SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 9
Baixar para ler offline
BIROKRASI PEMERINTAH


   SHINTA HAPPY YUSTIARI S.AP, MPA
ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT

TERDIRI DARI


        LEMBAGA
      KEPRESIDENAN


                     KEMENTRIAN
                       NEGARA

                                     LEMBAGA
                                  PEMERINTAH NON
                                    DEPARTEMEN

                                             ORGANISASI PEMPUS
                                                 LAINNYA
LEMBAGA KEPRESIDENAN


DEFINISI



  ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT YANG MEMILIKI TUGAS
  UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS
  KEPRESIDENAN DALAM MEMIMPIN PENYELENGGARAAN
          KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA

LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA YANG MEMBIDANGI URUSAN
            TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN.



BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN




                        TUGAS


MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
       MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DI BIDANG TERTENTU YG TIDAK
              DILAKSANAKAN OLEH DEPARTEMEN/INSTANSI

        NASIONAL STRATEGIS, LINTAS DEPARTEMEN/INSTANSI, LINTAS
                       SEKTOR, LINTAS WILAYAH

   BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA
   PRESIDEN MELALUI MENTERI ATAU PEJABAT SETINGKAT MENTERI
                   YANG MENGOORDINASIKAN


MEMBANTU PRESIDEN DALAM RANGKA :

  1.     MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS
  2.     MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANTAR INSTANSI SESUAI
         BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
CONTOH :

 1.   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
 2.   BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
 3.   BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
 4.   BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS)
 5.   BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
 6.   BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
 7.   LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
 8.   LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
 9.   DLL
ORGANISASI EKSTRA
                       STRUKTURAL
                         DEWAN

ORGANISASI EKSTRA
   STRUKTURAL


                    ORGANISASI EKSTRA
                       STRUKTURAL
                          BADAN
ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL
                  DEWAN


MELAKUKAN KOORDINASI & PENYIAPAN KEBIJAKAN SERTA PEMECAHAN
 MASALAH BIDANG TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN BERSIFAT NASIONAL STRATEGIS,
             LINTAS INSTANSI & LINTAS WILAYAH




                    CONTOH :
           1. DEWAN EKONOMI NASIONAL
     2. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
3. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL
                               BADAN

              1.    MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DLM
                    PEMERINTAHAN YG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH
                           DEP/LPND/INSTANSI LAINNYA

         2.    MELAKUKAN KOORDINASI DGN INSTANSI-INSTANSI YG
                        BIDANG TUGASNYA TERKAIT.



1.   BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2.   BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
     (BPMIGAS)
3.   BADAN PELAKSANA APEC BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN
     GAS BUMI (BPHMIGAS)
4.   BADAN PERTIMBANGAN JABATAN NASIONAL (BAPERJANAS)
5.   BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
6.    BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sk tim pendampingan dana desa
Sk tim pendampingan dana desaSk tim pendampingan dana desa
Sk tim pendampingan dana desa
elank_badai
 
Revitalisasi Bpk
Revitalisasi BpkRevitalisasi Bpk
Revitalisasi Bpk
arwidodo
 

Mais procurados (19)

Sk inspektur satgas spip 2011
Sk inspektur satgas spip 2011Sk inspektur satgas spip 2011
Sk inspektur satgas spip 2011
 
Kata pengantar RENJA
Kata pengantar RENJA Kata pengantar RENJA
Kata pengantar RENJA
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Pengumuman seleksi assesmen test
Pengumuman seleksi assesmen testPengumuman seleksi assesmen test
Pengumuman seleksi assesmen test
 
4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
 
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPTeknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP
 
Kebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA LatsarKebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA Latsar
 
Sk tim pendampingan dana desa
Sk tim pendampingan dana desaSk tim pendampingan dana desa
Sk tim pendampingan dana desa
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 
PPT LAPORAN AKTUALISASI YUNITA P FUSHIA DEWI - JFT PENATA RUANG AHLI PERTAMA
PPT LAPORAN AKTUALISASI YUNITA P FUSHIA DEWI - JFT PENATA RUANG AHLI PERTAMAPPT LAPORAN AKTUALISASI YUNITA P FUSHIA DEWI - JFT PENATA RUANG AHLI PERTAMA
PPT LAPORAN AKTUALISASI YUNITA P FUSHIA DEWI - JFT PENATA RUANG AHLI PERTAMA
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
 
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw okRktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
 
Revitalisasi Bpk
Revitalisasi BpkRevitalisasi Bpk
Revitalisasi Bpk
 
Dallap 2011
Dallap 2011Dallap 2011
Dallap 2011
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 
Kop bupati
Kop bupatiKop bupati
Kop bupati
 

Último

KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Último (20)

RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 

Birokrasi pemerintah

  • 1. BIROKRASI PEMERINTAH SHINTA HAPPY YUSTIARI S.AP, MPA
  • 2. ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT TERDIRI DARI LEMBAGA KEPRESIDENAN KEMENTRIAN NEGARA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN ORGANISASI PEMPUS LAINNYA
  • 3. LEMBAGA KEPRESIDENAN DEFINISI ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT YANG MEMILIKI TUGAS UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KEPRESIDENAN DALAM MEMIMPIN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
  • 4. KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA YANG MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN. BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN
  • 5. LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DI BIDANG TERTENTU YG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH DEPARTEMEN/INSTANSI NASIONAL STRATEGIS, LINTAS DEPARTEMEN/INSTANSI, LINTAS SEKTOR, LINTAS WILAYAH BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI ATAU PEJABAT SETINGKAT MENTERI YANG MENGOORDINASIKAN MEMBANTU PRESIDEN DALAM RANGKA : 1. MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS 2. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANTAR INSTANSI SESUAI BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA
  • 6. LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN CONTOH : 1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 3. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) 4. BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) 5. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) 6. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 7. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) 8. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 9. DLL
  • 7. ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL DEWAN ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL BADAN
  • 8. ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL DEWAN MELAKUKAN KOORDINASI & PENYIAPAN KEBIJAKAN SERTA PEMECAHAN MASALAH BIDANG TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN BERSIFAT NASIONAL STRATEGIS, LINTAS INSTANSI & LINTAS WILAYAH CONTOH : 1. DEWAN EKONOMI NASIONAL 2. DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH 3. DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
  • 9. ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL BADAN 1. MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DLM PEMERINTAHAN YG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH DEP/LPND/INSTANSI LAINNYA 2. MELAKUKAN KOORDINASI DGN INSTANSI-INSTANSI YG BIDANG TUGASNYA TERKAIT. 1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 2. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) 3. BADAN PELAKSANA APEC BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPHMIGAS) 4. BADAN PERTIMBANGAN JABATAN NASIONAL (BAPERJANAS) 5. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) 6. BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA