KAB. MUNA

1. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kabupaten Muna Barat merupakan Daerah Otonomi Baru yang dimekar
dari Kabupaten Muna berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tanggal 23 Juli
Tahun 2014. Sebagai Kabupaten yang baru mekar sudah barang tentu
Kabupaten Muna Barat banyak memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari
berbagai sektor dibandingkan dengan daerah - daerah lainnya.
Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.022,89 km2
atau 102.289 ha dengan luas daratan ± 906,28 km2 atau 90.628 ha yang terbagi
dalam 11 kecamatan yaitu Kecamatan Napano Kusambi, Kecamatan Kusambi,
Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan
Wadaga, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan
terlihat pada table berikut.
Table 1. Luas Wilayah Kabupaten Muna Barat Menurut Kecamatan
No Kecamatan
Luas Wilayah
(Km2)
Persentase (%)
1 Napano Kusambi 77,19 8,52
2 Kusambi 103,33 11,40
3 Sawerigadi 102,60 11,32
4 Barangka 33,09 3,65
5 Lawa 85,17 9,40
6 Wadaga 175,05 19,32

2. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
2
No Kecamatan
Luas Wilayah
(Km2)
Persentase (%)
7 Tiworo Kepulauan 77,90 8,60
8 Tiworo Tengah 82,35 9,09
9 Tiworo Utara 62,05 6,85
10 Tiworo Selatan 66,98 7,39
11 Maginti 40,57 4,48
Total Luas Wilayah 906,28 100
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah
perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah
dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan
memanfaatkan/mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus
memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh serta tetap berpegang pada azas
prioritas.
Pembangunan daerah dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak
mungkin mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan
kebutuhan sosial yang tidak terelakkan, namun dipihak lain adanya keterbatasan
sumberdaya yang dimiliki, tidak mungkin untuk melakukan proses pembangunan
yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan
secara sekaligus, dalam hal ini penentuan prioritas perlu dilakukan melalui proses
perencanaan.
Sumberdaya alam yang sangat besar dan posisi geografis yang strategis,
serta iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun,

3. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
3
merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat
di daerah Kabupaten Muna Barat. Akan tetapi hingga saat ini potensi yang
sangat besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
Kondisi geografis Kabupaten Muna Barat merupakan daerah kepulauan
yang terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan. Dari 11 (sebelas) kecamatan 8
(delapan) kecamatan adalah merupakan wilayah pesisir dimana bagian utara
berbatasan langsung dengan Laut banda sedangkan bagian barat berbatasan
langsung dengan Selat Spelman, sehingga pada musim timur dan musim barat
ada bagian-bagian tertentu dihempas gelombang air besar hingga masuk ke
pemumukiman masyarakat dan menggerus bibir pantai khususnya pada 8
(delapan) Kecamatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan proposal rencana kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muna Barat adalah:
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tanggal 23 Juli Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

4. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
4
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
C. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan proposal ini adalah memberikan gambaran
tentang potensi pencegahan dini akan terjadinya bencana khususnya wilayah
pesisir yang memiliki garis pantai yang berhadapan langsung dengan laut
terbuka sehingga diharapkan dapat dibangun Break Water (pemecah ombak).
agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang bermukim
pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil supaya tidak menimbulkan kepanikan
dan ketakutan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi
setiap hari.
Tujuannya adalah mendapatkan kucuran Dana Anggaran Program
penanggulangan bencana melalui APBN-P Tahun Anggaran 2015,.

5. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
5
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. Letak Geografis
Kabupaten Muna Barat terletak di daerah kepulauan Sulawesi Tenggara
dengan batas - batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan selat
Tiworo, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Muna, sebelah selatan
berbatasan dengan kabupaten Muna dan sebelah barat berbatasan dengan selat
Tiworo.
Kabupaten Muna Barat terletak antara …. - …. Lintang Selatan (LS) dan
…. - …. Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 1.023,89 Km2.
B. Topografi, Iklim, Tanah, Hidrologi dan Ekonomi
Wilayah kabupaten Muna Barat termasuk wilayah dengan dataran rendah
dan pada umumnya bertopografi datar, memiliki rata-rata curah hujan 1.456 MM
dengan type iklim C - D (Schmid Ferguson). Jenis tanahnya berfariasi
sebagaimana di Propinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dikenal memiliki 6
(enam) jenis tanah yaitu tanah pedsolik, mediterian, latosol, orthogonal, allufial
dan tanah grumosol. Ditinjau dari sudut geologis terdiri dari batuan sedimen,
batuan metamorphosis dan batuan beku. Kondisi hidrologis, didukung dengan
beberapa daerah aliran sungai (DAS) Tiworo, Latawe, Katangana, dan lan-lain.
Kabupaten Muna Barat karena memiliki kondisi topografi. iklim, tanah
dan hidrologi serta berada pada jajaran pesisir pantai selat Tiworo sebagaimana
tersebut diatas, menjadikan sector pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan
serta pariwisata sebagai sector primadona dalam peningkatan sumber kehidupan

6. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
6
ekonomi masyarakat. Beberapa kabupaten di sekitar wilayah Muna Barat
pemenuhan sumber kehidupan ekonomi masyarkatnya kebanyakan berasal dari
Muna Barat, diantaranya adalah kabupaten Muna, kota Bau - Bau, kabupaten
Bombana, Konawe Selatan, Kota Kendari. Selain pemasaran hasil produksi
masyarakat pada daerah tetangga tersebut, pemasaran hasil produksi
masyarakat juga diarahkan sampai di propinsi lain bagian Timur Indonesia.
C. Gambaran Wilayah, Pemerintahan dan Penduduk
Kabupaten Muna Barat merupakan daerah kepulaun yang berada di
pesisir selat Tiworo, terdiri dari 34 pulau - pulau kecil dan 12 pulau diantaranya
merupakan desa definitif. Secara umum Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11
kecamatan, 81 desa dan 5 kelurahan, dengan total jumlah penduduk 183.302
jiwa.
Gugusan pulau - pulau yang berada di wilayah selat Tiworo merupakan
perairan yang terbuka berhubungan lansung dengan Teluk Bone maupun Laut
Banda yang mana jika pada musim barat terjadi hempasan gelombang yang
sangat besar. Kondisi ini mengakibatkan bibir pantai mengalami kerusakan dan
perumahan masyarakat yang berada disepanjang pesisir selat Tiworo.
D. Gambaran Peristiwa Potensi Bencana
Secara geografis Kabupaten Muna Barat memiliki 34 pulau, 12 pulau
diantaranya telah berpenghuni dan tersebar diperairan selat Tiworo. Pulau -
pulau tersebut sangat rentan terjadinya bencana di 2 (dua) musim yaitu musim
timur dan musim barat. Pada saat musim timur, bagian timur daratan pulau -
pulau tersebut tergerus oleh ombak demikian pula sebaliknya sehingga lambat

7. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
7
laun daratan dari pulau - pulau akan berkurang dan berpotensi hilang. Demikian
halnya dengan wilayah daratan pesisir pulau Muna yang merupakan wilayah
Kabupaten Muna Barat sepanjang garis pantai mulai dari Kecamatan
Napanokusambi, Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Utara, Tiworo
Selatan, dan Maginti sangat rentan dengan hempasan ombak di 2 (dua) musim
sehingga diperlukan perhatian yang serius.

8. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
8
BAB III
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN BREAK WATER
Dalam rangka mengantisipasi semakin tergerusnya bibir pantai dan rusaknya
lingkungan pemukiman penduduk di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil pada
wilayah Kabupaten Muna Barat, maka melalui APBN-P 2015 merencanakan Program
Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pembangunan Break Water atau
Pemecah Gelombang di beberapa lokasi pemukiman padat penduduk sebagai
berikut :
- Desa Santiri
- Desa Tiga
- Desa Bero
- Desa Mandike
- Desa Bangko
- Desa Pasipadangan
- Desa Pajala
- Desa Kangkunawe
- Desa Maginti
- Desa Gala
- Desa Tasipi.

9. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
9
BAB IV
PENUTUP
Demikian proposal ini diajukan dengan harapan dapat menjadi dasar
Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dari APBN-P
Tahun Anggaran 2015 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Muna Barat.

10. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
10
LINGKUNGAN PEMUKIMAN YANG TERGERUS OLEH OMBAK
BIBIR PANTAI YANG SEMAKIN TERGERUS

11. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
11
BIBIR PANTAI SEMAKIN MELEWATI PEMUKIMAN
KONDISI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK

12. Proposal : Usulan Pembangunan Break Water Kabupaten Muna Barat
Melalui Dana APBN-P Tahun 2015
12