Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, sistem pemerintahannya bersifat presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Namun setelah reformasi, sistem pemerintahan beralih menjadi yang bersifat konstitusional dengan pembatasan kekuasaan eksekutif dan jaminan hak asasi manusia.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan
sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah".
Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah wewenang atau
kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk
kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi
adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan
mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari
ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial,
budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.
Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan
pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan
dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-
bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah
berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.
Otonomi daerah tidak hanya pelaksanaan demokrasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk
rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya
sendiri. Di dalam UUD 1945 antara lain tersurat bahwa sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Namun dalam praktiknya hal tersebut belum
dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan
pemerataan bahkan dalam kenyataannya, terlihat sangat kuatnya kekuasaan yang terpusat
dan lemahnya kekuasaan daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah pusat yang
semula dalam posisi kuat, kenyataannya justru mengandung kelemahan. Hal ini antara

2. 2
lain disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul. Salah satunya yang paling
rawan adalah ancaman beberapa daerah untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat.
Merespon perkembangan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah
ini, pertimbangan yang sangat strategis adalah perlu adanya Undang-undang yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sesuai dengan perkembangan
baru dan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan tetap memperhatikan faktor
eksistensi, efektifitas, dan keserasian dengan tujuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar
1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam
daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di
daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan
yang ada akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan
diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu walaupun di daerah, pemerintahan
akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah sesuai amanat UUD Negara RI tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang
ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat
mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu
pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan
kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang mendapat perhatian dari
pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak diterapkannya Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999

3. 3
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Januari 2001,
belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan harapan masyarakat
tersebut.
Dengan berkembangnya globalisasi, demokratisasi dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan tidak akan terlepas dari pengaruh global tersebut. Prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan menuntut adanya pemberian peran serta kepada warga negara
dalam sistem pemerintahan, antara lain perlindungan konsitusional. Artinya, selain
menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan
tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan
kewarganegaraan. Prinsip keistimewaan atau kekhususan sehingga pemerintah
memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu dalam ikatan NKRI.
Kebijakan politik hukum pemerintahan guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diperlukan peningkatan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dann tantangan persaingan global dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan NKRI.
Dalam penulisan makalah ini, kami mengkaji mengenai peran Otonomi daerah yang
dinilai mampu mewujudkan tujuan pemerintahan NKRI yaitu peningkatan kesejahteraan,
terkait pelaksanaan sistem pemerintahan dalam wilayah NKRI.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini ada 4 masalah utama yang perlu dibahas yaitu:
1. Apa landasan hukum sistem otonomi Daerah?
2. Bagaimana karakter hubungan Pemerintah NKRI dengan Daerah?
3. Bagaimana realisasi otonomi daerah dalam pemerintahan NKRI?
4. Apa hasil penerapan kebijakan otonomi daerah di wilayah NKRI?

4. 4
1.3. Tujuan
Tujuan penulisan mengenai sistem otonomi daerah di dalam Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara RI, adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui landasan hukum sistem otonomi Daerah.
2. Mengetahui karakter hubungan Pemerintah NKRI dengan Daerah.
3. Mengetahui realisasi otonomi daerah dalam pemerintahan NKRI.
4. Mengetahui penerapan kebijakan otonomi daerah di wilayah NKRI.
1.4. Manfaat
Tulisan dalam makalah ini dapat digunakan sebagai bahan yang mendukung proses
perenungan serta diskusi untuk mengkaji sistem yang dinilai tepat digunakan dalam
sistem pemerintahan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
terkait dengan pewujudan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui otonomi daerah.

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Sistem Pemerintahan
Kali ini penulis akan membahas tentang pengertian sistem pemerintahan, istilah
sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata
sistem terjemahan dari kata system ( bahasa inggris ) yang berarti susunan tatanan,
jaringan atau cara. Sedang pemerintahan berasal dari kata perintah, yang bermakna
menyuruh melakukan sesuatu, yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara atau
pemerintah adalah cara, hal, urusan dalam memerintah. Pemerintahan dalam arti luas,
pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh badan – badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaran negara.
Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang di
lakukan oleh badan eksekutif beserta jajaranya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan di artikan sebagai suatu tatanan utuh yang
terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan
mempengaruhi dalam pencapaian dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan
diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan
yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi
pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan
menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-
undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate
kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate
kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.Komponen-komponen
tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi,
sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan
antar-lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan
pemerintahan negara yang bersangkutan.Tujuan pemerintahan negara pada umumnya
didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara

6. 6
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
Sehingga lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia
bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari
pemerintahan di negara Indonesia.
2. Sistem Pemerintahan Indonesia
Perumusan masalah yang akan di bahas selanjutnya adalah sistem pemerintahan
indonesia.
a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum
Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum
diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia
menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini
dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.
Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada
lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD
1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai

7. 7
wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka
kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya
kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu
presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu
menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil,
tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat
dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata
kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara
daripada keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang
konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah
konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau
amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi
yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih
baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR
sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD
1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha
Indonesia sekarang ini.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum
diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen
keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945
dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan
yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah
dilakukannya Pemilu 2004.

