Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo
•Transferir como PPTX, PDF•
4 gostaram•2,287 visualizações
http://www.sistemkesehatandaerah.com Hasil akhir diskusi selama 2 bulan dalam perumusan Siskesda Wonosobo tergambarkan dari draft Final Siskesda Kab Wonosobo ini. Secara ringkas diuraikan komponen2 utama dari Siskesda Kab Wonosobo
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (14)
Semelhante a Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo
Semelhante a Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (20)
Mais de Suprijanto Rijadi
Mais de Suprijanto Rijadi (20)
Último
Último (15)
Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo
- 1. DRAFT SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Dr. OKIE HAPSORO BP., M.Kes. MMR KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
- 2. MENGAPA SISKESDA? UU 32/2004 mengamanahkan kesehatan sebagai urusan wajib PP 38/2007 menjelaskan secara garis besar porsi kesehatan Kab/Kota SK Menkes 922/2008 lebih memperjelas tentang urusan kesehatan di Kab/Kota Perpres 72/2012 memperjelas bagaimana mewujudkan UU Kesehatan dengan SKN Kab/Kota tidak punya guidance bagaimana mengoperasionalkan SKN di Kab/Kota Inisiatif menyususn SISKESDA: urusan kes lebih tertata dan dapat ditangani lbh sistematik
- 3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UU 32/2004 (PEMDA) PP 38/2007 (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN) SK MENKES 922/ 2008 (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN) BIDANG SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URUSAN PEMKAB/KOTA URAIAN TUGAS KESEHATAN 1. Upaya Kesehatan 1. Pencegahan dan Pemberanta san Penyakit 1.Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota. 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota. 2. Kajian SE 3. Investigasi, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten/ kota. 4. Pelatihan teknis SE 5. Penyebaran informasi skala kabupaten/kota 6. Penyampaian laporan berkala penyakit menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu 7. Bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten/kota maupun di masyarakat.
- 4. SUB SISTEM PP 38/2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPRES 72/2012 SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERDA 4/2009 SISKESDA PROV DKI PERDA SISKESDA WONOSOBO UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SDM KESEHATAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN SDM KESEHATAN SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEDIAAN FARMASI, ALKES, DAN MAKANAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANAJEMEN KESEHATAN PERIJINAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
- 5. UPAYA KESEHATAN PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Pencegahan dan pemberantasan penyakit Pelayanan kesehatan Upaya kesehatan perorangan Upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan KB Lingkungan sehat Pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer Upaya kesehatan masyarakat, yang meliputi: Perbaikan gizi masyarakat Perbaikan gizi masyarakat Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit a.Promosi kesehatan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan b. Kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular Pelayanan kesehatan reproduksi c. Perbaikan gizi masyarakat Penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar Pelayanan KB d. Penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 6. UPAYA KESEHATAN (lanjutan) PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Upaya kesehatan sekolah e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Perawatan kesehatan masyarakat Upaya kesehatan olah raga f. Perawatan kesehatan masyarakat Kesehatan sekolah Pelayanan kesehatan pada bencana g. Kesehatan sekolah Kesehatan jiwa Pelayanan darah h. Kesehatan jiwa Kesehatan lanjut usia Pelayanan kesehatan gigi dan mulut i. Kesehatan usia lanjut Kesehatan kerja Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran j. Pengendalian penyakit tidak menular Pengembangan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer Upaya kesehatan matra k. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Pelayanan kesehatan pada bencana
- 7. UPAYA KESEHATAN (lanjutan) PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan l. Pengamanan penggunaan zat addiktif dalam makanan dan minuman Pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat Pengamanan makanan dan minuman m. Pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Pengamanan zat adiktif n. Penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran Upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lansia, dan penyandang cacat
- 8. UPAYA KESEHATAN (lanjutan) PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat Upaya perbaikan gizi Upaya kesehatan jiwa Upaya pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular Upaya kesehatan lingkungan Upaya kesehatan kerja
