1. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG.
Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki keaneka ragaman
baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual
ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsabangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi
konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan
kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan
yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.
Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa bagian wilayah sudah berkembang
sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite
politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global Issue
tersebut meliputi issu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan
hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan
global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya
masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai
aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan.
Untuk itu pembangunan dan pengamanan wilayah NKRI harus dilakukan melalui
pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas negara,
disamping itu melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan
keamanan. Pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan kemajuan di
berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang
kokoh dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana
tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
yang berlandaskan Pancasila, pada kenyataannya belum terwujud.
Pancasila sebagai
ideologi negara yang lahir dari ide-ide bangsa yang mengandung nilai-nilai hakiki semakin
terkikis oleh ideologi asing. Inilah berbagai permasalahan yang kita hadapi dan menjadi
tantangan kita bersama.
Menghadapi situasi dan kondisi demikian kita harus memiliki satu visi. Baik para pemimpin
pemerintahan, sipil maupun militer, juga para elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama
dan tokoh partai serta media massa. Penyamaan visi itu penting untuk mengatasi perbedaan-

2. perbedaan yang ada dan dapat menimbulkan permusuhan. Karena tidak ada satu negarapun
didunia toleran terhadap aspirasi rakyat di sebagian wilayah teritorial yang berniat
mengembangkan wacana dan berkeinginan memisahkan diri akibat dari ketidakpuasan yang
mendasar, terhadap keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan hasil
pembangunan dan hal-hal sejenisnya. Oleh karena itu diharapkan setiap warga negara harus
dapat mengendalikan emosi, sabar, dan tidak terlalu sensitif, sehingga bangsa dan negara kita
dapat terhindar dari semua situasi dan kondisi yang bernuansa konflik dan dapat
mengakibatkan disintegrasi bangsa.
LANDASAN PEMIKIRAN.
Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar hal ini dapat dilihat dari banyaknya
permasalahan yang kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan
berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI.
Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam
masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya
mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang
bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya sampai pada akar permasalahannya secara
tuntas maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Oleh karena itu diperlukan
landasan pemikiran yang terkait, diantaranya :
1.
Pancasila sebagai landasan Idiil.
Pancasila sebagai landasan idiil telah diterima
dan diyakini kebenarannya oleh setiap warga negara Indonesia sebagai ideologi dan dasar
negara. Kata Pancasila secara eksplisit tidak disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, akan
tetapi kelima sila lengkap termuat didalamnya dimana setiap sila mempunyai kaitan yang erat
dengan sila lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Konsekuensi dengan diterima dan diyakini
kebenarannya tersebut maka merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia
untuk mengamalkan dan menghayati Pancasila secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
2.
UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
Sejak proklamasi kemerdekaan
RI, bangsa Indonesia resmi menjadi bangsa yang berdaulat dan berhasil menetapkan UUD
1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berisi norma-norma,
aturan-aturan dan ketentuan- ketentuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara.
Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

3. pertahanan dan keamanan negara. Berkaitan dengan pasal ini merupakan proses yang
menyadarkan warga negara akan kewajiban yang harus dilakukan dan sekaligus ingin
mengembangkan kemampuan warga negara untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh
karena itu persatuan dan kesatuan mutlak dijaga dan dipertahankan serta ditumbuh
kembangkan, sebab hanya persatuan dan kesatuanlah yang dapat mencegah dan
menanggulangi segala bentuk ancaman apapun serta dari manapun datangnya.
3.
Wawasan Nusantara sebagai landasan visional.
Wawasan nusantara adalah
merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang manifestasinya ditentukan oleh dialog antara
bangsa dengan lingkungannya, baik alam maupun sosial yang digunakan untuk memotivasi
dan menggerakan setiap upaya mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.
Untuk itu harus mempunyai pengertian yang sama, wawasan nusantara versi Lemhanas yang
dijadikan sebagai pegangan pokok yaitu “cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup
demi kepentingan nasional, yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya,
serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang
beragam dan dinamis, dengan menggunakan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, yang
tetap menghargai dan menghormati ke Bhinnekaan dalam semua aspek kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional”.
Guna mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh, berdasarkan wawasan
nusantara perlu diarahkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air pada
setiap warga negara, yang selanjutnya akan terpatri semangat rasa sebangsa dan setanah air
yang pada akhirnya rela berkorban demi tegaknya persatuan dan kesatuan.
