SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
Baixar para ler offline
Suatu pengantar memahami prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan

HAK-HAK ORANG DENGAN
HIV/AIDS




                     Disampaikan dalam diskusi Satu Dunia
                                  23.12.11
Hak-hak Manusia
menjernihkan beberapa konsep dasar

PENDAHULUAN
Relasi antara hak  kewajiban

                                            Hak yang satu selalu
                                           mengandaikan kewajiban
                                               pihak lainnya


                                          Hak khusus            Hak umum

Hak = klaim yang sah atau yang berdasar
                                           kita miliki karena    kita miliki bukan
• Hak                                     suatu keadaan dan        kerena relasi
• Right
                                          kejadian yang tidak   khusus, tapi karena
• Droit
                                            dialami semua           kita adalah
• Deroches
                                            orang/ manusia           manusia
Contoh hubungan hak-kewajiban (khusus)

            Penyewa (yang menyewa             Pemilik rumah
                   rumah)

     Hak    Berhak menghuni rumah untuk
                jangka waktu tertentu     Berhak menerima uang sewa




            Berkewajiban membayar uang    Berkewajiban memberikan
Kewajiban              sewa               rumah untuk jangak waktu
                                                  tertentu
Lalu……..
• Siapa yang berkewajiban (bukan hanya
  bertanggungjawab) terhadap…. hak-hak manusia
  tersebut?
• Pihak mana yang dapat dituntut untuk
  mewujudkan dikenyamnya/ dinikmatinya hak-hak
  manusia tersebut?
Struktur normatif hak-hak manusia


                                 Mengapa?
                                   Komunitas/organisasi bangsa/ negara

          Penandatanganan
                                               Norma
  Ratifikasi/aksesi/ suksesi


                                                                                Hak-hak negatif
                                             Negara                              (kebebasan
  Pengemban kewajiban
                                                                                    dasar)


                                                                 omisi
                                 komisi
Hak-hak positif                              Tindakan



                                              Warga
                                             (individu/             Pemegang hak-hak manusia
                                             kelompok
Contoh hubungan hak-kewajiban (HaM) ~ kontrak sosial ~
                    ketetanegaraan


              Pemangku Hak-hak             Pengemban Keweajiban
            (manusia, warga negara)              (negara)


               Berhak mengenyam/               Berhak (berwenang)
     Hak       menikmati pendidikan             memungut pajak
                                           Berhak (berwenang) membuat dan
             Berhak atas +/- 300 hak-hak     menegakkan hukum (undang-
                      manusia                          undang)


              Berkewajiban membayar        Bertugas mewujudakan pendidikan
Kewajiban              pajak
                                           Menunaikan tugasnya agar +/- 300
              Berkewajiban mematuhi            hak-hak manusia dapat
                     hukum                         .....(terwujud)
Hukum (internasional) hak-hak manusia...

Menentukan apa               Diterapkan
yang negara:                 setara bagi:

   • tidak boleh lakukan         • siapa saja
     (larangan)                  • di mana saja
   • harus lakukan (tugas)         (melintasi semua
   • bisa/ tidak bisa              batas, semua
     lakukan                       kebudayaan dan
                                   semua keagamaan
                                   dan keyakinan)
Watak dasar hak-hak manusia



• berlaku di muka bumi   • melekat pada diri       • antara hak-hak sipil,   • saling mengandaikan/
  ini, bagi semua/         manusia; setiap orang     politik, ekonomi,         mensyaratkan antara
  setiap orang tanpa       secara alamiah,           sosial dan budaya).       hak yang satu dengan
  pembedaan                kodrati.                                            hak-hak lainnya.
  berdasarkan apa pun
  (non-diskriminasi)

                         Tak                       Tak                       Saling
Universal
                         terenggutkan              terpisahkan               tergantung
Tindakan negara
• Perbuatan yang dilakukan negara untuk menunaikan kewajiban
  (generik)nya di bidang hak-hak mamusia.




