1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perjuangan pembentukan Kabupaten Muna seiring dengan perjuangan pembentukan
Provinsi Sulawesi Tenggara dan perjuangan ini dilakukan secara sinergis antara tokoh muda
dan tokoh tua baik yang ada di Muna atau pun yang ada diperantauan baik perorangan
maupun organisasi.
Bupati muna yang ke 6 adalah Drs. LA ODE SAAFI AMANE, tanggal 10 Maret
1981 s/d 10-3- 1986 Beliau dilantik sebagai Bupati Muna berdasarkan hasil pemilihan DRP
Periode 1981. Dalam masa pemerintahannya beliau melakukab berbagai manufer
pembangunan di Daerah ini baik dalam aspek politik ekonomi maupun sosial budaya.
B. TUJUAN
Untuk Mengetahui masa pemerintahan Bupati Muna :
A. Pemerintahan Drs. La Ode Saafi Amane (10-03-1981 s/d 10-03-1986)
B. Pemerintah Drs. Maola Daud (17 Maret 1986 s/d 1996)
C. Pemerintahan Transisi
D. Pemerintahan Kolonel saleh lasata (3-10-1997 s/d 1999)
E. Pemerintahan Kolonel inf. H. Djamaluddin beddu (1999-2000)
2. BAB II
PEMBAHASAN
A. PEMERINTAHAN Drs. LA ODE SAAFI AMANE (10-03-1981 s/d 10-03-1986)
Drs. LA ODE SAAFI AMANE adalah Bupati Muna ke VI menggantikan Drs. H. LA ODE
KAIMUDIN. Beliau dilantik sebagai Bupati Muna berdasarkan hasil pemilihan DRP Periode
1981. Dalam masa pemerintahannya beliau melakukab berbagai manufer pembangunan di
Daerah ini baik dalam aspek politik ekonomi maupun sosial budaya.
a. Pembangunan Politik
Melakukan perubahan dalam aspek pemerintahan Desa yaitu berubahnya beberapa status
desa dalam lingkungan kota dan Ibu Kota Kecamatan menjadi Kelurahan dan muna
memperoleh pengangkatan PNS besar-besaran.
b. Pemekaran Wilayah Pedesaan
Pembangunan berorientasi pada pengembangan Desa yaitu :
1. Restelmen I membuka pemukiman masyarakat baru di Guali
2. Membuka pemukiman di maliganp sebagai Perluasan Kecamatan Wakorumba
Kedua Porgram diatas bertujuan mengembangkan perluasan wilayah dan pengembangan
kecamatan kedepan dan relata yang terjadi kedua daerah tersebut menjadi kecamatan yaitu
Kusambi dan Wakorumba Utara.
c. Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam bidang pendidikan merintis pembangunan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang
bernuansa keagamaan yaitu IAIN Alaudin Raha.
Pemerintah Drs. LA ODE SAAFI AMANE pernah mencatat sejarah sebagai salah
satu Bupati yang mendapat penghargaan adipura dari pemerintah pusat keberhasilannya
dalam membangun Desa yang diserahkan lansung oleh Menteri Sekretaris Negara
SUDHARMONO, SH yang diupacarakan secara resmi di Guali pada Tahun 1985. serta
menghidupkan kembali tradisi pacuan Kuda
3. d. Pembangunan Pengembangan Kota Raha
Merencanakan penimbunan jalan di laut yang menghubungkan antara Lagasa dengan
Pantai Laino, tetapi perencanaan tersebut gagal oleh karena :
1. Secara arsitek bahwa perencanaan tersebut suatu hal yang tak mungkin dijangkau
karena terlampaui jauh masuk ke laut.
2. Perencanaan Tersebut dilakukan pada akhir jabatan beliau sehingga belum sampai
pada tahap realisasi.
B. PEMERINTAH Drs. MAOLA DAUD (17 MARET 1986 S/D 1996)
Setelah periode pemerintahan La Ode Saafi Amane berakhir maka berdasarkan hasil
pemilihan legislatif yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Muna ke VII adalah Drs.
MAOLA DAUD. Secara resmi beliau dilantik pada tanggal 17 Maret 1986 oleh DPRD
Kabupaten Muna. Drs. MAOLA DAUD memiliki karakter sebagai sosok pemimpin yang
berjiwa membangun sehingga tercatat dalam perjalanan sejarah di Kabupaten Muna sebagai
salah seorang Bupati yang memiliki keberhasilan gemilang dalam aspek pembangunan.