- 9. SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Penyediaan dan pengelolaan Komoditi Ketersediaan obat dan perbekes Ketersediaan dan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga Sumber daya Pemerataan obat dan perbekes Pelayanan kefarmasian Sertifikasi alkes dan PKRT kelas I Pelayanan kefarmasian Mutu obat dan perbekes Pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan farmasi & perbekalan kesehatan. Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK, dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) Pengawasan Pembinaan dan pengawasan produksi pangan industri rumah tangga, makanan jajanan, dan jasa boga. Pemberdayaan masyarakat
- 10. SDM KESEHATAN PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis Perencanaan Perencanaan Perencanaan Pendayagunaan tenaga kesehatan Pengadaan: pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pengadaan Pelatihan teknis Pendayagunaan Pelatihan Pendayagunaan Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan Pendayagunaan Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- 11. PEMBIAYAAN KESEHATAN PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Pengelolaan/penye- lenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal Penggalian dana Penggalian dana Alokasi dana Penyelenggaraan JPKN Alokasi dana Alokasi dana Pembelanjaan Pembelanjaan Pembelanjaan Pengaturan BPJS dan Asuransi Kesehatan komersial
- 12. MANAJEMEN KESEHATAN PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Kebijakan Kebijakan kesehatan Administrasi kesehatan Perencanaan Penelitian dan pengembangan kesehatan Administrasi kesehatan Informasi kesehatan Kelembagaan Fasilitas Kesehatan Kerja sama luar negeri Hukum kesehatan Ilmu pengetahuan dan teknologi Pembagian tugas otonomi kesehatan Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Informasi kesehatan Hukum kesehatan Penganggaran Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) Sumber daya manajemen kesehatan Evaluasi Data Kesehatan/ Informasi Kesehatan Perlindungan hukum tenaga kesehatan
- 14. UPAYA KESEHATAN • Tingkat Pertama: Pos UKM Desa & Kecamatan (Puskesmas) • Tingkat Kedua: Dinas Kesehatan UKM (sarana pelaksana, lembaga, tugas, perijinan, pembiayaan, nakes, hubungan kerja) • Tingkat Pertama: Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Dokter/Dokter Gigi, Praktek Perawat/Home Care, Praktek Bidan, Praktek Fisioterapis, Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer • Tingkat Kedua: RS kelas C dan D, Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, Praktek Perawat Spesialis (Home Care), Klinik Utama UKP (sarana utama, sarana penunjang, tugas, perijinan, pembiayaan, nakes, hub. Kerja)
- 15. SEDIAAN FARMASI, PERBEKES, DAN MAKANAN • Tanggung jawab Pemda, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan peredaran • Pelayanan kefarmasian. • Perijinan, pembinaan, dan pengawasan UMOT, Usaha Jamu Racikan, dan Usaha Jamu Gendong Sediaan Farmasi • Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan peredaran. • Perijinan, pembinaan, dan pengawasan toko alkes Perbekes • Pembinaan dan pengawasan produksi pangan industri rumah tangga, makanan jajanan, dan jasa boga. Makanan
- 16. SDM KESEHATAN • Rencana kebutuhan • Standar kebutuhan tiap jenis faskes • Realokasi Perencanaan • Nakes non PNS di faskes PPK-BLUDPengadaan • Pola karir • Pendidikan berkelanjutan Pendayagunaan • Uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, pemberian izin praktek/izin kerja, remunerasi, insentif, penghargaan, dan sanksi. Pembinaan dan Pengawasan Mutu
- 17. PEMBIAYAAN KESEHATAN • Minimal 10 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji. • Prioritas: 2/3 kepentingan pelayanan publik dan 1/3 pelayanan kesehatan perorangan Proporsi Anggaran Kesehatan • Pelayanan Publik: Pelayanan kesehatan masyarakat tkt. I & II; Yankes perorangan penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang tidak terdaftar PBI. • Pelayanan Perorangan: Belanja Modal faskes perorangan tkt. I & II Alokasi Pembiayaan • Hubungan kerjaBPJS & Asuransi Kesehatan Komersial
- 18. MANAJEMEN KESEHATAN • RPJP & Arah Kab. Wonosobo • Arah SISKESDA Kab Wonosobo • Upaya yang akan dilakukan • Penetapan jumlah maksimum faskes perorangan & fasilitas kefarmasian • Tahapan mewujudkan arahan Siskesda Perencanaan • Dinkes: SKPD penanggung jawab urusan kesehatan • RSUD: LTD dengan Status PPK-BLUD • Puskesmas: UPT Dinkes dengan Status PPK-BLUD • Pos UKM Desa: faskes yang dikelola Pemerintah Desa Kelembagaan Faskes
- 19. MANAJEMEN KESEHATAN (lanjutan) • Dinkes • RSUD • Puskesmas Pembagian Tugas Otonomi Kesehatan • Renja Dinkes, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas • KUA-PPA (Kebijakan Umum APBD-Program Prioritas dan Anggaran) • RKA Dinkes, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas • DPA Dinkes, RBA definitif BLUD RSUD, dan RBA definitif BLUD Puskesmas Penganggaran
- 20. MANAJEMEN KESEHATAN (lanjutan) • Evaluasi program tahunan • Proses evaluasi • Unit pelaksana Evaluasi • Kewajiban Faskes menyampaikan laporan periodik ke dinkes • Sistem informasi kesehatan terintegrasi • Format data kesehatan Data/Informasi Kesehatan • Hak perlindungan hukum • Mediasi • Bentuk bantuan hukum • Tanggung jawab hukum RS terhadap kerugian atas kelalaian nakes Perlindungan Hukum Nakes
- 21. Terima kasih