Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
•Transferir como PPTX, PDF•
1 gostou•3,085 visualizações
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Semelhante a Sistem Hukum dan Peradilan Nasional (20)
Último
Último (20)
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
- 1. BAB 2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL • • • • Pradana Ady S. Sintong Leonardo S. Yoga Iswara Ekalanang Fajar S. • • • • Hal 2-6 ; hal 21 – 23 Hal 11 – 14 ; hal 25 – 26 Hal 7 – 10 ; hal 24 Hal 15 - 20 Akselerasi 1 SMA Negeri 1 Kotabaru 1
- 2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional Kompetensi Dasar : 2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional. 2.2. peranan lembaga - lembaga peradilan. 2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Sistem hukum dan peradilan nasional. 2
- 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),kata “sistem” mengandung arti susunan kesatuan masing – masing untuk membentuk suatu kesatuan secara keseluruhan. Yang saling mengkait satu sama lain. Sementara itu dari berbagai ahli kata “Hukum” mempunyai arti suatu himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib pada masyarakat yang di buat oleh badan – badan yang berwenang dan wajib di taati oleh masyarakat. Sistem hukum dan peradilan nasional. Berdasarkan pengertian – pengertian sebelumnya,dapat di simpulkan bahwa “Sistem Hukum” adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang wajib di patuhi setiap warga negara. 3
- 4. Hukum mencakup unsur – unsur berikut : Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwenang. Peraturan bersifat memaksa,dan Adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut.. Hukum memiliki sifat: Mengatur Memaksa. Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Ø Adanya perintah/larangan Ø Perintah larangan itu bersifat memaksa/mengikat semua orang. Sistem hukum dan peradilan nasional. 4
- 5. Tujuan Umum • Untuk mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. • Agar kepentingan masing – masing orang tidak terganggu • Untuk mencapai suatu keadilan. Tujuan Hukum Nasional Indonesia Ingin mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga – lembaga negara,semua pejabat negara serta warga Indonesia agar dapat melaksanakan kebijaksanaan - kebijaksanaan dan tindakan – tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum,cerdas,terampil,cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Sistem hukum dan peradilan nasional. 5
- 6. SUMBER HUKUM MATERIAL SUMBER HUKUM FORMAL Keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Perwujudan dari isi hukum material yang menentukan perilakunya berlakunya hukum itu sendiri. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Contoh : 1. Undang – Undang. 2. Kebiasaan (Hukum tak tertulis). 3. Yurisprudensi. 4. Traktrat. 5. Doktrin. Sistem hukum dan peradilan nasional. 6
- 7. Sistem hukum dan peradilan nasional. 7
- 8. KEBIASAAN (HUKUM TIDAK TERTULIS) merupakan perbuatan yang diulangulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam penerapannya penyelengaraan negara hukum tidak tertulis di sebut konvensi. Sistem hukum dan peradilan nasional. 8
- 9. Dalam membuat yurisprudensi,biasanya seorang hakim akan melaksanakan penafsiran sebagai berikut: Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa) yaitu dengan berdasarkan arti kata. Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasakan sejarah terbentuknya undang – undang. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal – pasal dalam undang – undang. Penafsiran teologis, yaitu penafsiran Yurisprudensi timbul dengan jalan mempelajari hakikat karena adanya peraturan tujuan undang – undang yang di – perundang – undangan sesuaikan dengan perkembangan yang kurang atau tidak zaman; dan jelas pengertiannya Penafsiran otentik, yaitu penafsiran sehingga menyulitkan yang di lakukan oleh si pembentuk hakim dalam memutuskan Sistem hukum dan peradilan nasional. 9 undang – undang itu sendiri. suatu perkara. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
- 10. TRAKTAT DOKTRIN Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalanpersoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Traktat bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh negara. Traktat multirateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara Contohnya seperti doktrin dari montesquieu, yaitu trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian yang terpisah yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Sistem hukum dan peradilan nasional. 10
- 11. Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sistem hukum dan peradilan nasional. 11
- 12. Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Umum/Sipil Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Umum/Sipil Pengadilan Negeri Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara Sistem hukum dan peradilan nasional. 12
- 13. Pengadilan Militer Pengadilan Sipil Pengadilan Umum Pengadilan Khusus Pengadilan Tentara Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan Tentara Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan Adat Mahkamah Tentara Agung Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negeara Sistem hukum dan peradilan nasional. 13
- 14. PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN AGAMA PENGADILAN MILITER Sistem hukum dan peradilan nasional. 14
- 15. Pengadian Negeri adalah suatu peradilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Sistem hukum dan peradilan nasional. 15
