Something in the ring

1. BAGAIMANA MEMPERSIAPKAN KLINIK
MENJADI PPK (PENYEDIA PELAYANAN
KESEHATAN) TINGKAT PERTAMA DI ERA BPJS
DENGAN AKREDITASI KLINIK
Hari Santoso

2. FASKES TINGKAT PERTAMA
Puskesmas beserta
JEJARINGNYA;
Praktik dokter dengan
jejaringnya (apotek,
laboratorium, bidan, perawat);
Praktik dokter gigi beserta
jejaringnya;
Klinik pratama beserta
jejaringnya;
Fasilitas kesehatan milik
TNI/POLRI beserta jejaringnya
ASKES BPJS KESEHATAN

3. Dinkes
Kab/Kot
BPFK
BP-
POM
BTKL
Incine
rator
PMK
Pemda
Tatakota
Reklame
IDI
PDGI
PPNI
ISFI
IBI
KKI
AIPKI
Kolegiu
m
BPJS
Pajak
KLINIK

4. Klinik
PMK
09/2014
Prasarana
Tenaga
Peralatan
Farmasi
1
Lokasi
2
Bangunan
3
4
5
6
7
Laboratorium
4
PetunjukTeknis Klinik Pratamayang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014

5. PERSYARATAN
BANGUNAN
Bangunan permanen dan tidak bergabung fisik
dengan tempat tinggal perorangan
Memenuhi persyaratan LINGKUNGAN SEHAT
Memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan
dan kemudahan pelayanan serta perlindungan
keselamatan & kesehatan bagi semua orang
5

6. PERSYARATAN
RR
Uu
A
aN
ng
Gp
A
eN
ndaftaran/ ruang tunggu
Ruang konsultasi
Ruang administrasi
Ruang obat & Bahan habis pakai untuk klinik yg
melaksanakan pelayanan farmasi
Ruang tindakan
Ruang/Pojok ASI
Kamar mandi/ wc
Ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan
6

7. RUANGAN Rawat Inap
Ruang rawat inap yg memenuhi persyaratan
Ruang farmasi
Ruang laboratorium, dan
Ruang dapur
Jumlah TT pasien paling sedikit 5 buah dan paling
banyak 10 buah.
7

8. PERSYARATAN
P
I
R
n
s
A
t
a
S
l
A
a
s
R
i
s
Aa
Nn
Ai
t
a
s
i(air, pemb. sampah dan limbah)
Instalasi listrik (Generator)
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
(APAR)
Ambulans (klinik rawat inap)
Sistim gas medis
Sistim tata udara
Sistim pencahayaan
Prasarana lain sesuai kebutuhan pelayanan
8

9. PERSYARATAN KETENAGAAN
Penanggung jawab klinik seorang tenaga medis
Memiliki SIP di klinik tersebut, dan dapat merangkap
sebagai pemberi pelayanan
Tenaga medis hanya dpt menjadi penanggung jawab pada
1 (satu) klinik.
T
enaga medis di klinik pratama paling sedikit terdiri dari 2
(dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sbg pemberi
pelayanan
T
enaga medis di klinik utama paling sedikit terdiri dari 1
(satu) orang dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan 1
(satu) dokter/dokter gigi sbg pemberi pelayanan
9

10. 1. Tenaga medis
(2)
2.Tenaga
keperawatan (2)
3. Tenaga
kesehatan lain
(1)
4.Tenaga non
kesehatan (2)
Klinik
Rawat
Jalan
1. Tenaga medis
(4)
2. Tenaga
kefarmasian (1)
3. Tenaga
keperawatan
(4)
4. Tenaga gizi (1)
5. Tenaga analis
kesehatan (1)
6. Tenaga
kesehatan lain
7. T
enaga non
kesehatan
Klinik
Rawat
Inap
 Setiap tenaga medis harus mempunyai STR dan SIP
Setiap tenaga kesehatan harus mempunyai STR
dan
SIK atau SIP
Jenis, kualifikasi dan jumlah tenaga kesehatan lain
serta tenaga non kesehatan disesuaikan dgn
kebutuhan
& jenis pelayanan yang diberikan
Setiap tenaga kesehatan harus bekerja sesuai dgn
standar profesi, SOP, standar pelayanan, etika 10

11. PERSYARATAN PERALATAN
Harus diuji/ dikalibrasi secara berkala oleh
institusi yang berwenang
Memenuhi standar Mutu, Keamanan, dan
Keselamatan
Memiliki izin edar sesuai peraturan
Kelengkapan peralatan medis & non medis yg
memadai sesuai dgn jenis pelayanan yg diberikan
Penggunaan berdasarkan indikasi medis
11