4.
Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional. Ketahanan nasional sebagai
landasan konsepsional pada dasarnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa
dalam menangkal setiap ancaman, untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara
sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta perjuangan untuk mencapai
tujuan nasional.
Keadaan ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila setiap warga negara memiliki
kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang berlaku dimasyarakat pada semua aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada zaman reformasi ini dengan berbagai krisis yang
berdampak munculnya beraneka ragam tuntutan masyarakat, menggunakan isue-isue
universal, masyarakat menghendaki perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai tatanan

4. kehidupan dan sistem berbangsa dan bernegara. Dibeberapa wilayah bermunculan kelompokkelompok separatis yang menghendaki memisahkan diri dari NKRI, bahkan tindakantindakan anarkis yang bernuansa SARA .
Dampak semua itu telah menimbulkan berbagai kecemasan tentang masa depan bangsa yang
penuh ketidak pastian, sebagai akibat berkembangnya pemikiran primordialisme sempit yang
dikumandangkan oleh golongan tertentu yang dikemas dengan muaranya tuntutan hati nurani
rakyat dan ujungnya merupakan kepentingan politik, kelompok atau golongan.
Dalam situasi seperti ini sudah saatnya merapatkan barisan untuk membangun
kembali potensi bangsa yang sudah retak dan lunturnya rasa nasionalisme, untuk
memperkokoh ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional sehingga dapat diwujudkan
keuletan dan ketangguhan yang handal sesuai harapan.
5.
Ketetapan MPR Nomor : V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasional.
Sejak awal berdirinya NKRI para pendiri negara menyadari bahwa
keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus
diakui, diterima dan dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika”. Namun disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan
ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, serta dampak
peninggalan penjajah Belanda yang selalu tidak menghendaki terjadinya persatuan dibumi
Indonesia karena sangat membahayakan bagi keberadaannya, yang dulu dikenal dengan
politik “devide et impera”.
Kondisi ini ditanamkan oleh Belanda pada sebagian rakyat Indonesia, bahkan masih
digunakan secara turun-temurun khususnya yang terjadi pada RMS dan OPM, hingga saat ini
masih terjadi gejolak yang selalu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, apabila hal
tersebut dapat dikaji penyebab utamanya adalah belum disosialisasikannya sikap perilaku
menghormati privacy seseorang dalam suatu tata hukum bermasyarakat, dan semakin lama
dibiarkan berkembangnya campur tangan memasuki wilayah privacy perorangan maka dapat
mengakibatkan tumbuh menjadi sumber konflik.
Hal tersebut telah melahirkan ketidakadilan konflik vertikal antara pusat dan daerah,
maupun konflik horizontal serta konflik komunal antar berbagai unsur masyarakat, dalam
bebagai perbedaan yang muncul. Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara
konsekuen dan konsisten dalam mengakhiri berbagai konflik yang bersifat multidimensi
harus memerlukan kesadaran dan rasa nasionalisme seluruh warga negara.

5. ANALISA PERMASALAHAN
Dalam rangka merumuskan kebijakan, upaya dan strategi dalam menanggulangi dan
mencegah ancaman disintegrasi bangsa maka perlu mengetahui karakteristik penyebab
terjadinya ancaman disintegasi bangsa yang terjadi saat-saat ini. Oleh karena itu maka dapat
dianalisa melalui beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :
1.
Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa.
Permasalahan konflik yang terjadi saat ini antar partai, daerah, suku, agama dan lain-lainnya
ditenggarai sebagai akibat dari ketidak puasan atas kebijaksanaan pemerintah pusat, dimana
segala sumber dan tatanan hukum dinegara ini berpusat. Dari segala bentuk permasalahan
baik politik, agama, sosial, ekonomi maupun kemanusiaan, sebenarnya memiliki kesamaan
yakni dimulai dari ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya
sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, terutama bila kita meninjau
kembali kekeliruan pemerintah masa lalu dalam menerapkan dan mempraktekkan
kebijaksanaannya.
Konflik yang berkepanjangan dibeberapa daerah saat ini sesungguhnya berawal dari
kekeliruan dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam.
