SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 24
Baixar para ler offline
1
BAB 1
PENDAHULUAN
I. Latar belakang otonomi daerah
Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai
daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde
Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. UU No. 5 tahun 1974 tentang
pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang
pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan OB.
Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum OB
berkuasa, secara perlahan dilumpuhkan dibawah kontrol kekuasaan. Stabilitas
politik demi kelangsungan investasi ekonomi (pertumbuhan) menjadi alasan
pertama bagi OB untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari
rakyat.
Otonomi daerah muncul sebagai bentuk veta comply terhadap sentralisasi
yang sangat kuat di masa orde baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru
tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik
pemerintah maupun masyarakat daerah.
Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi
sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah saat
itu. Di masa orde baru semuanya bergantung ke Jakarta dan diharuskan semua
meminta uang ke Jakarta. Tidak ada perencanaan murni dari daerah karena
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi.
Ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi tahun 1997 dan tidak bisa
cepat bangkit, menunjukan sistem pemerintahan nasional Indonesia gagal dalam
mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ini dikarenakan aparat pemerintah pusat
semua sibuk mengurusi daerah secara berlebih-lebihan. Semua pejabat Jakarta
sibuk melakukan perjalanan dan mengurusi proyek di daerah.
2
Dari proyek yang ada ketika itu, ada arus balik antara 10 sampai 20
persen uang kembali ke Jakarta dalam bentuk komisi, sogokan, penanganan
proyek yang keuntungan itu dinikmati ke Jakarta lagi. Terjadi penggerogotan uang
ke dalam dan diikuti dengan kebijakan untuk mengambil hutang secara terus
menerus. Akibat perilaku buruk aparat pemerintah pusat ini, disinyalir terjadi
kebocoran 20 sampai 30 persen dari APBN.
Akibat lebih jauh dari terlalu sibuk mengurusi proyek di daerah, membuat
pejabat di pemerintahan nasional tidak ada waktu untuk belajar tentang situasi
global, tentang international relation, international economy dan international
finance. Mereka terlalu sibuk menggunakan waktu dan energinya untuk mengurus
masalah-masalah domestik yang seharusnya bisa diurus pemerintah daerah.
Akibatnya mereka tidak bisa mengatasi masalah ketika krisis ekonomi datang dan
tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Sentralisasi yang sangat kuat telah berdampak pada ketiadaan kreativitas
daerah karena ketiadaan kewenangan dan uang yang cukup. Semua dipusatkan di
Jakarta untuk diurus. Kebijakan ini telah mematikan kemampuan prakarsa dan
daya kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Akibat lebih
lanjut, adalah adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang sangat
besar.
Bisa dikatakan sentralisasi is absolutely bad. Dan otonomi daerah adalah
jawaban terhadap persoalan sentralisasi yang terlalu kuat di masa orde baru.
Caranya adalah mengalihkan kewenangan ke daerah. Ini berdasarkan paradigma,
hakikatnya daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri. Jadi ketika
RI dibentuk tidak ada kevakuman pemerintah daerah.
Karena itu, ketika RI diumumkan di Jakarta, daerah-daerah
mengumumkan persetujuan dan dukungannya. Misalnya pemerintahan di Jakarta,
sulawesi, sumatera dan Kalimantan mendukung. Itu menjadi bukti bahwa
3
pemerintahan daerah sudah ada sebelumnya. Prinsipnya, daerah itu bukan
bentukan pemerintah pusat, tapi sudah ada sebelum RI berdiri.
Karena itu, pada dasarnya kewenangan pemerintahan itu ada pada daerah,
kecuali yang dikuatkan oleh UUD menjadi kewenangan nasional. Semua yang
bukan kewenangan pemerintah pusat, asumsinya menjadi kewenangan pemerintah
daerah. Maka, tidak ada penyerahan kewenangan dalam konteks pemberlakuan
kebijakan otonomi daerah. Tapi, pengakuan kewenangan.
Lahirnya reformasi tahun 1997 akibat ambruknya ekonomi Indonesia
dengan tuntutan demokratisasi telah membawa perubahan pada kehidupan
masyarakat, termasuk di dalamnya pola hubungan pusat daerah. Tahun 1999
menjadi titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Pada masa
pemerintahan Presiden Habibie melalui kesepakatan para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah untuk mengoreksi UU No.5
Tahun 1974 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan
pemerintahan dan perkembangan keadaan.
Kedua Undang-Undang tersebut merupakan skema otonomi daerah yang
diterapkan mulai tahun 2001. Undang-undang ini diciptakan untuk menciptakan
pola hubungan yang demokratis antara pusat dan daerah. Undang-Undang
Otonomi Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta
mendorong daerah merealisasikan aspirasinya dengan memberikan kewenangan
yang luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika masa orde baru.
Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong
lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa UU No. 22/1999. Pertama, faktor
internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di
masa lalu. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan
4
internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya
investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.
Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk
menggantikannya.
Selama lima tahun pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah
telah menjadi kebutuhan politik yang penting untuk memajukan kehidupan
demokrasi. Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen
dari segi perkembangan politiknya, namun juga otonomi sudah menjadi alas bagi
tumbuhnya dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa
dan keadilan. Walaupun ada upaya kritis bahwa otonomi daerah tetap dipahami
sebagai jalan lurus bagi eksploitasi dan investasi , namun sebagai upaya
membangun prakarsa ditengah-tengah surutnya kemauan baik (good will)
penguasa, maka otonomi daerah dapat menjadi “jalan alternative “ bagi
tumbuhnya harapan bagi kemajuan daerah.
Namun demikian, otonomi daerah juga tidak sepi dari kritik. Beberapa
diantaranya adalah; (1) masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan
yang ditandai dengan korupsi “berjamaah” di berbagai kabupaten dan propinsi atas
alasan apapun. Bukan hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga
pelaku, jenis dan nilai yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih
variatif dan intensif dari masa-masa sebelum otonomi diberlakukan. (2) persoalan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan (atas
nama) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksploitasi sumber daya alam untuk
memperbesar PAD berlangsung secara masif ketika otonomi daerah di berlakukan.
Bukan hanya itu, alokasi kebijakan anggaran yang dipandang tidak produktif dan
berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat juga marak diberbagai daerah. (3)
5
persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah propinsi dan
kabupaten. Otonomi daerah yang berada di kabupaten menyebabkan koordinasi
dan hirarki kabupaten propinsi berada dalam stagnasi. Akibatnya posisi dan peran
pemerintah propinsi menjadi sekunder dan kurang diberi tempat dari kabupaten
dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya menyangkut hubungan
