Dokumen tersebut membahas tentang pertarungan pengetahuan dalam kasus lumpur Lapindo antara media milik Grup Bakrie dengan warga korban. Media Grup Bakrie cenderung memberikan pemahaman yang menguntungkan Bakrie dengan menyebut lumpur tersebut sebagai Lumpur Sidoarjo bukan Lumpur Lapindo, sementara warga berupaya memberikan pemahaman melalui media komunitas mereka sendiri.

1. Indepth Report
Pertarungan Pengetahuan
Dalam Kasus Lapindo
oleh :
Firdaus Cahyadi dan Luluk Uliyah
Divisi Knowledge Management (KM)
Yayasan Satudunia
Agustus 2011

2. Pertarungan Pengetahuan Dalam Kasus Lapindo
Pertarungan Pengetahuan
Pengetahuan kita mengenai sesuatu objek memiliki jenjang atau tingkatan. Know
What (apa), Know How (bagaimana) dan Know Why (mengapa). Pengetahuan kita
tentang sesuatu objek akhirnya membentuk pemahaman terhadap objek tersebut.
Pemahaman ini akan berpengaruh pada sikap kita terhadap objek tersebut.
Group Bakrie, sebuah perusahaan yang sejak awal dikaitkan dengan kasus ini
juga memiliki media massa. Dari prespekatif pengetahuan, media massa adalah salah
satu infrastruktur pengetahuan yang bisa mempengaruhi pemahaman kita terhadap
sebuah objek atau kasus. Kepemilikan media massa oleh Group Bakrie ini sedikit-
banyak mempengaruhi pertarungan pengetahuan dalam kasus Lapindo.
Di sisi lain, warga masyarakat pun tidak tinggal diam. Kepemilikan infrastruktur
pengetahuan dari Group Bakrie, dilawan dengan mendirikan radio komunitas, bulletin
dan portal. Tujuannya sederhana memberikan pemahaman terhadap kasus ini di luar
pemahaman yang diberikan media mainstream, termasuk media massa group Bakrie.
Dari sinilah pertarungan pengetahuan dimulai
Inkonsistensi Media
Pemberitaan media terkait semburan lumpur Lapindo memang sangat beragam.
Tetapi kebanyakan berita yang ditampilkan lebih menguntungkan pihak Bakrie. Salah
satunya dengan penyebutan Lumpur Lapindo yang telah diarahkan menjadi lumpur
Sidoarjo.
Penelitian Yayan Sakti Suryandaru, pengamat media massa Universitas
Airlangga, Surabaya, pada periode Januari – Desember 2008, memperlihatkan bahwa
media tidak konsisten dalam menyebut lumpur Lapindo. Sebagian besar media cetak

3. lokal dan nasional lebih memilih menggunakan istilah Lumpur Sidoarjo dibanding
Lumpur Lapindo. Diantaranya harian Media Indonesia dan Surabaya Post, yang
menggunakan istilah Lumpur Sidoarjo. Sedangkan media lokal seperti Surya dan Jawa
Pos terkadang menggunakan istilah lumpur Lapindo, tetapi tak jarang juga menyebut
Lumpur Sidoarjo. Hanya harian Kompas yang masih menggunakan istilah Lumpur
Lapindo.
Tapi di tahun 2011, penyebutan istilah Lumpur Lapindo dan Lumpur Sidoarjo di
media mulai berubah. Harian Kompas yang di tahun 2008 tetap menggunakan istilah
Lumpur Lapindo, ternyata mulai Januari 2009 mengubahnya menjadi Lumpur Sidoarjo.
Saat ini KOMPAS kembali menggunakan istilah lumpur Lapindo.
Harian Media Indonesia dan Metro TV justru sebaliknya. Setelah kekalahan
Surya Paloh dalam pencalonan sebagai Ketua Umum Golkar di tahun 2009,
penyebutan lumpur Lapindo kembali digunakan.
Sedangkan media-media milik Bakrie, seperti TV One, ANTV, Vivanews dan
Surabaya Post tetap menggunakan istilah Lumpur Sidoarjo. Dan ini diikuti oleh Suara
Surabaya, Inilah.com, Suara Merdeka, Jurnal Nasional dan BBC Indonesia. Untuk