- 16. pengadilan agama adalah pengadlan yang memeriksa dan memutuskan perkaraperkara yang timbul antara orang-orang beragama islam. Berkaitan dengan masalah nikah, rujuk, talak, nafkah, waris, dll. Berlaku untuk: Anggota TNI dan POLRI. Sesorang yang menurut UU dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan POLRI. Anggota jawatan atau golongan yang dapat di persamakan dengan TNI dan POLRI menurut UU. Tidak termasuk A s/d C tetapi menurut keputusan Menhan yang di tetapkan dengan persetujuan menteri kehakiman harus di adili oleh Pengadilan Militer Pengadilan militer adalah pengadilan yang mengadili hanya dalam lapangan pidana . Sistem hukum dan peradilan nasional. 16
- 17. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara Pengadilan Tata Usaha Negara di laksanakan oleh badan peradilan berikut: 1. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama di kab/kota. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding di propinsi. Sistem hukum dan peradilan nasional. 17
- 18. Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu : Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara. Sistem hukum dan peradilan nasional. 18
- 19. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding). Fungsi : 1. Menjadi pemimpin bagi pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu di selesaikan dengan seksama dan sewajarnya. 3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. 4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan,teguran.,dan petunjuk yang di pandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Sistem hukum dan peradilan nasional. 19
- 20. Wewenang : 1.Mengadili perkara yang diutus oleh Pengadilan Negri dalam daerah hukumnya yang di mintakan banding. 2.Memerintahkan pengiriman berkas – berkas perkara dan surat – surat untuk di teliti dan memberi penilaian tetnatng ke cakapan dan kerajinan para hakim. Sistem hukum dan peradilan nasional. 20
- 21. MAHKAMAH AGUNG (PENGADILAN TINGKAT KASASI) Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA untuk membatalkan putusan Pimpinan Mahkamah putusan pengadilan _ pengadilan Agung terdiri dari ,dikarenakan : seorang Ketua,seorang • Tidak berwenang atau melampaui Wakil Ketua,dan batas wewenang, beberapa Ketua Muda • Salah menerapkan atau karena yang di bantu oleh melanggar hukum yang berlaku, beberapa hakim anggota • Lalai memenuhi syarat-syarat yang Mahkamah Agung, yaitu diwajibkan oleh peraturan Hakim Agung. perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang Sistem hukum dan peradilan nasional. 21 bersangkutan.
- 22. Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung : • Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman. • Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya. • Mengawasi dengan cermat semua perbuatanperbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. • Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran. Sistem hukum dan peradilan nasional. 22
- 23. Wewenang Mahkamah Agung : • Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan), • Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, • Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, • Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan, • Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. • Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem hukum dan peradilan nasional. 23
- 24. MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi di pimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 5 tahun,yang di pilih dari dan oleh 9 orang Hakim Konstitusi ( 3 orang oleh Mahkamah Agung , 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Presiden.) dan dapat di pilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Mahkamah Konstitusi sesuai Undang – Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di atur dalam UU No. 24/2003, memiliki wewenang dan kewajiban : • Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum. • Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Sistem hukum dan peradilan nasional. 24
- 25. SIKAP SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SIKAP TERBUKA Sikap terbuka merupakan yang secara internal menujukan adanya keinginan dari setiap waga negara untuk membuka diri dslam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengilangkan rasa curiga dan salah paham. Sikap ini mencakup hal – hal berikut. 1. sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum itu benar atau salah. 2. Mau mengatakan apa adanya benar atau salah. 3. berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. 4. berupaya untuk tidak menutup – nutupi kesalahan. Sistem hukum dan peradilan nasional. 25
- 26. SIKAP OBJEKTIF/RASIONAL merupakan sikap yang di tunjukkan oleh sesorang dalam memahami ketentuan – ketentuan hukum yang di kembalikan pada data fakta dan dapat di terima oleh akal sehat. SIKAP MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM Contoh : 1. mampu menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik. 2. Mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat di terima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah. 3. Sanggup menyatakan kekurangan dan kelemahannya jika orang lain lebih baik. 4. Menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan,keahlian atau profesional. Contoh: 1. Merelakan tanah atau bangunan di ambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum. 2. Memberi tempat/pertolongan bagi yang sangat membutuhkannya. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. Merupakan sikap sesorang untuk menghargai kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan untuk seusatu yang lebih bermanfaat. hukum dan peradilan nasional. Sistem 26
- 27. Sistem hukum dan peradilan nasional. 27