Kondisi tersebut lalu diramu dan dibumbui kekecewaan dan sakit hati beberapa tokoh daerah,
tokoh masyarakat, tokoh partai dan tokoh agama yang merasa disepelekan dan tidak didengar
aspirasi politiknya serta para eks tapol/Napol. Akumulasi dari kekecewaan tersebut
menimbulkan gerakan radikal dan gerakan separatisme yang sulit dipadamkan.
Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam
menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai
dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman
disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis
dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
a)
Ancaman Disintegrasi Bangsa Pasca Reformasi.
Ancaman Pasca reformasi
berbagai bentuk kekerasan telah terjadi diberbagai tempat dalam bingkai NKRI. Citra NKRI
sebagai negara yang ramah dan penuh santun mulai luntur bahkan hilang ditelan gelombang
dan derasnya arus reformasi. Munculnya konflik yang berbasis sentimen primordial dengan
sebab-sebab yang tidak terduga telah memberikan wajah baru pada NKRI. Konflik yang
muncul tidak berada dalam ruang hampa. Namun berada diatas timbunan dibawah karpet

6. tebal ”kesatuan” dan ”persatuan” yang menghimpit ke Bhinekaan pada jaman Orde Baru.
Reformasi telah membuka semua saluran yang dimampatkan dengan pendekatan keamanan,
membuat beragam kepentingan yang lama terpendam mencuat keatas permukaan.
Gambarannya semakin jelas, khususnya pasca reformasi ketika relasi-relasi kekuasaan yang
semula mapan menjadi tergoyahkan dan batas-batas identitas kembali digugat. Dalam situasi
seperti ini konflik menjadi suatu keniscayaan, berbagai konflik seperti ”hal biasa” misalnya
dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan pemekaran wilayah yang dalam banyak hal
tampaknya lebih didasari kepentingan politik daripada ketimbang kesejahteraan rakyat.
Karakteristik konflik tak bisa diisolasi satu dengan yang lainnya. Konflik yang menggunakan
sentimen agama dan etnis bisa saja hanya bungkus untuk menutupi kepentingan lain yang
bersifat pragmatis dan kepentingan jangka pendek. Terkadang inti persoalannya terkait
dengan isu-isu politik dan marjinalisasi masyarakat adat akibat kebijakan pemerintah. Seperti
yang dikatakan Presiden Soekarno bahwa karakter bangsa harus terus-menerus dibangun
melalui pemimpin-peminpin yang memahami peta sosio-kultural-ekologis setiap wilayahnya
dan masyarakatnya. Hal inipun harus tercermin dalam berbagai produk per undang-undangan
yang menentukan hajat hidup warga negara. Kondisi NKRI yang terdiri dari ribuan
kebudayaan dan tersebar diribuan pulau dengan perbedaan yang ekstreem, isu yang paling
rentan adalah yang terkait dengan masalah etnis dan agama.
Politisasi identitas dua isu itu yang paling banyak digunakan dalam konflik dan kekerasan
untuk membungkus kepentingan pribadi dan politik oleh para elit politik. Terkait dengan
timbulnya persoaalan yang mendasar dalam hubungan antara agama dan negara, ketika
negara menentukan yang mana agama dan bukan agama, implikasinya sangat luas. Para
penganut keyakinan diluar enam agama yang resmi akan dicap animisme, bahkan yang tidak
beragama dianggap komunis.
Permasalahan kasus kekerasan terkait dengan kebebasan beragama saja pada tahun 2007
telah terjadi 185 kasus. Konflik kekerasan yang bernuansa sentimen agama sangat komplek
dan rumit, baik menyangkut konstruksi paham maupun faktor-faktor sosiologis tak jarang
konflik itu terbungkus dalam relasi sosial yang bersifat hegemonil ketika dihubungkan antar
pemeluk agama berada dalam pola hubungan mayoritas dan minoritas yang sarat ketegangan.
Ironisnya berdasarkan hasil penelitian Human Rights Studies tahun 2005 , masyarakat
Indonesia menempatkan identitas agama dan kesukuan sebagai identitas utama, baru
kemudian identitas kebangsaan dan kemanusiaannya. Hasil penelitian tersebut jelas bahwa
terjadi perubahan paradigma dari jaman sebelum merdeka dan setelah merdeka hingga saat
ini.

7. Perjalanan reformasi kadang-kadang melahirkan ketidak pastian hukum dan mempertaruhkan
esensi demokrasi itu sendiri. Munculnya Perda-perda bernuansa agama serta moralitas salah
satu hasilnya adalah lebih digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan
riil didaerah yang tak mampu dicarikan solusinya oleh para pemimpin daerah.