   MENGHORMATI               MELINDUNGI                MEMENUHI
Kewajiban Generik Negara

            omisi                                  komisi                       komisi


                    Menghormati                     Melindungi                     Memenuhi
                                                 Secara khusus, negara
                                                   melindungi kelompok             Negara mengambil
                Negara tidak melakukan         tertentu yang rentan (anak,           langkah-langkah
                tindakan yang dilarang oleh-     masyarakat adat, buruh)
Keberhakan                                                                          programatis yang
                - atau bertentangan dengan          atau terdiskriminasi
(entitlement)   norma-norma dan standar           (perempuan, non-WN)
                                                                                       diperlukan bagi
                hak-hak asasi                                                    terwujudnya hak-hak
                                               Secara umum, negara                            manusia
                                                menjamin agar hak-
                                                hak dan kebebasan
                Negara menahan diri untuk      dasar tidak dilanggar
                                                                                  Memajukan
                tidak campur tangan                                          Negara mengambil langkah-
Kebebasan                                        oleh pihak ketiga           langkah edukatif agar
(freedom)       (abstain) dalam
                dinikmatinya kebebasan          (melalui hukum dan           kebebasan dasar ini
                asasi                               peradilan)               tersosialisasikan
Hak-hak Orang dengan HIV/AIDS

PRINSIP UMUM & KESETARAAN
ODHA
Standar HaM yang khusus terkait dengan hak-
               hak ODHA
          §12 ICESCR Hak atas kesehatan: hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental
          tertinggi yang dapat dicapai.
          •Ketersediaan (Availability)
          •Keteraksesan (Accessibility)
           •Non-discrimination
           •Physical accessibility
           •Economic accessibility (affordability)
           •Information accessibility:
          •Kebersesuaian (Acceptability)
          •Quality.




          §15.1.b Hak setiap orang untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya;




          Declaration of Commitment on HIV/AIDS (Adopted by General Assembly resolution S-26/2 of 27 June 2001)
Status kesehatan terkait HIV/AIDS
                            Status kesehatan mengacu pada kesehatan seseorang fisik atau mental.




Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa status kesehatan yang aktual atau dirasakan seseorang bukanlah penghalang untuk
                                        mewujudkan hak-hak di bawah Kovenan.



   Perlindungan kesehatan publik sering dikutip oleh negara-negara sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia dalam
   konteks status kesehatan seseorang. Namun, pembatasans eperti banyak bersifat diskriminatif, misalnya, ketika status HIV
   digunakan sebagai dasar untuk pengobatan diferensial yang berkaitan dengan akses ke pendidikan, pekerjaan, perawatan
                                kesehatan, perjalanan, jaminan sosial, perumahan dan suaka.


Negara juga harus mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi stigmatisasi yang meluas terhadap orang-orang atas dasar status
   kesehatan mereka, seperti penyakit penyakit mental, seperti kusta dan perempuan yang menderita fistula obstetrik, yang
                                         seringmerusak kemampuan individu untuk
                                     menikmati sepenuhnya hak-hak Kovenan mereka.



Penolakan akses ke asuransi kesehatan atas dasar status kesehatan akan berjumlah diskriminasi jika tidak ada kriteria yang masuk
                                  akalatau tujuan dapat membenarkan diferensiasi tersebut.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Hak-hak ODHA

Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012erwin44
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012erwin44
 
Negara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusiaNegara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusiaNurul Annisa
 
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).pptWARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).pptTegenMaharaja
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamgoodminer
 
Makalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaMakalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaYadhi Muqsith
 
UIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.pptUIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.pptNaufalAnugrah5
 
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxHarmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxSuyantoMbaco
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisMang Engkus
 
A. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptx
A. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptxA. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptx
A. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptxssusera19585
 
Kelas xii hak azasi manusia
Kelas xii hak azasi manusiaKelas xii hak azasi manusia
Kelas xii hak azasi manusiaSabam Sitinjak
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copyDian Indriani
 
Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Nariaki Adachi
 
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham Bang Ucok
 

Semelhante a Hak-hak ODHA (20)

Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
 
Ppt ppkn
Ppt ppknPpt ppkn
Ppt ppkn
 
Negara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusiaNegara hukum dan hak asasi manusia
Negara hukum dan hak asasi manusia
 
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).pptWARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
 
makalah PPKN
makalah PPKNmakalah PPKN
makalah PPKN
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
Makalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaMakalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusia
 
UIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.pptUIF0003-122212-931-6.ppt
UIF0003-122212-931-6.ppt
 
subyek obyek_hukum
subyek obyek_hukumsubyek obyek_hukum
subyek obyek_hukum
 
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxHarmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
A. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptx
A. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptxA. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptx
A. Harmonisasi_Hak_dan_Kewajiban_Asasi_Manu (1).pptx
 
Kelas xii hak azasi manusia
Kelas xii hak azasi manusiaKelas xii hak azasi manusia
Kelas xii hak azasi manusia
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copy
 
Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen Ham Menurut Iman Kristen
Ham Menurut Iman Kristen
 
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 

Mais de SatuDunia Foundation

Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia uploadUbah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia uploadSatuDunia Foundation
 
Policy Paper NGOs Kebijakan Telematika
Policy Paper NGOs Kebijakan TelematikaPolicy Paper NGOs Kebijakan Telematika
Policy Paper NGOs Kebijakan TelematikaSatuDunia Foundation
 
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesia
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesiaIndepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesia
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesiaSatuDunia Foundation
 
Indepth report belajar dari kasus lapindo
Indepth report belajar dari kasus lapindoIndepth report belajar dari kasus lapindo
Indepth report belajar dari kasus lapindoSatuDunia Foundation
 
Konglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan Informasi
Konglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan InformasiKonglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan Informasi
Konglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan InformasiSatuDunia Foundation
 
Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011
Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011
Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011SatuDunia Foundation
 
Presentation media briefing (firdaus cahyadi)
Presentation media briefing (firdaus cahyadi)Presentation media briefing (firdaus cahyadi)
Presentation media briefing (firdaus cahyadi)SatuDunia Foundation
 
Warta tkpkd lombok tengah edisi ii
Warta tkpkd lombok tengah edisi iiWarta tkpkd lombok tengah edisi ii
Warta tkpkd lombok tengah edisi iiSatuDunia Foundation
 
2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...
2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...
2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...SatuDunia Foundation
 
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...SatuDunia Foundation
 
Konvergensi industri media dan hak publik
Konvergensi industri media dan hak publikKonvergensi industri media dan hak publik
Konvergensi industri media dan hak publikSatuDunia Foundation
 

Mais de SatuDunia Foundation (20)

Posterkursuskm 02-2012
Posterkursuskm 02-2012Posterkursuskm 02-2012
Posterkursuskm 02-2012
 
Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia uploadUbah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload
 
Policy Paper NGOs Kebijakan Telematika
Policy Paper NGOs Kebijakan TelematikaPolicy Paper NGOs Kebijakan Telematika
Policy Paper NGOs Kebijakan Telematika
 
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesia
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesiaIndepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesia
Indepth report belajar dari gerakan sosial digital di indonesia
 
A-Z Konvergensi Telematika
A-Z Konvergensi TelematikaA-Z Konvergensi Telematika
A-Z Konvergensi Telematika
 
Komik publikasi KM 2012
Komik publikasi KM 2012 Komik publikasi KM 2012
Komik publikasi KM 2012
 
Indepth report belajar dari kasus lapindo
Indepth report belajar dari kasus lapindoIndepth report belajar dari kasus lapindo
Indepth report belajar dari kasus lapindo
 
Konglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan Informasi
Konglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan InformasiKonglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan Informasi
Konglomerasi media di Era Digital dan Kebebasan Informasi
 