8. 8
3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia.
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara
terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan
wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR.
DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya
pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan
yang ada dalam sistem presidensial.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai
berikut;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR
tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari
DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan
dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan
hak budget (anggaran)

9. 9
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru
tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme
cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk
melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
4. Konstitusi
Kemudian kita akan membahas perumusan masalah tentang konstitusi, Konstitusi (Latin
constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada
pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus
bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,
istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-
prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur,
prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi
umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi
dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan
negara. Pengertian Konstitusi, Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu
“Constitution” dan berasal dari bahasa belanda “constitue” dalam bahasa latin
(contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahsa jerman
“vertassung” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar.
Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu
masyarakat suatu negara. Pengertian Konstitusi Menurut Beberapa Ahli
1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara
yang berupa kumpulan peraturan yang mmbentuk mengatur /memerintah dalam
pemerintahan suatu negara.
2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada uud. Konstitusi tidak hanya
bersifat yuridis tettapi juga sosiologis dan politis

10. 10
3. Koernimanto soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang
berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi
konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
4.Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
a. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
1) Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi
yang ada didalam negara.
2) Konstitusi sebagai bentuk negara
3) Konstitusi sebagai faktor integrasi
4) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi didalam negara
b. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu:
1) konstitusi sebagai tuntyutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh
penguasa dan
2) konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi dapat berupa
terttulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)
Tujuan Konstitusi :
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya
tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan
bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak
2. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain dan
hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara
kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
Nilai konstitusi yaitu:
1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi
mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata
berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan dilaksanakan secara murni
dan konsekuen.

11. 11
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak
sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku /
tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah
negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa
saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat
untuk melaksanakan kekuasaan politik
Macam-Macam Konstitusi
Macam – macam konstitusi Menurut CF. Strong konstitusi terdiri Konstitusi tertulis
(dokumentary constiutution / writenØdari: constitution) adalah aturan – aturan pokok
dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang
Ømengatur perikehidupan suatu bangsa didalam persekutuan hukum negara. Konstitusi
tidak tertulis / konvensi(nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat – syarat konvensi adalah:
1. Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.
secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi:
a) Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan
negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubuyngan antar lembaga negara.
b) Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa,
rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang
ingin dikembangkan bangsa itu.
c) bedasarkan sifat dari konstitusi yaitu:
a) Flexible /atau luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan
untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
b) Rigid atau kaku apabila konstitusi atau undang undang dasar sulit untuk diubah
Unsur substansi sebuah konstitusi yaitu:

12. 12
a. Menurut sri sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:
1. Jaminan terhadap Ham dan warga negara.
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental(dasar).
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
b. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang: Organisasi negara HAM
Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum Cara perubahan konstitusi.
Syarat terjadinya konstitusi yaitu:
a. yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi
dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
b. Melinmdungi asas demokrasi.
c. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk melaksanakan
dasar negara
d. Menentukan suatu hukum
Kedudukan Konstitusi
Kedudukan konstitusi (UUD) Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui
aturan / ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan . Sebagai hukum dasar
Sebagai hukum yang tertinggi. Jadi pada intinya konstitusi aadalah hukum tertinggi yang
hsrus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat dalam suatu negara.
Perubahan konstitusi atau UUD yaitu:
Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang –
kadang membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat.
Secara evolusi, UUD/konstitusi berubah secara berangsur – angsur yang dapat
menimbulkan suatu UUD, secara otomatis UUD yang sama tidak berlaku lagi.
Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu: keterkaitan antara dasar negara
dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita – cita dan tujuan negara yang tertuang
dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoaman penyelenggaraan
negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara
Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu: Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan
tidak ter tulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis.

13. 13
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu
kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme
karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan
rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan
menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis,
absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum
minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga
tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan
yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang
bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk
menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif
lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
2. Saran
Setelah membaca makalah ini hendaknya pembaca dapat mengetahui dan memahami
sistem pemerintahan dan konstitusi.

14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Attamimi, A, Hamid, 1990. Peranan keputusan Presiden RI dalam penyelanggarakan
Pemerintahan Negara. Desertasi Jakarta : UII.
Bambang PS Brodjonegoro. 2008. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Ekonomi. Jakarta:FEUI.
Devas, Nick. 1989. Financing Local Government in Indonesia, Ohio University Press, Ohio.
Kaho, Josef Riwu, 1988, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi
Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta, Rajawali Press.
Mubarak M. Zaki, dkk. (eds). 2006. Blue Print Otonomi Daerah Indonesia. Jakarta: Yayasan
Harkat Bangsa bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)
dan European Union (EU).