antara propinsi dan kabupaten, tetapi juga antara kabupaten dengan kabupaten.
Keterpaduan pembangunan untuk kepentingan satu kawasan seringkali macet
akibat dari egoisme lokal terhadap kepentingan pembangunan wilayah lain.
Konflik lingkungan atau sumberdaya alam yang kerap terjadi antar kabupaten
adalah gambaran bagaimana otonomi hanya dipahami oleh kabupaten secara
sempit dan primordial. (4) persoalan yang berhubungan dengan hubungan antara
legislatif dan eksekutif , terutama berkaitan dengan wewenang legislatif.
Ketegangan yang seringkali terjadi antara legisltif dan eksekutif dalam
pengambilan kebijakan menyebabkan berbagai ketegangan berkembang selama
pelaksanaan otonomi. Legislatif sering dituding sebagai penyebab berkembangnya
stagnasi politik ditingkat lokal.
Pada saat rakyat Indonesia disibukkan dengan pelaksanakan Pemilu 2004,
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Dilihat dari proses penyusunan
revisi, paling tidak ada dua cacat yang dibawa oleh UU yang baru (UU No. 32
tahun 2004) yakni, proses penyusunan yang tergesa-gesa dan tertutup ditengah-
tengah rakyat sedang melakukan hajatan besar pemilu. Padahal UU otonomi
daerah adalah kebijakan yang sangat penting dan menyangkut tentang kualitas
pelaksanaan partisipasi rakyat dan pelembagaan demokrasi. Kedua, UU tersebut
disusun oleh DPR hasil pemilu 2004 dimana pada waktu penyusunan revisi
tersebut anggota DPR sudah mau demisioner. Tanggal 29 September 2004
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004,
Sidang Paripurna DPR menyetujui rancangan perubahan (revisi) terhadap UU No.
6
22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004.Tanggal 1 Oktober Anggota DPR
baru hasil pemilu 2004 dilantik. Secara defacto DPR pemilu 1999 sudah
kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan pembahasan
kebijakan yang sangat krusial.
Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Diharapkan dengan adanya kewenangan di pemerintah daerah maka akan
membuat proses pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang signifikan.
Prakarsa dan kreativitasnya terpacu karena telah diberikan kewenangan untuk
mengurusi daerahnya. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak lagi terlalu
sibuk dengan urusan-urusan domestik. Ini agar pusat bisa lebih berkonsentrasi
pada perumusan kebijakan makro strategis serta lebih punya waktu untuk
mempelajari, memahami, merespons, berbagai kecenderungan global dan
mengambil manfaat darinya.
II. Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian atau Definisi Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah
kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i)
UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
7
III. VISI OTONOMI DAERAH
Politik: Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang
bagi lahirnya Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilh secara demokratis,
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsife;
Ekonomi: Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah
mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan
lpendayagunaan potensi;
Sosial: Menciptkan kemampuan masyarakat untukmerespon dinamika
kehidupan di sekitarnya.
8
BAB II
ISTILAH DAN PENGERTIAN SISTEM DESENTRALISASI
A. Pengertian
Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang
berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan
aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia .
Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir
ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya
desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di
Indonesia.
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab,
kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah.Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah
penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang
kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan
yang efisien.
Tujuan dari desentralisasi adalah :
mencegah pemusatan keuangan
sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local
sehingga dapat lebih realistis.
Sedangkan tujuan desentralisasi menurut smith(1985) membedakan
secara umum 2 tujuan utama desentralisasi yaitu “political and economic
goals”lalu smith mencoba mengupas secara tujuan dari desentralisasi secara lebih
9
rinci membedakan tujuan desentralisasi bila dilihat dari sudut pandang
kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Untuk kepentingan pemerintah pusat smith menegaskan sedikitnya ada 3
tujuan desentralisai yaitu: “political education,training in political leadership,and
for political stability”
Untuk kepentingan pemerintah daerah menurut smith ada 3 tujuan
desentralisasi yaitu : “political equality,local accountability,and local
responsiveness”
Empat bentuk desentralisasi, yaitu:
• Dekonsentrasi wewenang administratif
• Delegasi kepada penguasa otorita
• Devolusi kepada pemerintah daerah
• Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta
Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin
dilakukan dari pusat saja. Oleh karena itu, wilayah Negara dibagi atas daerah besar
dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut, diperlukan asas dalam mengelola
daerah yang meliputi :
Desentralisasi pelayanan rakyat /public. Adpun filsafat yang dianut
adalah: Pemerintah Daerah ada karena ada rakyat yang harus dilayani.
Desentralisasi merupakan power sharing(otonomi formal dan otonomi material).
Otonomi daerah bertujuan memudahkan pelayanan kepada rakyat. Oleh karena
itu, outputnya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat-
public goods-dan peraturan daerah-public regulation agar rakyat tertib dan adanya
kepastian hukum. ,kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan politis dan
administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pealayanan kepada rakyat.
Dekonsentrasi : diselenggarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis
pelayanan kepada rakyat dapat diselengarakan dengan baik oleh Pemerintah
10
Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi terdiri atas fungsional (kanwil/kandep)
dan terintregrasi (kepala wilayah).
Pada kenyataannya, otonomi daerah di Indonesia secara luas tidak/belum
pernah terlaksana. Sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah
kemerdekaan otonomi masih dalam bentuk dekonsentrasi.
Di samping system desentralisasi dan dekonsentrasi yang dipergunakan
oleh system pemerintahan daerah, juga dikenal tugas bantuan yang dilakukan oelh
pemerintah daerah untuk iktu melaksanakan tugas pemerintah pusat atau
pemerintah daerah atasannya.
Penyelenggaraan rumah tangga sendiri dilakukan atas dasar inisiatif dan
kebijaksanaan sendiri, namun demikian tidak berarti, bahwa penyelenggaraannya
terlepas sama sekali dari garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah atasannya. Hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah tetap terpelihara dengan melakukan pengawasan untuk mecegah timbulnya
perselisihan yang tidak dikehendaki.
Pengawasan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan terhadap penyelenggaraan urusan rumah tangga
sendiri. Pengawasan ini dilakukan dengan memberikan pengesahan lebih dahulu
oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya terhadap suatu peraturan
sebelum peraturan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
B. KONSEP dan TEORI DESENTRALISASI
Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan
yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap
negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat
diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas
perkembangan masyarakat, kemajemukan struktu sosial dan budaya lokal serta
adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11
Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan
tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu pertama
peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang
merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan
kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
(yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model).
Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-
ujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap
arah pertumbuhan (direction of growth)yang akan dicapai melalui desentralisasi.
Dalam konteks Indonesia, Desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa.
Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi
pasal 18, 18A dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan
daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah. Amanat dan Konsensus Konstitusi ini telah
lama dipraktekkan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai
pasang naik dan pasang surut tujuan yang hendak dicapai melalui desentralisasi
tersebut. Bahkan Sampai saat ini, kita telah memiliki 7 (tujuh) Undang-Undang
yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU 1 tahun 1945, UU 22 tahun 1948,
UU 1 tahun 1957, UU 18 tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun 1999 dan
terakhir UU 32 tahun 2004.
C. KELEBIHAN dan KEKURANGAN DESENTRALISASI
Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada
di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.
Kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan
dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta
dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi
karena sulit dikontrol oleh pemerinah pusat.
12
D. DAMPAK POSITIF dan DAMPAK NEGATIF
Dampak positif dalam bidang politik adalah sebagian besar keputusan dan
kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur
tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih
aktif dalam mengelola daerahnya.
Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang
berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan
golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau
oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat
pusat.
Untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah, diperlukan dana
yang tidak sedikit. Akan tetapi, tidak semua daerah mampu mendanai sendiri
jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu membagi
adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata, diperlukan aturan
yang baku. Dari ketentuan tersebut, dikeluarkan beberapa istilah tentang dana
untuk keperluan pembinaan wilayah, antara lain:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil pajak daerah
Hasil restribusi daerah
Hasil perusahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,antara lain hasil penjualan asset daerah
dan jasa giro
2. Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus
13
3. Pinjaman Daerah
Pinjaman Dalam Negeri
1. Pemerintah pusat
2. Lembaga keuangan bank
3. Lembaga keuangan bukan bank
4. Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)
Pinjaman Luar Negeri
1. Pinjaman bilateral
2. Pinjaman multilateral
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
14
BAB III
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OTONOMI DAERAH
Suatu sistem sudah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam
implementasinya. Hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing
Negara. Penerapan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia ingin
menjawab beberapa tantangan untuk pembangunan.
Pemerintah yang memilih desentralisasi memandang bahwa dengan
penerapan desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa
karena masing-masing daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan
sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dalam sistem politik. Dengan adanya
desentralisasi ini, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang lebih besar dalam
pengambilan keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang lebih sesuai.
Pemberlakuan desentralisasi juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan layanan
publik dengan menekan diseconomy of scale.
Desentralisasi juga memiliki kelemahan yang harus dievaluasi. Di banyak
Negara yang mengadopsi desentralisasi, jarang terdengar cerita-cerita sukses
dengan diberlakukannya desentralisasi karena hal ini tergantung pada karakteristik
daerah masing-masing. Seperti contoh di Negara-negara afrika, sistem
desentralisasi justru tidak efektif dalam strategi untuk mengurangi kemiskinan.
Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara berkembang ditemukan bahwa
dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik,
dapat memperlebar disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan
juga cendrung dapat meningkatkan korupsi.
Otonomi daerah ......>>> dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat
pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat di
daerah Provinsi, Kab/Kota di seluruh Indonesia.
15
Adapun Kekurangan dan kelebihan adanya sistem otonomi daerah diantaranya :
A. Kelebihan/keuntungan :
1. Pemerintah Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada
daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan.
2. Dengan dilaksanakannya Otoda maka pembangunan didaerah tersebut akan maju,
berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan rakyat.
3. Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD dengan
membentuk Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah
yang lebih tinggi.
4. Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun
daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama.
5. Dan lain-lain
Pada dasarnya kelebihan otonomi daerah biasanya daerah lebih mampu
melihat persoalan yang mendasar pada daerah masing-masing, jadi otonomi
daerah akan membuat daerah itu lebih maju, berkembang dan bersaing dengan
daerah-daerah lain tanpa takut dianaktirikan oleh pemerintah pusat.
B. Kekurangan/kerugian :
1. Pemda ada yg mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan
dengan peraturan yg lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di
daerah.
2. Kalau kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya untuk
munculnya raja-raja kecil yg berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.
3. Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya KKN, maka bukan hanya pemda yg
disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kenah getahnya (kurang
pengawasan).
16
4. Peraturan yg ditetapkan pemerintah pusat, kadang-kadang tidak sesuai dengan
kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan
pemda dan rakyat didaerah itu.
5. Dan lain-lain
Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah
suka 'kebablasan" dalam mengatur daerahnya. suka membuat peraturan daerah
yang aneh-aneh demi mengisi kas daerah. Hal mana yang berdampak pada
kesejahteraan warga daerah itu sendiri. jadi sebaiknya otonomi daerah diterapkan
dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat.
17
BAB IV
STRUKTUR PEMERINTAHAN YANG DIHARAPKAN
DARI SISTEM OTONOMI DAERAH
A. Dasar Hukum Otonomi Daerah
Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan
yang kuat, yakni :
1. Undang-undang Dasar Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar
1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.
Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat
dan daerah.
2. Ketetapan MPR-RITap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan
Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam
rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada
prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih
mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU
No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran
dan fungsi DPRD.
Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan
lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat.
Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat
tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.
Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah Isi dan jiwa yang terkandung
dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam
penyusunan UU No. 22/1999 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
18
1. Sistim ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian
kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah
daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi
adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas
desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan
demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah
Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 th 1974 sebagai wilayah
administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No 22/99 kedudukanya
diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota.
B. Prinsif-prinsif Pelaksanaan Otonomi Daerah
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasar pada UU
No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman
daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan
Otonomi Terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
19
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah
Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi
wilayah administrasi.
6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan
Otorita, Kawasan Pelabuan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan,
Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan
peraturan Daerah Otonom.
7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan
legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi
anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam
kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah
Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Meskipun UUD 1945 yang
menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan
otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide
otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang
disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya.
Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat
bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit
politik yang berkuasa pada saat it. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan
mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini:
20
1. UU No. 1 tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih
menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan
pemerintahan pusat.
2. UU No. 22 tahun 1948Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitik
beratkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di
satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat
pemerintah pusat.
3. UU No. 1 tahun 1957Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat
dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi
juga masih alat pemerintah pusat.
4. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959Pada masa ini kebijakan otonomi daerah
lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh
pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
5. UU No. 8 tahun 1965Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan
pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah,
sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja
6. UU No. 5 tahun 1974 Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi
kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai
dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru,
maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu
sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah
terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan
peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
7. UU No. 22 tahun 1999 Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan
pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung
jawab.
21
C. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional
dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan
keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber
daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi
nasional.
3. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka
desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang
diserahkan tersebut.
4. Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka
ekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang
dilimpahkan tersebut.
5. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan
dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
6. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang
tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7. Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah.
8. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya
dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi:
22
Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah
laut tersebut;
Pengaturan kepentingan administratif;
Pengaturan tata ruang;
Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
9. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh
sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas
laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain yang mencakup kebijakan tentang
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan
standarisasi nasional.
11. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mencakup kewenangan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi. Bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,
industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan,
koperasi, dan tenaga kerja.
12. Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka
tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya
23
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang system pemerintahan
daerah yang berlaku di Negara RI mengalami beberapa kali perubahan karena
Undang-Undang yang mengaturnya itu berbeda-beda dan bersumber pada
Undang-Undang Dasar tidak menganut azas yang sama. Selain itu juga system
pemerintahan daerah sebelum proklamasi kemerdekaan sudah dikenal orang pada
zaman penjajahan Hindia-Belanda dan Jepang.
Arti penting Otonomi Daerah-Desentralisasi:
1. Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggraan pemerinntahan;
2. Sebagai sarana pendidikan politik;
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan;
- Stabilitas politik;
- Kesetaraan politik
- Akuntabilitas publik.
-
B. SARAN
Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di
seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan
bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar
keutuhan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat
menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-
sanma dengan dekonsentrasi.
24
DAFTA PUSTAKA
Google:http//www.otonomidaerah.com. “latar belakang munculnya otonomi daerah.”
Google: http//www.otonomidaerah.com. “senralisasi dan desentralisasi dalam otonomi
daerah.”