Mapping Media Policy in Indonesia
Mapping Media Policy in IndonesiaMapping Media Policy in Indonesia
Mapping Media Policy in Indonesia
 
Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011
Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011
Laporan akhir tahun ruu konvergensi telematika 2011
 
Presentation media briefing (firdaus cahyadi)
Presentation media briefing (firdaus cahyadi)Presentation media briefing (firdaus cahyadi)
Presentation media briefing (firdaus cahyadi)
 
120216 digital (mujtaba hamdi)
120216 digital (mujtaba hamdi)120216 digital (mujtaba hamdi)
120216 digital (mujtaba hamdi)
 
Warta tkpkd lombok tengah edisi ii
Warta tkpkd lombok tengah edisi iiWarta tkpkd lombok tengah edisi ii
Warta tkpkd lombok tengah edisi ii
 
Id mdgr2007 bahasa
Id mdgr2007 bahasaId mdgr2007 bahasa
Id mdgr2007 bahasa
 
Id mdgr2007 advokasi_bahasa
Id mdgr2007 advokasi_bahasaId mdgr2007 advokasi_bahasa
Id mdgr2007 advokasi_bahasa
 
2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...
2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...
2 peta-jalan-percepatan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia -...
 
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...
 
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinanMereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
 
Sapa edisi 1 desember 2011
Sapa edisi 1 desember 2011Sapa edisi 1 desember 2011
Sapa edisi 1 desember 2011
 
Konvergensi industri media dan hak publik
Konvergensi industri media dan hak publikKonvergensi industri media dan hak publik
Konvergensi industri media dan hak publik
 