4. Detik.com dan Suara Merdeka, keduanya kadang menggunakan istilah Lumpur
Sidoarjo, tetapi kadang juga menggunakan Lumpur Lapindo.
Sementara media yang masih menggunakan istilah Lumpur Lapindo adalah
Antara, Tempo, Okezone, Pos Kota, dan JPNN.
Bagaimana Media Group Bakrie Memberitakan Kasus Lapindo?
Group Bakrie selain memiliki usaha tambang, juga memiliki berbagai media.
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Group Bakrie
mencoba mensinergikan group medianya di VIVA Group (AnTV, TVOne dan
Vivanews.com) dengan group telekomunikasinya.
Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie
memaparkan Bakrie Telecom, Media and Technology (BakrieTMT2015) akan
menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA Group) dan teknologi
(BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015 di Jakarta, Kamis (31/3). Untuk sinergi
tersebut BTEL akan menanam investasi senilai Rp 5 triliun1
Terkait dengan kasus Lapindo, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana
media Group Bakrie memberitakan kasus Lapindo?
Akhir Mei 2011 lalu, AnTV menanyangkan program televisi yang berisikan
tentang nasib korban semburan lumpur Lapindo. Selama hampir satu minggu, TV milik
Bakrie ini memenuhi televisinya dengan program-program semacam itu. Sementara itu
TV One, TV milik group Bakrie yang lain, telah beberapa minggu sebelumnya
menayangkan program pengajian di TVnya “Damai Indonesiaku” dengan mengambil
lokasi di Porong, Sidoarjo.
Pesan yang disampaikan sama. Persoalan semburan lumpur Lapindo telah
selesai, masyarakat korban semburan lumpur Lapindo telah hidup sejahtera dengan
1
http://www.investor.co.id/bedahemiten/era‐konvergensi‐di‐mata‐bakrie‐telecom/8867

5. ganti rugi yang diterimanya, Bakrie adalah orang yang baik, yang meskipun telah
ditetapkan tidak bersalah oleh pengadilan, tetapi masih membantu korban semburan
lumpur, tidak ada kerusakan lingkungan, dan penyebab semburan lumpur adlah gempa
Jogja.
Tak ada gambaran sedikitpun tentang derita warga yang rumahnya
ditenggelamkan lumpur, orang-orang yang masih tinggal di pengungsian tol Besuki,
anak-anak yang tidak bisa sekolah, warga yang menderita sakit karena menghirup gas
beracun, ekonomi warga korban yang kocar-kacir, rusaknya infrastruktur dan sarana
publik, hingga hancurnya lingkungan di kawasan Porong.
Sementara itu, pada saat yang sama, 29 Mei 2011, ratusan warga dari seluruh
desa di Porong, Sidoarjo, yang wilayahnya terkena dampak semburan lumpur Lapindo,
berunjukrasa dengan berjalan kaki di sepanjang Jalan Raya Porong. Aksi dilanjutkan
dengan menggelar istigosah atau doa bersama di pinggir tanggul kolam penampungan
lumpur di Desa Jatirejo, Porong, Sidoarjo. Tuntutan warga masih tetap sama, meminta
pemerintah tegas dalam melindungi hak-hak warganya yang telah ditenggelamkan
lumpur Lapindo.
Aksi tersebut ramai diberitakan oleh media, baik di tingkat nasional maupun
media lokal di Jawa Timur. Karena saat itu adalah lima tahun Lapindo telah