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangAulia Hamunta
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerahIsu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerahAfiif Anshori
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahfuji kurniawan
 
Otonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahOtonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahAmalia Dekata
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahFahmy Metala
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
 
Format baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerahFormat baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerahAgung Jatmiko
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )Dheea Resta
 
Format baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerahFormat baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerahAgung Jatmiko
 
Budaya politik lokal di era otonomi daerah
Budaya politik lokal di era otonomi daerahBudaya politik lokal di era otonomi daerah
Budaya politik lokal di era otonomi daerahFathor Rahman
 

Mais procurados (20)

Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA
Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA
Makalah pelaksanaan otonomi daerah STIP WUNA
 
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerahIsu dan Kebijakan otonomi daerah
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
Otonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - MakalahOtonomi Daerah - Makalah
Otonomi Daerah - Makalah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
 
Format baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerahFormat baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerah
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Format baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerahFormat baru otonomi daerah
Format baru otonomi daerah
 
Budaya politik lokal di era otonomi daerah
Budaya politik lokal di era otonomi daerahBudaya politik lokal di era otonomi daerah
Budaya politik lokal di era otonomi daerah
 

Semelhante a Makalah otonomo daerah

Power_Point_Otonomi_Daerah.pptx
Power_Point_Otonomi_Daerah.pptxPower_Point_Otonomi_Daerah.pptx
Power_Point_Otonomi_Daerah.pptxsdnjelambar
 
PPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxPPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxGFMtvlg
 
Perekonomian Indonesia
Perekonomian IndonesiaPerekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesiadwifebri10
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxYasintadevi1
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahSilvia Ellen
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalricky04
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahIndriati Dewi
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasimaneicon22
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
 
Makalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerahMakalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerahYadhi Muqsith
 

Semelhante a Makalah otonomo daerah (20)

Power_Point_Otonomi_Daerah.pptx
Power_Point_Otonomi_Daerah.pptxPower_Point_Otonomi_Daerah.pptx
Power_Point_Otonomi_Daerah.pptx
 
PPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxPPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptx
 
Perekonomian Indonesia
Perekonomian IndonesiaPerekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesia
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokal
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Presentasi kwn
Presentasi kwnPresentasi kwn
Presentasi kwn
 
perkembangan otonomi daerah
perkembangan otonomi daerahperkembangan otonomi daerah
perkembangan otonomi daerah
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
 
kepemimpinan
kepemimpinankepemimpinan
kepemimpinan
 
Uas+kwn
Uas+kwnUas+kwn
Uas+kwn
 
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokalPresentasi desentralisasi dan politik lokal
Presentasi desentralisasi dan politik lokal
 
Makalah pelaksanaan otonomi daerah
Makalah pelaksanaan otonomi daerahMakalah pelaksanaan otonomi daerah
Makalah pelaksanaan otonomi daerah
 
Makalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerahMakalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerah
 

Mais de Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

Mais de Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

Último

LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfAdelaWintarsana2
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 
,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx
,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx
,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptxfurqanridha
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdfPPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdfsilvyanilusi
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Algoritma dan Pemrograman Aplikasi Scratch
Algoritma dan Pemrograman Aplikasi ScratchAlgoritma dan Pemrograman Aplikasi Scratch
Algoritma dan Pemrograman Aplikasi ScratchFarichah Riha
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERfidzoh
 

Último (20)

LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 
,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx
,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx
,..........Penyalahgunaan Narkotika.pptx
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdfPPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
PPT CAMPURAN homogen dan heterogen n.pdf
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Algoritma dan Pemrograman Aplikasi Scratch
Algoritma dan Pemrograman Aplikasi ScratchAlgoritma dan Pemrograman Aplikasi Scratch
Algoritma dan Pemrograman Aplikasi Scratch
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
 

