2. Waktu : 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
2. Mengevaluasi
berbagai
sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :
2.1. Menganalisis sistem
pemerintahan di berbagai
negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan
sistem pemerintahan negara
Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan
sistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia dengan
negara lain.
3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :
2.1. Menganalisis sistem
pemerintahan di berbagai
negara.
4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menjelaskan pengertian pemerintahan.
Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.
Mendeskripsikan berbagai sistem
pemerintahan.
Menganalisis sistem pemerintahan di
beberapa negara.
6. 1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
a. Pengertian Pemerintahan
1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).
2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)
3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :
Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif).
Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,
atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)
bersama dengan kabinetnya.
7. Lanjutan ………….
Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,
merupakan proses interaksi antara berbagai
aktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.
Pola penyelenggaraan pemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :
1. Proses koordinasi (coordinating),
2. Pengendalian (steering),
3. Pemengaruhan (influencing), dan
4. Penyeimbangan (balancing).
8. b. Bentuk Pemerintahan
Bentuk Pemerintahan
Klasik
Ajaran Plato
(429 - 347SM)
Aristokrasi,
Timokrasi,
Oligarki,
Demokrasi,
Tirani.
Ajaran Aristoteles
(384 - 322 SM)
Monarki,
Tirani,
Aristokrasi,
Oligarki,
Politeia,
Demokrasi.
11. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk
pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :
1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................
No
Tokoh
Uraian Singkat
1.
Utrecht
.......................................................................
2.
Offe
.......................................................................
12. Lanjutan ………….
2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses
interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
a. Aktor dalam pemerintahan : ...................................................
b. Kelompok sasaran : .................................................................
3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara,
yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
Timokrasi
Oligarkhi
.....................................
...............................
.....................................
...............................
13. Lanjutan ………….
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan
monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak
yang berubah menjadi monarkhi konstitusional !
...........................................................................................................
5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan
republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik
Parlementer di bawah ini !
Persamaan
Perbedaan
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
14. c. Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Pada sistem parlementer, hubungan antara
eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini,
karena adanya pertanggung jawaban para
menteri terhadap parlemen, maka setiap
kabinet yang dibentuk harus memperoleh
dukungan kepercayaan dengan suara yang
terbanyak dari parlemen.
15. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
1.
2.
3.
4.
5.
Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
16. Lanjutan ………….
Sistem Pemerintahan Presidensial
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan
kepada pemilihan rakyat.
Dalam Praktiknya, sistem presidensial
menerapkan teori Trias Politika
Montesqueu secara murni melalui
pemisahan kekuasaaan (Separation of
Power ). Contohnya adalah Amerika dengan
Chek and Balance. Sedangkan yang
diterapkan di Indonesia adalah pembagian
kekuasaan (Distribution of Power).
17. Lanjutan ………….
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan.
2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung
jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen/legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat
sebagai lembaga perwakilan.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung
parlemen.
18. Lanjutan ………….
Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan
presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan
pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan yang terkait.
2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan
dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling
menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara
sewenang-wenang).
3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih
antara eksekutif dan legislatif.
19. Lanjutan ………….
Model Sistem Pemerintahan Lain :
Sistem Pemerintahan Referendum
Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang
berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai
hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk :
1. Referendum Obligator,
2. Referendum Fakultatif,
3. Referendum Konsultatif.
Sistem Parlemen :
a. Satu Kamar
b. Dua Kamar
Federalisme
Kebangsawanan
20. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
2
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem
Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !
2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
parlementer di Inggris dianggap yang tertua !
3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu bekas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan
sistem presidensial !
4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem pemerintahan parlementer !
5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan
referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam
Swiss !
6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih
memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !
21. d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
PARLEMEN (LEGISLATIF)
ATAU KONGGRES
BADAN
PERWAKILAN
SENAT
PEMILIHAN UMUM
R A K Y A T
Keterangan :
: Checking Power With Power
MAHKAMAH
AGUNG
(YUDIKATIF)
TETAP
P E M I L I H
PRESIDEN
(EKSEKUTIF)
PEMILIHAN UMUM
22. Sistem Pemerintahan Inggris
PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan
Umum
Artikulasi
Kepentingan
PEMILIH
Keterangan :
: Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).
: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif).
23. Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina
Konferensi Negara
Tertinggi
Dewan Negara :
Perdana Menteri
15 Wakil Perdana
Menteri, Sekretaris
Jenderal, Menterimenteri, dan KepalaKepala Komisi
49 Kementerian dan
Komisi
Ketua
Dewan Pertahanan
Nasional
Komisi Tetap
Konggres Rakyat
Nasional
Mahkamah
Rakyat
Tertinggi
Kejaksaan
Rakyat
Tertinggi
Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung
Dewan-Dewan Rakyat
Daerah-daerah Istimewa
dan chou otonom
Konggres-konggres
Rakyat
PengadilanPengadilanRak
yat Tertinggi
Kejaksaan
Rakyat
PengadilanPengadilan
Rakyat Menengah
Kejaksaan
Rakyat
Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
24. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan
Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan
Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca
dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.
25. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar :
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain.
26. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945.
Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara
Republik Indonesia.
Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan
sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut
suatu negara terhadap negara lain.
Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan
negara lain.
27. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEM
PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
Struktur Ketatanegaraan
Kelebihan dan Kelemahan
Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang
berlaku di Indonesia dengan negara lain
Perbandingan pelaksanaan sistem
pemerintahan negara RI dengan negara lain
28. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistem distribution of power.
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan
itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian
saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan
oleh 3 organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
29. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang
merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.
30. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru
(Sebelum amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi
(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum
(rechtssaat)
Negara Indonesia adalah negara
Hukum.
Sistem Konstitusional
Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
31. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
MA
BPK
DPR
PRESIDEN
DPA
32. Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
BPK
PRESIDEN
DPD DPR
WAPRES
Legislatif
Eksekutif
KEHAKIMAN
MK
MA
KY
Yudikatif
33. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No
Kelebihan
Kelemahan
1.
Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Masih ada oknum aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang
belum bekerja secara profesional.
2.
MPR yang terdiri dari anggota
DPR, Utusan Daerah dan Utusan
golongan, berwenang mengubah
UUD
dan
memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD.
MPR yang terdiri dari anggota DPR,
Utusan Daerah dan Utusan golongan,
merupakan lembaga negara yang sarat
dengan muatan politis sehingga
keputusan
maupun
ketetapanketetapannya
sangat
bergantung
kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.
34. Lanjutan ………….
3.
Jabatan Presiden (eksekutif)
tidak dapat dijatuhkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan
sebaliknya Presiden juga tidak
dapat membubarkan DPR.
Presiden dengan DPR bekerja
sama dalam pembuatan
Undang-Undang.
Pengawasan
rakyat
terhadap
pemerintah kurang berpengaruh,
sehingga
ada
kecenderungan
eksekutif lebih dominan bahkan
dapat
mengarah
ke
otoriter.
Demikian juga pada masa orde baru,
meskipun
ada
lembaga-lembaga
negara lain namun kurang berfungsi
sebagaimana mestinya.
4.
Jalannya Pemerintahan
cenderung lebih stabil karena
program-program relatif lancar
dan tidak terjadi krisis kabinet.
Menteri-menteri adalah
pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari
orang-orang yang jujur, bersih dan
profesional,
program-program
pemerintah tidak berjalan efektif dan
populis (berpihak kepada rakyat).
35. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
4
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :
1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem
pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah
amandemen UUD 1945 !
2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945
dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia !
3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang
terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial dengan tugasnya masing-masing !
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong
pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !
5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan
kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif
sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem
pemerintahan negara republik Indonesia !
36. 2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia
dengan Negara Lain
a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang
Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain
Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah
sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan
politik yang berkembang di negara bersangkutan.
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model
sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.
Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak
dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan
Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh
; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
37. Faktor Sejarah
No
Negara
Induk
Negara Dalam Hubungan
Sejarah
Sistem
Pemerintahan
1.
Perancis
Kamerun,
Chad,
Kaledonia
Baru, Kamboja, Republik Afrika
Tengah, Aljazair, Burundi dan
lain-lain.
Parlementer
2.
Inggris
Kanada,
Afrika
Selatan,
Selandia Baru, Australia, India,
dan lain-lain.
Parlementer
3.
Rusia/ Uni
Soviet
Kuba, Korea Utara, Vietnam,
RRC, Ukraina, Bulgaria dan
lain-lain.