6. menenggelamkan kota Porong. Namun aksi ini tak diberitakan secara proporsional oleh
media-media milik Bakrie, macam TVOne, ANTV dan VivaNews.
Kejadian seperti itu bukan kali itu saja terjadi. Pada peringatan semburan lumpur
Lapindo di tahun sebelumnya, ANTV menayangkan sinetron yang isinya tentang nasib
korban lumpur Lapindo yang digambarkan telah keluar dari penderitaan. Bahkan di
dalam sinetron tersebut diceritakan sosok Bakrie yang pemurah, meski telah dinyatakan
tidak bersalah sebagai penyebab semburan lumpur, tetapi tetap mau mengganti lahan
masyarakat yang terendam lumpur.
TV One menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpur
Lapindo2. Bahkan TV itu secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey
Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat
kesalahan pengeboran3. Sementara pendapat pakar yang menyatakan bahwa
semburan lumpur akibat pengeboran tidak diwawancarai.
Hal yang sama juga terjadi di ANTV. Televisi milik Group Bakrie itu juga
menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. ANTV
juga menayangkan pendapat Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur
adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahan pengeboran4. Seperti halnya TV
One, pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibat pengeboran tidak
dimintai pendapat.
Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Portal berita milik Group Bakrie
itu juga menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Di
saat yang hampir bersamaan pula portal berita itu menampilkan pendapat pakar geologi
Rusia yang menyatakan semburan lumpur bukan akibat pengeboran5. Liputan khusus
terhadap pakar Rusia juga ditampilkan secara audio-visual di portal vivanews.com6.
2
Penyebutan semburan lumpur dengan lumpur Sidoarjo mengarahkan opini publik bahwa semburan itu adalah
bencana alam bukan akibat pengeboran.
3
http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE
4
http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU
5
http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-pengeboran
6
http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo

7. Pengalihan istilah dari “Lumpur Lapindo” menjadi “Lumpur Sidoarjo” ini sengaja
dilakukan, terutama oleh media-media milik Bakrie, dengan tujuan untuk pencitraan dan
mengaburkan persoalan yang selama ini terjadi. Penghilangan istilah “Lumpur Lapindo”
sejatinya telah menghilangkan nama perusahaan Lapindo Brantas dari pusaran kasus
ini. Dengan makin seringnya istilah “Lumpur Sidorajo” digunakan, maka masyarakat
akan digiring bahwa semburan lumpur ini bukan disebabkan oleh kesalahan pihak
Lapindo Brantas dalam pengeboran gas di Sumur Banja Panji 1 ini.
Padahal, kasus Lapindo tidak sekedar persoalan semburan lumpurnya saja.
Tetapi ada persoalan tak adanya akses informasi untuk warga terhadap bahaya lumpur,
perijinan tambang migas di kawasan padat huni, serta pengelolaan migas secara
umum.
Informasi Kasus Lapindo yang Tak Periodik
Meskipun kejadian semburan lumpur Lapindo telah lima tahun lamanya,
intensitas pemberitaannya dari waktu ke waktu justru semakin menurun. Kasus Lapindo
hanya dimuat pada waktu-waktu tertentu saja, seperti peringatan 5 tahun semburan
lumpur Lapindo. Ketika warga melakukan demo besar-besaran menuntut ganti rugi
yang sering tersendat. Atau ketika ada warga yang sakit parah karena bermunculannya
gelembung-gelembung gas beracun di lingkungannya.
Padahal, masalah Lapindo tidak berhenti disitu saja. Banyak hal yang telah
dihancurkan akibat semburan lumpur Lapindo. Ketika informasi yang disampaikan
kepada public terputus-putus, maka masyarakat tak bisa memahami kasus Lapindo
secara menyeluruh.
Belum lagi kedalaman informasi yang disampaikan. Seringkali informasi yang
disampaikan oleh media hanya informasi singkat kejadian. Kurangnya penggalian
informasi membuat informasi yang disajikan menjadi tidak mengena. Kaitan kejadian

8. satu dengan yang lain seringkali tak dihubungkan, sehingga membuat berita yang
disajikan mentok disitu saja. Akhirnya, tak ada informasi baru menjadi alasan bagi
media untuk tak memberitakan kasus Lapindo.
Gagal Membangun Sikap Kritis
Pemberitaan media dalam memberitakan kasus semburan lumpur Lapindo tak
mampu membangun sikap kritis masyarakat. Ini terlihat dari sudut pandang
pemberitaan yang seragam. Hampir semua media massa mengambil sudut pandang
soal ganti rugi. Secara sadar atau tidak, sikap ini turut mengukuhkan wacana yang
dibuat oleh pihak Lapindo, yang menggeser permasalahan semburan lumpur Lapindo
menjadi hanya sekedar persoalan jual beli asset.
Padahal, persoalan semburan lumpur Lapindo bukan sekedar jual beli asset.
Masih banyak persoalan yang lain, seperti hilangnya tatanan social dan sejarah warga,
tercemarnya lingkungan, udara dan air tanah warga, hilangnya kesempatan anak-anak
untuk meneruskan sekolah, hancurnya tata produksi warga, meningkatnya biaya
kesehatan, hilangnya tali persaudaraan dan sebagainya.
Kondisi ini pernah dikritik oleh Ketua Pusat HAM Ubaya, Yoan Nursari
Simanjuntak. Media dianggap belum mampu menjalankan kode etik jurnalistik secara
tepat. Harusnya media melakukan liputan terhadap analisis resiko secara menyeluruh.
Sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi jurnalisme, dengan memperbanyak tulisan
tentnag lingkungan, korban, potensial korban dan dampak semburan lumpur Lapindo
secara menyeluruh dan seimbang.
Fenomena ini tak dapat dipungkiri berkaita erat dengan membanjirnya “iklan”
Lapindo di media massa. Jika di bulan Agustus 2006 Lapindo memasang iklan
sehalaman penuh di beberapa media cetak nasional dan daerah, setelah itu, Lapindo
menggunakan tangan para pakar dan akademisi untuk menyampaikan missinya.

9. Dalam tesis Anton Novenanto, dijelaskan bahwa untuk kasus semburan lumpur
Lapindo, group Bakrie (bukan Lapindo) menyediakan dana sebesar 1 milyar rupiah
untuk satu media. Dana itu digunakan hanya untuk pendekatan komersial agar bisa
masuk ke media massa. Lewat dana ini, yang dikemas dalam bentuk belanja iklan,
kekritisan media diuji.
Tak Cuma itu saja, Group Bakrie juga memproduksi surat berita Solusi dan
mengelola situs www.mudvolcano.com untuk membanjiri informasi kepada masyarakat.
Voice of Voiceless
Pemberitaan media terhadap kasus semburan lumpur Lapindo yang sedikit
sekali berpihak kepada masyarakat korban, memunculkan media-media alternatif yang
dikelola masyarakat korban lumpur Lapindo, untuk menyampaikan kepada public
tentang kondisi di Porong yang sebenarnya.

10. Sebut saja portal korbanlapindo.info, radio Suara Porong, Radio Kanal Besuki
Timur (KBT), newsletter Kanal, blog dan komunitas video yang banyak muncul di
masyarakat sekitar semburan lumpur Lapindo.
Media alternative warga korban lumpur Lapindo ini, selain untuk mengabarkan
apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat korban semburan lumpur Lapindo, juga
untuk mengimbangi infomrasi-informasi yang disampaikan oleh media mainstream
sehingga masyarakat dapat menangkap kejadian secara utuh.
Bagi masyarakat korban sendiri, media-media ini dapat menjadi pencerahan dan
menyambungkan informasi kejadian yang terjadi di masyarakat korban itu sendiri.
Tentu saja, media alternative yang dibuat oleh masyarakat korban semburan
lumpur Lapindo, bukan untuk menandingi media-media besar, terutama media-media
milik Group Bakrie. Karena media alternative warga ini jangkauannya terbatas.
Masyarakat korban hanya ingin informasi yang muncul di public seimbang dan
menyuarakan suara masyarakat korban, yang makin tak banyak disuarakan.
Publik percaya yang mana?
Gencarnya pemberitaan terkait kasus Lapindo yang dilakukan oleh media-media
milik Group Bakrie ternyata tak mempengaruhi persepsi masyarakat luas.
Hasil survey online Lima Tahun Lumpur Lapindo yang dilakukan SatuDunia pada
bulan Mei 2011, dengan 72 responden yang mengisi kuisioner, semua responden
masih mengingat peristiwa semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang terjadi pada 29
Mei 2006 lalu.