Keinginan masyarakat untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan merupakan bagian dari
budaya bangsa melalui kegotong royongannya tetap ada ,namun disisi lain para pemimpin
dan elit politik lebih disibukkan dengan urusan politik dan kekuasaan. Rasa persatuan dan
kesatuan tidak akan bisa dilaksanakan apabila rasa solidaritas sebagai bangsa tak dapat
ditumbuh kembangkan, karena solidaritas bertumpu atas dasar kepentingan bersama dalam
sejarah perjuangan masa lalu telah dibuktikan untuk bebas dari penjajah dan membangun
bangsa tanpa paksaan muncul kesediaan rela berkorban demi masa depan bangsa. Solidaritas
mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan rasa kebersamaan,
toleransi,
empati,
saling
menghormati,
mau
mengakui
kesalahan
serta
bersedia
mengorbankan kepentingan pribadi, kelompok dan golongsn demi kepentingan NKRI.
Apabila hal ini dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara maka akan terbangun
rasa cinta tanah air, oleh karena itu perlu mendefinisikan kembali masa depan kebangsaan
dan demokrasi Indonesia yang menghargai keberagaman dalam berbagai perbedaan sekaligus
menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
b)
Keaneka ragaman masyarakat Indonesia.
Pandangan bahwa pruralitas, suku,
agama, ras dan antar golongan sebagi penyebab konflik atau kekerasan massal, tidak dapat
diterima begitu saja. Pendapat ini benar mungkin untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar
untuk kasus yang lain. Segala macam peristiwa dan gejolak sosial budaya termasuk konflik
dan kekerasan massal pada dasarnya tidaklah lahir begitu saja, akan tetapi ada kondisikondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beraneka ragam, tetapi bukan
tanpa batas dan merupakan hasil dari suatu proses sejarah yang bersifat khusus.
Namun demikian tidak semua kondisi struktural menjadi pemicu atas munculnya suatu
gejolak atau peristiwa, tapi ada kondisi primer dan skunder maupun pendukung penting dari
munculnya gejolak tersebut antara lain akibat terdesaknya kelompok tertentu dari akses
kekuasaan serta adanya suatu proses yang dianggap tidak adil dan curang. Disisi lain karena
keberadaan pendatang yang berbeda budaya, agama, atau rasnya serta etnosentrisme dan
seklusivisme. Kondisi sekundernya adalah rasa keadlan masyarakat setempat yang tidak
terpenuhi, aparat pemerintah tidak peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat, atau
malah memihak salah satu etnik atau kelompok masyarakat lainnya.
Hal ini akan

8. berdampak makin meruncingnya suatu masalah dan membuat renggangnya rasa persatuan
dan kesatuan.
Faktor lain yang terjadi dikawasan timur Indonesia memiliki komposisi keragaman etnik
yang banyak dalam bentuk kelompok suku-suku kecil dan rentan, sedang kawasan barat
Indonesia di pulau-pulau besar tinggal kelompok suku-suku yang besar yang relatif miskin
sumber daya alam, membuat mereka bergerak mengeksploitasi SDA di kawasan timur
Indonesia,
bahkan nyaris menggusur partisipasi penduduk setempat. Akibatnya terjadi
kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli.
Keadaan
ini membuat penduduk
setempat menjadi antipati terhadap pendatang, sementara pendatang yang sukses justru
memanfaatkan ketertinggalan penduduk setempat sebagai kelemahan mereka.
Berbagai catatan sejarah membuktikan bahwa benang merah kekerasan yang terjadi ditingkat
elit politik maupun rakyat selalu ada cara adat untuk menyelesaikannya, bila terjadi konflik
mulai masalah personal sampai keranah publik. Penyelesaian dengan mendamaikan setiap
kerusuhan, konflik, atau perang masa kinipun hal seperti itu tidak dapat dihindari.
Perdamaian dengan cara itu hanya bersifat sementara, karena rekonsiliasi hanya terjadi
dimeja perundingan, bahkan banyak melibatkan pihak luar. Sementara ditingkat akar rumput
yang paling menderita akibat konflik, tidak banyak mengalami perubahan karena mereka
tidak terwakili dimeja perundingan.
