3. Relasi antara hak kewajiban
Hak yang satu selalu
mengandaikan kewajiban
pihak lainnya
Hak khusus Hak umum
Hak = klaim yang sah atau yang berdasar
kita miliki karena kita miliki bukan
• Hak suatu keadaan dan kerena relasi
• Right
kejadian yang tidak khusus, tapi karena
• Droit
dialami semua kita adalah
• Deroches
orang/ manusia manusia
4. Contoh hubungan hak-kewajiban (khusus)
Penyewa (yang menyewa Pemilik rumah
rumah)
Hak Berhak menghuni rumah untuk
jangka waktu tertentu Berhak menerima uang sewa
Berkewajiban membayar uang Berkewajiban memberikan
Kewajiban sewa rumah untuk jangak waktu
tertentu
5. Lalu……..
• Siapa yang berkewajiban (bukan hanya
bertanggungjawab) terhadap…. hak-hak manusia
tersebut?
• Pihak mana yang dapat dituntut untuk
mewujudkan dikenyamnya/ dinikmatinya hak-hak
manusia tersebut?
6. Struktur normatif hak-hak manusia
Mengapa?
Komunitas/organisasi bangsa/ negara
Penandatanganan
Norma
Ratifikasi/aksesi/ suksesi
Hak-hak negatif
Negara (kebebasan
Pengemban kewajiban
dasar)
omisi
komisi
Hak-hak positif Tindakan
Warga
(individu/ Pemegang hak-hak manusia
kelompok
7. Contoh hubungan hak-kewajiban (HaM) ~ kontrak sosial ~
ketetanegaraan
Pemangku Hak-hak Pengemban Keweajiban
(manusia, warga negara) (negara)
Berhak mengenyam/ Berhak (berwenang)
Hak menikmati pendidikan memungut pajak
Berhak (berwenang) membuat dan
Berhak atas +/- 300 hak-hak menegakkan hukum (undang-
manusia undang)
Berkewajiban membayar Bertugas mewujudakan pendidikan
Kewajiban pajak
Menunaikan tugasnya agar +/- 300
Berkewajiban mematuhi hak-hak manusia dapat
hukum .....(terwujud)
8. Hukum (internasional) hak-hak manusia...
Menentukan apa Diterapkan
yang negara: setara bagi:
• tidak boleh lakukan • siapa saja
(larangan) • di mana saja
• harus lakukan (tugas) (melintasi semua
• bisa/ tidak bisa batas, semua
lakukan kebudayaan dan
semua keagamaan
dan keyakinan)
9. Watak dasar hak-hak manusia
• berlaku di muka bumi • melekat pada diri • antara hak-hak sipil, • saling mengandaikan/
ini, bagi semua/ manusia; setiap orang politik, ekonomi, mensyaratkan antara
setiap orang tanpa secara alamiah, sosial dan budaya). hak yang satu dengan
pembedaan kodrati. hak-hak lainnya.
berdasarkan apa pun
(non-diskriminasi)
Tak Tak Saling
Universal
terenggutkan terpisahkan tergantung
10. Tindakan negara
• Perbuatan yang dilakukan negara untuk menunaikan kewajiban
(generik)nya di bidang hak-hak mamusia.
MENGHORMATI MELINDUNGI MEMENUHI
11. Kewajiban Generik Negara
omisi komisi komisi
Menghormati Melindungi Memenuhi
Secara khusus, negara
melindungi kelompok Negara mengambil
Negara tidak melakukan tertentu yang rentan (anak, langkah-langkah
tindakan yang dilarang oleh- masyarakat adat, buruh)
Keberhakan programatis yang
- atau bertentangan dengan atau terdiskriminasi
(entitlement) norma-norma dan standar (perempuan, non-WN)
diperlukan bagi
hak-hak asasi terwujudnya hak-hak
Secara umum, negara manusia
menjamin agar hak-
hak dan kebebasan
Negara menahan diri untuk dasar tidak dilanggar
Memajukan
tidak campur tangan Negara mengambil langkah-
Kebebasan oleh pihak ketiga langkah edukatif agar
(freedom) (abstain) dalam
dinikmatinya kebebasan (melalui hukum dan kebebasan dasar ini
asasi peradilan) tersosialisasikan
13. Standar HaM yang khusus terkait dengan hak-
hak ODHA
§12 ICESCR Hak atas kesehatan: hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental
tertinggi yang dapat dicapai.
•Ketersediaan (Availability)
•Keteraksesan (Accessibility)
•Non-discrimination
•Physical accessibility
•Economic accessibility (affordability)
•Information accessibility:
•Kebersesuaian (Acceptability)
•Quality.
§15.1.b Hak setiap orang untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya;
Declaration of Commitment on HIV/AIDS (Adopted by General Assembly resolution S-26/2 of 27 June 2001)
14. Status kesehatan terkait HIV/AIDS
Status kesehatan mengacu pada kesehatan seseorang fisik atau mental.
Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa status kesehatan yang aktual atau dirasakan seseorang bukanlah penghalang untuk
mewujudkan hak-hak di bawah Kovenan.
Perlindungan kesehatan publik sering dikutip oleh negara-negara sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia dalam
konteks status kesehatan seseorang. Namun, pembatasans eperti banyak bersifat diskriminatif, misalnya, ketika status HIV
digunakan sebagai dasar untuk pengobatan diferensial yang berkaitan dengan akses ke pendidikan, pekerjaan, perawatan
kesehatan, perjalanan, jaminan sosial, perumahan dan suaka.
Negara juga harus mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi stigmatisasi yang meluas terhadap orang-orang atas dasar status
kesehatan mereka, seperti penyakit penyakit mental, seperti kusta dan perempuan yang menderita fistula obstetrik, yang
seringmerusak kemampuan individu untuk
menikmati sepenuhnya hak-hak Kovenan mereka.
Penolakan akses ke asuransi kesehatan atas dasar status kesehatan akan berjumlah diskriminasi jika tidak ada kriteria yang masuk
akalatau tujuan dapat membenarkan diferensiasi tersebut.