1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 224/PMK.011/2012
Pemungutan PPh Pasal 22 di Bidang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Jakarta, Februari 2013

2. PERTAM 2

3. PPh Pasal 22 Impor atau Usaha Lain
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 Tanggal 26 Desember 2012
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tanggal 31 Agustus 2010
Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Lain
(disempurnakan)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001
Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya
Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya (dicabut)
PERTAM 3

4. Pemungut Pajak
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Tidak ada Ps 1 ayat (1) e.
Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan, yang meliputi:
1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya
(Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau
Steel (Persero); dan
2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
Ps 1 huruf e. Ps 1 ayat (1) f.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada
hasil produksinya di dalam negeri; distributor di dalam negeri;
Tidak ada Ps 1 ayat (1) g.
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang
Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas
penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
PERTAM 4

5. Pemungut Pajak
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Tidak ada Ps 1 ayat (2)
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja
dalam hal ini adalah industri baja yang merupakan industri hulu,
termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara
dan industri hilir.
Tidak ada Ps 1 ayat (3)
Pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud PMK ini adalah
badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan perikanan; dan
b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan
eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan.
PERTAM 5

6. Tarif Pungutan Pajak
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Sama dengan PMK Ps 2 ayat (1) a.
224/PMK.011/2012 Atas impor :
1. Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor
kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
2. tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai
impor; dan/atau
3. tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
Ps 2 ayat (1) b. Ps 2 ayat (1) b.
Atas pembelian barang sebagaimana Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan
dan huruf d sebesar 1,5% dari harga kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar
pembelian. 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Ps 2 ayat (1) c. angka 1. Ps 2 ayat (1) c.
1. BBM sebesar: Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir BBM, BBG,
a. 0,25% (nol koma dua puluh lima dan pelumas adalah sebagai berikut:
persen) dari penjualan tidak termasuk 1. BBM sebesar:
Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU
kepada SPBU Pertamina; Pertamina;
b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU bukan
penjualan tidak termasuk Pajak Pertamina;
Pertambahan Nilai untuk penjualan c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain
kepada SPBU bukan Pertamina dan Non sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
SPBU; 2. BBG sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN;
3. pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.
PERTAM 6

7. Tarif Pungutan Pajak
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Ps 2 ayat (1) d. Ps 2 ayat (1) d.
Tidak ada untuk industri farmasi Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha
(angka 5. pada PMK yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja,
224/PMK.011/2012) industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;
2. penjualan kertas sebesar 0,1%;
3. penjualan baja sebesar 0,3%;
4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar
0,45%;
5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%,
dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Tidak ada Ps 2 ayat (1) e.
Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang
Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan
bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Ps 2 ayat (1) e. Ps 2 ayat (1) f.
Sama dengan huruf f. PMK Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan
224/PMK.011/2012 usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Sama dengan PMK Ps 2 ayat (3)
224/PMK.011/2012 Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib
Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
Ketentuan Ps 2 ayat (3) hanya berlaku untuk Pemungutan PPh Pasal 22 yang
bersifat tidak final
PERTAM 7

8. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Ps 3 ayat (1) a.
Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan
Ps 3 ayat (1) b, c, dan d Ps 3 ayat (1) b, c, dan d
Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Sama dengan PMK 154/PMK.03/2010
Ps 3 ayat (1) e. Ps 3 ayat (1) e.
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud
huruf b, huruf c dan, huruf d, berkenaan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling
dengan: banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
1. Pembayaran yang jumlahnya paling 2. pembayaran yang dilakukan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam
banyak Rp 2.000.000,00 dan tidak Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan
merupakan pembayaran yang terpecah- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
pecah; 3. pembayaran untuk:
2. Pembayaran untuk pembelian bahan a) pembelian BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos;
bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air b) pemakaian air dan listrik.
minum/PDAM dan benda-benda pos.
Ps 3 ayat (1) f. Dicabut
Pembayaran untuk pembelian gabah
dan/atau beras oleh Perusahaan Umum
Badan Urusan Logistik (BULOG);
PERTAM 8

9. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Sama dengan PMK Ps 3 ayat (2)
224/PMK.011/2012 Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam
hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%.
Sama dengan PMK Ps 3 ayat (3) dan (4)
224/PMK.011/2012 Pengecualian dari Pemungutan PPh Ps 22 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas
(SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali
untuk yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan g dilakukan tanpa
SKB.
Sama dengan PMK Ps 3 ayat (5)
224/PMK.011/2012 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dan ayat
(2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya
diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal
Pajak.
PERTAM 9

10. Saat Terutang PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Ps 4 ayat (1)
PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk.
Ps 4 ayat (2) Ps 4 ayat (2)
Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk
dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat
dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor (PIB).
Ps 4 ayat (3) Ps 4 ayat (3)
PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
dipungut pada saat pembayaran. e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran
Ps 4 ayat (4) Ps 4 ayat (4)
PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
semen, industri kertas, industri baja, dan industri 1 ayat (1) huruf f dan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, terutang dan dipungut pada saat penjualan.
Ps 4 ayat (5) Ps 4 ayat (5)
PPh Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan dipungut
pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
Barang (delivery order).
Ps 4 ayat (5) Ps 4 ayat (6)
PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul
pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, terutang dan dipungut
saat pembelian. pada saat pembelian.
PERTAM 10

11. Tata Cara Pemungutan PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Sama dengan PMK 224/PMK.011/2012 Ps 5 ayat (1)
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
a. importir yang bersangkutan; atau
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Ps 5 ayat (2) Ps 5 ayat (2)
Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d,
huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos,
Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi
atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
Ps 5 ayat (3) Ps 5 ayat (3)
Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, BBG dan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana
pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g,
kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh huruf h, dan huruf i, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara
pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
SSP.
Ps 5 ayat (4) dicabut
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-
bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha
industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut
ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP
PERTAM 11

12. Tata Cara Penyetoran PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Ps 6 ayat (1) Ps 6 ayat (1)
Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea
Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam
dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, menggunakan Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan
formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai
Pemungutan Pajak. Bukti Pemungutan Pajak.
Ps 6 ayat (2) Ps 6 ayat (2)
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
e, huruf f, dan huruf g, wajib menerbitkan Bukti huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, wajib
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
(tiga), yaitu : dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
pengumpul); b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan
Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang
c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
bersangkutan.
PERTAM 12

13. Pelaporan PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Ps 7 Ps 7
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak
wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, wajib
Pelayanan Pajak. melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
Ps 8 dicabut
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran,
penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.
PERTAM 13

14. Pemungutan PPh Ps 22
PMK 154/PMK.03/2010 PMK 224/PMK.011/2012
Ps 9 ayat (1) Ps 9 ayat (1)
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam
barang, pembelian barang oleh pemungut pajak Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf f, huruf g, dan huruf i bersifat tidak final dan dapat
huruf d, penjualan hasil produksi industri semen, industri diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan
kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat
tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak
yang dipungut.
Ps 9 ayat (2) Ps 9 ayat (2)
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam
bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan kepada:
a. penyalur/agen bersifat final; a. penyalur/agen bersifat final;
b. selain penyalur/agen bersifat tidak final. b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.
PERTAM 14

15. PERTAM 15