Sebagai contoh, konflik di Ambon dan Maluku misalnya perempuan banyak berperan sebagai
agen perdamaian dengan menghubungkan pihak bertikay melalui hal yang sangat sederhana
dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga yang saling melindungi pihak yang dianggap
lawan karena kesadaran akan persaudaraan dan hakekat kemanusiaan.
c)
Konflik-konflik Pacsa Reformasi.
Secara sadar kita harus mengakui bahwa
pasca reformasi telah terjadi ancaman disintegrasi bangsa yang mencakup lima wilayah.
Pertama.
Kekerasan memisahkan diri di Timor-Timor setelah jajak pendapat tahun 1999
yang pada akhirnya lepas dari NKRI, di Aceh sebelum perundingan Helsinki dan beberapa
kasus di Papua.
Kedua.
Kekerasan komunal berskala besar, baik antar agama, intra agama, dan antar
etnis yang terjadi Kalimatan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimatan Tengah.
Ketiga.
Kekerasan yang terjadi dalam skala kota dan berlansung beberapa hari seperti
peristiwa Mei 1998, huru-hara anti Cina di Tasikmalaya, Banjarmasin, Situbondo dan
Makassar.

9. Keempat.
Kekerasan sosial akibat main hakim sendiri seperti pertikaian antar desa dan
pembunuhan dukun santet di Jawa Timur 1998.
Kelima.
Kekerasan yang terkait dengan terorisme seperti yang terjadi di Bali dan
Jakarta.
Semua itu belum termasuk konflik kekerasan yang diakibatkan Pilkada dan issu pemekaran
yang menggunakan rakyat sebagi objek kepentingan politik kekuasaan para elit politik baik
lokal maupun nasional.
Berdasarkan data GERRY VAN KLINKEN (2007) kekerasan komunal yang berskala besar
ataupun lokal memakan korban paling besar 90 %, dari jumlah itu 57 % meninggal akibat
issu agama, 30 % akibat etnis, 13 % akibat kekerasan rasial. Semua kejadian tersebut tentu
akan berdampak terhadap pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa apabila penanggannya
tidak dilaksanakan dengan cepat, tepat dan tuntas.
d)
Stabilitas Keamanan yang mantap dan dinamis.
Dalam rangka menjaga
keutuhan bangsa dan negara kondisi stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis diseluruh
wilayah tanah air merupakan syarat mutlak. Artinya setiap gangguan dan ancaman yang
datang disebagian wilayah NKRI pada hakekatnya ancaman bagi seluruh wilayah NKRI.
Menciptakan keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak (Warga Negara) dengan
pihak aparat keamanan (TNI dan POLRI) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan mencermati dan memperhatikan kondisi keamanan diberbagai daerah saat ini dan
kondisi bangsa yang sedang krisis kepercayaan dan mutlidimensi, maka terciptanya kondisi
stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis amat diperlukan. Hal ini selain merupakan
kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan rasa aman, nyaman, tentram dan adanya tata
kehidupan masyarakat yang tertib juga untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha yang
membutuhkan adanya kepastian dan jaminan investasi. Tanpa adanya stabilitas keamanan di
suatu daerah, sudah dapat dipastikan akan terganggu roda pembangunan dalam banyak hal.
Oleh karena itu gangguan keamanan/konflik yang terjadi di beberapa daerah perlu dilakukan
penangganan yang serius agar tidak terjadi sikap balas dendam dan luka yang terus berlanjut
bahkan dapat mengancam perpecahan bangsa.
e)
Stabilitas Keamanan yang mendukung Integrasi Bangsa.
Mencermati masalah
keamanan dibeberapa daerah yang cukup serius dan segera harus diselesaikan melalui
langkah-langkah yang komprehensif. Guna mendorong kembalinya semangatnya persatuan
bangsa dan kesatuan wilayah yang telah dimiliki dan guna mencegah disintegrasi bangsa

10. tidak ada alternatif lain mengembalikan kondisi aman yang didambakan oleh seluruh
masyarakat dan bangsa Indonesia. Stabilitas keamanan di daerah konflik yang cenderung
mengarah kepada disintegrasi bangsa harus terus diciptakan dengan pendekatan
komprehensif baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik maupun dari pendekatan
hukum dengan dibantu aparat hukum yang terus melakukan tindakan konkrit dan koordinatif
serta tetap mengedepankan semangat kebersamaan dalam menciptakan keutuhan bangsa dan
negara.