Makalah otonomo daerah

  • 1. 1 BAB 1 PENDAHULUAN I. Latar belakang otonomi daerah Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan OB. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum OB berkuasa, secara perlahan dilumpuhkan dibawah kontrol kekuasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi (pertumbuhan) menjadi alasan pertama bagi OB untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. Otonomi daerah muncul sebagai bentuk veta comply terhadap sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah saat itu. Di masa orde baru semuanya bergantung ke Jakarta dan diharuskan semua meminta uang ke Jakarta. Tidak ada perencanaan murni dari daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi. Ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi tahun 1997 dan tidak bisa cepat bangkit, menunjukan sistem pemerintahan nasional Indonesia gagal dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ini dikarenakan aparat pemerintah pusat semua sibuk mengurusi daerah secara berlebih-lebihan. Semua pejabat Jakarta sibuk melakukan perjalanan dan mengurusi proyek di daerah.
  • 2. 2 Dari proyek yang ada ketika itu, ada arus balik antara 10 sampai 20 persen uang kembali ke Jakarta dalam bentuk komisi, sogokan, penanganan proyek yang keuntungan itu dinikmati ke Jakarta lagi. Terjadi penggerogotan uang ke dalam dan diikuti dengan kebijakan untuk mengambil hutang secara terus menerus. Akibat perilaku buruk aparat pemerintah pusat ini, disinyalir terjadi kebocoran 20 sampai 30 persen dari APBN. Akibat lebih jauh dari terlalu sibuk mengurusi proyek di daerah, membuat pejabat di pemerintahan nasional tidak ada waktu untuk belajar tentang situasi global, tentang international relation, international economy dan international finance. Mereka terlalu sibuk menggunakan waktu dan energinya untuk mengurus masalah-masalah domestik yang seharusnya bisa diurus pemerintah daerah. Akibatnya mereka tidak bisa mengatasi masalah ketika krisis ekonomi datang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sentralisasi yang sangat kuat telah berdampak pada ketiadaan kreativitas daerah karena ketiadaan kewenangan dan uang yang cukup. Semua dipusatkan di Jakarta untuk diurus. Kebijakan ini telah mematikan kemampuan prakarsa dan daya kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Akibat lebih lanjut, adalah adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar. Bisa dikatakan sentralisasi is absolutely bad. Dan otonomi daerah adalah jawaban terhadap persoalan sentralisasi yang terlalu kuat di masa orde baru. Caranya adalah mengalihkan kewenangan ke daerah. Ini berdasarkan paradigma, hakikatnya daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri. Jadi ketika RI dibentuk tidak ada kevakuman pemerintah daerah. Karena itu, ketika RI diumumkan di Jakarta, daerah-daerah mengumumkan persetujuan dan dukungannya. Misalnya pemerintahan di Jakarta, sulawesi, sumatera dan Kalimantan mendukung. Itu menjadi bukti bahwa
  • 3. 3 pemerintahan daerah sudah ada sebelumnya. Prinsipnya, daerah itu bukan bentukan pemerintah pusat, tapi sudah ada sebelum RI berdiri. Karena itu, pada dasarnya kewenangan pemerintahan itu ada pada daerah, kecuali yang dikuatkan oleh UUD menjadi kewenangan nasional. Semua yang bukan kewenangan pemerintah pusat, asumsinya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka, tidak ada penyerahan kewenangan dalam konteks pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Tapi, pengakuan kewenangan. Lahirnya reformasi tahun 1997 akibat ambruknya ekonomi Indonesia dengan tuntutan demokratisasi telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pola hubungan pusat daerah. Tahun 1999 menjadi titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie melalui kesepakatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah untuk mengoreksi UU No.5 Tahun 1974 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan keadaan. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan skema otonomi daerah yang diterapkan mulai tahun 2001. Undang-undang ini diciptakan untuk menciptakan pola hubungan yang demokratis antara pusat dan daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan aspirasinya dengan memberikan kewenangan yang luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika masa orde baru. Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa UU No. 22/1999. Pertama, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan
  • 4. 4 internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Selama lima tahun pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah telah menjadi kebutuhan politik yang penting untuk memajukan kehidupan demokrasi. Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen dari segi perkembangan politiknya, namun juga otonomi sudah menjadi alas bagi tumbuhnya dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa dan keadilan. Walaupun ada upaya kritis bahwa otonomi daerah tetap dipahami sebagai jalan lurus bagi eksploitasi dan investasi , namun sebagai upaya membangun prakarsa ditengah-tengah surutnya kemauan baik (good will) penguasa, maka otonomi daerah dapat menjadi “jalan alternative “ bagi tumbuhnya harapan bagi kemajuan daerah. Namun demikian, otonomi daerah juga tidak sepi dari kritik. Beberapa diantaranya adalah; (1) masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan korupsi “berjamaah” di berbagai kabupaten dan propinsi atas alasan apapun. Bukan hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga pelaku, jenis dan nilai yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari masa-masa sebelum otonomi diberlakukan. (2) persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan (atas nama) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksploitasi sumber daya alam untuk memperbesar PAD berlangsung secara masif ketika otonomi daerah di berlakukan. Bukan hanya itu, alokasi kebijakan anggaran yang dipandang tidak produktif dan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat juga marak diberbagai daerah. (3)
  • 5. 5 persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah propinsi dan kabupaten. Otonomi daerah yang berada di kabupaten menyebabkan koordinasi dan hirarki kabupaten propinsi berada dalam stagnasi. Akibatnya posisi dan peran pemerintah propinsi menjadi sekunder dan kurang diberi tempat dari kabupaten dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya menyangkut hubungan antara propinsi dan kabupaten, tetapi juga antara kabupaten dengan kabupaten. Keterpaduan pembangunan untuk kepentingan satu kawasan seringkali macet akibat dari egoisme lokal terhadap kepentingan pembangunan wilayah lain. Konflik lingkungan atau sumberdaya alam yang kerap terjadi antar kabupaten adalah gambaran bagaimana otonomi hanya dipahami oleh kabupaten secara sempit dan primordial. (4) persoalan yang berhubungan dengan hubungan antara legislatif dan eksekutif , terutama berkaitan dengan wewenang legislatif. Ketegangan yang seringkali terjadi antara legisltif dan eksekutif dalam pengambilan kebijakan menyebabkan berbagai ketegangan berkembang selama pelaksanaan otonomi. Legislatif sering dituding sebagai penyebab berkembangnya stagnasi politik ditingkat lokal. Pada saat rakyat Indonesia disibukkan dengan pelaksanakan Pemilu 2004, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Dilihat dari proses penyusunan revisi, paling tidak ada dua cacat yang dibawa oleh UU yang baru (UU No. 32 tahun 2004) yakni, proses penyusunan yang tergesa-gesa dan tertutup ditengah- tengah rakyat sedang melakukan hajatan besar pemilu. Padahal UU otonomi daerah adalah kebijakan yang sangat penting dan menyangkut tentang kualitas pelaksanaan partisipasi rakyat dan pelembagaan demokrasi. Kedua, UU tersebut disusun oleh DPR hasil pemilu 2004 dimana pada waktu penyusunan revisi tersebut anggota DPR sudah mau demisioner. Tanggal 29 September 2004 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004, Sidang Paripurna DPR menyetujui rancangan perubahan (revisi) terhadap UU No.
