napza pada...
 
Pengaruh
Pengaruh Pengaruh
Pengaruh
 
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
Tugas pendidikan pancasila m. samantha dewi (5113414047)
 

Semelhante a Senin, 27 April 2015

PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
DekyaSintya
 
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmbMateri pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
SHAHEENASTORE
 
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafahJicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Rizky Faisal
 
Makalah pancasila kahfi
Makalah pancasila kahfiMakalah pancasila kahfi
Makalah pancasila kahfi
anihdx
 

Semelhante a Senin, 27 April 2015 (20)

PPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptx
PPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptxPPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptx
PPT KLP. 3 Pendidikan Pancasila.pptx
 
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
 
PPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptx
PPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptxPPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptx
PPI UTM_ Pancasila, Pemuda dan Karakter Bangsa.pptx
 
RESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docx
RESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docxRESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docx
RESUME BUKU PENDIDIKAN PANCASILA.docx
 
7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara7. pancasila sebagai ideologi negara
7. pancasila sebagai ideologi negara
 
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
PANCASILA pendidikan kewarganegaraan, Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengemban...
 
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmbMateri pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
 
Makalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasilaMakalah pendidikan pancasila
Makalah pendidikan pancasila
 
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptxKELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
 
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafahJicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
Jicmi 2013 2000 intelektual mendukung khilafah
 
Makalah pancasila kahfi
Makalah pancasila kahfiMakalah pancasila kahfi
Makalah pancasila kahfi
 
Pancasila ppt
Pancasila pptPancasila ppt
Pancasila ppt
 
Pendidikan Pancasila
Pendidikan PancasilaPendidikan Pancasila
Pendidikan Pancasila
 
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptxKEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
 
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
Materi 1-pengertian dan landasan pancasilaMateri 1-pengertian dan landasan pancasila
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
 
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdfKonsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
 
3. konsep filsafat pancasila
3. konsep filsafat pancasila3. konsep filsafat pancasila
3. konsep filsafat pancasila
 
Kelompok 1 PPKn.pptx
Kelompok 1 PPKn.pptxKelompok 1 PPKn.pptx
Kelompok 1 PPKn.pptx
 
5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb
 
5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb
 

Último

Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
ChairaniManasye1
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
armanamo012
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
Zefanya9
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
umusilmi2019
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
langkahgontay88
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Frida Adnantara
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
GustiAdityaR
 

Último (20)

Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 

Senin, 27 April 2015

  • 1. Zulkifli H: Liberalisme Harus Dilawan S urvei yang dilakukan Pusat Studi Pancasila menye- butkan, mata pelajaran Pendidikan Kewarga- negaraan (PKn) di sekolah- sekolah saat ini hanya menjadi pelengkap ku- rikulum. PKn tak dipelajari secara serius oleh peserta didik. Sebab, murid dan guru hanya mengejar mata pelajaran yang menen- tukan kelulusan. Inilah yang mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembalikan pen- didikan Pancasila ke lem- baga edukasi formal. "MPR telah melakukan nota kesepahaman dengan Kemendikbud untuk mengembalikan pendidikan Pancasila ke sekolah. Nanti di sekolah- sekolah akan ada kembali kurikulum Pancasila mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan sekolah lanju- tannya," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu (26/4). Dia menjelaskan, hal ini terkait salah satu tugas dan tanggung jawab MPR mensosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yakni, Panca- sila sebagai dasar dan ideologi negara; UUD 1945 sebagai konstitusi negara; Ketetapan MPR sebagai bentuk negara; dan Bhineka Tunggal Ika se- bagai semboyan negara. Pakar hukum tata negara Sugeng Santoso mengurai sejumlah survei terkait Pancasila. Misal, tutur dia, penelitian yang dilakukan salah satu harian nasional memperlihatkan pengetahuan masyarakat mengenai dasar negara memang merosot tajam. Survei tersebut menunjukkan bahwa 48,4 persen responden berusia 17-29 tahun menyebutkan kelima Pancasila salah atau tidak lengkap. Ajarkan Kembali Pancasila di Sekolah JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) dim- inta tidak mengintervensi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini sedang menyidan- gkan sengketa kepenguru- san DPP Partai Golkar. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan, oknum KY tak seharusnya mengintervensi hakim PTUN. Hal tersebut, menu- rut dia, bukanlah tugasnya. Sebagai pimpinan Komisi Hukum Parlemen, Aziz meminta Dewan Etik KY untuk memeriksa oknum KY tersebut karena disinyalir ada motif tertentu. "Oknum KY itu pasti ada pesanan pihak tertentu, kita minta Dewan Etik KY untuk memeriksa," katanya. Hal yang sama disam- paikan salah satu deklator Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang meru- pakan ormas DPP Partai Golkar Lasman Napitupulu. "Jangan campur tangan. Bu- at apa KY mengintervensi hakim PTUN," kata pengurus Partai Golkar Munas Bali ini, di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, komisioner KY Imam Anshori Saleh meminta agar Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti mengundurkan diri sebagai ketua majelis kasus sengke- ta Partai Golkar. Sebab, Teguh pernah "dibantu" Yusril Ihza Mahendra, yang kini menjadi pengacara Partai Golkar Munas Bali. Menurut Lasman, hal itu merupakan bentuk intervensi dan sikap arogan KY terhadap hakim PTUN. "Buat apa Anshari interven- si Teguh. Apakah dia lupa saat seleksi menjadi hakim KY. Kepada siapa dia menyandarkan nasib dan mengemis-ngemis salah satunya kepada Fraksi Partai Golkar DPR. Hari gini masih sombong. Berka- calah," ucap Lasman. (rul) Peringatan ini disampai- kan Direktur Lingkar Mada- ni (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, mantan Wakil Ke- pala Staf TNI Angkatan Da- rat (Wakasad) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, pengamat pakar hukum tata negara Sugeng Santoso, dan Ketua Indonesian Human Rights Commission on Social Jus- tice (IHCS) Ridwan Darma- wan, di Jakarta, kemarin. "Ini ironi bahkan tragedi yang tak boleh didiamkan. Banyak survei menunjuk- kan Pancasila semakin ter- cerabut dari jiwa anak-anak bangsa. Liberalisme dan se- kularisme dinilai menjadi penyebab utama," ujar Ray Rangkuti. Karena itu, tambah dia, para politisi, pemerintah, dan DPR, harus segera mencari solusinya. "Kita tak ingin Pancasila terlupakan atau dilupakan. Sebab, tan- pa Pancasila tentu Indone- sia akan tinggal nama," ujarnya. Keprihatinan Ray bukan tanpa alasan. Dia menye- butkan beberapa kejadian yang memprihatinkan. Mi- sal, kisah enam calon wakil bupati (cawabup) dari sebu- ah kabupaten di Sulawesi Selatan yang tak hapal Pancasila. "Kejadiannya terekam dalam sebuah video saat berlangsung debat kandidat kepala daerah yang dilaksa- nakan pada 8 Juni 2010 di Gedung KONI setempat," ujarnya. Saat debat berlangsung, tutur dia, para cawabup tak menyangka akan mendapat pertanyaan soal Pancasila dari seorang panelis. "Hanya satu saja yang bisa menye- butkannya dengan benar," katanya. (cho/den/rul) B elum lama ini, dalam situs pribadinya, mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri, sangat tegas mengingatkan bangsa ini.Ia menulis, bah- wa pembicaraan tentang senja kala liberalisme ma- kin ramai dan meluas, sete- lah keruntuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa. Kritik, tutur dia, bahkan cercaan terhadap liberalis- me dan kapitalisme sebagai anak kandungnya pun kian santer pascapendudukan Wall Street, simbol kedig- dayaan kapitalisme di AS. "Sejak Revolusi Prancis, liberalisme-kapitalisme-seku- larisme telah menguasai du- nia selama beberapa abad. Ideologi ini menjadi penguasa tunggal dunia menyusul ke- runtuhan komunisme pada awal 1980-an. Virus liberal- isme kian perkasa dan mer- ambah ke mana-mana, ter- masuk Indonesia," ujarnya. Pascareformasi 1998, menurut Kiki, kehidupan berbangsa-bernegara di In- donesia praktis dikuasai li- beralisme. Liberalisme ber- hasil mengerdilkan dan mengalienasikan Pancasila. "Roh Pancasila pun kian lama kian pupus dalam dada anak-anak bangsa, terlebih setelah pelajaran tentang Pancasila menghilang atau dihilangkan dari kurikulum pendidikan," katanya. Dia menjelaskan, karak- teristik liberalisme adalah kompetisi, kebebasan, me- kanisme pasar, yang terkuat sebagai pemenang, sangat mengagungkan hak individu (individualisme) sehingga vot- ing mutlak sebagai cara pengambilan keputusan. "Oleh sebab itu, sistem ini memerlukan aturan main atau hukum yang lengkap dan jelas, penegak- an hukum yang kuat, disi- plin, serta sportivitas yang tinggi," ucapnya. Komisi Yudisial Jangan Intervensi Hakim PTUN JAKARTA (Suara Karya): Pe- ngalaman empirik memper- lihatkan, banyak terjadi praktik korupsi dalam pro- yek pembangunan infra- struktur kelistrikan. Karena itu, pemerintah harus hati- hati dalam menjalankan program pembangunan 109 proyek pembangunan pem- bangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Apalagi, muncul tudingan pembangunan mega proyek tersebut tak melalui meka- nisme tender namun dengan cara penunjukkan langsung. Pengamat migas Komaidi Notonegoro mengatakan, pro- yek pembangkit listrik terse- but bisa saja dilakukan seca- ra tender, penunjukkan lang- sung, maupun dengan lelang. Tapi, hal tersebut perlu men- dapatkan perhatian khusus melalui peraturan menteri. Dalam konteks ini, dia me- minta pemerintah bersikap hati-hati bila menggunakan skema penunjukkan lang- sung. "Pembangunan proyek dengan menggunakan dana perusahaan atau APBN (ang- garan pendapatan dan belanja negara), pengelolaannya ha- rus hati-hati sehingga tidak merugikan negara," kata Ko- maidi saat dihubungi Suara Karya, di Jakarta, kemarin. Ia berpendapat, saat pe- merintah melakukan pe- nunjukkan langsung maka harus dipastikan tidak ada dana yang bocor. (sab) PROYEK LISTRIK 35.000 MW Awas Rawan Penyimpangan LUKISAN - Pengacara duo Bali Nine Julian McMahon menunjukkan lukisan karya terpidana mati kasus narkoba Myuran Sukumaran di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (25/8). - 48,4 Persen WNI salah menyebutkan Sila Pancasila - 53 persen mahasiswa tak hapal Pancasila - Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hanya pelengkap kurikulum di sekolah - Pelajar dan guru hanya "mengejar" mata pelajaran yang masuk ujian nasional (UN) - Hanya 77 Persen WNI menginginkan Pancasila sebagai dasar negara - 3,5 Persen WNI menginginkan RI meniru demokrasi Barat - 11,5 Persen WNI menginginkan RI seperti negara Islam di Timur TengahDiolah dari berbagai sumber: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Pusat Studi Pancasila, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). INDIKATOR LUNTURNYA PANCASILA LANJUTAN: Ajarkan Kembali .... Hal 15 S U A R A R A K Y A T M E M B A N G U N Rp 3.500,- Senin, 27 April 2015 Nomor 14453 Tahun ke-44suarakarya.id @suarakaryaIDwww.suarakarya.id Perintis: Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Sapardjo Pemimpin Umum: Bambang Soesatyo. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Lalu Mara Satriawangsa Pemimpin Perusahaan: Robert Joppy Kardinal Antara Berita Terkait Permen ESDM... di halaman 15 Berita Terkait KY Diminta... di halaman 15 Berita Terkait Jangan Sampai... di halaman 15 LADANG GANJA - Anggota TNI Kodim 0103 Aceh Utara mengadakan operasi ladang ganja kawasan Batee Pila, Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (25/4). Antara Pancasila vs Sekularisme Sekularisme Subur, Pancasila Luntur B anyak survei yang menyebut- kan mayoritas warga negara Indonesia (WNI) tak hapal Panca- sila. Ini sangat ironis. Sebab, di tengah arus deras globalisasi, eksis- tensi Pancasila sebagai dasar negara justru ma- kin tergerus. Banyak masyarakat yang lebih tergoda paham impor seperti sekularisme-li- beralisme dan radi- kalisme. Jajak pen- dapat pula yang membuktikan bahwa lewat k e m a j u a n teknologi komuni- kasi dan informasi yang menyebabkan kehidupan dunia yang nyaris tanpa sekat, dua "pendulum ideologi" Barat dan Timur itu berpotensi melunturkan Pan- casila. MPR mempunyai tugas menjalankan sosialisasi Pan- casila sebagai dasar dan ideo- logi negara, UUD 1945 se- bagai konstitusi negara, Kete- tapan MPR sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tung- gal Ika sebagai semboyan ne- gara. Untuk mengupas masa- lah ini, wartawan Suara Karya Rully Ariefandi me- wawancarai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu (26/4). Bagaimana Anda meli- hat kondisi kebanyakan ma- syarakat yang mulai lupa terhadap Pancasila? Ini sangat memprihatin- kan. Minimnya pengetahu- an tentang Pancasila, mem- buat masyarakat mulai ke- hilangan roh kebangsaan. Kita mulai kehilangan roh kebangsaan kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ki- ta mulai jauh dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita berharap seluruh lapisan masyarakat agar kembali kepada Pan- casila dan Undang-Undang Dasar 1945. MPR mempunyai tugas menyosialisasikan empat unsur dasar dalam berbang- sa dan bernegara. Apa yang telah dilakukan MPR? Dalam lima tahun ini, kita jadikan empat konsti- tusi dasar itu tidak hanya sosialisasi, tetapi juga men- jadikan empat konstitusi dasar ini menjadi prilaku sehari-hari masyarakat. Bagaimana melihat ba- nyak WNI yang tak hapal Pancasila? Ini sangat ironis. Maka- nya tugas ini bukan hanya menjadi tugas MPR tetapi juga seluruh eleman bangsa yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kampus serta media, semua harus ikut menyosi- liasaikan empat dasar ber- bangsa tersebut. LANJUTAN: Zulkifli H: Liberalisme... Hal 15 LANJUTAN: Pancasila ... Hal 15 JAKARTA (Suara Karya): Seluruh komponen bangsa termasuk elite politik harus mewas- padai kian suburnya paham sekularisme dan liberalisme tumbuh di kalangan masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Ideologi Pancasila diyakini semakin luntur sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.
