3. Misi Agust – Sept 2017
• Pada isu gender, dalam hal kuantitas, keterlibatan
perempuan juga masih menjadi tantangan bagi tingkat
komunitas dan fasilitator.
• Di tingkat komunitas, keterlibatan perempuan dalam
pertemuan dan juga di lembaga kurang dari 10%,
sementara perempuan memiliki peran yang lebih penting
dalam menangani masalah penyediaan air dan sanitasi
domestik.
Misi MTR, Feb 2019
• Secara umum komposisi perempuan pada kegiatan tingkat
KETERLIBATAN PEREMPUAN
4. DOKUMEN PENGGUNAAN LAHAN
Misi
Feb – April
2017
• Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap
• Lemahnya pendampingan TFM dalam mendampingi masyarakat untuk menyiapkan
Dokumen Lahan secara lengkap
• Lemahnya DC dalam melakukan verifikasi RKM terkait lampiran Dokumen Lahan
Misi Agust
- Sept
2017
• Dokumen Penggunaan Lahan pada RKM tidak lengkap
• Format Surat Pernyataan Penggunaan Lahan tidak sesuai Juknis
• Dokumen Lahan tidak tersimpan rapi di KKM maupun pemilik lahan
Misi
Agust –
Sept 2018
• Dokumen Penggunaan Lahan tidak lengkap : tidak ada informassi ukuran, tidak ada
sketsa peta lahan
• Tidak ada kejelasan status lahan : hibah? Ijin pakai? Ijin di lalui?
• Akuntabilitas ijin penggunaan lahan pada lahan milik negara tidak dilakukan
Misi
MTR Feb
2019
• Ketidaklengkapan Dokumen Lahan : ukuran lahan yang digunakan, tandatangan
pemilik lahan dan KKM pada lahan hibah dan pinjam pakai
5. Misi
Feb – April
2017
• Memastikan keterlibatan penyandang disabilitas terlibat secara
aktif dalam proses keseluruhan baik dalam pengambilan
keputusan dan penerima manfaat
• Keterlibatan ROMS untuk mereview RKM agar inklusif
disabilitas
Misi
Agust –
Sept 2018
• Pemahaman fasilitator dan masyarakat tentang DID terbatas pada pelibatan
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan masyarakat dan lembaga lokal.
• Belum tercatat jumlah penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat
• Design untuk sarana umum belum mencerminkan inklusif disabilitas/belum universal
design
Misi
11 – 15 Feb
2019
• Tidak semua fasilitas/sarana yang bersifat umum sudah
menerapkan Design Universal
• Semua fasilitas/sarana yang bersifat umum Desa 2019 harus
menerapkan Design Universal
KUALITAS DID (DISABILITAS INKLUSIF
DEVELOPMENT)
10. PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN
NEGARA
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
84%
9%
7%
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM
PAMSIMAS
DI LAHAN/HUTAN NEGARA
PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
12. ACEH :
2 KABUPATEN – 10
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
KEPRI :
1 KABUPATEN – 1
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
LAMPUNG :
4 KABUPATEN – 9
DESA DI HUTAN
LINDUNG BUKIT
BARISAN SELATAN
SUMSEL :
1 KABUPATEN – 1
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
JAMBI :
2 KABUPATEN – 5
DESA DI TAMAN
NASIONAL KERINCI
SUMBAR :
2 KABUPATEN – 4
JORONG DI HUTAN
NEGARA
BANTEN :
2 KABUPATEN – 10 DESA DI
LAHAN PERHUTANI DAN
TAMAN NASIONAL GN
HALIMUN
JAWA BARAT :
6 KABUPATEN – 17 DESA
DI LAHAN PERHUTANI,
PTPN & TAMAN
NASIONAL GN SALAK-
PANGRANGO-CIREMAI-
HALIMUN
JAWA TENGAH :
14 KABUAPTEN – 197
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
JAWA TIMUR :
17 KABUPATEN – 112
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
BALI :
2 KABUPATEN – 19 DESA
DI LAHAN PERHUTANI
DAN HUTAN LINDUNG
NTB :
2 KABUPATEN – 3 DESA DI
HUTAN NASIONAL GN
RINJANI
KALSEL :
2 KABUPATEN – 2
DESA DI LAHAN
PERHUTANI
KALTIM :
1 KAB – 1 DESA DI
HUTAN RAKYAT
SULSEL :
2 KABUPATEN – 18 DESA
DI TAMAN NASIONAL
BATIMURUNG DAN
HUTAN LINDUNG
SULTENG :
1 KABUPATEN – 4 DESA
LAHAN PERHUTANI DAN
TAMAN NASIONAL LORE
LINDU
GORONTALO :
1 KABUPATEN – 7 DESA
DI TAMAN NASIONAL
NANI WARTABONE
SULUT :
1 KABUPATEN – 5 DESA
DAN TAMAN NASIONAL
DAN HUTAN LINDUNG
SEBARAN LOKASI SASARAN PROGRAM PAMSIMAS DGN SUMBER AIR BAKU YG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN
13. PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM PAMSIMAS DI LAHAN/HUTAN
NEGARA
(Status Des 2018)
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
84%
9%
7%
PROSENTASE LOKASI SUMBER AIR DESA PROGRAM
PAMSIMAS
DI LAHAN/HUTAN NEGARA
PERHUTANI/PTPN TAMAN NASIONAL HUTAN LINDUNG
14. STATUS PERIJINAN SUMBER AIR BAKU DESA PAMSIMAS YANG TERLETAK
DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL/HUTAN LINDUNG/LAHAN PERHUTANI
(Status Des 2018)
SURAT IJIN DITERBITKAN :
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup
• Kepala Balai Taman Nasional
• Pengelola Taman Nasional
• Kepala Kantor Pemangku
Kehutanan (KPH) Kabupaten
• Kepala PTPN
• Mantri Hutan
Juml Desa : 446 desa
di 20 Provinsi
34%
2%
63%
PROSENTASI PERIJINAN PENGGUNAAN SUMBER
AIR PROGRAM PAMSIMAS YANG TERLETAK DI
HUTAN/LAHAN NEGARA
BELUM/IJIN LISAN PROSES PERIJINAN IJIN SURAT RESMI
16. • PEMANFAATAN AIR DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA,
TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA DANTAMAN HUTAN
RAYA (Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor: P. 64/Menhut-II/2013)
• PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.14/Menhut-
PENGGUNAAN LAHAN PADA
HUTAN MILIK NEGARA
18. Contoh Kasus
• Desa Lancang Kunging, Kab Bintan (Desa 2018)
mengundurkan diri karena tidak mendapat izin
menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung
• Desa Bintan Buyu, Desa Tembeling, & Desa Ekang
Enculai, Kab Bintan (Desa 2019) : proses izin
menggunakan mata air di kawasan Hutan Lindung