Presidensial
4.
Amerika
Serikat
Filipina, Irak, Afghanistan, dan
lain-lain.
Presidensial
5.
Spanyol
Argentina,
Bolivia,
Chili,
Ecuador, Guetamala, dan lainlain.
Presidensial
38. Faktor Ideologi
Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan
sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap
pemerintahn suatu negara.
Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perseteruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya.
No
1.
2.
Negara Induk
Dalam Hubungan Ideologi
Sistem Pemerintahan
Amerika Serikat Inggris, Perancis, Italia,
(Liberal)
Kanada, Australia, Jerman,
Korea Selatan, dll.
Presidensial atau
Parlementer dengan
lebih satu parti
Uni Soviet
(Komunis)
Albania, Rumania, Cekoslovakia, Bulgaria, Ukraina,
Rusia, RRC, Kuba, Korea
Utara, Vietnam, dll.
Presidential hanya
dengan satu partai
tunggal komunis
39. b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Lain
Negara-negara lain
Prancis
Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh
rakyat.
Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.
Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam
menyelesaikan krisis.
Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh
membubarkan legislatif.
Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak
disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui
referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.
Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah
mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh
10% dari jumlah anggota badan itu.
40. Lanjutan ………….
Negara-negara lain
India
1.
Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai
kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri.
2.
Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh
anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun
di negara-negara bagian.
3.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip
dengan Inggris dengan model Cabinet Government.
4.
Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku
politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu
usaha pembangunannya.
41. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
5
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksanaan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara
lain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau
pernyataan sebagai berikut :
1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan
yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !
Penjelasan :
.......................................................................................................................
No
1.
2.
Contoh Negara
Uraian Singkat
42. Lanjutan ………….
2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan
sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial
kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan
penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
a. Demokrasi konstitusional : ................................................................
b. Presidensial kabinet : .........................................................................
3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain
Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari
parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah
ini !
Parlemen
Senat
.....................................................
.....................................................
...................................................
...................................................
43. Lanjutan ………….
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan presidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias
politika Mostesqueu secara murni !
...................................................................................................................
5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan
presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan
pembagian kekuasaan (distribution of power) di bawah ini !
Persamaan
Perbedaan
..................................................... ..................................................
..................................................... ..................................................
..................................................... ..................................................
44. 3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan R.I.
Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli
terhadap penyelenggaraan negara :
1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi
pada kesejahteraan rakyat
2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang
dijalankan pemerintah
3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat
konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang
berorientasi pada rakyat banyak
4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program
pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional
5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang
baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan
kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi
“agent of changes”.
45. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem
pemerintahan” !
2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan
pemerintahan !
3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan
Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan
Brunai Darussalam !
4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam
penerapan sistem pemerintahan parlementer !
5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di
negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !
46. Lanjutan ……………….
6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan
sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !
7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya
pemerintahan cenderung lebih stabil .... !
8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling
mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !
9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat
mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara
lain dan berikan contohnya !
10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan
kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut
pengamatan anda !
47. TUGAS DAN DISKUSI
1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut
ini !
a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia
tahun 1950 – 1959.
b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama,
orde baru dan era reformasi.
c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarki
palementer.
d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem
pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.
2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah,
internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan
sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.
48. INQUIRI
Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen
UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !
No
Bidang
Dampak Positif
Dampak Negatif
1.
Politik
............................................
............................................
..........................................
..........................................
2.
Ekonomi
........................................... ..........................................
........................................... ..........................................
3.
Sosial dan
Budaya
........................................... ..........................................
........................................... ..........................................
4.
Hukum
........................................... ..........................................
........................................... ..........................................
5.
Pertahan
dan
Kemanan
........................................... ..........................................
........................................... ..........................................
49. Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat,
tanggapan atau analisa anda !
1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang
disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat
Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?
2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?
3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma
sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara
tersebut !
4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari
negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di
Indonesia akan dijadikan model ?
5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat
beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang
diyakini oleh bangsa Indonesia ?
50. Lanjutan ……………….
6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar
kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara
dengan baik ?
7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan
perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :
a. Kerukunan hidup antar umat beragama !
b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara !
c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !
