1. Konferensi Nasional PRBBK VII – 2011
Yogyakarta, 5-8 Desember 2011

2. Informasi dan Pemulihan Bencana
 Informasi adalah sesuatu yang
penting bagi sebuah pembuatan
keputusan.
 Dalam kasus semburan lumpur
Lapindo, informasi juga menjadi
penting dalam upaya pemulihan
bencana. Bukan saja informasi
terkait dengan geografis, jumlah
korban dan karakter masyarkaat
korban, namun juga informasi
mengenai duduk persoalan
sebenarnya terkait dengan kasus itu.
 Informasi mengenai duduk
persoalan yang sebenarnya
mengenai kasus itu sangat
menentukan dalam penyusunan
mekanisme ganti rugi yang adil bagi
korban lumpur.

3. Perang Informasi dalam Kasus
Lapindo
 Dalam kasus semburan lumpur Lapindo, informasi
mengenai hal itu sangatlah beragam.
 Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil dan mayoritas
pakar geologi justru mengemukakan bahwa semburan
lumpur di Sidoarjo bukan bencana alam namun
terkait dengan pengeboran. Informasi mana yang akan
mengarahkan kebijakan pemulihan bencana lumpur
Lapindo tergantung dari siapa yang memenangkan
perang informasi dalam kasus ini.

4. Perang Informasi
dalam Kasus
Lapindo
VS

5. Dampak dari Dominasi Informasi Terhadap
Kebijakan Pemulihan ‘Bencana’ Lumpur
 Lumpur Sidoarjo Bukan Lumpur Lapindo
 Jual Beli Aset Bukan Ganti Rugi
 Penawaran untuk Eksplorasi Migas Lapindo di Sidoarjo

6. Kesimpulan
 Informasi menjadi salah satu kunci dari kejelasan kebijakan,
program atau kegiatan pemulihan bencana. Dengan informasi
yang benar dan lengkap maka kebijakan pemulihan bencana pun
akan lebih baik.
 Dalam kasus bencana ekologi, seperti dalam kasus Lapindo,
sebuah perang informasi tidak bisa terelakan.
 Di era konvergensi telematika ini, berbagai media dapat
digunakan sebagai outlet dari penyaluran, bahkan perang,
informasi. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolan
informasi menjadi penting dalam hal ini. Terkait dengan ‘perang
informasi’ dalam bencana ekologi seperti dalam kasus Lapindo,
perencanaan dan pengelolaan informasi saja tidak cukup. Perlu
sebuah upaya pengemasan informasi sehingga informasi itu
mudah dipahami publik, utamanya para pengambil keputusan.

7. Firdaus Cahyadi
Yayasan Satudunia