1. Pembangunan Ekonomi
Manufer pembangunan Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Drs. MAOLA DAUD
adalah memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui
Teknologi Industri Pedesaan. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan peralatan
untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dipedesaan misalnya :
a. Pabrik tehel dan genteng yang dibangun di daerah yang terdapat kapur seperti di
daerah Lapadaku Desa Lindo, Desa Latugho, Desa Bungi dan Kelurahan Wapunto.
Program ini memberdayakan kapur sebagai bahan baku Genteng, batako dan tehel.
b. Pemberian bantuan Industri Tapioka
Bagi Daerah atau Desa yang memiliki lahan pertanian ubi kayu / singkong mislanya
Desa Lahorio, Desa Lindo, Desa Konawe, dan Desa Wuna.
c. Pemberian bantuan pengupas mete pada setiap Desa yang ada di Kabupaten Muna.
Hal ini sebagai refleksi dari potensi Muna yang memiliki lahan perkebunan jambu
mete masyarakat tidak terjual gelondongan tetapi diharapkan terjual olahan.
d. Bantuan alat tenun bagi masyarakat yang memiliki kerajinan tenun misalnya Desa
Bolo, Masalili, Kondongia, dan Waara, kerajinan ini masih terus dikembangkan.
e. Pelestarian dan perkembangan kerajinan anyaman nentu bagi masyarakat Desa
Korihi, Lohia, Wabintingi, Mantobua, kerajinan ini juga tidak dapat dijadikan sebagai
4. industri rumah tangga yang memberi kontribusi positif bagi masyarakat karena
kesulitan bahan baku dan pemasaran.
f. Program pemindahan pasar sentral Laino (pasar sekarang)
g. Pemberian bantuan alat penggiling jagung dan memisahkan biji jagung dari
tongkolnya serta alat untuk membuka biji kacang. program ini juga gagal.
2. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan
Kepedulian Pemerintah MAOLA DAUD dalam aspek kependidikan cukup Positif dan
memberikan kontribusi yang monumental kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada program
pemerintah yang dapat melahirkan lembaga-lembaga pendidikan formal untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yaitu antara lain :
a. Mendirikan salah satu Peguruan Tinggi swasta STIP Wima yang diwadahi oleh
yayasan Pemerintah Daerah.
b. Mendirikan Sekolah Akademi Keperawatan yang diwadahi oleh Yayasan Mandala
Walluya (sekarang telah pindah di Kendari) 1991
c. Memfasilitasi pendirian sekolah menengah teknologi pertanian (SMTP) Guali Tahun
1992.
d. Mendirikan Sekolah Dasar (SD) di Daerah-daerah terpencil misalnya daerah
Tongkuno Lama.
e. Mendirikan asrama Mahasiswa Muna di berbagai daerah misalnya Asrama mahasiswa
Muna di Makassar, Kendari dan Gorontalo.
3. Pembangunan Dalam Bidang Keagamaan
Kepedulian beliau dalam pembangunan di bidang keagamaan dapat dilihat dari hasil-hasil
pembangunannya antara lain:
a. Pembangunan kembali Mesjid Kota Muna yang telah ditinggalkan dan mengaktifkan
kembali susunan personil pegawai syarah di Mesjid yang menacu pada personil
pegawai syarah kerajaan yang terdiri dari :
- Imamuno Wuna
- Hatibino Wuna
- Modjino ghoera yang terdiri dari Modjino Tongkuno, Modjino Lawa, Modjino
Kabawo dan Modjino Katobu.
5. - Modji Anahi yaitu Modji pendamping Modjino Kampo yang terdiri dari beberapa
kampung lama di masa lalu. Pembangunan dan pembentukan Personil Pegawai
Syara kerajaan ini dimulai sejak tahun 1988.
b. Pembangunan Pesantren Khairul Ummah Guali Pada Tahun 1990
c. Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung Almunawarah (Masjid Raya Raha).