Hak-hak ODHA

  • 1. Suatu pengantar memahami prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan HAK-HAK ORANG DENGAN HIV/AIDS Disampaikan dalam diskusi Satu Dunia 23.12.11
  • 2. Hak-hak Manusia menjernihkan beberapa konsep dasar PENDAHULUAN
  • 3. Relasi antara hak  kewajiban Hak yang satu selalu mengandaikan kewajiban pihak lainnya Hak khusus Hak umum Hak = klaim yang sah atau yang berdasar kita miliki karena kita miliki bukan • Hak suatu keadaan dan kerena relasi • Right kejadian yang tidak khusus, tapi karena • Droit dialami semua kita adalah • Deroches orang/ manusia manusia
  • 4. Contoh hubungan hak-kewajiban (khusus) Penyewa (yang menyewa Pemilik rumah rumah) Hak Berhak menghuni rumah untuk jangka waktu tertentu Berhak menerima uang sewa Berkewajiban membayar uang Berkewajiban memberikan Kewajiban sewa rumah untuk jangak waktu tertentu
  • 5. Lalu…….. • Siapa yang berkewajiban (bukan hanya bertanggungjawab) terhadap…. hak-hak manusia tersebut? • Pihak mana yang dapat dituntut untuk mewujudkan dikenyamnya/ dinikmatinya hak-hak manusia tersebut?
  • 6. Struktur normatif hak-hak manusia Mengapa? Komunitas/organisasi bangsa/ negara Penandatanganan Norma Ratifikasi/aksesi/ suksesi Hak-hak negatif Negara (kebebasan Pengemban kewajiban dasar) omisi komisi Hak-hak positif Tindakan Warga (individu/ Pemegang hak-hak manusia kelompok
  • 7. Contoh hubungan hak-kewajiban (HaM) ~ kontrak sosial ~ ketetanegaraan Pemangku Hak-hak Pengemban Keweajiban (manusia, warga negara) (negara) Berhak mengenyam/ Berhak (berwenang) Hak menikmati pendidikan memungut pajak Berhak (berwenang) membuat dan Berhak atas +/- 300 hak-hak menegakkan hukum (undang- manusia undang) Berkewajiban membayar Bertugas mewujudakan pendidikan Kewajiban pajak Menunaikan tugasnya agar +/- 300 Berkewajiban mematuhi hak-hak manusia dapat hukum .....(terwujud)
  • 8. Hukum (internasional) hak-hak manusia... Menentukan apa Diterapkan yang negara: setara bagi: • tidak boleh lakukan • siapa saja (larangan) • di mana saja • harus lakukan (tugas) (melintasi semua • bisa/ tidak bisa batas, semua lakukan kebudayaan dan semua keagamaan dan keyakinan)
  • 9. Watak dasar hak-hak manusia • berlaku di muka bumi • melekat pada diri • antara hak-hak sipil, • saling mengandaikan/ ini, bagi semua/ manusia; setiap orang politik, ekonomi, mensyaratkan antara setiap orang tanpa secara alamiah, sosial dan budaya). hak yang satu dengan pembedaan kodrati. hak-hak lainnya. berdasarkan apa pun (non-diskriminasi) Tak Tak Saling Universal terenggutkan terpisahkan tergantung
  • 10. Tindakan negara • Perbuatan yang dilakukan negara untuk menunaikan kewajiban (generik)nya di bidang hak-hak mamusia. MENGHORMATI MELINDUNGI MEMENUHI
  • 11. Kewajiban Generik Negara omisi komisi komisi Menghormati Melindungi Memenuhi Secara khusus, negara melindungi kelompok Negara mengambil Negara tidak melakukan tertentu yang rentan (anak, langkah-langkah tindakan yang dilarang oleh- masyarakat adat, buruh) Keberhakan programatis yang - atau bertentangan dengan atau terdiskriminasi (entitlement) norma-norma dan standar (perempuan, non-WN) diperlukan bagi hak-hak asasi terwujudnya hak-hak Secara umum, negara manusia menjamin agar hak- hak dan kebebasan Negara menahan diri untuk dasar tidak dilanggar Memajukan tidak campur tangan Negara mengambil langkah- Kebebasan oleh pihak ketiga langkah edukatif agar (freedom) (abstain) dalam dinikmatinya kebebasan (melalui hukum dan kebebasan dasar ini asasi peradilan) tersosialisasikan
  • 12. Hak-hak Orang dengan HIV/AIDS PRINSIP UMUM & KESETARAAN ODHA
  • 13. Standar HaM yang khusus terkait dengan hak- hak ODHA §12 ICESCR Hak atas kesehatan: hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. •Ketersediaan (Availability) •Keteraksesan (Accessibility) •Non-discrimination •Physical accessibility •Economic accessibility (affordability) •Information accessibility: •Kebersesuaian (Acceptability) •Quality. §15.1.b Hak setiap orang untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahun dan penerapannya; Declaration of Commitment on HIV/AIDS (Adopted by General Assembly resolution S-26/2 of 27 June 2001)
  • 14. Status kesehatan terkait HIV/AIDS Status kesehatan mengacu pada kesehatan seseorang fisik atau mental. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa status kesehatan yang aktual atau dirasakan seseorang bukanlah penghalang untuk mewujudkan hak-hak di bawah Kovenan. Perlindungan kesehatan publik sering dikutip oleh negara-negara sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia dalam konteks status kesehatan seseorang. Namun, pembatasans eperti banyak bersifat diskriminatif, misalnya, ketika status HIV digunakan sebagai dasar untuk pengobatan diferensial yang berkaitan dengan akses ke pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, perjalanan, jaminan sosial, perumahan dan suaka. Negara juga harus mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi stigmatisasi yang meluas terhadap orang-orang atas dasar status kesehatan mereka, seperti penyakit penyakit mental, seperti kusta dan perempuan yang menderita fistula obstetrik, yang seringmerusak kemampuan individu untuk menikmati sepenuhnya hak-hak Kovenan mereka. Penolakan akses ke asuransi kesehatan atas dasar status kesehatan akan berjumlah diskriminasi jika tidak ada kriteria yang masuk akalatau tujuan dapat membenarkan diferensiasi tersebut.