Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan barang milik daerah. 2. Dokumen tersebut menganalisis faktor-faktor penyebab kebijakan/peraturan daerah tidak efektif dalam pelaksanaannya seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi untuk peraturan daer

1. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NO. 04/2008
Dari Formulasi Ke Implementasi)

2. LATAR BELAKANG
- Pp No. 6 Tahun 1006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Daerah
Gol Bidang Barang Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Rusak Berat
1 Tanah 15.569.233.380.450,90 32.556.559.285,71 0,00 0,00
2 Gedung dan bangunan 1.116.034.528.690,00 32.268.038.186,00 16.093.256.173,00 166.671.000,00
3 Jalan Irigasi & Jaringan 1.142.163.687.000,00 3.728.772.716,00 14.249.934.338,00 0,00
4 Peralatan & Mesin
- Alat Besar 4.701.013.200,00 961.125.000,00 117.875.000,00 0,00
- Alat Angkutan 19.709.275.203,00 17.701.380.926,00 723.468.000,00 0,00
- Alat lainnya 56.350.110.170,00 29.024.745.489,00 28.123.247.384,00 236.641.827,60
80.760.398.573,10 47.687.251.415,00 28.964.590.384,00 236.641.827,60
5 Aktiva Tetap Lainnya 4.168.164.415,00 1.824.773.905,00 61.930.578.195,00 193.438.520,00
Jumlah Aktiva 17.912.360.159.129,00 118.065.395.507,71 121.238.359.090,00 596.752.347,60

3. - Rencana Perda No. 04 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ISI RANCANGAN PERDA NO. 4 TAHUN 2008
Isi : 19 BAB – 94 Pasal, meliputi :
BAB I : Ketentuan Umum BAB XI : Pengamanan &
BAB II : Maksud dan Tujuan Pemeliharaan
BAB III : Ruang Lingkup BAB XII : Penilaian
BAB IV : Pejabat Pengelolaan BAB XIII : Penghapusan
Barang Milik Daerah BAB XIV : Pemindahtanganan
BAB V : Perencanaan BAB XV : Pembinaan,
Kebutuhan dan Pengawasan &
Penganggaran Pengendalian
BAB VI : Pengadaan BAB XVI : Ketentuan lain-lain
BAB VII : Penyimpanan & BAB XVII : Ganti rugi & Sanksi
Pengurusan BAB XVIII : Ketentuan Peralihan
BAB VIII : Penggunaan BAB XIX : Ketentuan Penutup
BAB IX : Penatausahaan
BAB X : Pemanfaatan

4. Beberapa Rekomendasi untuk Rancangan Perda Kota Bandung
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BAB IV, Pasal 6 ayat (2) bagian e.
Wewenang Walikota menyetujui pemindahtanganan dan penghapusan barang
milik daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebaiknya dengan persetujuan
DPRD.
Perhatikan Pasal 7 ayat (2), bagian d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtangan barang milik daerah yang telah disetujui
Walikota atau DPRD (dan)
BAB VI Pengadaan, Pasal 15 ayat (1) dan (2) tidak sesuai dengan Kepres No.
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Perhatikan BAB I, Pasal 1 ayat (1). Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah
kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

5. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan
Apakah yang dimaksud implementasi kebijakan?
Webster : to implement (mengimplementasikan)
Van Meter dan Van Horn : Tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Mengapa implementasi kebijakan itu penting?
Grindle : implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari
seluruh kebijakan.
Udoji : The execution of policies is as important if not more important
than policy making. Policies will remain dreams or blue print file
jackets unless they are implemented.

6. Ada berapa kategori dan disebabkan oleh faktor apa kegagalan
kebijakan itu?
Hogwood dan Gunn membagi kegagalan implementasi kebijakan
itu menjadi 2 kategori, yaitu :
1. Non Implementation (tidak terimplementasikan)
2. Unsuccessful Implementation (implementasi yang tidak berhasil)
Kegagalan suatu kebijakan disebabkan :
1. Bad Execution
2. Bad Policy
3. Bad Luck

7. Mengapa Kebijakan/peraturan daerah
tidak efektif dalam pelaksanaannya?
Paling sedikit ada 4 faktor penyebabnya :
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

8. 1. Komunikasi
Dikemukakan bahwa agar implementasi kebijakan publik efektif,
maka mereka yang bertanggung jawab dalam
mengimplementasikannya harus mengetahui apa yang harus
mereka lakukan. Untuk itu perintah-perintah untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut harus disampaikan
kepada orang yang tepat dengan pole penyampaian harus jelas,
akurat, dan konsisten. Karena kebingungan yang timbul pada
implementator akan memungkinkan mereka tidak akan
mengimplementasikan sebuah kebijakan seperti yang diinginkan.
Komunikasi yang tidak cukup atau tidak konsisten akan
memunculkan hambatan serius dalam mengimplementasikan
suatu kebijakan.

9. 2. Sumber Daya
Implementasi kebijakan akan efektif jika personil yang
bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan
tersebut memiliki keahlian dalam bidangnya, memperoleh
informasi yang jelas tentang bagaimana kebijakan tersebut
diimplementasikan dan terciptanya kerjasama yang baik dalam
tim serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

10. 3. Disposisi
Keinginan yang kuat dari implementator untuk melaksanakan
kebijakan tersebut dengan bik dan benar yang didukung dengan
cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut, dan
bagimana mereka memandang bahwa kebijakan tersebut akan
bermanfaat bagi kinerja organisasi mereka sangt besar
pengaruhnya terhadap efektif atau tidaknya suatu kebijakan

11. 4. Struktur Birokrasi
Definisi dalam struktur birokrasi juga akan berpengaruh terhadap
efektifnya implementasi suatu kebijakan. Koordinasi yang tidak
berjalan dengan baik akan menimbulkan [emborosan sumber
daya manusia, dan menyebabkan kebingungan dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan. Untuk itulah diperlukan
adanya Standard Operating Prosedures (SOPs) untuk mengatasi
kegagalan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, namun
seringkali pula ditemukan bahwa SOPs yang disusun kurang
cocok untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sehingga
cenderung menghambat pelaksanaan suatu kebijakan.