1. Politik dan Strategi Nasional, Demokrasi dan Implementasin
Pengertian Politik dan Strategi Nasional
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat
yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi
kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda.
Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi
kepentingan penggunaan, yaitu :
1.
Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala
usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat
maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian
azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan
kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan .
2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan
tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan
atau keadaan yang kita kehendaki.
Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
●
Proses pertimbangan.
●
Menjamin terlaksananya suatu usaha.
●
Pencapaian cita-cita/keinginan.
masyarakat atau negara.Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan :
●
Negara.
●
Kekuasaan.
●
Kebijakan umum.
●
Distribusi
Pengertian strategi, strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the
art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.

2. Karl von Clausewitz (1780 – 1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri
merupakan kelanjutan dari politik.Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya
menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan.
Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan
pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang
pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut
proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya – upaya dalam mewujudkan
tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa
alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk
melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Sedangkan strategi merupakan bagian dari politik untuk mencapai suatu tujuan yang
diperoleh dengan cara-cara dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah maupun untuk
memperoleh suatu hasil yang diinginkan.
Politik dan Strategi nasional dalam aturan ketatanegara selama ini dituangkan dalam bentuk
GBHN yang ditetapkan oleh MPR di mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden
selaku mandataris MPR. Pemerintahan harus bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
penyelenggaraan pemerintah dan setiap warganegara Indonesia harus memiliki:
1.
Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang
menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2.
Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan, dan
kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentihgan nasional.

3. 3.
Kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepribadian
bangsa sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik.
4.
Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Karena itu, pemerintah diwajibkan
menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
5.
Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam
berbagai kepentingan.
6.
Mental, jiwa, tekad, dan semangat dari pengabdian disiplin, dan etos kerja yang tinggi
yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau
golongan, sehingga tercipta kesadaran untuk cinta tanah air dalam rangka Bela Negara
melalui Perjuangan Non Fisik.
7.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga memiliki daya saing (kompetitif) dan dapat
berbicara dalam percaturan global.
Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan
“kratos” atau “kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa”
(government of rule by the people). Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai
pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Selain itu, termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintah Negara yang disebut
“autocratie” atau ”oligarchie”, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil
manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan
melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.
2. Perkembangan Demokrasi

4. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di
Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM- 6 M. pada
waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung( direct
democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan
secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Di Yunani Kuno, demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi. Sedangkan
penduduk yang terdiri dari budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat
menikmati hak demokrasi.
Gagasan demokrasi yunani Kuno lenyap ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa
Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Walaupun begitu, ada
sesuatu yang penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad
pertengahan, yaitu lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip dasar:
Pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; Kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan
Raja. Dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan
demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).
Setelah sempat tenggelam, akhirnya terjadi dua peristiwa penting yang mendorong gagasan
demokrasi muncul kembali yaitu , terjadinya Raissance dan Reformasi. Raissance adalah
aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, dasarnya
adalah kebebasan berpikir dan nertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang
membatasi dengan ikatan-ikatan. Sedangkan Reformasi yang terjadi adalah revolusi agama
yang terjadi di Eropa Barat abad 16.
Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikiran demokrasi adalah John Locke. Menurut
John Locke (1632-1704), hak-hak poitik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan dan hak
memiliki (live, liberal, property).
3. Demokrasi di Indonesia
Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktekkan ide tentang demokrasi walau bukan
tingkat kenegaraan , masih tingkat desa yang disebut demokrasi desa. Contoh pelaksanaan
demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi
desa mempunyai 5 ciri yakni rapat , mufakat , gotong royong , hak mengadakan protes
bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut mempergunakan pendekatan
kontekstual.

5. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai
ideologi negara , pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai
identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi nasional , Pancasila sebagai cita – cita
masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat
yang menjadi prosedur penyelesaian konflik
B. Nilai- Nilai Demokrasi
Nilai-nilai demokrasi pada umumnya mencakup tentang kebebasan masyarakat dalam
berpendapat, dimana demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu menyuarakan
pendapatnya. Demokrasi juga menjunjung Kebebasan berkelompok artinya demokrasi
memberikan jalan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok bisa berupa partai politik
maupun memberiakan dukungan kepada siapapun sesuai kepentingannya.
Demokrasi juga mengandung nilai kesetaraan (egalitarianism), yang berupa kesetaraan antar
warga dan kesetaraan gender, kesetaraan antar warga artinya setiap warga memiliki
kesempatan yang sama. Kesetaraan gender dapat diartikan perempuan dan laki-laki memiliki
hak yang sama di depan hukum karena memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial.
Nilai-nilai lainnya adalah menghormati orang atau kelompok lain, kerjasama, kompetisi,
kompromi, kedaulatan rakyat, dan rasa percaya.
Di Indonesia yang menggunakan demokrasi pancasila, Nilai-nilai demokrasi yang terjabar
dari nilai – nilai Pancasila adalah :
1. Kedaulatan rakyat;
2. Republik
3. Negara berdasar atas hukum
4. Pemerintahan yang konstitusional
5. Sistem perwakilan
6. Prinsip musyawarah
7. Prinsip ketuhanan
C. Partisipasi
1. Bentuk-bentuk Partisipasi

6. Berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok, dinegaranegara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik.
Karena partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan
ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.
Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang
kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap
masalah kenegaraan.
Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Di
sini masyarakat turut serta memberikan/ ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada
calon atau partai politik. Partisipasi lainya adalah dalam bentuk kontak/ hubungan langsung
dengan penjabat pemerintah. Partisipasi dengan mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan
publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau
pemerintahan.
2. Pengertian Partisipasi politik
Budiardjo (2009:367) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau
kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan
jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi
kebijakan pemerintah (public policy). Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitanya
dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian
menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.
Menurut Herbert McClosky dalam International encyclopedia of the social sciences
(Budiardjo,1996:183) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan
secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum .
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Di
Indonesia.
Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28
yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana
poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat,

7. hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan
keadilan, dll.(http://id.shvoong.com/law-and-politics/1853630-hak-kebebasan-berpendapatbagi-setiap/ diakses 26 Oktober 2010)
Seperti partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, ini merupakan salah satu
implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan ,
dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, mendukung calon yang di
inginkan. Sebagai contoh, dari data KPU pada tanggal 9 mei 2009
(http://partai.info/pemilu2009/ diakses 28 Oktober 2010) menunjukan masyarakat Indonesia
yang ikut berpartisipasi untuk memilih adalah lebih dari 104 juta jiwa.
Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal
melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
politik di Indonesia mengalami peningkatan. Budiarjo (1996:185) menyatakan dalam Negaranegara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik.
Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara
mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.
Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran
penting. Karena dalam Negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
Pengertian Politik dan Strategi Nasional:
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat
yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi
kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda.
Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi
kepentingan penggunaan, yaitu :
1.
Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau
segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat
maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian
azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan
kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan .

8. 2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan
tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan
atau keadaan yang kita kehendaki.
Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
·
Proses pertimbangan.
·
Menjamin terlaksananya suatu usaha.
·
Pencapaian cita-cita/keinginan.
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari
masyarakat atau negara.Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan :
·
Negara.
·
Kekuasaan.
·
Kebijakan umum.
·
Distribusi
Pengertian strategi, strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the
art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.
Karl von Clausewitz (1780 – 1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri
merupakan kelanjutan dari politik.Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya
menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan.
Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan
pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang
pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional.

9. Contoh Implementasi :
A. Bidang Hukum.
B. Bidang Ekonomi.
C. Bidang Politik :
1. Politik luar negeri
2. Penyelenggara Negara.
3. Komunikasi, informasi, dan media massa
4. Agama
5. Pendidikan :
– Kedudukan dan Peranan Perempuan.
– Pemuda dan Olahraga
– Pembangunan Daerah.
– Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
D. Bidang Pertahanan dan Keamanan
1. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum :
Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat
Menegakkan hukum secara konsisten unyuk lebih menjamin kepastian hukum,
keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, menghargai HAM
Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitandengan HAM
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa
Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk
KNRI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahtera, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan
yang efektif
Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan
pihak manapun
2. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

10. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar
yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi
Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya
struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan
masyarakat
Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar
Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi
masyarakat
Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi
dengan membangun keunggulan disetiap daerah
Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomisecara terkoordinasi dan sinergis guna
menentukan tingkat suku bunga wajar
3. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :
Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada
kebhinekatunggalikaan
Menyempurkan UUD 1945
Meningkatkan peran MPR
Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan
terbuka
Meningkatkan kemandirian partai politik
Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada
masyarakat
Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat
seluas-luasnya
4. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan

11. Menata Tentara Negara Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten
Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI
Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilatera.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut
proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya – upaya dalam mewujudkan
tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa
alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk
melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Sedangkan strategi merupakan bagian dari politik untuk mencapai suatu tujuan yang
diperoleh dengan cara-cara dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah maupun untuk
memperoleh suatu hasil yang diinginkan.
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus
menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap
rakyat Indonesia. Karena itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.
Presiden selaku kepala pemerintahan negara menjalankan tugas
penyelenggaraan pemerintahan negara dan berkewajiban untuk mengerahkan semua
potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan
pembangunan nasional.
2.
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melak¬sanakan GBHN sesuai dengan
fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
3.
Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan
Garis-garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, sesuai dengan fungsi, tu¬gas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
4.
Garis-garis Besar Haluan Negara dituangkan dalam Program Pem¬bangunan
Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara terperinci
dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

12. 5.
Program Pembangunan Nasiona lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam
Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan
Rakyat.
Politik dan Strategi nasional dalam aturan ketatanegara selama ini dituangkan dalam bentuk
GBHN yang ditetapkan oleh MPR di mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Presiden
selaku mandataris MPR. Pemerintahan harus bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
penyelenggaraan pemerintah dan setiap warganegara Indonesia harus memiliki:
1.
Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang
menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2.
Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan, dan
kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentihgan nasional.
3.
Kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan kepribadian
bangsa sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik.
4.
Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Karena itu, pemerintah diwajibkan
menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
5.
Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam
berbagai kepentingan.
6.
Mental, jiwa, tekad, dan semangat dari pengabdian disiplin, dan etos kerja yang tinggi
yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau
golongan, sehingga tercipta kesadaran untuk cinta tanah air dalam rangka Bela Negara
melalui Perjuangan Non Fisik.
7.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga memiliki daya saing (kompetitif) dan dapat
berbicara dalam percaturan global.
http://diastrianida.wordpress.com/2013/04/26/implementasi-politik-dan-strategi-nasionaldemokrasi-dan-implementasinya-konsep-strategi-nasional-dan-implementasinya/

13. http://hmhblajarblog.blogspot.com/2012/06/implementasi-politik-dan-strategi.html
http://resking.blogspot.com/2012/11/makalah-implementasi-demokrasi.html
http://hmhblajarblog.blogspot.com/2012/06/implementasi-politik-dan-strategi.html
About these ads