  • 2. JAKARTA (Suara Karya): Ko- mandan Korem (Danrem) 174/ATW Merauke Brigjen TNI Supartodi memberi kuli- ah umum kepada ratusan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yamra, di Merauke, Provinsi Papua, tentang pentingnya wawas- an kebangsaan bagi generasi muda masa kini.Kuliah umum itu dilakukan pada Sabtu (25/4) pagi aula di kampus STIT Merauke. “Kuliah umum itu di- maksudkan untuk memberi- kan pemahaman kepada ge- nerasi muda tentang pen- tingnya wawasan kebangsa- an yang meliputi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, yang akhir- akhir ini sudah mulai luntur dan pudar,” kata Brigjen Su- partodi dalam rilis yang di- terima Antara di Jayapura, Minggu. Menurut Supartodi, di hadapan civitas akademika STIT Yamra Merauke, ia menjelaskan berbagai ka- langan berpandangan bah- wa perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan kekhawatiran itu semakin menjadi nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warga negara yakni memu- darnya wawasan kebangsa- an dan rasa cinta Tanah Air. ”Dan yang lebih menye- dihkan lagi bilamana masya- rakat kita kehilangan wa- wasan tentang makna hake- kat bangsa dan kebangsaan sebagai penggerak wawasan, sehingga akan mendorong terjadinya perpecahan. Pan- dangan diatas sungguh wa- jar dan tidak mengada-ada,” katanya. Kini, lanjut Supartodi, krisis yang di alami oleh Bangsa Indonesia telah menjadi multidimensional yang saling mengait. Apalagi, minimnya pe- mahaman dan ketidakpedu- lian masyarakat Indonesia tentang empat pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus NKRI dan Bhineka Tunggal Ika berdampak pudarnya akan kesadaran masyarakat seba- gai bangsa Indonesia. (feb) PAPUA Danrem Beri Kuliah di STIT ”Kalau lihat kondisi geopolitik dan geoekonomi, tentunya In- donesia bisa memanfaatkan itu,” kata Presiden Jokowi sebelum berangkat ke Malaysia di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu. Menurut Kepala Negara, kalau kawasan Asia Afrika stabil, semua rukun, maka kondisi itu bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. ”Itu sangat bagus, nanti lari- nya juga akan pengembangan kemaritiman, kerja sama antar- negara bagus, stabilitas kawasan bagus, infrastruktur bisa di- bangun, pertumbuhan ekonomi juga pasti bagus,” katanya seperti ditulis Antara. Mengenai kedekatannya de- ngan Presiden Tiongkok Xi Jinpin dan PM Jepang Abe selama peringatan KAA ke-60, Presiden mengatakan tidak ada apa-apa. ”Orang jejer bagaimana tidak dekat, dia di sini, juga PM Jepang Abe, bagaimana tidak dekat, tidak ada apa-apa,” katanya. Namun, ketika ditanya menge- nai eksekusi terpidana mati kasus narkoba, Jokowi tidak mem- berikan jawaban. ”Tanya ke ke Jaksa Agung, sa- ya sudah sampaikan tidak akan ngomong lagi soal itu. Tanyakan ke Kejaksaan Agung, sudah cu- kup jawaban saya dari dulu. Saya tidak mau mengulang,” katanya. Mengenai pembangunan sara- na di DPR, Presiden juga tidak memberikan jawaban. “Tanyakan ke Ketua Dewan, kalau kegiatan menteri tanya menteri,” katanya. Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia untuk menghadiri KTT ke 26 ASEAN. Namun, Presiden hanya menghadiri acara pem- bukaan, sedangkan proses KTT sendiri akan diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara itu, sejumlah pe- ngunjung tampak memadati ka- wasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Kawasan As-a Afrika masih menyimpan da- ya tarik. Warga Bandung maupun dari daerah lainnya sengaja da- tang ke lokasi peringatan 60 ta- hun Konferensi Asia-Afrika (KAA) itu untuk berfoto. Kemarin, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, kembali dibuka untuk umum, usai puncak peri- ngatan 60 tahun KAA dua hari la- lu. Arus lalu lintas di kawasan Ge- dung Merdeka itu pun macet. Di Jalan Asia Afrika, pengun- jung tampak berkerumun dan ber- photo ria. Ada yang datang bersa- ma teman, ada juga bersama kelu- arga. Berbagai ornamen penye- lenggaraan Konferensi Asia-Afrika juga menjadi daya tarik sendiri. Jalan Asia Afrika, Lengkong Besar dan Jalan Tamblong dipa- dati lalu lintas. Kepadatan juga terjadi di Jalan Dewi Sartika me- nuju Taman Alun-alun Bandung di depan Masjid Raya, Bandung. Kendaraan roda dua memadati parkiran sepanjang kawasan. Alun-alun Bandung juga menjadi bagian dari perhatian para pe- ngunjung. (yud) JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan pengadaan kendaraan dinas di kementerian/lembaga tidak bisa lagi sembarangan karena sudah ada standardisasi berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK). ”Sekarang ini banyak kementerian lem- baga yang menggunakan fasilitas secara berlebihan,” kata Yuddy usai mengantar keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Minggu. Ia menyebutkan mereka banyak meng- gunakan anggaran untuk membeli mobil dinas secara berlebihan.Menurut dia, dengan adanya PMK maka ada standardi- sasi, di mana pejabat tidak bisa membeli mobil dinas di luar yang telah ditentukan. ”Misalnya menteri harus beli mobil maksimal 3.500 CC, lihat jabatannya dulu, ini juga bukan berarti menteri-menteri direncanakan untuk membeli mobil baru,” katanya seperti ditulis Antara. PMK dimaksud adalah PMK Nomor 76 Tahun 2015 tentang Standar Kendaraan Dinas Menteri dan Pejabat Negara dan Pedoman Pengadaan Kendaraan Dinas. Ia mencontohkan dirinya sebagai menteri mendapatkan fasilitas satu mobil dinas berupa Toyota Camry Royal Saloon, kemudian ada cadangan yaitu Nissan Teana.Ia menyebutkan mobil anggota Kabinet Kerja saat ini umurnya sudah lebih dari lima tahun, sehingga perlu antisipasi jika mogok. Menurut dia Presiden Jokowi tidak menganggarkan atau merencanakan pem- belian mobil dinas baru bagi pejabat. “Tak ada tambahan, adanya PMK untuk mem- perjelas agar di instansi lain dan daerah tak berlebihan,” katanya. Ia menyebutkan PMK itu berlaku nasional kepada seluruh aparatur negara termasuk daerah.Sementara itu mengenai pembangunan gedung baru DPR, Menpan- RB menyatakan waktu rapat konsultasi yang disetujui adalah pembangunan muse- um dan laboratorium. ”Seingat saya yang disetujui adalah lem- bangungan museum, laboratorium, tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru, nah saya gak tau persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan kepada Ketua DPR,” katanya. Menurut dia, dua fasilitas itu ada di komplek DPR dan, sifatnya renovasi, kalaupun membangun dengan biaya seefisien mungkin. ”Museum diperlukan untuk bahan pem- belejaran sejarah bagi generasi muda. Kemudian, laboratorium itu sebagai bahan referensi, kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan Presiden,” kata Yuddy Chrisnandi. (den) JAKARTA (Suara Karya): Satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua New Guinea (RI-PNG) Yonif 400/Raider, mengajar wawasan kebangsaan di kalangan siswa SD Inpres Kampung Workwana, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Selain itu, prajurit Yonif 400/Rider itu juga mengecat dan membersihkan ling- kungan di sekitar sekolah dasar tersebut.Perwira penerangan dari Satgas Yonif 400/Raider Lettu Chb Sani Adithya Dharma, di Jayapura, Minggu, mengata- kan, karya bakti pengecatan, pembersihan lingkungan sekolah dan mengajar itu dige- lar pada Jumat (17/4) hingga Selasa (21/4). ”Karya bakti itu merupakan salah satu bentuk pembinaan teritorial yang dilakukan prajurit TNI AD,” katanya. Ia menjelaskan, Workwana merupakan salah satu kampung yang berada di Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Disana terdapat salah satu pos satgas pamtas RI-PNG dari Yonif 400/Raider yang dipimpin oleh Serka Dian Retno. ”Jadi selain melaksanakan tugas penga- manan perbatasan, Pos Satgas Pamtas RI- PNG di Workwana juga melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial kepada masyarakat sekitar,” katanya. Sebagaimana diketahui, lanjut Dharma, situasi kondisi kegiatan belajar mengajar di daerah perbatasan pada umumnya bisa dikatakan masih cukup memprihatinkan, sehingga Pos Satgas Pamtas RI-PNG di Kampung Workwana mempunyai kepedu- lian akan pentingnya proses belajar menga- jar di lingkungan kerjanya. ”Kehadiran TNI, atau kami sebagai Satgas Pamtas RI-PNG di Kampung Workwana harus dapat memberikan warna yang berbeda dan menarik antusias para murid-murid untuk semakin semangat dalam kegiatan belajar dengan memberikan berbagai materi pelajaran kebangsaan,” kata Lettu Sani. Komandan Pos Workwana Serka Dian Retno menyampaikan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kepala SD Inpres Workwana akhirnya diberikan kesempatan untuk menggelar karya bakti dan memban- tu proses belajar mengajar itu selama beberapa hari. ”Selama empat hari itu, kami melak- sanakan pengecatan dan pembersihan seki- tar sekolah sambil mengajarkan kepada para murid-murid SD akan pentingnya kebersihan, kemudian untuk kegiatan bela- jar mengajar kami memberikan materi pengetahuan komputer dasar, wawasan kebangsaan dan latihan baris-berbaris,” katanya. (ant) JAKARTA (Suara Karya): Pe- merintah Indonesia menya- takan siap membantu Nepal yang mengalami bencana alam gempa bumi berkeku- atan besar dan menelan ba- nyak korban jiwa. ”Saya baru sampaikan ke menteri-menteri, tapi Indo- nesia siap membantu,” kata Presiden Jokowi sebelum naik pesawat untuk kun- jungan kerja ke Malaysia di Bandara Halim Perdanaku- sumah Jakarta, Minggu. Presiden Jokowi belum dapat menyebutkan bentuk bantuan apa yang akan di- berikan kepada warga dan Pemerintah Nepal. “Sedang disiapkan, diproses, jangan tergesa-gesa,” kata Presiden Jokowi seperti ditulis An- tara. Gempa berkekuatan 7,9 SR mengguncang Nepal pa- da Sabtu tengah hari (25/4) saat jam sibuk kerja. Banyak korban terjebak dalam reruntuhan bangun- an yang ambruk setelah gempa bumi yang menghan- curkan lembah Kathmandu yang padat penduduk. Gempa yang berpusat se- kitar 80 km timur kota Po- khara (kota kedua terbesar di negara itu) sangat meru- sak dan tergolong dangkal. Kementerian Dalam Ne- geri Nepal menyebutkan kor- ban tewas mencapai 1.805 dengan sekitar 4.700 orang lainnya terluka. Setidaknya 300 orang tewas di Ibukota Kathmandu yang berpendu- duk sekitar satu juta orang. (has) ASIA-AFRIKA IndonesiaPusatPertumbuhanKawasan FASILITAS NEGARA Pengadaan Mobil Dinas Tidak Bisa Sembarangan PERBATASAN SatgasPamtasRI-PNG AjarkanWawasanKebangsaan KEMANUSIAAN Indonesia Siap Bantu Korban Gempa Nepal JAKARTA (Suara Karya): Tokoh ma- syarakat dari 11 kecamatan mende- sak pemekaran wilayah Kabupaten Kluet Raya dan pisah dari kabupa- ten induk Aceh Selatan, dalam upa- ya memudahkan pembangunan dae- rah tertinggal. Ketua Pemekaran Pemkab Kluet Raya Tgk Ismizar dihadapan 300 pe- serta pertemuan di Gedung KPNKU Kecamatan Kluet Utara mengatakan, upaya melahirkan kabupaten baru itu sudah dicetus sejak tahun 2006. Ia menyatakan, mulanya diwaca- nakan berdiri Pemerintah Kota (Pemko) Kluet Raya, namun menyahuti Un- dang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, panitia dan tokoh masyarakat merubah pola, yakni wacana Pemko menjadi Pemkab. ”Perubahan pola ini untuk mem- permudah proses perjuangan, agar wacana pemekaran wilayah cepat terwujud. Jika dulunya hanya lima kecamatan yakni Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Timur dan Kluet Selatan kini telah berga- bung Trumon Timur, Trumon Te- ngah, Trumon, Bakongan Timur, Ba- kongan dan Kota Bahagia sehingga telah berjumlah 11 kecamatan,” ujarnya seperti dikutip Antara. Menurutnya, wacana perubahan status pemekaran wilayah Kluet Ra- ya bergabung dengan Trumon Raya menjadi sebuah Kabupaten yang di- beri nama Pemkab Kluet Raya, me- rupakan kesepakatan bersama. ”Tekat kita adalah, berdirinya Pem- kab Kluet Raya harus terwujud untuk memajukan pembangunan daerah dan menyejahterakan perekonomian ma- syarakat. Pemekaran ini bukanlah ke- pentingan pribadi, kelompok atau go- longan tetapi buah tangan untuk anak cucu kita kedepan,” tegasnya. Ia mengharapkan kepada masya- rakat yang telah mengikrarkan per- juangan pemekaran Pemkab Kluet Raya untuk dilanjutkan, supaya mengajak semua komponen masya- rakat lainnya untuk bergabung, ber- juang dan menyamakan persepsi untuk melahirkan kabupaten baru dengan wilayah teritorialnya mulai dari Desa Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja sampai Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur. (den) JAKARTA (Suara Karya): Kader- kader muda Muhammadiyah di- persilahkan untuk terjun ke da- lam dunia politik, termasuk ber- gabung dengan kepengurusan partai-partai politik. Demikian itu dikemukakan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, AM Jumai di sela Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PD Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang bertema “Pergerakan Pemuda Me- nuju Kemandirian dan Kemapan- an” di Kantor PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Semarang, Minggu (26/4). “Ada beberapa aspek gerakan kepemudaan Muhammadiyah, yakni keagamaan, sosial, ekono- mi, politik, dan seni budaya,” kata AM Jumai. Jumai menegaskan aspek-as- pek tersebut tidak bisa dilepaskan dari gerakan kepemudaan Mu- hammadiyah, termasuk berpoli- tik, mengingat penentu lahirnya berbagai kebijakan juga berada di ranah politik. ”Kebijakan-kebijakan peme- rintah yang ada saat ini kan bera- da di ranah politik. Kalau tidak ada kader-kader Muhammadiyah di perpolitikan maka kita hanya akan menjadi penonton saja,” ka- tanya, seperti ditulis Antara. Makanya, ia mempersilakan kader-kader Pemuda Muhamma- diyah untuk terjun ke politik dan membebaskan untuk berafiliasi dengan partai politik apapun, ti- dak harus dengan Partai Amanat Nasional (PAN). ”Kalau mau bergabung dengan PAN silakan, dengan Partai Gol- kar, Gerindra, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejah- tera (PKS), PDI Perjuangan, dan lainnya, ‘monggo’ saja,” katanya. Yang jelas, kata dia, kader Pe- muda Muhammadiyah jangan sampai “merem” politik, bahkan antipolitik, sebab politik juga menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan gerakan kepemudaan. Aspek-aspek lainnya, kata dia, juga tidak kalah penting dari poli- tik, seperti ekonomi, apalagi ke- agamaan sebagai kader Muham- madiyah yang harus mampu menjadi pencerah di tengah-te- ngah masyarakat. ”Kami ingin anak-anak muda Muhammadiyah ini terasah dan terampil, termasuk dalam bidang keagamaan. Ya, didaulat jadi imam shalat harus bisa, jadi kha- tib jumat harus bisa, dan sebagai- nya,” katanya. Berkaitan dengan rapimda Pe- muda Muhammadiyah itu, ia me- ngatakan sebagai persiapan men- jelang musyawarah daerah (mus- da) yang salah satu agenda besar- nya adalah suksesi kepemimpinan periode mendatang.Rapimda itu diramaikan juga dengan lomba menghafal Alquran yang diikuti oleh sekitar 300 peserta dari kader dan pengurus Muhammadiyah, Aisyiyah, Pemuda Muhamma- diyah, hingga masyarakat umum. ”Ya, kami ingin mengingatkan kembali bahwa menghafal Alqur- an itu semudah tersenyum. Sela- ma ini kan seperti jadi ‘momok’, padahal ada metode yang sangat mudah untuk menghafal Alqur- an,” kata Jumai. (yud) PEMEKARAN Tokoh Masyarakat Usulkan Kabupaten Baru ORMAS Kader Muda Muhammadiyah Boleh Berpolitik SOSIALISASI — Anggota DPR Daerah Pemilihan Jakarta III Tantowi Yahya menyapa ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 12, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, saat mengadakan acara sosialisasi Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jumat (24/4). Senin, 27 APRIL 2015 2 POLITIK Suara Karya/Rully Ariefandi GUS DUR KECIL —Dua orang bocah mengamati patung KH Abdurahman Wahid di masa kanak-kanak yang terdapat di Taman Amir Hamzah, Jakarta, Minggu (26/4). Keberadaan patung Gus Dur kecil itu untuk menginspirasi kegemarannya membaca sekaligus mengenang jasanya sebagai Presiden kelima RI. Antara JAKARTA (Suara Karya): Un- tuk pertama kalinya wisma RI di Noumea, sebuah koloni Perancis di samudera Pasifik dicoret-coret (Vandalisme) yang diduga dilakukan oleh penduduk setempat terkait dengan rencana pemerintah Indonesia melakukan ekse- kusi mati pengedar Narkoba di antaranya Serge Atloui, seorang warga Perancis, da- lam waktu dekat ini. Mendengar informasi itu, Antara mengkonfirmasi ke- pada Konjen RI di Noumea, Widyarka Ryananta, via tele- pon, Minggu. Widyarka mem- benarkan informasi itu dan menceritakan kronologisnya. Pada Minggu pagi, 26 April 2015 terjadi aksi van- dalisme di tembok luar wis- ma konjen RI i Noumea, yang isinya : “ Indonesia bar- bar”, “Bebaskan Serge”, “In- donesia harus memberi grasi pada teman kita”, “Bebas- kan sesama bangsa kami”, “Hidup bangsa kami”, “Me- nentang hukuman mati”, kata Widyarka. Ia melanjutkan, dari pe- meriksaan CCTV di Wisma RI, aksi vandalisme dilaku- kan 2 orang antara jam 05.02 sd 05.15. Setelah dila- porkan pada pihak berwajib, sekitar pukul 11 Dubes Je- an-luc Faure mewakili Ko- misaris Tinggi Prancis di New Caledonia datang me- nemui Konjen Widyarka Ryananta di Wisma untuk menyampaikan sampaikan simpati atas kejadian van- dalisme itu. Faure juga su- dah hubungi polisi minta agar tingkatkan keamanan wisma dan kantor KJRI. Selain menyampaikan te- rima kasih, Konjen Widyar- ka juga mengemukakan pe- nyesalan agar aksi vandalis- me tidak terulang lagi di ma- sa mendatang. KjRI akan se- gera kirim Nota Diplomatik. Siang hari petugas dari kantor walikota Nounea su- dah mengecat kembali tem- bok wisma KJRI dan disak- sikan petugas polisi. (has) JAKARTA (Suara Karya): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan kawasan Asia Afrika dengan memper- hatikan kondisi geopolitik dan geoekonomi. VANDALISME Wisma RI di Noumea Dicorat-coret
  • 3. KILAS Kader Demokrat Ditantang SBY SURABAYA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mempersilakan kader-kader internal bersaing melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon ketua umum dalam Kongres III di Surabaya, 11-13 Mei 2015. ”Tentu bersaingnya secara sehat dan dipersilakan bagi ka- der yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum,” ujar Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Minggu. Menurut dia, semua kader memiliki hak sama asalkan memiliki persyaratan maju, seperti memiliki kartu anggo- ta, komitmen membesarkan partai, memiliki kredibilitas dan kepemimpinan, serta mendapat dukungan minimal 30 persen suara peserta kongres. ”Poin terakhir menjadi yang paling penting karena setiap calon harus memiliki minimal 30 persen suara dukungan. Kalau tak memenuhi berarti tidak bisa maju,” kata politisi yang juga menjabat Gubernur Jatim tersebut. (ant) Kualitas Pilkada MANADO—Pengawasan dalam proses pemilihan kepala dae- rah menjadi salah satu komponen penting dalam menentu- kan kualitas pelaksanaan pilkada, kata Wakil Gubernur Su- lawesi Utara Djauhary Kansil. ”Oleh karena itu, institusi pe- ngawas pilkada memilki peran penting dalam menjaga agar pilkada dilaksanakan dengan baik serta mengacu pada atur- an dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ka- tanya pada pelantikan sejumlah panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di provinsi setempat, di Manado, Sabtu (25/4) malam. Di samping itu, katanya, panwaslu secara aktif mem- berikan pemahaman bahwa pilkada adalah proses pembe- lajaran tentang karakter bangsa, pembelajaran menuju masyarakat yang bermartabat, dan dasar sekaligus gam- baran dari proses pemerintahan pada masa yang akan da- tang. Ia mengharapkan panwaslu juga memberikan pence- rahan kepada berbagai komponen masyarakat di daerah, agar pilkada bebas dari praktik politik yang dapat meme- cah belah persatuan dan kesatuan. (ant) “Kita akan segera berangkat ke Jakarta dan pekan depan adalah waktu yang tepat untuk menye- rahkan lima poin penting yang di- inginkan Partai Golkar saat ini,” kata Syahrul saat Apel Siaga Par- tai Golkar di Lapangan Karebosi Makassar, Sabtu, seperti ditulis Antara. Dia mengungkapkan, li- ma hal yang menjadi perhatian, yakni menolak segala bentuk campur tangan suprastruktur ter- hadap dinamika internal partai yang terjadi saat ini. Mengajak seluruh kader partai untuk kembali mengejawantah- kan prinsip dasar doktrin Karya Kekaryaan dan Ikrar Panca Bakti, menolak segala bentuk provokasi terhadap sesama kader yang dila- kukan pusat. Meminta pimpinan pusat un- tuk menemukan solusi cerdas se- hingga dapat memberi kewenang- an pengurus daerah untuk mem- proses dan menetapkan kader di pilkada. Meminta kepada pimpin- an pusat agar rekomendasi dike- luarkan tidak bertentangan de- ngan nama pasangan calon yang telah di proses oleh daerah secara bertahap. “Inilah lima hal penting yang ingin kita sampaikan pada ke- pengurusan DPP,” kata Rahman- sya Ketua Panitia Apel Siaga Par- tai Golkar ketika memperlihatkan sejumlah dokumen yang menjadi maklumat dari pengurus Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sul- sel, Syahrul Yasin Limpo saat apel akbar tersebut memberikan sema- ngat dan motivasi kepada ribuan kader untuk terus bersabar dan tetap bersemangat membesarkan partai. “Saya harapkan kader tetap kuat dan terus bersemangat,” ucap Syahrul dalam orasinya di atas penggung sambil menancap- kan Kapak ke batang kayu seba- gai simbol keteguhan hati para kader Golkar yang legal. (has) INTERNAL GOLKAR DPD-DPDTolakIntervensiSuprastruktur JAKARTA (Suara Karya): Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Endang Wihdaningtyas, menilai pe- ngawasan partisipatif untuk pelaksanaan pemilihan gu- bernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2015 itu penting, karena itu penga- wasan itu harus dikembang- kan. ”Pelibatan semua pe- mangku kepentingan, bah- kan masyarakat luas, dalam mengawasi setiap tahapan akan membuat pengawasan semakin efektif,” katanya pada sosialisasi tatap muka dengan para pemangku ke- pentingan untuk pengawas- an Pilkada 2015 di aula kan- tor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat. Sosialisasi tatap muka diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swa- daya masyarakat, elemen kepemudaan, kaum profe- sional, mahasiswa, dan war- tawan dari berbagai media di daerah ini. Hadir pula utus- an dari partai politik. Endang mengatakan, kendati struktur pengawas pemilu saat ini telah men- jangkau hingga ke tempat pemungutan suara, tetap saja itu belum dapat men- jangkau semua titik potensi pelanggaran pemilu yang sa- ngat luas dan melibatkan banyak pihak, dan dengan beragam modus. Karena itu, lanjut En- dang seperti ditulis Antara, Bawaslu RI didukung Ba- waslu provinsi gencar mela- kukan sosialisasi kepada se- genap komponen masyara- kat tentang tata cara penga- wasan, pelaporan, dan tin- dak lanjut penanganan du- gaan pelanggaran. ”Secara kelembagaan memang Bawaslu RI dan ja- jaran di bawahnya bertang- gung jawab. Tapi dengan se- makin banyaknya mata me- mandang dan memperhati- kan proses pemilu, maka kandidat dan timnya akan mawas diri,” katanya. Bawaslu dan Panwas, lanjutnya, berperan dalam upaya pencegahan dan pe- nindakan pelanggaran. Pe- ngawasan partisipatif pen- ting dikembangkan sebagai upaya pencegahan atas ke- cenderungan melanggar. ”Harapan kami, semua pihak yang mengikuti sosia- lisasi saat ini menjadi mitra strategis Bawaslu dan jajar- annya dalam mengawasi ja- lannya pemilihan. Anda se- mua jadi agen pengawas pe- milu, niscaya pemilu sema- kin berkualitas,” katanya. Di tempat terpisah juga digelar workhsop pelatihan pengawasan dan penangan- an laporan pelanggaran pe- milihan, dan workshop pela- tihan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Herwyn Ma- londa, menjelaskan sosiali- sasi dan workshop ini meru- pakan rangkaian kegiatan serupa yang dilakukan Ba- waslu RI pada 100 titik selu- ruh Indonesia, pada daerah yang melaksanakan pemilih- an gubernur, bupati dan walikota, Desember tahun ini. (den) PENGAWASAN PILKADA Libatkan Masyarakat Biar Effektif JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan tawaran kepa- da partai politik yang terga- bung dalam Koalisi Merah Putih untuk menduduki ja- batan menteri. ”Belum ada tawaran. Ta- pi kami tidak mau berandai- andai, kami memilih berada di luar pemerintahan,” kata Fadli Zon saat ditemui usai memberikan pengarahan pada temu dan konsolidasi kader Gerindra di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Teng- gara Barat (NTB), Sabtu, se- perti ditulis Antara. Hingga saat ini, kata dia, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) lebih memilih di luar pemerintahan, tapi kalau me- lihat dinamika politik yang ada dan pemerintah membu- tuhkan peran serta KMP, ten- tu harus melalui mekanisme. ”Saya kira harus dipu- tuskan bersama-sama kalau pemerintah ingin KMP ma- suk dalam jajaran kabinet,” ujarnya. Fadli Zon juga mengakui bahwa dari hasil survei, ma- syarakat menginginkan agar KMP masuk dalam jajaran pemerintahan jika Presiden Joko Widodo, benar-benar melakukan pergantian Ka- binet Kerja. ”Tapi kami harus melihat dulu seperti apa. Kami tidak mau berandai-andai. Saat ini pemerintah punya kendali, mereka butuh atau tidak, belum ada kepastian,” ucap Wakil Ketua DPR RI ini. Menurut dia, sejak awal pemilihan anggota Kabinet Kerja, banyak orang yang ti- dak berada tepat pada tem- patnya dan bukan terbaik di bidangnya, sehingga sejak satu bulan pemerintahan, Presiden Joko Widodo seha- rusnya melakukan perom- bakan kabinet. Menteri yang paling diso- rot kinerjanya adalah bidang ekonomi yang tidak terlalu banyak kemajuan, bahkan dinilai mengalami kemun- duran. ”Kalau tidak ‘reshuffle’ kasihan nanti buang-buang waktu. Tentu untuk menilai siapa yang harus diganti, ta- nya saja kepada masyara- kat, tingkat kepuasan seper- ti apa, mana yang memang disukai dan tidak,” ucap Fa- dli Zon. (yud) RESAFEL KMP:TidakAdaTawaranMenteri JAKARTA (Suara Karya): Se- perti sudah diduga sebelum- nya, mantan Menteri Hu- kum dan HAM Yusril Ihza Mahendra kembali dipercaya untuk memimpin Partai Bu- lan Binang (PBB). Selain me- netapkan Yusril sebagai ke- tua umum PBB, Muktamar IV di Bogor juga menarget- kan bisa bersaing dalam Pe- milu 2019 mendatang. Yusril dipilih sebagai ke- tua umum PBB setelah raja dangdut Rhoma Irama tidak hadir untuk menyatakan ke- siapan dirinya bertarung un- tuk menjadi orang nomor sa- tu di partai yang mengklaim sebagai kelanjutan dari Par- tai Masyumi. “Karena Rhoma Irama ti- dak datang dalam penetap- an calon Ketum PBB yang membutuhkan pernyataan kesiapan dari yang bersang- kutan, maka pimpinan si- dang menyatakan bahwa Yusril terpilih sebagai ketua umum,” kata Mantan Ketua Umum PBB MS Kaban di Jakarta, Minggu. Sebelum menetapkan Yu- sril sebagai Ketua Umum PBB, kata Ka’ban, pimpinan sidang sudah memberi kesempatan kepada Rhoma Irama untuk hadir dalam sidang, dan menyatakan kesiapannya. Namun, lanjut Ka’ban, hingga batas waktu yang di- berikan habis, Raja Dangdut tersebut tidak datang untuk memberikan pernyataan ke- siapannya untuk dimajukan sebagai calon Ketua Umum PBB. Kaban yang kini menja- bat sebagai Ketua Majelis Syuro mengatakan, Yusril terpilih secara demokratis. Suara yang didapat juga me- nunjukkan Yusril terpilih menjadi Ketua Umum PBB. Sesuai Pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB, Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama ditetapkan sebagai calon ke- tua umum dalam Muktamar IV tersebut. Keduanya me- menuhi syarat karena me- raih dukungan 100 suara. Dari informasi yang dihim- pun Antara, jumlah suara yang didapat Yusril untuk ma- ju sebagai calon Ketum PBB adalah 386 suara sedangkan Rhoma 122 suara dan calon lainnya kurang dari 100 se- hingga tidak dapat melanjut- kan ke tahap berikutnya. Selain Rhoma dan Yusril, calon ketua umum PBB lain yang sudah mendeklarasi- kan diri adalah Jamaludin Karim, Amrullah Andi Ha- mid, Sahar L Hasan, dan Yu- sril Ihza Mahendra. Namun, saat perhitungan suara usai dan para bakal ca- lon Ketum dimintai komitmen dan pernyataan kesiapannya untuk dijadikan calon, Rhoma Irama tidak datang. “Saya ju- ga tidak tahu alasannya, yang jelas Rhoma berkali-kali su- dah menyatakan tidak maju jika Yusril juga mencalonkan diri. Namun ini kan pendu- kungnya saja yang semangat, dorong terus,” ujarnya. Sebelumnya, sidang ple- no yang membahas tata ter- tib serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang- ga (AD/ART) dalam Mukta- mar IV Partai Bulan Bintang (PBB) sempat tak sepakat atau deadlock. “Tidak ada titik temu ten- tang AD/ART terkait anggota kader dan teras,” kata Sekre- taris Bidang Media dan Pu- blikasi PBB Teddy Gusnaidi di Bogor, Jawa Barat, setelah rapat pleno tertutup itu di- skorsing, Minggu dini hari. Dari informasi yang di- himpun Antara, tertundanya kata sepakat dalam sidang pleno itu karena permasala- han dalam Pasal 12 AD/ART PBB tentang Syarat Pimpin- an Partai. (has) PARPOL Yusril Ketum PBB Lagi PLAKAT —Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menerima plakat kehormatan dari Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera usai tampil sebagai pembicara kunci pada diskusi “Menuju Manusia Indonesia yang Progresif” di Jakarta, Sabtu (25/4). Senin, 27 April 2015 3POLITIK JAKARTA (Suara Karya): De- wan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons positif ter- bitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebu- tuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Kebijakan tersebut telah sejalan dengan semangat penghematan anggaran ne- gara yang selama ini dipe- gang oleh pemerintahan Pre- siden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. “Terbitnya PMK 76/2015 tersebut justru bagus untuk membatasi jumlah kendara- an dinas yang dimiliki men- teri,” ujar anggota Badan Le- gislatif (Baleg) DPR dan Ko- misi XI DPR M Misbakhun di Jakarta, Minggu (26/4). Menurut politisi Partai Golkar itu, sebelum adanya peraturan tersebut, negara tidak memliki aturan ten- tang pembatasan jumlah mobil dinas Menteri. Bah- kan, ada kementerian yang mempunyai mobil dinas sampai delapan buah. Dengan adanya PMK 76/ 2015 ini, kata Misbakhun, maka pembatasan diberikan untuk kelas A, yakni seba- nyak maksimal dua kenda- raan. Dengan demikian, ma- ka akan terjadi penghemat- an dengan berlakunya per- aturan menkeu terbaru itu. “Ini yang perlu diapresia- si dari Menkeu sebagai peja- bat negara yang menjalan- kan fungsi dan tugasnya se- laku bendaharawan Nega- ra,” jelas Misbakhun. Ia menambahkan, kare- na selama ini tidak ada pem- batasan atas jumlah mobil dinas Menteri. “Jadi, sekali lagi, PMK tersebut harus ki- ta apresiasi sebagai langkah penghematan yang dilaku- kan Menke,” ujarnya. Misbakhun mengatakan, PMK 76/2015 itu akan men- jadi petunjuk teknis dari Menteri Keuangan untuk mengatur kendaraan bermo- tor roda empat. Hal ini, seba- gai mandat pelaksanaan atu- ran di bawah Peraturan Pre- siden No 28 Tahun 2015 ten- tang Kementerian Keuangan. Secara terpisah, Kemen- terian Keuangan (Kemen- keu) menepis tudingan mi- ring tentang Peraturan Men- teri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 yang mengatur standar mobil di- nas pejabat pemerintahan. Sebab, kebijakan itu bukan untuk bagi-bagi jatah mobil mewah ke para menteri tapi justru demi menerapkan aturan dan standardisasi. Juru Bicara Kemenkeu Arif Baharudin menyatakan, ada kesalahan persepsi da- lam melihat PMK Nomor 76/ PMK.06/2015 tentang ten- tang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Di- nas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Menurutnya, PMK itu bukan berarti setiap menteri otomatis mendapat- kan jatah dua mobil dinas. Arief menegaskan, Kemen- keu ingin ada standardisasi dan keseragaman dalam pen- gadaan mobil untuk pejabat di kementerian/lembaga. “Peraturan ini bukan dimak- sudkan untuk memberikan jatah kepada menteri dua mobil, namun untuk membe- rikan standar mobil jabatan kepada menteri dan pejabat lain yang belum diatur, se- hingga standar mobil jabatan untuk mobil dan pejabat lain tidak beragam,” kata Arif me- lalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4). (vas) PENGHEMATAN DPR Dukung Pembatasan Jumlah Mobil Dinas Istimewa Bawaslu RI didukung Bawaslu provinsi gencar melakukan sosial- isasi kepada se- genap komponen masyarakat tentang tata cara penga- wasan, pelaporan, dan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran. SEMARANG (Suara Karya): Untuk menghe- lat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Desember 2015 mendatang, masing-masing komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota, butuh dana sekitar Rp5 miliar khusus untuk biaya pemasang- an alat peraga kampanye (APK), termasuk mengampanyekan para calon. “Kami sudah memantau persiapan KPU di 21 kabupaten/kota. Lembaga penyeleng- gara pemilu ini dihadapkan pada persoalan anggaran pemasangan APK. Dalam aturan, KPU bertanggung jawab terhadap pema- sangan APK sebagai bentuk sosialisasi Pilkada dan calonnya. Namun dalam aturannya, hal itu tidak wajib. Sebatas menyesuaikan anggaran yang ada,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, di Semarang, pekan kemarin. Mantan Ketua PWI Jateng ini menge- mukakan, kebutuhan pemasangan APK per daerah berkisar antara Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar. Dana tersebut ditanggung KPUD dan APBD. Tapi jika tak mampu, tidak pasang alat peraga tidak salah. Namun akan jadi masalah, terkait sejauh mana kualitas Pilkada. Ia memberi contoh, kebutuhan angggaran Pilkada Kabupaten Blora Rp 22 miliar lebih. Padahala saat ini baru tersedia Rp 18 miliar. Berarti KPU setempat masih kekurangan anggaran. Persoalan lain yang mesti segera dicarikan solusi adalah kekosongan anggaran di Kabupaten Pekalongan. Karena anggaran yang sangat minim, akibatnya KPU Pekalongan belum bisa melaksanakan tahapan Pilkada. “Kondisi seperti ini, mesti segera dibuatkan payung hukum untuk pengalokasian anggaran. Untuk solusi cepatnya, bisa lewat dana hibah. Pusat atau provinsi masih memiliki dana,” jelasnya. Sementara itu, aparat kepolisian akan ditugaskan mengamankan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini sesuai standar pengamanan yang telah ditetap- kan. Setiap Polres/Polrestabes di 21 kabu- paten/ kota mulai menghitung kebutuhan personel yang bakal diterjunkan. Bukan hanya di TPS, aparat kepolisian juga mengamankan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan Pilkada, seperti kantor PPK dan KPU Kabupaten/kota. Kapolda Jateng, Irjen Pol Nur Ali, men- jelaskan sejak jauh hari kepolisian bersama intel di kabupaten/kota dan KPU telah berkoordinasi soal pengamanan. (K2) MUSYAWARAH DAERAH — Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menghadiri Musyawarah Daerah II DPD Partai Hanura Banten, Sabtu (25/4), di Serang. Istimewa JAKARTA (Suara Karya): Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo segera menyetor lima poin penting yang disepa- kati oleh 24 DPD II se-Sulawesi Selatan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. PILKADA SERENTAK Perlu Payung Hukum Pengalokasian Anggaran
  • 4. Dengan pengakuan dunia pada akhir 1980- an, program Keluarga Berencana (KB) Indonesia berubah misinya menjadi pro- gram pemberdayaan dan pengembangan keluarga sejahtera. Dengan perubahan ini, tujuan program pun diperluas. Melalui kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI, awal 1990-an dikembangkan undang-undang yang mengatur pembangunan keluarga sejahtera di Indonesia. Berdasarkan UU ini, pemerintah menjaga kesetiaan para peserta KB dan sekali- gus membangun keluar- ga sejahtera. T ugas perluasan itu diru- muskan melalui berbagai diskusi tokoh-tokoh pen- ting dari seluruh Tanah Air, dilengkapi penelitian yang dila- kukan oleh berbagai perguruan tinggi. Hasil diskusi dan pene- litian itu dibahas oleh para gu- ru besar dari berbagai perguru- an tinggi. Hasilnya diserahkan kepada DPR-RI dan melalui proses diskusi yang sangat simpatik akhirnya dituangkan dan disahkan sebagai UU No- mor 10 Tahun 1992 yang men- jadi dasar upaya pemberdaya- an keluarga menuju pengem- bangan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Momentum dikeluarkannya UU ini sungguh sangat strate- gis karena pada 1994 digelar Konferensi Kependudukan Du- nia di Mesir. UU ini semangat- nya ikut mewarnai konferensi dunia yang dipersiapkan mela- lui berbagai pertemuan sejak awal 1990-an. Sejak UU itu di- keluarkan, tahun 1993 dide- klarasikan oleh Presiden RI bahwa tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Tanggal ini diambil dari mo- ment kembalinya keluarga In- donesia dari pengungsian untuk perjuangan kemerdeka- an, 29 Juni 1949. Sungguh, suatu peristiwa unik karena waktu itu para keluarga diung- sikan agar para suami dan anak-anak dewasa dapat ber- juang mempertahankan ke- merdekaan RI. Dan, pada hari itu secara resmi kembali ke ru- mah masing-masing berkum- pul dengan seluruh keluarga- nya. Dengan diresmikannya Harganas itu, para petugas lapangan KB (PLKB) dialih- tugaskan tidak saja menjadi penggerak program KB secara sempit yang menawarkan kon- trasepsi sebagai awal sarana membangun keluarga. Tetapi, juga membawakan pesan dan semangat untuk memperkuat delapan fungsi keluarga agar setiap keluarga bisa diangkat dan diantar menjadi keluarga sejahtera. Kedelapan fungsi keluarga itu, menurut UU No 10/1992 adalah fungsi keagamaan, bu- daya, cinta kasih, kesehatan dan KB, pendidikan, wirausa- ha, dan lingkungan. Para PLKB diharapkan tidak saja menje- laskan ke-8 fungsi keluarga itu saja, tetapi memberikan con- toh, utamanya kepada keluar- ga prasejahtera (keluarga yang belum bisa memenuhi kebu- tuhan dasarnya yang paling minim), bagaimana memperku- at fungsi-fungsi yang dibutuh- kan untuk menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Pedataan keluarga oleh pa- ra PLKB di seluruh Indonesia mengejutkan tidak saja bagi pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Ternyata, keluarga prasejahtera dan ke- luarga sejahtera I yang