Masjid ini mulai dibangun sejak pemerintahan LA ODE SAAFI AMANE tetapi
kemudian pembangunan itu dilanjutkan oleh MAOLA DAUD hingga rampung.
d. Pembangunan Masjid di Masalili dan Mabodo serta bantuan pembangunan Masjid
dibeberapa Desa lain di Kabupaten Muna.
e. Pembangunan Masjid Baitul Makmur (Sekarang depan alun-alun)
4. Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya
Pembangunan di bidang sosial dan budaya tetap menjadi salah satu aspek yang diorientasikan
pada RAPBD setiap tahun. Hal ini dapat terlihat pada :
a. Pemberian Bantuan pada panti asuhan dan program pemberdayaan orang-orang cacat
melalui keterampilan yang dimilikinya, misalnya tukang jahit, tukang arloji, tukang
cukur, dan keterampilan lainnya.
b. Pengaktifan kerajinan masyarakat misalnya, kerajinan pertukangan, kerajinan
anyaman nentu dan kerajinan tenun di Lohia, Masalili dan Kondongia.
c. Pemberian fasilitas pertukangan dan perbengkelan untuk menunjang keterampilan
generasi muda dalam bentuk peralatan.
d. Pembangunan Taman Perahu Sawerigadi Belakang kantor Bapeda
5. Pembangunan Politik
Pemerintahan MAOLA DAUD masih dalam era orde baru, sehingga pembangunan politik
masih dibawah pengawasan taktis pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan beliau 2 kali
menyelenggarakan pesta Demokrasi yaitu pada tahun 1987 dan 1992 tetapi suasana
Demokrasi hanya sekedar simbol, karena rezim orde baru yang menginginkan kemenangan
salah satu kontestan pemilu yaitu karya pembangunan (Golkar).
Bidang politik, khususnya pembangunan fisik perkantoran pemerintah antara lain :
a. Kantor DPRD Kabupaten Muna
b. Kantor Sospol Kabupaten Muna
c. Kantor Perhubungan Kabupaten Muna
d. Kantor Camat Katobu Kabupaten Muna
6. e. Kantor BPD Raha (yang lama)
f. Renovasi Kantor Kabupaten Muna
g. Kantor PMD Kabupaten Muna
h. Kantor PDAM
C. PEMERINTAHAN TRANSISI
Berakhirnya Pemerintahan Drs. Malola Daud yang diwarnai berbagai gejolak politik di Muna
dan ditandai dengan terjadinya masa transisi di Muna. Pada masa itu secara berturut-turut 2
orang karteker Bupati yang memimpin pemerintahan, yaitu Drs. La Ode Saleh dan Drs. H. La
Ode Saafi Amane Sehingga Sekitar 6 bulan di Muna tidak memiliki Bupati yang defenitif.
Akibat sistem Pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestiny, Adapun ada pembangunan
melainkan hanya bersifat pelampiasan rasa kebencian terhadap Pemerintahan yang pernah
berkuasa misalnya:
1. Tugu hasil pemugaran dalam bentuk akar gembol, buah jambu dan burung garuda oleh
karteker yang berkuasa dianggap sebagai suatu simbol yang tidak menguntumkan
masyarakat.
2. Simbolik perahu Sawerigading yang dibangun dibelakang kantor Bupati juga di
hancurkan dengan alasan yang sama.
3. Salah satu lembaga pendidikan tinggi Akper yang beroperasi di Raha kemudian di
pindahkan di Kendari.
Fenomena itu yang dapat melahirkan analisa bahwa ternyata proses pembangunan di
Raha Kabupaten Muna tidak bersifat kontinuitas kecuali masing-masing Bupati yang pernah
memerintah hanya menonjolkan programnya sebagai tolak ukur keberhasilnya secara
populer. Dalam kondisi pemerintahan transisi suhu politik di daerah ini semakin meningkat
sehingga pemerintaha pusat mengambil sikap bahwa kabupaten Muna sebagai salah satu
pemerintahanya harus dikendalikan oleh kalangan ABRI. Analisa secara politik bahwa
daerah-daerah yang dipimpin oleh ABRI disinyalir sebagai daerah konflik baik secara fertikal
maupun horinsontal. Adapun yang menjabat sebagai Bupati dalam ruang lingkup ABRI.