12. PERSYARATAN KEFARMASIAN
Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan
farmasi, jika menyelenggarakan pelayanan farmasi maka
wajib memiliki apoteker yg memiliki SIPA sbg
penanggungjawab atau pendamping.
Klinik rawat inap wajib melaksanakan pelayanan farmasi
yg diselenggarakan apoteker untuk melayani resep dari
dokter klinik yg bersangkutan serta dpt melayani resep
dari dokter praktek perorangan maupun klinik lain.
Klinik yg memberikan pelayanan rehabilitasi medis wajib
memiliki instalasi farmasi yg diselenggarakan apoteker.
12

13. PERSYARATAN LABORATORIUM
Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan &
pelayanan laboratorium klinik.
Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan
& pelayanan laboratorium klinik
Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan
klinik
Klinik pratama dapat memberikan pelayanan laboratorium
klinik umum pratama
Klinik utama dapat memberikan pelayanan laboratorium
klinik umum pratama atau laboratorium klinik umum
madya.
13

14. PERIZINAN KLINIK
14
• Pemda Kab./Kota
IZIN MENDIRIKAN IZIN OPERASIONAL
• Pemda Kab./Kota atau Dinkes
Kab./Kota
PERSYARATAN IZIN
Izin Pendirian :
1. Identitas lengkap pemohonan
2. Salinan/fotocopi pendirian badan hukum atau badan usaha kecuali milik perorangan
3. Salinan/fotocopy sertifikat tanah, bukti kepeilikan lain disahkan oleh notaris atau bukti
surat kontrak minimal 5 tahun
4. Dokumen SPPL untuk klinik Rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat
inap
5. Profil klinik meliputi; pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan,
peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yg diberikan
6. Persyaratan lainnya sesuai dgn peraturan daerah setempat
 Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dapat
diperpanjang 6 (enam) bulan.
Apabila selama 6 (enam) bulan tdk dpt memenuhi persyaratan, maka
pemohonan
mengajuan permohonan izin mendirikan yg baru

15. PERSYARATAN IZIN
Izin Operasional :
1. Memenuhi persyaratan teknis dan administrasi
2. Persyaratan teknis meliputi; lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan,
kefarmasian dan laboratorium.
3. Persyaratan administrasi meliputi; izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas
kesehatan kabupaten/kota.
 Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan.
 Pemda kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota harus
mengeluarkan keputusan atas permohonan izin operasional paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterima permohonan,
 Keputusan berupa; penerbitan izin, penolakan izin atau pemberitahuan untuk
kelengkapan berkas.
 Apabila pemohonan dinyatakan masih harus melengkapi persyaratan , maka diberikan
waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan
 Apabila selama 60 (enam puluh) hari tdk dapat memenuhi persyaratan, maka pemda
kab./kota atau kepala dinas kesehatan mengeluarkan surat penolakan atas izin
operasional dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 Surat penolakan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.
15

16. PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
16
a. Perubahan nama;
b. Perubahan jenis badan usaha; dan/atau
c. Perubahan alamat dan tempat
Persyaratan untuk huruf a & b :
1. Surat pernyataan penggantian nama dan/atau jenis badan usaha klinik yg
ditanda tangani oleh pemilik
2. Perubahan akte notaris
3. Izin operasional klinik yang asli, sebelum perubahan
Persyaratan untuk huruf c :
1. Surat pernyataan penggantian alamat dan tempat klinik yg ditanda tangani
oleh pemilik
2. Izin operasional klinik yang asli, sebelum perubahan
Perubahan kepemilikan dan/atau penanggung jawab teknis klinik harus
dilaporkan kepada Pemda kab./kota atau kepala dinas kesehatan kab./kota

17. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan
dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
perpanjangan 3 bulan sebelum habis masa berlaku izinnya.
Permohonan kepada Kepala
Dinkes Kab/Kota
Kepala Dinkes Kab/Kota
Tim Dinkesmelakukan
pemeriksaan
Tim Dinkes melaporkan hasil
pemeriksaan
Memenuhisyarat Belum memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat
Surat Izin Penyelenggaraan SuratPenundaan Surat Penolakandengan
alasannya
Pimpinan Klinik melengkapi
persyaratan
PERIZINAN
17

18. ARAH KEBIJAKAN PENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG
BERKUALITAS DALAM RPJMN 2015 - 2019 :
18
1. PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR SESUAI STANDAR
MENCAKUP PUSKESMAS (RAWAT INAP/PERAWATAN) DAN JARINGANNYA TERMASUK
MENINGKATKAN JANGKAUAN PELAYANAN TERUTAMA DI DAERAH TERPENCIL,
PERBATASAN DAN KEPULAUAN;
2. PENINGKATAN KERJASAMA PUSKESMAS DENGAN UNIT TRANFUSI DARAH
KHUSUSNYA DALAM RANGKA PENURUNAN KEMATIAN IBU;
3. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SISTEM AKREDITASI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR MILIK PEMERINTAH DAN
SWASTA;
4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN;
5. PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN BERBAGAI STANDAR GUIDELINE
PELAYANAN KESEHATAN DIIKUTI DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING
DAN EVALUASINYA;
6. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DENGAN FASILITAS SWASTA;
7. PENGEMBANGAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER; SERTA
8. PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PELAYANAN
KESEHATAN BERGERAK, PELAYANAN PRIMER DAN PELAYANAN KEPERAWATAN
KESEHATAN MASYARAKAT.
Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019

19. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
19
AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

20. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA
Dasar Hukum:
UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian
Kesesuaian
UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019
Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
20

21. Dasar Kebijakan Akreditasi
Pemenkes 71/2013
Pasal 6 (2)
Selain persyaratan sebagaimanadi maksud pada ayat (1), fasilitas kesehatan tingkat
pertama juga harus telah terakreditasi
Pasal 41
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 7 huruf bangka 6.
(2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
21

22. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA
Dasar Hukum:
Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:
 Pasal 38:
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik,
dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga)
tahun sekali.
2) Setiap klinik yang telah memperoleh izinoperasional dan
telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib
mengajukan permohonan akreditasi
22

23. Adanya variasi kualitas penyelenggaraan FKTP , yang
disebabkan karena perbedaan :
1. Proses Pengukuran
2. Proses Monitoring
3. Proses Pengendalian
4. Proses Pemeliharaan
5. Proses Penyempurnaan
6. Proses Pendokumentasian

24. AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA
Definisi:
Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama,
praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan
oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai
bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi
standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama
yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan secara berkesinambungan.

25. wahana pembinaan peningkatan mutu
Sebagai
kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan
terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu
dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta
penerapan manajemen risiko
Sebagai syarat recredensialing PPK 1 BPJS pada Sistem
Jaminan Kesehatan Nasional

26. ⚫ BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA
PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang
berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen
mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan
manajemen risiko
⚫ BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP
⚫ BAGI FKTP :
1. Menjamin pelayanan kesehatan primeryang berkualitas .
2. Meningkatkan pendidikan pada staf
3. Meningkatkan pengelolaan risiko
4. Membangundan meningkatkan kerja tim antarstaf
5. Meningkatkan reliabilitasdalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian,
dan konsistensi dalam bekerja
6. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
⚫ BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)
1. Memperkuat kepercayaan masyarakat
2. Adanya Jaminan Kualitas 26
MANFAAT AKREDITASI FKTP

27. SASARAN AKREDITASI FKTP
PUSKESM
AS
ADIMINISTRASI
MANAJEMEN
UKM
LAYANAN KLINIS
DPM
ADIMINISTRASI
MANAJEMEN
LAYANAN KLINIS
KLINIK
ADIMINISTRASI
MANAJEMEN
LAYANAN KLINIS
KOMPONEN PENILAIAN

28. Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen Fasilitas Kesehatan
(KMFK)
Bab dari standar akreditasi Klinik :
Standar Administrasi dan Manajemen

29. Bab dari standar akreditasi Klinik :
Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab III. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Bab IV. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Standar Pelayanan Medis

30. Pada tahun 2019 akreditasi akan menjadi persyaratan PPK
1 sebagai provider JKN (recredentialing fasilitas primer)
Akreditasi Klinik dilaksanakan sesuai dengan usulan
Klinik yang bersangkutan

31. Mekanisme akreditasi
2. Check
Kesiapan
Fasyankes
3. Meneruskan
permohonan
Sesudah chek
kesiapan
9. Penerbitan sertifikat
Dinkes Kab
Dinkes Prov
Komisi
Akreditasi
Koordinator
Surveiordi
Provinsi
Fasyankes
1. Mengajukan
Permohonan
akreditasi
31
4. Meneruskan
Permohonan ke komisi 5. Menugaskan koordinator utk
Membentuk tim surveior
7. Rekomendasi
Hasil survei
8. Meneruskan
Rekomendasi hasil survei
10. Meneruskan sertifikat
Ke Kabupaten
10. Menyerahkan 6. Survei akreditasi
sertifikat ke fasyankes

32. PENETAPAN AKREDITASI
IDEAL
LEMBAGAAKREDITASI FKTP
YANG INDEPENDENT
TRANSIS
I
KOMISI AKREDITASI FKTP
• Mempersiapkan terbentuknya
32
akreditasi yang
akreditasi
lembaga
sebelum
akreditasi
lembaga
independent.
• Menetapkan
terbentuk
independent

33. HASIL PENILAIAN AKREDITASI KLINIK

34. KATEGORI KELULUSAN
AKREDITASI FKTP
HAL PUSKESMA
S
KLINIK DPM
Kategori
Tingkat
kelulusan
• Terakreditasi
Dasar
• Terakreditasi
Madya
• Terakreditasi
Utama
• Terakreditasi
Paripurna
• Terakreditasi
• Tidak
Terakreditasi
•Terakreditasi
•Tidak
terakreditasi
Jumlah
Elemen
Penilaia
n
802 elemen
penilaian
(EP)
503 elemen
penilaian
207 elemen
penilaian
34

36. 36
Terimakasih