f)
Menegakkan Peraturan Hukum yang berlaku. Melihat, memperhatikan dan
mencermati kondisi keamanan diberbagai daerah yang rawan konflik saat ini serta kondisi
bangsa supaya tidak terjadi ancaman disintegrasi bangsa pemerintah pusat, instansi maupun
daerah dalam hal ini pihak keamanan/aparat keamanan harus menegakkan aturan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan persuasif dan pendekatan
keamanan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Guna
mendorong kembali semangat persatuan, kesatuan wilayah dan bela negara sebaiknya
pemerintah mencari terobosan lain untuk mensosialisasikan Pancasila agar dapat dihayati dan
diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun yang paling penting adalah bagaimana contoh dan ketauladan dari semua
penyelenggara negara, tokoh formal maupun informal terhadap rakyatnya dalam berpikir,
bersikap dan bertindak yang pada berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup
serta dasar negara.
2.
Analisis terhadap Pengaruh Lingkungan Strategi
a)
Dalam mengatasi ancaman separatisme, gerombolan bersenjata, radikal kiri dan kanan
yang sekarang tersebar di wilayah Indonesia seperti RMS, OPM, Eks Para Napol/Tapol PKI
dan lain-lain yang merupakan ancaman serius yang dihadapi bangsa Indonesia walapun
masalah GAM telah terselesaikan dan teratasi tetapi dilain sisi tetap harus terus dipantau
segala bentuk kegiatan yang dilakukannya serta perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh
karena itu pemerintah harus tanggap dan cepat bertindak dalam menghadapi permasalahan
ini, untuk itu pemerintah harus bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah separatis
maupun sejenisnya demi keutuhan bangsa dan negara dan tidak membiarkan kondisi ini terus
berlarut-larut.
b)
Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya,
agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman

11. ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu
stabilitas keamanan dan keutuhan Indonesia. Dampak-dampak yang timbul dari konflik diatas
menyebabkan terjadinya gelombang pengungsian besar-besaran,
kerugian harta benda,
korban jiwa serta kerusakan lingkungan dan infrastruktur dalam jumlah yang tidak sedikit,
sehingga keamanan nasional masyarakat didaerah konflik dan kondisi stabilitas nasional
terganggu.
Dampak ini ikut dirasakan oleh bangsa dan negara tetangga di dunia yang
mempunyai kerjasama dan kepentingan di Indonesia. Bukanlah hal yang sederhana dalam
menyelesaikan masalah konflik yang terjadi saat ini, selain menghabiskan sumber daya yang
besar juga memakan waktu yang lama. Menyadari hal tersebut diatas maka pemerintah
menetapkan suatu kebijakan yang mana didalamnya berisikan suatu kebijakan guna
meningkatkan pembangunan kesejahteraan dan pertahanan keamanan yang bersangkutan
dengan aspek etnik dan agama.
3.
Analisis terhadap Pengaruh Otonomi Daerah.
Dalam era transisi dari masa orde baru ke masa reformasi kebijakan sentralistik ke
desentralistik demokratis sebagaimana yang dituju dalam pemerintahan nasional ditandai
dengan pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
Bab I, pasal 1, ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi masih ditemui beberapa kendala
yang masih perlu diatasi bersama dengan berbagai pihak yang terkait. Dari kendala-kendala
yang terjadi beberapa permasalahan yang mengandung potensi instabilitas yang dapat
mengarah melemahnya ketahanan nasional di daerah-daerah bahkan dapat memicu
terjadinya disintegrasi bangsa bila tidak egera ditangani.
Kendala-kendala yang terjadi
diantaranya yaitu :
a)
Masalah DPRD sebagai konsekwensinya diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1999
tentang Partai Politik dan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagai Tuntutan
Fundamental Reformasi yang melahirkan Pemilihan Umum secara Multi Partai. Lahirnya
Lembaga Legislatif yang merupakan representasi dari partai peserta pemilu
kemampuan
yang
beragam.
Banyak
memiliki
yang berpendapat bahwa kapabilitas dan
kredibilitas Anggota DPRD tidak merata bahkan ada yang kurang memahami tentang
pemerintahan dan dinilai ada beberapa pihak yang berorientasi menuntut haknya namun
kurang memperhatikan apa yang jadi kewajibannya.