11. Penyebab semburan, yang oleh pihak Lapindo selalu digembar-gemborkan karena
bencana alam gempa Jogja, baik di media cetak, maupun televisi, hingga iklan-iklan
yang ditebarkan group Lapindo, ternyata tak mempengaruhi persepsi publik.
99%responden menyatakan bahwa penyebab semburan lumpur terkait dengan
kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo.
Terkait dengan pemberitaan di media massa, para responden menganggap Metro TV,
Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia dan Detik.com yang paling baik mengulas
kasus semburan lumpur Lapindo.

12. Diantara media televisi berikut, media mana yang paling baik memberitakan
persoalan lumpur Lapindo?
Diantara media massa (koran) cetak berikut ini, media mana yang
pemberitaannya paling baik terkait kasus Lapindo?

13. Diantara media online berikut, media mana yang paling baik mengulas kasus
lumpur Lapindo?
Meski media-media milik Group Bakrie terus menerus melakukan pencitraan pada
kasus semburan lumpur Lapindo, dengan mengarahkan penyebab semburan karena
bencana alam, hingga menyampaikan kepada public bahwa masyarakat korban
semburan lumpur Lapindo telah sejahtera dengan ganti rugi yang diberikan oleh
Lapindo, tetapi publik yang diwakili oleh responden survey online SatuDunia
menyatakan bahwa sebagian besar tidak percaya dan meragukan informasi tentang
kasus lumpur Lapindo yang diberitakan oleh media massa Group Bakrie.

14. Responden pun sebagianbesar setuju bahwa kasus semburan lumpur Lapindo ini
bukan sekedar kasus semburan lumpur, tetapi terkait dengan persoalan perijinan
tambang di kawasan padat huni dan liberalisasi sector munyak dan gas bumi di
Indonesia.
Bagaimana anda melihat kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo?

15. Dalam lomba Penulisan Artikel Lima Tahun Kasus Lapindo “KASUS LAPINDO
Yang Saya Tahu” yang diikuti oleh 47 peserta dari berbagai daerah, seperti Palembang,
Jawa Tengah,Jawa Timur, Jakarta, Medan dan beberapa kawasan lain, semua peserta
menyampaikan bahwa semburan lumpur di Sidorajo bukanlah bencana alam, tetapi
terkait dengan aktivitas pengeboran yangdilakukan oleh Lapindo.
Dan ini seiring dengan pernyataan yang pernah diampaikan oleh Susilo
Bambang Yudoyono (SBY) pada saat Debat Calon Presiden Republik Indonesia
putaran pertama, 18 Juni 2009. SBY menyampaikan bahwa Lapindo sebagai penyebab
semburan lumpur.[ ]
Sumber :
1. http://www.dimasprasetyo.net/perang-media-dan-kepentingan-antara-metro-tv-tv-
one-1716
2. http://www.harianbhirawa.co.id/demo-section/berita-terkini/10182-akademis-
ingatkan-peran-media-dalam-kasus-lapindo
3. http://www.antaranews.com/berita/1274866466/media-tak-konsisten-beritakan-
lumpur-lapindo
4. http://korbanlapindo.blogspot.com/2008/07/permaluan-umum-bagi-simpatisan-
lapindo.html
5. http://novenanto.wordpress.com/2010/07/17/kasus-lapindo-keterbukaan-
informasi-publik-dan-peran-media-massa/
6. http://mediaindependen.com/uncategorized/2011/02/02/lippo-akuisisi-berita-
satu.html
7. Media tak Konsisten Beritakan Lumpur Lapindo, Republika, 27 Mei 2010
8. Novenanto, A. , 2009, Mediated Disaster.
9. Wawancara dengan Mujtaba Hamdi, B. Catur Nusantara dan Imam Sofwan
10. http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE
11. http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU

16. 12. http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-
tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo
13. http://www.youtube.com/watch?v=CETYp5d3oEg
14. http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-
telecom/8867
15. http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-