7. D. PEMERINTAHAN KOLONEL SALEH LASATA (3-10-1997 S/D 1999)
Realita ini terbukti di Muna bahwa ketika Saleh Lasata berkompetensi dengan sipil maka
beliau dapat menyisahkan rifal-rifalnya. Maka tercatatlah dalam lembaran bahwa sejarah
bahwa sejak tahun 1997 untuk pertama kalinya yang menjadi Bupati Muna berasal dari
kalangan militer, memimpin pemerintahan sebagai Bupati Muna ke VIII. Saleh Lasata
yang memerintah hanya sekitar 2 tahun 1997-1999 karena hanya melanjutkan program
pemerintahan Maola Daud pada periode keduanya. Pemerintahan Saleh Lasata juga tidak
melakukan inofasi-inofasi baru dalam pembangunan, Hal ini dilatar belakangi oleh
beberapa faktor antara lain :
1. Suhu peta politik di Muna yang semakin tinggi sehingga pemerintahan (eksekutif)
tidak dapat merealisasikan program-programnya.
2. konflik politik secara pemerintahan Maola Daud masih terus berlanjut sehingga
pembenahan stabilitas aparatur menjadi prioritas pemerintahan Saleh Lasata saat itu.
3. Program pemerintahan Saleh Lasata sedikit atau kurang berorientasi pada
pembangunan fisik tetapi konsekuen pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan namun
mengalami kegagalan karena masyarakat belum siap untuk menerima program
semacam itu.
4. Pemerintahan Saleh Lasata hanya 2 tahun sehingga dalam waktu singkat tentu tidak
dapat merealisasikan program-programnya.
E. PEMERINTAHAN KOLONEL INF. H. DJAMALUDDIN BEDDU (1999-2000)
Setelah pemerintahan Saleh Lasata berakhir maka pemerintahan selanjutnya adalah
Kolonel Inf. H. Djamaluddin Beddu sebagai Bupati Muna IX dalam Pemerintahan ini
tidak dapat melakukan manufer positif dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh :
1. Karena dalam waktu 1 tahun terjadi 2 kali pelaksanaan pesta demokrasi yaitu 1997,
tetapi dianggap tidak sesuai dengan agenda demokrasi maka tahun 1999 dilaksanakan
lagi pemilu.
2. Pemerintahan Djamaluddin Beddu dalam waktu singkat tidak dapat merealisasikan
program-programnya karena sesuai persaratan pemilu 1999 apabila maju sebagai
Bupati harus Meninggalkan predikat militernya atau denagan kata lain harus predikat
sebagai sipil.
3. Gema Reformasi yang merebek diseluruh nusantara termaksud di Muna
mempengaruhi seluruh Aspek kehidupan khususnya dalam aspek politik sehingga
pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dihantui oleh agenda-agenda
8. tersebut. Dan tentu pada pola baru itu yang belum didasari oleh Konstitusional
permanen sehingga membuat pengambilan kebijakan bersifat apatis dan apriori.
Ketiga indikasi tersebut menjadi penyebab pemerintah tidak berbuat lebih efektif
maksimal sehingga mempengaruhi proses pembangunan baik fisik-maupun Non Fisik.
Ketiga agenda Reformasi mengisyaratkan bahwa Bupati harus dari kalangan sipil, maka
Djamaludin Bedu lebih memilih kembali ke ABRI sehingga beliau tidak masuk salah satu
Calon Bupati Muna Saat itu. Salah satu keberhasilan beliau dalam aspek politik adalah
mensukseskan pelaksanaan pemilu 1 di era reformasi Kabupaten Muna, Karena pelaksanaan
pemilu di Muna berjalan secara damai, jujur dan adil, serta tidak terindikasi adanya gerakann-
gerakan fisik yang merugikan. Pemilihan Bupati ini merupakan perubahan peta politik di
Muna karena semula legislatif di dominasi Golkar, tetapi dari hasil tetapi dari hasil pemilu
1999 Golkar hanya memperoleh 16 kursi, PIDIP 4 Kursi, PDI 1 Kursi, PPP 2 Kursi, PARI 1
Kursi, PKB 1 Kursi, PAN 2 Kursi, ABRI 3 Kursi (Kesbag 2005).
9. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pemerintahan di kabupaten muna ke enam sampai sampai ke IX adalah sebagia berikut
yang memiliki berbagai prestasi dan terobosan :
A. Pemerintahan Drs. La Ode Saafi Amane (10-03-1981 s/d 10-03-1986)
B. Pemerintah Drs. Maola Daud (17 Maret 1986 s/d 1996)
C. Pemerintahan Transisi
D. Pemerintahan Kolonel saleh lasata (3-10-1997 s/d 1999)
E. Pemerintahan Kolonel inf. H. Djamaluddin beddu (1999-2000)
B. SARAN
Makalh ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.