Kenyataan ini
merupakan permasalahan yang dilematis yang dihadapkan bahwa DPRD
merupakan wakil rakyat yang membawa beban amanat dari rakyat untuk diteruskan kepada

12. pemerintahan pusat, tetapi hampir seluruh anggota DPRD tidak pernah melanjutkan atau
membicarakan kembali amanat dari rakyat kepada pemerintahan pusat melainkan hanya
mengurusi dirinya sendiri dan partai politik yang diwakilinya.
b)
Mengenai Perimbangan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab I pasal
1 ayat 3 mengatakan ”Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis,
transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan
penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”.
Keuangan daerah itu sendiri dikelola oleh daerahnya masing-masing secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat daerahnya.
Tetapi ada beberapa kepala daerah dalam mengelola keuangan tidak menggunakan prinsipprinsip diatas, melainkan dalam pengelolaannya dengan caranya sendiri dan tidak transparan.
Dengan sistem tersebut masyarakat tidak merasakan hasil dari kekayaan daerahnya
sendiri seperti pembangunan sarana dan prasarana umum didaerahnya sehingga dapat
mengakibatkan gejola-gejola yang menganggu keamanan daerah tersebut.
c)
Dampak dari agenda nasional dan pengaruh issu global terutama demokratisasi dan
hak asasi manusia, masyarakat semakin memahami akan haknya sebagai warga negara, tetapi
ada kecenderungan kurang memahami akan kewajibannya, masyarakat makin kritis, reaktif
dan proaktif dalam menuntut hak-haknya kepada pemerintah, namun kurang mau mengerti
akan kesulitan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah.
Oleh karena itu dalam Otonomi Daerah, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus
mampu untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mampu menumbuhkan
kreasinya guna membangun suatu program atau ide yang dapat memberi kontribusi bagi
daerahnya.
d)
Dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada beberapa daerah khusus
dalam masalah pendanaan membuat para pejabat daerah yang mendapatkan dana tersebut
terbuai akan pemberian atau pencairan bantuan dana tersebut, sehingga tidak pernah
memikirkan akan pembangunan didaerahnya sendiri, dimana dana tersebut diperuntukkan
untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pembangunan sarana maupun prasarana umum

13. yang masih tertinggal dari daerahnya. Sehingga masyarakat mengangap bahwa pemerintah
pusat tidak membantu dan memberikan dana serta perhatian kepada daerah yang tertinggal.
Untuk itu pemerintah pusat harus bertindak tegas dalam masalah pemberian dana bantuan
daerah tertinggal tersebut, karena dikhawatirkan masyarakat tidak akan percaya dan menuntut
kepada pemerintah pusat akibat dari permasalahan tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan.
Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
a)
Kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warganegara bila ditinjau dari
kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralitas, suku,
agama, ras dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal,
tidak bisa diterima begitu saja. Pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu
benar untuk kasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu
dalam masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses
sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus
dengan pendekatan yang arif namun tegas walaupun aspek hukum, keadilan dan sosial
budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri.
b)
Pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
merupakan implikasi positif bagi masa depan pemerintahan daerah di Indonesia namun
berpotensi untuk terciptanya sikap fanatisme primodialisme yang sempit, sektarianisme dan
supranasionalisme. Kondisi ini terjadi karena tidak semua masyarakat mengetahui tujuan
pemberlakuan otonomi daerah bagi sebuah negara kesatuan RI.
c)
PILKADA dan pertarungan elit politik yang diimplementasikan kedalam bentuk
penggalangan massa, dengan alasan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, namun sarat
dengan kepentingan pribadi atau politik yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik
horizontal maupun vertikal, dalam penyelesaiannya tidak pernah tuntas.
d)
Kepemimpinan (leadership) dari tingkat elit politik nasional hingga kepemimpinan
daerah, sangat menentukan dalam rangka meredam konflik yang terjadi saat ini. Sedangkan
peredaman konflik pada skala kejadiannya memerlukan tingkat profesionalisme dari seluruh
aparat hukum dan instansi terkait secara terpadu dan tidak berpihak pada sebelah pihak.
2.
Saran.
Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi
pertahanan serta upaya-upaya apa yang akan ditempuh, maka disarankan beberapa langkah
sebagai berikut :

14. a)
Pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus menerus agar
didapatkan suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multi kultural dapat dijadikan
ajaran untuk mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar/tanpa paksaan
dari setiap warga negara atas kemejemukan dengan segala perbedaannya.
b)
Setiap pemimpin dari tingkat desa sampai dengan tingkat tertinggi , dalam membuat
aturan atau kebijakan haruslah dapat memenuhi keterwakilan semua elemen masyarakat
sebagai warga negara.
c)
Setiap warga negara agar memiliki kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang
berlaku, kalau perlu diambil sumpah seperti halnya setiap prajurit yang akan menjadi anggota
TNI dan tata cara penyumpahan diatur dengan Undang-undang.
d)
Sebaiknya diadakan suatu konsensus nasional yang berisi pernyataan bahwa setiap
warga negara Indonesia cinta damai, persatuan dan kesatuan dan rela berkorban untuk
mementingkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.
e)
Menghimbau para musisi agar mau menciptakan suatu karya musik atau lagu-lagu
yang mengobarkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi Bangsa Indonesia. Berdasarkan
pengalaman sejarah telah membuktikan betapa dahsyatnya sebuah lagu mempunyai pengaruh
terhadap para pejuang kemerdekaan dimasa lalu.
f)
Pendidikan jangka panjang harus memperkenalkan tentang perbedaan umat manusia
dan kemajemukan budaya bangsa Indonesia dari tingkat sekolah yang terendah sampai yang
tertinggi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.
g)
Perlu dihimbau semua insan jurnalistik/pers dengan memperkenalkan rasa
nasionalisme diatas segalanya bagi keutuhan NKRI, sehingga dapat memposisikan diri
dalam keikutsertaan meredam konflik dan bukannya memperbesar melalui berita-berita yang
berdampak kebencian dan prsangka buruk bagi setiap warga negara.
h)
Menumbuhkan rasa nasionalisme yang mulai luntur, jika perlu mungkin dibuat
semacam deklarasi Nasional oleh pemerintah dengan tekad memelihara keutuhan persatuan
dan kesatuan NKRI. Suatu deklarasi yang tepat akan dapat menjadi pemicu tumbuhnya rasa
nasionalisme.
i)
Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa nasionalisme sebangsa dan setanah air dalam
NKRI, harus dicari lagi terobosan lain yang dimana tugas dan fungsinya minimal sama
dengan BP-7 yang telah dibubarkan namun tidak bersifat doktriner karena berdasarkan hasil
penelitian didaerah, masyarakat masih menghendaki adanya semacam penataran atau yang
sejenis tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

15. DAFTAR PUSTAKA
Amirul Isnaini, Mayor Jenderal TNI, Mencegah Keinginan Beberapa Daerah Untuk
Memisahkan Diri Tegak Utuhnya NKRI, Jakarta, Lemhannas 2001.
Budi Utomo, Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Keamanan
Manusia,diakses
tanggal
28
September
2008
dari
http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html
Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Negara, Jakarta, 2008
Departemen Pertahanan RI, Postur Pertahanan Negara, Jakarta, 2007
Departemen Pertahanan RI, Strategi Pertahanan Negara, Jakarta, 2007
Departemen Pertahanan RI, Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta, 2007
HB. Amiruddin Maula, Drs, SH, Msi, Menjaga Kepentingan Nasional Melalui Pelaksanaan
Otonomi Daerah Guna Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa, Jakarta, Lemhannas,
2001.
Ketetapan MPR Nomor : V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional. Jakarta, 2000.
Iskandar Zulkarnaen, Bung Hatta Pernah Menangis Melihat Kondisi Perbatasan, Save Our
Borneo,Jakarta,
2008,
diakses
tgl
3
September
2008
dari
http://saveourborneo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=37
Sekretariat Negara RI.
Undang-Undang RI Nomor. 34 tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Jakarta, 2004.
Sekretariat Negara RI. Undang-Undang RI Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta, 2004.
Sekretariat Negara RI.
Undang-Undang RI Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Jakarta, 2004.
Sekretariat Negara RI.
Undang-Undang RI Nomor. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara . Jakarta, 2002.
Sekretariat Negara RI.
Undang-Undang RI Nomor. 22 tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah . Jakarta, 1999.
Yuliawati, Tjahjono E P (Timika), Cunding Levi (Jayapura), Setelah Bendera Tak
Berkibar, Koran Tempo, Jakarta, 2008.