  • 6. 6 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004.Tanggal 1 Oktober Anggota DPR baru hasil pemilu 2004 dilantik. Secara defacto DPR pemilu 1999 sudah kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan pembahasan kebijakan yang sangat krusial. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan adanya kewenangan di pemerintah daerah maka akan membuat proses pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang signifikan. Prakarsa dan kreativitasnya terpacu karena telah diberikan kewenangan untuk mengurusi daerahnya. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan-urusan domestik. Ini agar pusat bisa lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro strategis serta lebih punya waktu untuk mempelajari, memahami, merespons, berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. II. Pengertian Otonomi Daerah Pengertian atau Definisi Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).
  • 7. 7 III. VISI OTONOMI DAERAH Politik: Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilh secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsife; Ekonomi: Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan lpendayagunaan potensi; Sosial: Menciptkan kemampuan masyarakat untukmerespon dinamika kehidupan di sekitarnya.
  • 8. 8 BAB II ISTILAH DAN PENGERTIAN SISTEM DESENTRALISASI A. Pengertian Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia . Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Tujuan dari desentralisasi adalah : mencegah pemusatan keuangan sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis. Sedangkan tujuan desentralisasi menurut smith(1985) membedakan secara umum 2 tujuan utama desentralisasi yaitu “political and economic goals”lalu smith mencoba mengupas secara tujuan dari desentralisasi secara lebih
  • 9. 9 rinci membedakan tujuan desentralisasi bila dilihat dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk kepentingan pemerintah pusat smith menegaskan sedikitnya ada 3 tujuan desentralisai yaitu: “political education,training in political leadership,and for political stability” Untuk kepentingan pemerintah daerah menurut smith ada 3 tujuan desentralisasi yaitu : “political equality,local accountability,and local responsiveness” Empat bentuk desentralisasi, yaitu: • Dekonsentrasi wewenang administratif • Delegasi kepada penguasa otorita • Devolusi kepada pemerintah daerah • Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari pusat saja. Oleh karena itu, wilayah Negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut, diperlukan asas dalam mengelola daerah yang meliputi : Desentralisasi pelayanan rakyat /public. Adpun filsafat yang dianut adalah: Pemerintah Daerah ada karena ada rakyat yang harus dilayani. Desentralisasi merupakan power sharing(otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan memudahkan pelayanan kepada rakyat. Oleh karena itu, outputnya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat- public goods-dan peraturan daerah-public regulation agar rakyat tertib dan adanya kepastian hukum. ,kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan politis dan administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pealayanan kepada rakyat. Dekonsentrasi : diselenggarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat diselengarakan dengan baik oleh Pemerintah
  • 10. 10 Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi terdiri atas fungsional (kanwil/kandep) dan terintregrasi (kepala wilayah). Pada kenyataannya, otonomi daerah di Indonesia secara luas tidak/belum pernah terlaksana. Sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan otonomi masih dalam bentuk dekonsentrasi. Di samping system desentralisasi dan dekonsentrasi yang dipergunakan oleh system pemerintahan daerah, juga dikenal tugas bantuan yang dilakukan oelh pemerintah daerah untuk iktu melaksanakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya. Penyelenggaraan rumah tangga sendiri dilakukan atas dasar inisiatif dan kebijaksanaan sendiri, namun demikian tidak berarti, bahwa penyelenggaraannya terlepas sama sekali dari garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atasannya. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terpelihara dengan melakukan pengawasan untuk mecegah timbulnya perselisihan yang tidak dikehendaki. Pengawasan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri. Pengawasan ini dilakukan dengan memberikan pengesahan lebih dahulu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya terhadap suatu peraturan sebelum peraturan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. B. KONSEP dan TEORI DESENTRALISASI Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktu sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  • 11. 11 Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan- ujuan desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (direction of growth)yang akan dicapai melalui desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, Desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Amanat dan Konsensus Konstitusi ini telah lama dipraktekkan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai pasang naik dan pasang surut tujuan yang hendak dicapai melalui desentralisasi tersebut. Bahkan Sampai saat ini, kita telah memiliki 7 (tujuh) Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU 1 tahun 1945, UU 22 tahun 1948, UU 1 tahun 1957, UU 18 tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun 1999 dan terakhir UU 32 tahun 2004. C. KELEBIHAN dan KEKURANGAN DESENTRALISASI Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah pusat.
  • 12. 12 D. DAMPAK POSITIF dan DAMPAK NEGATIF Dampak positif dalam bidang politik adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. Untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah, diperlukan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi, tidak semua daerah mampu mendanai sendiri jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata, diperlukan aturan yang baku. Dari ketentuan tersebut, dikeluarkan beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah, antara lain: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil pajak daerah Hasil restribusi daerah Hasil perusahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro 2. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus
  • 13. 13 3. Pinjaman Daerah Pinjaman Dalam Negeri 1. Pemerintah pusat 2. Lembaga keuangan bank 3. Lembaga keuangan bukan bank 4. Masyarakat (penerbitan obligasi daerah) Pinjaman Luar Negeri 1. Pinjaman bilateral 2. Pinjaman multilateral 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  • 14. 14 BAB III KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OTONOMI DAERAH Suatu sistem sudah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing Negara. Penerapan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia ingin menjawab beberapa tantangan untuk pembangunan. Pemerintah yang memilih desentralisasi memandang bahwa dengan penerapan desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa karena masing-masing daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dalam sistem politik. Dengan adanya desentralisasi ini, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang lebih besar dalam pengambilan keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang lebih sesuai. Pemberlakuan desentralisasi juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan layanan publik dengan menekan diseconomy of scale. Desentralisasi juga memiliki kelemahan yang harus dievaluasi. Di banyak Negara yang mengadopsi desentralisasi, jarang terdengar cerita-cerita sukses dengan diberlakukannya desentralisasi karena hal ini tergantung pada karakteristik daerah masing-masing. Seperti contoh di Negara-negara afrika, sistem desentralisasi justru tidak efektif dalam strategi untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan juga cendrung dapat meningkatkan korupsi. Otonomi daerah ......>>> dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi, Kab/Kota di seluruh Indonesia.
  • 15. 15 Adapun Kekurangan dan kelebihan adanya sistem otonomi daerah diantaranya : A. Kelebihan/keuntungan : 1. Pemerintah Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. 2. Dengan dilaksanakannya Otoda maka pembangunan didaerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. 3. Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD dengan membentuk Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. 4. Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. 5. Dan lain-lain Pada dasarnya kelebihan otonomi daerah biasanya daerah lebih mampu melihat persoalan yang mendasar pada daerah masing-masing, jadi otonomi daerah akan membuat daerah itu lebih maju, berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain tanpa takut dianaktirikan oleh pemerintah pusat. B. Kekurangan/kerugian : 1. Pemda ada yg mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah. 2. Kalau kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya untuk munculnya raja-raja kecil yg berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. 3. Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya KKN, maka bukan hanya pemda yg disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kenah getahnya (kurang pengawasan).
  • 16. 16 4. Peraturan yg ditetapkan pemerintah pusat, kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan pemda dan rakyat didaerah itu. 5. Dan lain-lain Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka 'kebablasan" dalam mengatur daerahnya. suka membuat peraturan daerah yang aneh-aneh demi mengisi kas daerah. Hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri. jadi sebaiknya otonomi daerah diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat.
  • 17. 17 BAB IV STRUKTUR PEMERINTAHAN YANG DIHARAPKAN DARI SISTEM OTONOMI DAERAH A. Dasar Hukum Otonomi Daerah Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 1. Undang-undang Dasar Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. 2. Ketetapan MPR-RITap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU No. 22/1999 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
  • 18. 18 1. Sistim ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 3. Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus. 4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 th 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No 22/99 kedudukanya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota. B. Prinsif-prinsif Pelaksanaan Otonomi Daerah Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasar pada UU No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek- aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas. 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
  • 19. 19 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom. 7. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat it. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini:
  • 20. 20 1. UU No. 1 tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat. 2. UU No. 22 tahun 1948Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. 3. UU No. 1 tahun 1957Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat. 4. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja. 5. UU No. 8 tahun 1965Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja 6. UU No. 5 tahun 1974 Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional. 7. UU No. 22 tahun 1999 Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  • 21. 21 C. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah 1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. 3. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 4. Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka ekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. 5. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. 6. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 7. Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. 8. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi:
  • 22. 22 Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; Pengaturan kepentingan administratif; Pengaturan tata ruang; Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. 9. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas laut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. 11. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mencakup kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 12. Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya
  • 23. 23 BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang system pemerintahan daerah yang berlaku di Negara RI mengalami beberapa kali perubahan karena Undang-Undang yang mengaturnya itu berbeda-beda dan bersumber pada Undang-Undang Dasar tidak menganut azas yang sama. Selain itu juga system pemerintahan daerah sebelum proklamasi kemerdekaan sudah dikenal orang pada zaman penjajahan Hindia-Belanda dan Jepang. Arti penting Otonomi Daerah-Desentralisasi: 1. Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggraan pemerinntahan; 2. Sebagai sarana pendidikan politik; 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan; - Stabilitas politik; - Kesetaraan politik - Akuntabilitas publik. - B. SARAN Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama- sanma dengan dekonsentrasi.
  • 24. 24 DAFTA PUSTAKA Google:http//www.otonomidaerah.com. “latar belakang munculnya otonomi daerah.” Google: http//www.otonomidaerah.com. “senralisasi dan desentralisasi dalam otonomi daerah.”