tidak selalu miskin, tetapi dengan mudah jatuh miskin, tidak saja ada di daerah pinggiran, tetapi juga masih banyak yang ada di antara rumah-rumah mewah di 0perkotaan. Tatkala Presiden ingin mempercepat pengentasan kemiskinan tahun 1993 de- ngan mengeluarkan Inpres De- sa Tertinggal, dan mengem- bangkan program untuk para keluarga di 20.000 desa ter- tinggal, Presiden terkejut de- ngan masih banyaknya keluar- ga miskin di desa-desa yang ti- dak tertinggal. Pak Harto pun memerintahkan BKKBN meng- gelar program pembangunan keluarga sejahtera melalui In- pres, 11 Maret 1996. Secara serempak BKKBN mengadakan pendataan kelu- arga, disusul dengan pemetaan keluarga di seluruh Indonesia. Secara langsung dikembang- kan program sistematis terkait pemberian petunjuk kepada seluruh masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi mengem- bangkan keluarga sejahtera. Program pemerintah ini disatu- kan menjadi gerakan masyara- kat di mana masyarakat diun- dang untuk ikut menangani pemberdayaan keluarga secara mandiri. Di mana-mana diada- kan ‘lelang’ mengundang ma- syarakat memperbaiki tempat tinggal keluarga prasejahtera yang dipandang tidak layak huni. Ada gerakan ‘Aladin’, alias perbaikan ‘atap, lantai dan din- ding’ untuk membantu keluar- ga prasejahtera agar atap ru- mahnya tidak bocor lagi, lan- tainya tidak dari tanah dan dindingnya diberikan lubang untuk jendela agar suasana ru- mahnya lebih sehat. Gerakan Aladin berjalan lancar karena mudah dikerjakan dan biaya- nya tidak mahal secara gotong- royong. Lebih lanjut, PLKB di- ajak memperkenalka gerakan ‘Pelaju’, yaitu anjuran kepada para petani untuk mengerja- kan kebun dan sawahnya seca- ra efisien dengan melakukan pertanian dengan sistem ‘petik, olah jual dan untung’. Artinya, seluruh hasil pro- duknya tidak hanya dipetik dan langsung dijual, tetapi dio- lah untuk mendapatkan nilai tambah yang menguntungkan. Melalui petunjuk Presiden, ge- rakan Pelaju dengan motor Departemen Pertanian dan De- partemen Koperasi memutus- kan untuk mengadakan per- ingatan hari-hari besar, per- ingatan ulang tahun bersama dalam wadah ‘Pertasikencana’, Pertanian, Koperasi dan Ke- luarga Berencana. Keterpaduan itu membuat para PLKB menganjurkan ke- pada keluarga prasejahtera di- permudah karena rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan Ko- perasi bekerja sama memba- ngun bidang pertanian dan usaha mikro melalui kegiatan koperasi. Oleh karena itulah, kemudian diperkenalkan ada- nya kegiatan gerakan sadar menabung atau Takesra (Ta- bungan Keluarga Sejahtera) de- ngan pemberian buku tabung- an melalui Bank BNI yang sudah diisi dengan uang sebe- sar satu dolar atau equivalen dengan nilai Rp 2.000,- Sekitar 13,6 juta keluarga prasejahtera tersebut kmudian diajak menambah tabungan- nya. Caranya, mereka boleh meminjam uang dari bank dengan nilai 10 kali tabungan- nya, disebut Kukesra. Sekitar 10,3 juta keluarga prasejahtera telah memanfaatkan kredit itu sempai akhirnya tidak dilan- jutkan lagi. PLKB masa lalu telah menjadi pelopor pember- dayaan keluarga sejahtera di Indonesia. *** Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri. Oleh Haryono Suyono Teknologi Tepat Guna (TTG) telah lama diya- kini sebagai teknologi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. TTG biasanya dipakai sebagai istilah untuk teknologi yang tidak ter- lalu mahal, tidak perlu perawatan yang rumit, dikenal ramah lingkung- an dan dapat diman- faatkan oleh masyarakat secara mudah, murah serta menghasilkan nilai tambah (added value) dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup. T TG meliputi teknologi yang bisa membantu pro- ses pengolahan makanan (seperti mesin sortasi buah, pengering produk pertanian); pengemasan produk (seperti pengemas bubuk, pasta, tablet ataupun cairan); serta teknolo- gi tepat guna industri, teruta- ma usaha kecil menengah (UKM). Penemuan-penemuan baru mengenai TTG cukup pesat, baik yang ditemukan oleh ma- syarakat, dunia usaha, pergu- ruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah maupun swasta. Namun, sayangnya, pe- manfaatan TTG masih belum dirasakan masyarakat di dae- rah pedesaan. Masyarakat be- lum dapat mengakses secara optimal temuan-temuan terse- but untuk dapat diambil man- faatnya. Padahal, daerah pede- saan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ber- limpah untuk diberdayakan se- cara maksimal. Di sisi lain, ke- butuhan terhadap inovasi tek- nologi sudah sangat mendesak. Bagi kalangan UKM pun, penguasaan teknologi mutlak diperlukan. Ini berkaitan de- ngan persaingan usaha yang semakin ketat memasuki era pasar bebas, khususnya dari segi mutu, proses produksi dan pemasaran. Kebanyakan peng- usaha UKM, petani, nelayan dan masyarakat pengguna lain- nya ketika dihadapkan pada hal-hal yang berbau teknologi seringkali merasa alergi akibat ketidakberdayaan mereka men- gadopsi teknologi yang ditawar- kan. Ini antara lain disebabkan kurangnya informasi tentang pentingnya manfaat teknologi untuk mendukung usaha me- reka. Gaung teknologi tepat guna yang belum dirasakan selama ini oleh masyarakat pedesaan karena minimnya dukungan pemerintah untuk menstimula- si masyarakat, baik dari sisi pendanaan maupun teknologi. Akibatnya, potensi-potensi yang semestinya bisa diman- faatkan masyarakat pedesaan, menjadi hilang dan tidak ter- gali. Semestinya pemerintah da- pat memfasilitasi masyarakat pedesaan, dengan pembangun- an infrastruktur seperti jalan dan bangunan pabrik, yang te- rencana secara sistematis, agar masyarakat terdorong untuk menggalakkan teknologi tepat guna. Langkah yang dapat di- lakukan pemerintah, antara la- in dengan mengalokasikan anggaran khusus, untuk mem- bangkitkan industri-industri berbasis TTG. Ironisnya, yang selama ini lebih banyak berper- an aktif dan menjadi perintis adalah bangsa asing, seperti Jepang yang membantu dalam bentuk grant ke sejumlah dae- rah guna pemanfaatan TTG ini. Padahal, jauh sebelum di- laksanakannya era otonomi daerah tahun 2001, Kementeri- an Pertanian (dulu Departemen Pertanian) sejak 1994 telah mendesentralisasikan kegiatan pengkajian di daerah melalui pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tujuan utamanya, untuk mem- percepat transfer teknologi dari lembaga penelitian ke penggu- na (petani) melalui perakitan teknologi spesifik lokasi. Pe- merintah daerah pun secara in- tensif dapat memanfaatkan BPTP untuk mendukung pelak- sanaan pembangunan pertani- an di daerah, sehingga program pengkajian dan diseminasi di- selaraskan dengan kebutuhan stakeholder dan praktisi agri- bisnis, termasuk petani di dae- rah. Lembaga riset di Indonesia harus lebih dimaksimalkan lagi dalam memberikan dukungan teknologi. Balai Besar Pengem- bangan Teknologi Tepat Guna (BBP-TTG) yang secara formal menyandang nama ”teknologi tepat guna” sejak 1986, mes- tinya diposisikan, tidak hanya sebagai pendukung, tapi juga pioner perambah jalan menuju masyarakat sejahtera. Keber- adaan balai ini seharusnya mampu memberikan dukung- an konkret dan konsisten kepa- da masyarakat, pengusaha ke- cil, menengah dan koperasi dengan mengoptimalkan sum- ber daya yang dimiliki. Belajar dari sejumlah nega- ra seperti di Eropa Timur dan Jerman Utara, mereka sudah mengembangkan desa mandiri dengan konsep Eco-House. Yakni, suatu konsep desa man- diri yang menyeimbangkan an- tara ketersediaan infrastruk- tur, kesempatan kerja, pendi- dikan, kesehatan, dan ling- kungan berimbang. Bagaimana di Indonesia? Desa Mandiri yang pernah di- canangkan Presiden, beberapa waktu lalu, kini hampir tak ter- dengar kabarnya. Meski, ragam peraturan di antaranya, Inpres telah terbit untuk mengatur Penerapan dan Pengembangan TTG, namun proses percepatan pemulihan ekonomi nasional serta peningkatan kemajuan pedesaan dalam menghadapi era persaingan global yang di- usung dalam konsideran In- pres tersebut tak jua mendo- rong percepatan pembangunan pedesaan melalui pengembang- an TTG. Padahal dalam Inpres terse- but diinstruksikan kepada mendagri, menteri terkait, Ke- pala Bapenas serta gubernur dan bupati/walikota se-Indone- sia untuk melaksanakan pem- berdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan TTG sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk men- dorong, meningkatkan, dan mengembangkan perekonomi- an masyarakat, memeratakan pembangunan dan mengentas- kan kemiskinan serta pengem- bangan wilayah. Namun tampaknya Inpres tersebut tak bernasib baik. Ter- bukti, hingga kini pengem- bangan TTG belum banyak di- rasakan masyarakat pedesaan dalam upaya pengembangan dan pemerataan ekonomi. Pa- dahal, pemerintah sebenarnya melalui konsep desa mandiri yang dikembangkan pemerin- tah bisa diprioritaskan penggu- naan teknologi tepat guna ber- basis masyarakat pedesaan. Untuk itu, diperlukan usaha pemberdayaan masyarakat da- lam rangka memberikan akses kepada masyarakat guna mem- peroleh informasi tentang TTG sehingga masyarakat mempu- nyai kemampuan memecahkan masalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produknya secara eko- nomi. *** Penulis adalah alumnus Pascasarjana Fakultas Ekologi Manusia IPB, penerima Anugerah Penulis Muda 2009 Kementan RI. KETIDAKPUASAN publik pada kinerja peme- rintah di bidang ekonomi dan hukum sudah terkonfirmasi. Survei Poltracking pada rentang waktu 23-31 Maret 2015 menyebutkan bahwa 48,5 persen publik menyatakan tidak puas pada kinerja pemerintah. Di bidang ekonomi, publik tidak puas karena melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM. Sekitar 52,2 persen publik kurang puas, dan 14,4 persen publik sangat tidak puas. Publik juga menyatakan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah di bidang hukum. Selain alasan masih maraknya praktik korupsi, publik kecewa karena disharmoni antara KPK dan Polri kembali terulang. Masyarakat perko- taan juga kecewa karena merasa sektor kea- manan tidak dikelola dengan baik, yang ditandai dengan maraknya aksi begal dan per- ampokan. Pernyataan ketidakpuasan publik ini men- jadi faktor yang memperkuat dorongan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet. Muara dari beragam persoalan yang dihadapi pemerinta- han Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla hari- hari ini adalah perubahan kebijakan mengenai subsidi energi. Pada paruh kedua November 2014, Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah itu, Pemerintah menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar. Dengan begitu, naik turun- nya harga BBM tidak lagi ditentukan pemerin- tah, melainkan mekanisme pasar. Perubahan kebijakan seperti ini tidak hanya memengaruhi harga BBM, tetapi juga harga aneka komoditas kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Pemerintah rupanya tidak men- gantisipasi dampak perubahan ini. Ketika pub- lik mengeluhkan lonjakan harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan, pemerintah sama sekali tidak bisa memberi solusi. Ketidakberdayaan pemerintah itulah yang membuat publik tidak puas pada kinerja pemerintahan sekarang ini. Para menteri ekonomi di Kabinet Kerja rupanya tidak bisa segera melakukan penye- suaian ritme kerja menyusul perubahan kebi- jakan subsidi energi itu. Sebelumnya, ketika harga BBM bersubsidi dipatok dengan angka tetap oleh pemerintah sebagai regulator, semua dampaknya predictable. Persolan men- jadi lain ketika harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga bisa berubah kapan saja. Tentu saja dampaknya menjadi sulit dikalkulasi. Masalahnya adalah harga BBM yang fluk- tuatif itu selalu memberi dampak pada harga komoditas kebutuhan pokok. Perubahan- perubahan yang cepat itu boleh jadi membuat para menteri ekonomi gelagapan, sehingga masalah pengendalian harga komoditas bahan pokok tidak ditangani dengan efektif. Karena itu, jelas bahwa ada urgensi untuk melakukan reshuffle kabinet. Presiden tam- paknya perlu memperkuat tim ekonomi di kabi- net. Sejalan dengan perubahan kebijakan harga BBM itu, tim ekonomi harus ber- kemampuan melakukan monitoring harga dari hari ke hari. Ini sebenarnya bukan pekerjaan baru. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto secara konsisten melakukan monitoring harga aneka komoditas kebutuhan pokok. Di sidang kabinet bidang ekonomi, para menteri tidak hanya membahas proyek-proyek besar. Mereka harus siap menjawab pertanyaan Presiden Soeharto seputar harga beras, cabai, tomat atau bawang. Demi kenyamanan seluruh rakyat, Presiden Jokowi sebaiknya juga selalu peduli pada isu tentang harga kebutuhan pokok. Hal itu bisa dilakukan oleh sebuah tim ekonomi di kabinet bekerja sama dengan semua pemerin- tahan provinsi. Tim seperti itu amat terasa urgensinya karena harga aneka komoditas kebutuhan pokok pun akan berubah-ubah dengan cepat mengikuti perubahan harga BBM. Otomatis dampak perubahan itu harus direspons dengan cepat pula oleh pemerintah sebagai regulator, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Di tengah perubahan cepat, Pemerintah harus hadir di pasar untuk menstimulisasi harga dan pasokan agar segala sesuatunya terkendali dan terjangkau rakyat kebanyakan. Itulah pekerjaan besar yang harus selalu diantisipasi pemerintah pusat maupun pemerin- tah daerah di semua provinsi. Konsekuensinya, harus ada koordinasi berkesinambungan antara tim ekonomi di Kabinet Kerja dengan semua pemerintahan provinsi.*** Jawab Kekecewaan Publik dengan Reshuffle Kabinet EDITORIAL Membumikan Teknologi Karakter Pedesaan Oleh Siti Nuryati Dalam melaksanakan tugas jurnalistik wartawan Suara Karya dilengkapi kartu pers dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun kepada siapa pun dengan alasan apa pun Artikel /tulisan dan surat pembaca yang dikirim ke Redaksi harus ditandatangani dan disertai foto kopi identitas diri. Redaksi memprioritaskan pemuatan artikel/tulisan yang dikirim bersama disket atau dikirim melalui e-mail: redaksisk@yahoo.com. DITERBITKAN OLEH : PT. SUARA RAKYAT MEMBANGUN SURAT IZIN : KEPUTUSAN MENPEN NOMOR 070/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986, TANGGAL 1 MARET 1986. Penasihat: Aburizal Bakrie, M. Jusuf Kalla, Akbar Tandjung. Wakil Pemimpin Umum: Tantowi Yahya. Wakil Pemimpin Redaksi : Atal S Depari. Redaktur Pelaksana: Djunaedi Tjunti Agus. Wakil Redaktur Pelaksana: Asep Yayat, Victor A Simandjuntak., Marcyanus Donny Dihyen Dewan Redaksi: Lalu Mara Satriawangsa (Ketua), Atal S Depari, Kodrat Wahyu Dewanto, Djunaedi Tjunti Agus, Asep Yayat, Victor A Simandjuntak. Kepala Badan Litbang dan Pengembangan Usaha: Tiara Tohir. Redaktur Senior: Bambang Soesatyo. Redaktur: Sabpri Piliang, AAGDWA Ariwangsa, B Pudja Rukmana, Dwi Putro Agus Asianto, Kentos Reza Artoko, Yudhiarma, Jimmy Ratu Radjah, H Singgih Budi Setiawan , Andry Bey Rosmanto, Wakil Redaktur: Devita Dahlia, Laksito Adi Darmono, Yon Parjiyono, Syamsudin Walad, Agus Haryanto, Indra D Himrat, Budi Seno P Santo, Rully Ariefandi, Wem Fauzi, Tri Wahyuni, Feber Sianturi, Hanif Sobari, Nefan Kristiono. Staf Redaksi: Lerman Sipayung, Ami Herman, Abdul Choir, Mohamad Guntur S, Nunun Nurbaiti, Joko Sriyono, Wilmar Pasaribu, Sadono Priyo, Silli Mela Novi, Syamsuri S, Muhamad Kardeni, Andira, Sugandi, Hedi Suryono, Kartoyo DS, Tri Handayani, Bayu Legianto, Azhari Nasution, Markon Piliang. Kontributor: Agus Dinar (Bandung), Wahyudi HR, Pudyo Saptono (Semarang), Bambang Sugiarto (Yogyakarta), Endang Kusumastuti (Solo), Manahan Tampubolon (Medan), Adrizas (Pekanbaru), Chairul Ishar Wisnu (Serang), Hedi Suhaedi (Sukabumi), Tarwono (Bogor), Windrarto (Depok), Yacob Nauly (Sorong), Bonne Pukan (Kupang), Darwis Kusi (Makassar), Kusyana (Indramayu), Dina Kristina (Bandar Lampung), Muhajir (Bekasi). Tim Penyunting Bahasa: Wahiduddin (Wakil Kepala Bagian). Kabag Pracetak: Kusyanto. Wakil Kabag Pracetak: Budi Pitoyo, Staf Pracetak : Sugiyo, Suharno G, Sugeng Pramono, Chotimah, Pramuji, Harno Staf SK Online: Ari Wibowo, Elma Efly, Atim. Wakil Pemimpin Perusahaan: Ph Ateng Winarno. Pemasaran & Iklan: Manaek Sinaga. Sirkulasi dan distribusi: St N Haryaka, Keuangan: Chairul Wahid. Alamat Redaksi & Tata Usaha: Jalan Bangka Raya No. 2, Kebayoran Baru Jakarta 12720, Telp: 7191352 dan 7192656, Faksimil: 71790746. Bagian Iklan: Telp: 7182270/71, Faksimil: 7182271 Pengaduan Dan Permintaan Langganan: Telp: 7192656 - 7191352. Tarif Iklan: Hitam Putih: Umum Rp 43.000,- Duka Cita: dari Keluarga Rp 32.000,- dari Perusahaan Rp 36.000,- Khusus 1 kolom X 100 mm Rp 36.000,-(per mmk), Mini: Rp 36.000,-/baris Warna: 1 warna spot harga Rp 45.000,- 2 warna spot harga Rp. 49.000,- Separasi warna (full colour) Rp. 60.000,- Halaman I Rp 135.000,- (per mmk). Tarif iklan belum termasuk PPN 10 persen Bank Mandiri Kebayoran Baru No126-0074000349. Giro Pos No 12745. ISSN 0215-3130 – Isi di luar tanggung jawab percetakan Enka Parahiyangan MEA dan Dorongan untuk Jadi Pengusaha B erdasarkan data Kemente- rian Koperasi dan UKM, lebih dari 114 juta masya- rakat Indonesia menggantungkan hidup dari UKM. Maka, penguatan sektor ini menjadi prioritas dalam meng- hadapi MEA 2015. Apalagi, per- tumbuhan sektor UKM memberi- kan kontribusi terbesar untuk nilai investasi. Dari total investasi Rp 1.065 triliun, sebanyak Rp 517 triliun di antaranya disumbang oleh sektor koperasi dan UKM. Jangan sampai saat implemen- tasi pasar bebas Asia Tenggara (MEA) nanti, kita babak belur di- serbu usahawan muda dari nega- ra lain di Asia. Jangan-jangan eksekutif di perusahaan besar pun nanti akan memilih mereka dari luar yang dinilai handal karena kita tak punya generasi pengusaha muda yang mumpuni. Oleh sebab itu, bangkitkan se- gera gairah usaha. Jangan sam- pai kita malah terus jadi negara sasaran konsumsi mereka. Dunia usaha kita harus siap bersaing dan kompetitif dengan pengusaha lain. Termasuk para pengusaha UKM pun perlu memperbesar skala usahanya. Ada baiknya pe- merintah terus mendorong kaum muda menjadi wirausaha, tak ha- nya puas menjadi pegawai. Ratmi Utami Muara Angke Jakarta Barat Penurunan Bunga Bank untuk UKM S aat ini suku bunga UKM ter- golong relatif masih tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan insentif bunga kepada UKM agar bisa berkem- bang, khususnya dalam meng- hadapi MEA. Perbankan mungkin bisa me- nurunkan suku bunga. Meskipun kita maklum, saat ini bank berhi- tung risiko yang masih besar. Ada baiknya bunga untuk UKM, khusus untuk yang menga- jukan kredit di bawah Rp 20 juta, misalnya, tidak terlalu tinggi. Kalau bunga bank terlalu ting- gi, UKM kemungkinan tidak akan mau berspekulasi karena tak sesuai dengan skala usahanya. Apalagi, konon, di luar Jawa, bunga kredit UKM disebut-sebut ada yang sampai 40 persen. Ini jelas sangat-sangat keterlaluan! Hal ini terjadi ditengarai kare- na adanya perang bunga deposito antarbank yang membuat biaya bank menjadi tinggi. Memang, bunga deposito pun minim risiko, tidak seperti bunga dunia usaha. Namun, apa jadinya kalau dikondisikan begini terus? Kaum muda bisa-bisa enggan membuka usaha! Kania S Tebet Timur Jakarta Selatan Senin, 27 April 2015 4 EDITORIALOPINI PLKB Aktif Kembangkan Posdaya DARI PEMBACA ADV
  • 5. ”Pergerakan sideways masih dimungkinkan jika aksi beli dan jual masih sama kuatnya,” kata Reza Priyambada, Head of Re- search dari NH Korindo Securities Indonesia (NHKSI), di Jakarta, Minggu (26/4). Dalam konteks seperti itu, dia melihat, perlu ada dukungan dari sentimen global agar kinerja indeks dapat terangkat. ”Diharapkan laju bursa saham global dapat mem- berikan sentimen positif sehingga dapat membalikan posisi IHSG ke zona hijau,” kata Reza. Dia memperkirakan, pada per- dagangan Senin (27/4) IHSG akan berada pada rentang batas bawah (support) 5.400-5.417 poin. Hingga penutupan perdagang- an Jumat (24/5) akhir pekan lalu, IHSG terpantau turun sebesar 0,85 poin (0,02 persen) menjadi 5.435,35. Dikatakan Reza, pergerakan IH SG sempat berada di area target batas atas (resisten) yaitu 5.448- 5.468 poin dan juga sempat di area target support (5.411-5.426 poin) dan mampu ditutup di atas area tersebut. Tapi, lanjut dia, aksi jual masih terjadi sehingga menyebabkan in- deks belum dapat keluar dari zona merahnya. Di sisi lain, mulai ada- nya aksi beli mencoba menahan pelemahan indeks lebih lanjut. Beberapa saham yang bisa dijadikan pertimbangan, seperti, UNTR bisa trading buy selama bertahan di atas harga Rp23.025 per unit saham, diikuti oleh LPCK dengan trading buy selama berta- han di atas Rp12.075 per unit saham, lalu BMTR trading buy selama bergerak di atas Rp1.610 per unit saham. Selanjutnya, INTP buy on weak- ness jika bergerak di bawah Rp23.175 per unit saham, diikuti MDLN trading buy selama berta- han di atas Rp560 dan SILO trad- ing sell jika Rp13.950 per unit saham gagal bertahan. Reza menambahkan, sepanjang perdagangan pekan depan, IHSG akan bergerak di batas atas (resisten) 5.455-5.478 poin. Menurut dia, ekspektasi akan adanya pelemahan dapat ditepis indeks meski hanya naik tipis. Namun, cukup mampu menahan indeks dari pelemahan lebih lanjut. (ags) JAKARTA ( S u a r a Karya): PT B a n k M a n d i r i (Persero) Tbk me- nargetkan m e l a k u - kan pena- w a r a n s a h a m t e r b a t a s ( r i g h t s issue) paling lambat pada 2018 guna meningkatkan kinerja bisnis, khususnya pertumbuhan kredit. ”Pada tahun 2011, kami rights issue sekitar Rp12 triliun, seka- rang harusnya lebih besar, ya, se- kitar Rp20 triliun. Akan tetapi, ya, itu bergantung pada pemerintah,” kata Direktur Utama Mandiri Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, akhir pekan lalu. Jika aksi korporasi dengan skema rights issue sebesar Rp20 triliun, pemerintah perlu menyun- tikkan modal sekitar Rp12 triliun kepada Bank Mandiri. Diperkirakan Budi, kebutuhan pembiayaan kredit untuk infra- struktur yang saat ini digenjot oleh pemerintahan Jokowi belum ter- lalu besar realisasinya. ”Kondisi CAR (rasio kecukupan modal) Mandiri masih cukup, ke- cuali nanti jika ada ekspansi kredit yang lebih besar, tahun depan dil- ihat lagi,” kata Budi. Saat ini, kata dia, rasio kecu- kupan modal (capital adiquacy ratio/CAR) Bank Mandiri menca- pai 17,87 persen pada Kuartal I/2015, atau meningkat dari sebe- lumnya 16,15 persen pada periode yang sama tahun lalu. ”Akan tetapi, jika pemerintah berkeinginan tahun depan tambah (modal) lagi, ya, kami senang saja,” kata Budi. Pada tahun 2011, rights issue Bank Mandiri berhasil mer- aup dana Rp11,68 triliun. Harga saham rights issue bank pelat merah saat itu ditetapkan sebesar Rp5.000,00 per saham. Pelepasan 2,336 miliar saham baru saat itu bertujuan menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan 2014. Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana per- seroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis un- tuk menjadi pemain utama dalam retail payment, pembiayaan retail dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen wholesale. Pasca-rights issue porsi kepe- milikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 60 persen dari saat sebesar 66,73 persen, semen- tara saham publik menjadi 40 persen. Laba Bersih Di soal kinerja keuangan, Bank Mandiri mencatak laba bersih pada kuartal I/2015 hanya tum- buh 4,3 persen atau turun diband- ingkan kuartal I/2014 yang tum- buh 14,5 persen. Secara nominal, laba bersih Mandiri tumbuh dari Rp4,9 triliun pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp5,1 triliun. ”Salah satu penyebab tu- runnya laba yakni beban bunga yang meningkat 35,3 persen, dari Rp5,06 triliun menjadi Rp6,85 tril- iun,” kata Budi. Kendati laba per- seroan tumbuh tipis, lanjut Budi, pertumbuhan kredit Bank Mandiri sendiri mampu tetap tumbuh dua digit. Kredit Bank Mandiri tumbuh 13,3 persen pada kuartal I-2015 dari Rp470,4 triliun pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp532,8 trili- un. Dalam konteks seperti itu, dia sangat mengapresiasi atas kinerja yang seluruh manajemen lakukan, sehubungan dengan tekanan kon- disi ekonomi global yang serba tak menentu. ”Kami bersyukur meski berada di tengah tekanan perekonomian global yang sangat ketat, kami tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik,” ujarnya. Pencapaian tersebut meng- hasilkan pertumbuhan aset yang berkualitas. Sampai akhir Maret 2015, aset Mandiri mencapai Rp868,3 triliun atau tumbuh 19 persen dibandingkan Maret 2014 yang mencapai Rp729,5 triliun. Kualitas kredit masih dapat terjaga di mana NPL net masih di bawah 1 persen, kendati mening- kat dari 0,67 persen pada kuartal I tahun lalu menjadi 0,89 persen. Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri juga meningkat dari 16,15 persen menjadi 17,87 persen. Budi menambahkan, keper- cayaan masyarakat kepada Bank Mandiri masih cukup baik di mana dana pihak ketiga berhasil terhimpun Rp628,7 triliun diband- ingkan kuartal I-2014 lalu Rp531,6 triliun.(ags) LITERASI KEUANGAN - Sebuah perusahaan menggelar program edukasi dan pelatihan manajemen keuangan bagi masyarakat, khususnya kaum wanita, Sabtu (25/4) di Jakarta. JAKARTA (Suara Karya): Oto- ritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat ha- rus cermat berinvestasi di rek- sadana dengan memper- hatikan legalitas, reputasi dan prospek manajer investasi. ”Masyarakat harus belajar juga jangan semata-mata menyerahkan nasib ke mana- jer investasi,” kata Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK Luthfi Zain Fuady dalam diskusi yang me- rupakan serangkaian acara pameran dana reksa yang ber- tema ”Reksa Dana Investasi Masa Depan Mudah dan Terjangkau”, Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, masya- rakat harus mengetahui rekam jejak atau track record dari manajer investasi se- hingga tidak asal berinves- tasi. ”Cari track record mana- jer investasinya kemudian bagaimana dananya dikelo- la,” ungkap dia. Meski saat ini belum ada laporan atau pengaduan ter- kait, namun dia mengatakan ada kemungkinan terjadinya kerugian kurangnya kehati- hatian dalam berinvestasi. ”Masyarakat harus tahu ba- gaimana legalitas izinnya, ke- mudian soal reputasi juga dil- ihat, itu bisa menggambarkan seberapa bonafit perusahaan itu,” ujarnya. Manajer investasi yang ilegal, lanjutnya, kemungki- nan memiliki perlindungan hukum yang lemah kepada korban dan penegak hukum di area abu-abu atau tidak jelas. Dia juga mengatakan, masyarakat harus berhati- hati pada janji keuntungan yang dijamin manajer inves- tasi karena reksa dana tidak bisa menjanjikan manfaat yang pasti melainkan indikasi keuntungan karena bergan- tung pada nilai portofolionya. ”Jika portofolio ini naik maka bisa dapat lebih ba- nyak dari apa yang dijanjikan atau malah turun karena keuntungannya tidak pasti,” katanya. Untuk itu, lanjutnya, ma- syarakat harus mencari informasi prospek perusa- haan dan kinerja perusa- haan dalam mengelola dana yang diinvestasikan itu. Di sisi lain, Kepala Depar- temen Pengawas Pasar Modal II A OJK Fakhri Hilmi menga- takan, pihaknya juga beren- cana untuk membuat satu sistem pengumpulan data terkait investasi dan transak- si di reksadana sehingga mempermudah informasi mengenai total kekayaan rek- sadana setiap hari. ”Jadi kami mau membuat satu sistem, nanti semua transaksi pembelian, penju- alan, perizinan segala macam semua masuk ke sistem itu semua,” kata dia. (ags) KILAS PTPP Keluarkan MTN JAKARTA (Suara Karya) PT PP Tbk (PTPP) menerbitkan Medium Term Notes (MTN) XXII sebanyak-banyaknya sebe- sar Rp300.000.000.000 yang akan diterbitkan berseri. Di- rektur PTPP Tumiyana dalam keterangan yang dilansir, di Jakarta, akhir pekan lalu, menyebutkan, seri A yang akan diterbitkan Rp200.000.000.000 dengan tenor 370 hari de- ngan bunga 9,5 persen. Sedangkan seri B senilai Rp100.000.000.000. Penawaran terbatas ini dilaksanakan oleh PT Mandiri Sekuritas. Mekanisme dan penawaran MTN XXI adalah Penawaran Terbatas (Private Placement) di wilayah Indonesia. Pihak yang telah membeli MTN XIII ini adalah satu investor senilai Rp200.000.000.000.(ags) Laba Bersih ASGR Rp47,51 Miliar JAKARTA (Suara Karya): PT Astra Graphia Tbk (ASGR) mencatat kenaikan laba bersih sebesar 43,69 persen hing- ga Maret 2015 jadi Rp47,51 miliar atau Rp35,23 per sa- ham, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebe- lumnya yang sebesar Rp33,06 miliar atau Rp24,51 per sa- ham. Laporan keuangan perseroan yang dilansir, Jumat, memperlihatkan pendapatan bersih naik jadi Rp459,45 miliar dari tahun sebelumnya Rp434,84 miliar dan beban pokok naik jadi Rp303,48 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp295,48 miliar. Laba bruto naik jadi Rp155,96 miliar dari sebelumnya Rp139,36 miliar. Sedang- kan laba sebelum pajak naik jadi Rp61,68 miliar dari tahun sebelumnya Rp42,37 miliar.(ags) ANTM Lakukan Switch On Fasilitas Furnance JAKARTA (Suara Karya): PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) mengumumkan bahwa perusahaan telah melaku- kan switch on fasilitas Furnace-4 yang merupakan bagian dari Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP). Ke- terangan memperlihatkan, switch on Furnace-4 yang dila- kukan pada 20 April lalu ini merupakan tahap lanjutan pe- ngoperasian Furnace-4 setelah Antam memulia pre heating fasilitas tersebut pada 29 Maret 2015 lalu. Dirut ANTM Tedy Badrujaman mengatakan, dilakukannya switch on menandati P3FP berjalan on track dengan operasi secara keseluruhan dimulai pada kuartal IV 2015. Perseroan me- nargetkan peningkatan produksi feronikel menjadi 20.400 ton nikel dalam feronikel (TNi) dengan penjualan feronikel meningkat menjadi 22.000 Tni di tahun 2015.(ags) Manajemen Lepas APLI JAKARTA (Suara Karya): Prekom PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) melepas sebagian saham yang dimilikinya pada 14 April 2015. Dirut APLI Wilson Agung Pranoto dalam keterangan yang dilansir, Jumat (24/4), menyatakan bahwa sebanyak 5.500.000 lembar saham dilepas dengan harga Rp85 per lembar, sehingga dana yang diraih menca- pai Rp467.500.000. Adapun tujuan transaksi adalah untuk divestasi. Dengan pelepasan itu maka kepemilikan Alexander Agung Pranoto tersisa jadi 348.899.848 saham atau 23,26 persen dari total seluruh saham perseroan. (ags) AKSI KORPORASI Bank Mandiri Akan Rights Issue PORTOFOLIO Perlu Cermat Berinvestasi Reksadana IHSG Butuh Sentimen Global PASAR MODAL Tarik Dana ATM Permudah Investor Pasar Modal SEMARANG (Suara Karya): Para investor pasar modal saat ini memperoleh kemu- dahan karena bisa menarik dana mela- lui anjungan tunai mandiri (ATM). Layanan ini, merupakan perluasan co-branding fasilitas acuan kepemilikan sekuritas (AKSes), hasil kerja sama Kus- todian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Permata, dan Trimegah Securities. Dengan begitu, dapat memudahkan investor dalam bertransaksi dengan baik dan nyaman serta aman. ”Fasilitas ini diharapkan bisa diman- faatkan para investor di Jateng, khusus- nya Semarang, lantaran banyak investor pasar modal di sini. Fasilitas baru ini, memungkinkan investor melakukan cek portofolio efek serta penarikan dana le- wat jaringan ATM Bank Permata,” kata Direktur KSEI, Syafruddin, di Sema- rang, pekan kemarin. Menurut dia, selama ini para inves- tor yang ingin melakukan penarikan dana pada rekening dana nasabah (RDN) hanya bisa melalui layanan fak- simili atau online trading. Kendala tersebut, mendorong Trime- gah Securities serta Bank Permata me- ngembangkan AKSes Financial Hub. Syafruddin mengungkapkan, seka- rang fasilitas AKSes tersebut bisa diting- katkan fungsinya. Bukan sekadar men- dapatkan informasi saja, namun juga meneruskan instruksi dari investor un- tuk berbagai aktivitas investasi di pasar modal. ”Salah satunya, instruksi pena- rikan dana sebagaimana sudah tersedia bagi nasabah Trimegah Securities me- lalu AKSes cobranding via ATM Bank Permata,” tuturnya. Ke depan, fasilitas ini juga dapat me- masarkan produk investasi melalui infrastruktur perbankan, seperti tran- saksi initial public offering (IPO) saham, pembelian perdana ORI, hingga sub- scription/redemption reksa dana. Jaringan ATM yang luas dapat digu- nakan oleh para pelaku pasar. Head Cash Product-Transaction Banking Bank Permata, Sabrina Sida- butar menambahkan, pengembangan infrastruktur layanan tadi diharapkan bakal semakin memacu investor pasar modal. Pertumbuhan ekonomi di Jateng dinilainya sangat bagus, sehingga diha- rapkan bakal mendongkrak sejumlah investor. Sementara Head of Operation Tri- megah Securities, Mark Zulfikar, menga- takan pengembangan fasilitas tadi seba- gai upaya meningkatkan nasabah ritel di Jateng, khususnya Semarang. Meng- ingat, kemajuan pasar modal ikut men- dukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat investasi. (K2) JAKARTA (Suara Karya): PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama de- ngan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan kartu dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) kepada para pe- tani yang berdomisili di Kefamenanu, NTT. Sekretaris Perusahaan BRI Budi Satria sebagaimana dilansir Antara, mengatakan, dengan bergabungnya petani di Kefamena- nu sebagai peserta DPLK BRI, merupakan bukti nyata bahwa pihaknya tidak hanya menjaring peserta dari pekerja di sektor formal yang memiliki upah tetap, namun juga menjaring peserta dari pekerja sektor informal termasuk para petani. ”Selain itu kami juga ingin mengedu- kasi para petani untuk dapat mengelola keuangannya sehingga dapat memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua,” kata Budi, di Jakarta, akhir pekan lalu. Penyerahan DPLK BRI di Kefamenanu diberikan secara simbolis oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada 25 orang peserta petani. DPLK BRI adalah salah satu produk investasi yang dimiliki BRI dengan mem- berikan pembayaran manfaat pensiun secara berkala yang dikaitkan dengan pen- capaian usia tertentu. Budi menuturkan, kehadiran BRI pada momen tersebut, selain memberikan kartu DPLK juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada petani setempat tentang tata kelola keuangan. ”Bagaimana cara mengelola pemasukan, agar tidak besar pasak daripada tiang,” kata Budi. Dia menjelaskan, produk DPLK-BRI merupakan produk investasi yang aman, memiliki akses luas, investasi beragam dan prudent, transparan, serta dikelola secara modern. Selain itu, rata-rata imbal-hasil yang diberikan oleh BRI kepada peserta DPLK-nya juga rata-rata di atas benchmark. Selain menawarkan pengelolaan Pro- gram Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang me- nargetkan peserta individu maupun kelom- pok, DPLK BRI juga mengelola Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang bertujuan sebagai cadangan pesangon perusahaan. Lebih lanjut Budi mengatakan, pada 2015 ini, dana pensiun yang dikelola oleh Lembaga Keuangan BRI ditargetkan tum- buh sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.(ags) Senin, 27 April 2015 5KEUANGANPASARMODAL UANG TKI - Managing Director Merchantrade Asia Sdn Bhd Malaysia Ramasamy Veeran (tengah) menjelaskan perkem- bangan pengiriman uang TKI ke Indonesia kepada perwakilan Bank BRI dan Bank BNI di Malaysia, Jumat (24/4), di Kuala Lumpur. Antara SINERGI USAHA BRIGandengPemprovNTT KembangkanKartuDPLKJAKARTA (Suara Karya): Pergerakan surat berharga dengan ditunjukkan oleh indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berpotensi datar, dengan kecenderungan melemah. Budi Gunadi Sadikin TINGKATKAN NASABAH OCBCNISPSasar PertumbuhanDPK20Persen SEMARANG (Suara Karya): PT Bank OCBC NISP Tbk membidik pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20 persen di Semarang, dengan fokus pada peningkatan tabungan menyusul potensi pasar yang masih tinggi. ”Secara nasional pada 2015 ini perseroan mematok pertumbuhan DPK antara 15 hingga 20 persen. Target per- tumbuhan yang sama, juga akan dipacu di seluruh kantor regional termasuk di Semarang,” kata Consumer Marketing Strategy Division Head Bank OCBC NISP, Andreas Kurniawan, dalam keterangan pers peluncuran Funtastrip di Semarang, pekan kemarin. Dia optimistis, kantor perwakilan perseroan di Semarang mampu merealisas- ikan target penghimpunan DPK hingga 20 persen. Mengingat, pada 2014 lalu pening- katan DPK di wilayah ini mencapai kisaran 25 persen. Target pertumbuhan DPK Semarang in line dengan target nasional. Padahal tahun lalu, lebih tinggi dari per- tumbuhan nasional. Selain itu, lanjut Andreas, potensi penyerapan DPK Semarang masih relatif besar dengan pertumbuhan ekonomi regional cukup tinggi. Dengan perkembangan kota signifikan, dia menyebut selama ini penyerapan DPK di wilayah ini masih berada di bawah kota- kota besar lainnya. Oleh sebab itu, perseroan akan men- dorong peningkatan DPK di Semarang agar mampu mengikuti perkembangan wilayah lain, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Semarang sudah seharusnya masuk jajaran lima besar seperti kota besar lain. Andreas menambahkan, pertumbuhan DPK nasional yang ditarget perseroan pada 2015 ini terbilang signifikan. (K2) Antara